BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Praktik kerja lapangan ini adalah salah satu mata kuliah yang harus diambil

   

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik kerja lapangan ini adalah salah satu mata kuliah yang harus diambil dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. Manfaat dari diadakannya mata kuliah praktik kerja lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya di Kantor ataupun di tempat praktik, khususnya bidang Perpajakan. Memperkenalkan Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU kepada masyarakat ataupun instansi tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul mengenai Pajak Penghasilan dalam menyelesaikan praktik kerja lapangan ini. Pajak merupakan suatu iuran wajib ke Negara dan pengabdian serta berperan aktif warga Negara dan para anggota masyarakat untuk membiayai semua keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh Undang – Undang dengan tujuan untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara, dimana pajak sudah memberikan prestasi yang bisa dirasakan bagi masyarakat. Dalam menjalankan program Pemerintah diperlukan perhatian khusus bagaimana target penerimaan tersebut dapat tercapai. Jika dana yang digunakan minim atau tidak mencukupi, maka pembangunan Nasional tidak akan tercapai. Jika hal ini terjadi maka Pemerintah harus berupaya keras bagaimana cara meningkatkan penerimaan Negara tersebut

   

Universitas Sumatera Utara

   

sehingga dapat membiayai program Pemerintah seperti yang ditargetkan dalam APBN. Agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan maka diperlukan sistem perpajakan yang baik. Dalam upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dibidang Perpajakan, diantaranya adalah perubahan peraturan Undang – Undang Perpajakan hingga sistem perpajakan sesuai. Dalam hal ini dimaksudkan agar peraturan – peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini. Sistem perpajakan yang di terapkan sekarang adalah sistem Self Assesment. Sistem tersebut memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung. Memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak di akhir tahun, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pembayaran pajak secara bulanan yang di atur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung pajaknya secara bulanan dan menyetornya secara bulanan. Dengan pembayaran bulanan seperti ini secara tidak langsung memberikan keringanan bagi Wajib Pajak di akhir tahun. Bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pemberi kerja berupa Badan atau Orang Pribadi, Penyelenggara Kegiatan yang termasuk dalam pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dengan mudah memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 25. Tetapi bagi para Pengusaha, Badan Usaha, maupun para Pegawai yang menerima

   

Universitas Sumatera Utara

   

Penghasilan Tidak Tetap sulit menentukan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut, dikarenakan penghasilan mereka setiap tahunnya jumlah penghasilannya belum tentu sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, banyak para Pengusaha, Badan Usaha, maupun para Pegawai yang menerima Penghasilan Tidak Tetap tersebut terkadang sulit untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 pada saat mereka mengalami kebangkrutan atau failed ataupun yang sedang mengalami kerugian pada bulan – bulan tertentu. Oleh karena itu, para Wajib Pajak tersebut sering melakukan permohonan pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25. Bila Wajib Pajak yang kesulitan keuangan tersebut tidak membuat permohonan pengurangan pembayaraan, maka mereka akan telat membayar dan akan dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. Mengingat pentingnya melakukan permohonan yang memudahkan para Wajib Pajak yang berpenghasilan tidak tetap tersebut, atas dasar – dasar pemikiran inilah maka saya sebagai penulis mengangkat judul penelitian : “ TATA CARA PENGURANGAN

PEMBAYARAN

ANGSURAN

PAJAK

PENGHASILAN

PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM. ”

   

Universitas Sumatera Utara

   

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut : 1.1 Untuk mengetahui syarat – syarat yang diajukan dalam mengajukan permohonan pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 1.2 Untuk mengetahui tata cara penyelesaian permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi Mahasiswa a. Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam pengembangan ilmu dan memperluas wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25. b. Agar dapat menerapkan teori – teori yang di dapat selama perkuliahan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 khususnya mengenai administrasi perpajakannya. c. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi mahasiswa yang siap memasuki lingkungan kerja dengan tingkat persaingan yang sangat ketat.

   

Universitas Sumatera Utara

   

d. Mengetahui masalah yang terjadi dalam pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam a. Suatu sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan lembaga pendidikan program studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritik yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja instansi. c. Sarana untuk mencari/menarik tenaga kerja yaitu untuk melihat kemampuan mahasiswa dengan tanggung jawab dan kerjasama yang baik. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Dapat memperkenalkan sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU kepada masyarakat. b. Membuka Interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan instansi yang bersangkutan khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

   

Universitas Sumatera Utara

   

c. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yng berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.

C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Secara Umum 1.1 Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 1.2 Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( Kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ( Mardiasmo, 2006 : 1 ) 1.3 Menurut Soeparman Soemahamidjadja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. ( Suandyy, 2008 : 9 ).

   

Universitas Sumatera Utara

   

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini juga dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang dalam menghitung pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa Tahunan. Tujuan dari diberlakukannya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai kredit pajak atau pengurang pajak dalam penghitungan pajak setahun adalah agar Wajib Pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajak secara sekaligus pada akhir tahun pajak, karena sifat pelunasan pajak untuk mencicil hutang pajaknya.

3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor/dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perundang – Undangan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang untuk setiap masa pajak harus dibayar selambat – lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Apabila Wajib Pajak tidak/kurang dibayar, atau terlambat membayar maka Waji Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau terlambat dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran atas pajak yang tidak/kurang dibayar.

   

Universitas Sumatera Utara

   

Sedangkan penyetorannya dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank – bank Persepsi yang ditunjuk Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran pajak (SSP). Surat Setoran pajak ini nantinya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah membayar dan sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam khususnya di bagian Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan Pelayanan. Dalam Praktik Kerja Lapangan mandiri ini penulis ingin memfokuskan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tentang Tata Cara Pengurangan Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 khususnya bagi Orang Pribadi. Data yang digunakan adalah data – data tahun terbaru pada saat ini serta masalah – masalah lain yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam Pengajuan Permohonan Pengurangan Pembayaran Angsuran Pasal 25.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Dalam Tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, mulai dari pengajuan

   

Universitas Sumatera Utara

   

judul, penentuan judul, mencari bahan untuk membuat proposal, pengajuan proposal, seminar proposal, penentuan dosen pembimbing dan konsultasi dengan dosen pembimbing. 2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data – data yang menyangkut masalah yang kan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, Undang – Undang Perpajakan, artikel ilmiah maupun literature yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung pada objek praktik kerja lapangan dan meninjau secara langsung kondisi serta keadaan objek, tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 4. Analisa dan Evaluasi Data Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara kualitatif yang kemudian akan dipersentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

   

Universitas Sumatera Utara

   

F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Daftar wawancara Dalam metode ini penulis mengajukan pertanyaan – pertanyaan langsung kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

2. Daftar Observasi Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat mengenai hal – hal yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data dalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak – pihak yang memahami dan menguasai objek kajian dalam praktik kerja lapangan mandiri. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang mendukung laporan penyajian praktik kerja lapangan mandiri.

3. Daftar Dokumentasi Dalam tahap ini penulis berusaha mengumpulkan dokumen – dokumen atau data – data pendukung mengenai tata cara pengurangan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25.

   

Universitas Sumatera Utara

   

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan mandiri adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Uraian teoritis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri, dan Sistematiaka Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK/LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, Uraian Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

BAB III

GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini menguraikan tentang data – data yang berhubungan dengan Tata Cara Pengurangan Pembayaran Angsuran Pajak

   

Universitas Sumatera Utara

   

Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membahas Tata Cara Proses Penyelesaian Pengurangan Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan mengevaluasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

   

Universitas Sumatera Utara