BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan tersebut, perguruan tinggi harus melakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan kualitas tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan intrakulikuler Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Melalui praktik ini seorang mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Serta dapat mengembangkan semua keterampilan yang dimiliki pada instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta tempat mahasiswa tersebut melakukan praktik. Agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya dan siap menjadi tenaga baru yang terampil dan profesional. Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan negara dari sektor migas lainnya merosot di pasar internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya yaitu melalui 1 Universitas Sumatera Utara

ekstensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak. Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar

pajak.

ketergantungan.

Masing-masing

Tentang

besarnya

pihak beban

memiliki pajak,

kepentingan masyarakat

dan

saling

wajib

pajak

mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak, mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari Pajak Penghasilan. Pajak

Penghasilan

adalah

pajak

yang

dikenakan

atas

penghasilan

yang

diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Adanya peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994, Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya. (Mardiasmo; 137).

Universitas Sumatera Utara

Pajak penghasilan sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang bersifat elastis khususnya pada karyawan/pegawai tetap di sebuah instansi atau perusahaan. Para pegawai tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada badan selaku pemberi kerja. Pajak Penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek pajak yang berbeda yakni Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas Badan jauh lebih optimal daripada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan adanya institusi finansial tanpa adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Wajib Pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah : 1. Pejabat Negara 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Pegawai 4. Pegawai tetap 5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) 6. Pegawai lepas 7. Penerima pensiun 8. Penerima honorarium 9. Penerima upah ( Mardiasmo; 138 )

Universitas Sumatera Utara

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : 1. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan 2. Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Daerah (menyangkut Pegawai Negeri) 3. Dana pensiun, PT. Jamsostek, PT.Taspen 4. Perusahaan Badan, Bentuk Usaha Tetap. Namun dalam kenyataan kendala-kendala masih muncul terutama akibat informasi yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan pembaca tidak selamanya mengerti, dimana pihak perusahaan atau disebut juga sebagai pemotong PPh pasal 21 masih salah dalam melakukan perhitungan sehingga tidak jarang para pegawainya merasa dirugikan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, menjadi latar belakang bagi Penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) pada kantor PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dengan mengambil topik “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan Tetap

Universitas Sumatera Utara

pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan” yang nantinya akan Penulis uraikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : a. Untuk memperoleh dan melihat secara langsung data mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan. b. Untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji karyawan. c. Untuk memperkenalkan secara langsung kepada mahasiswa situasi yang sebenarnya

sehingga

diharapkan

nantinya

mengetahui

dan

dapat

membedakan dunia kerja dengan dunia pendidikan. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) Manfaaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) a. Bagi Mahasiswa 1) Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam perusahaan yang muncul selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri di perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.

Universitas Sumatera Utara

2) Menumbuhkan dan menciptakan semangat kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan serta mengembangkan tanggung jawab dan disiplin. 3) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman. 4) Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja sebenarnya. b. Bagi Instansi/Perusahaan tempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri 1) Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap pakai sesuai dengan bidang ilmu yang diketahui. 2) Dengan dilaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi mahasiswa dituntut sumbangsih terhadap instansi/perusahaan baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja di lingkungan instansi/perusahaan tersebut. 3) Membuka kerja sama yang baik dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Administrasi Perpajakan. c. Bagi Universitas/Lembaga Pendidikan 1) Membuka interaksi antara universitas dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

Universitas Sumatera Utara

2) Guna meningkatkan profesionalisme dan memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan. 3) Memberikan uji nyata disiplin ilmu yang telah disampaikan semasa perkuliahan. 4) Mempertinggi Image (pandangan) masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari Lembaga Pendidikan Nasional, Universitas Sumatera Utara

khususnya Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan.

C. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri di kantor PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia-I Cabang Belawan, khususnya pada divisi keuangan. Dalam PKLM ini Penulis mendapatkan Data Bulan Maret – April Tahun 2009, yang meliputi ruang lingkup dari Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah untuk : 1. Mengetahui sistem dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 gaji karyawan tetap pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan. 2. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dalam menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Universitas Sumatera Utara

3. Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 gaji karyawan tetap pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) Dalam melakukan praktek, Penulis melakukan metode-metode yang diperlukan dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini Penulis melakukan pengajuan judul, penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ), mencari dan mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal, pemberian dosen pembimbing, permohonan surat jalan/Permohonan dari Fakultas dan sebagainya.. 2. Studi Literatur Pada tahap ini Penulis mencari dan mengumpulkan sumber – sumber pustaka seperti undang – undang, buku – buku, majalah maupun literatur lain yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Pada bagian ini Penulis melakukan observasi lapangan/pengamatan langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri untuk mengetahui bagaimana

Universitas Sumatera Utara

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan. 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data melalui : a. Data Primer Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi Penulis di lapangan tempat objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri. b. Data Sekunder Data/informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumbersumber pustaka, Undang-undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5. Analisa dan Evaluasi Setelah Penulis memperoleh data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap maka Penulis melakukan analisa dan evaluasi terhadap data atau keterangan mengenai mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang kemudian akan diinterprestasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Universitas Sumatera Utara

1. Metode Wawancara ( Interview Guide ) Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data primer dan informasi tentang mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi. 2. Metode Observasi ( Observation Guide ) Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak Instansi dengan diberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Instansi atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. 3. Metode Dokumentasi ( Optional Guide ) Yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (seperti : peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, lampiran-lampiran formulir), dan meminta berbagai dokumen dari

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang

Belawan (seperti : data pembayaran pajak, data mengenai kepegawaian

Universitas Sumatera Utara

dan data-data lain) yang berhubungan dengan Praktek Kerja Lapangan Mandiri.

F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: BAB I :

PENDAHULUAN Pada bab ini Penulis akan mengemukakan Latar Belakang melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ), Tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri, , dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. (Persero) PELABUHAN

INDONESIA I

CABANG BELAWAN Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai sejarah singkat PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan, Struktur Organisasi,

Uraian

Tugas

Pokok

dan

Fungsi,

Gambaran

Pegawai/Karyawan/anggota/personil. BAB III : GAMBARAN OBJEK PAJAK Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, objek dan subjek PPh Pasal 21 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, perubahan-perubahan pada

Universitas Sumatera Utara

perundang-undangan, cara perhitungan, cara pelaporan, pendaftaran dan penilaian dan lain-lain. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai dasar hukum, Mekanisme dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan. Serta pendaftaran dan penilaiannya. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini Penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran-saran yang membangun bagi kemajuan perusahaan.

Universitas Sumatera Utara