BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam
melakukan
pembangunan,
setiap
Pemerintah
Daerah
harus
mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan memiliki nilai budaya di suatu daerah tertentu. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 1. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial. Keunikan dari pembangunan daerah didukung oleh simbol-simbol yang merupakan ciri khas atau identitas di suatu daerah. Seperti simbol ciri khas dalam pembangunan gedung atau rumah daerah-daerah di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu di Bali setiap perkantoran atau rumah umumnya dihiasi gapura berbentuk pura, dan di Lampung setiap bangunan publik akan memajang mahkota siger atau mahkota yang dikenakan pengantin perempuan Lampung2. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Dalam mensukseskan pembangunan daerah di segala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan daerah tersebut. Bentuk-bentuk pembangunan sangat banyak jenis 1
Djumialdji, 1996 , Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Jakarta,PT Rhineka Cipta, Hlm 1 2 “Wonderful Indonesia”, http://www.indonesia.travel/id/destination/672/menarasiger/article/115/mahkota-siger-simbol-kebanggaan-lampung , diakses tanggal 11 April 2015 pukul 19.05 WIB
2
dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum. Sebagai contohnya adalah pembangunan saluran-saluran air, jalan-jalan, jembatan, perkantoran,perumahan rakyat,dan masih banyak lagi. Salah satu upaya pembangunan daerah yang masih terus dilaksanakan adalah pembangunan rehabilitasi rumah dinas Walikota. Pembangunan rehabilitasi rumah dinas Walikota diperuntukan sebagai tempat tinggal kepala daerah yaitu walikota yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di suatu kota. Pada satu sisi, bangunan rumah dinas walikota memiliki nilai artistik tersendiri disetiap daerah yang menjadi identitas, sehingga mempunyai nilai wisata maka bangunan tersebut perlu dilindungi dan dilestarikan. Pembangunan rehabilitasi rumah dinas walikota adalah kegiatan perbaikan bangunan lama yang kemudian di bangun layaknya bangunan baru. Pembangunan rehabilitasi rumah dinas walikota merupakan bagian dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pemerintah Kota Metro dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dalam upayanya mempertahankan nilai artistik bangunan yang menjadi identitas Kota Metro, salah satunya di bidang kegiatan pembangunan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota berserta lingkup yang ada disekitar rumah dinas walikota seperti guest house, landscape, dan pagar, yang dilakukan di Rumah Dinas Walikota Metro. Dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan rehabilitasi ini antara pihak-pihak yang melaksanakannya perlu adanya suatu perjanjian, salah satu wujud perjanjian
3
itu adalah perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan bangunan tergolong dalam pasal perjanjian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata, ialah: pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (si pemberi tugas) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 1604-1616 KUHPerdata3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan. Ketentuan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bersifat memaksa atau dengan kata lain tidak boleh dilanggar. Oleh kerena itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah haruslah berpedoman pada peraturan- peraturan yang ada
agar
pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan dengan sukses.
3
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Hukum Bangunan (Perjanjian Pemborongan Bangunan), Liberty, Yogyakarta.Hlm 52
4
Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa terkait Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota, Guest House, Landscape dan Pagar adalah : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro selaku Pemilik Pekerjaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian sebagai Pihak Pertama. 2. PT. Bayang Bungo yang diwakili oleh Ir. Idral Kahar selaku Direktur PT. Bayang Bungo yang kemudian bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak, pada tanggal 6 Juni 2011 telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa terkait Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota, Guest House, Landscape, dan Pagar. Proses pengadaan dituangkan dalam wujud perjanjian pengadaan berupa kontrak yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Kontrak pengadaan pekerjaan ini dinyatakan berlaku secara efektif setelah Kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yaitu Pejabat yang bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya. PT. Bayang Bungo selaku Penyedia Barang/Jasa telah memenangkan Lelang Pengadaan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang yang
5
ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Pekerjaan Umum ULP Kota Metro : Surat Penetapan Pemenang POKJA PU ULP Kota Metro Nomor : 009.43LU / POKJA-PU / 2011 tanggal 11 Mei 2011. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dengan PT. Bayang Bungo dalam Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota, Guest House, Landscape dan Pagar yang dilakukan di Rumah Dinas Walikota Metro, bernilai proyek dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.993.571.000,(Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Proses Pemilihan Penyedia jasa pemborongan yaitu dengan menggunakan metode pelelangan umum. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya 4. Dalam Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain, tujuan dari perjanjian pengadaan adalah pelaksanaan dari perjanjian tersebut, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian Pengadaan
4
Kamus Bisnis, “Pelelangan Umum”, http://kamusbisnis.com/arti/pelelangan-umum/ diakses tanggal 22 September 2014 pukul 19.34 WIB
6
Barang/Jasa terkait Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota memiliki peranan penting bagi identitas Kota Metro yang mempunyai nilai wisata. Suatu Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa mengikat para pihak, namun dalam pelaksanaannya
sering tidak
berjalan seperti
yang diharapkan.
Dalam
kenyataannya, pihak Penyedia barang/jasa melakukan penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain pihak Penyedia barang/jasa melakukan wanprestasi. Penyedia Barang/Jasa merupakan pihak yang terkadang masih belum mengerti akan kewajibannya dan sering berlaku semena-mena terhadap waktu penyelesaian pekerjaan. Mengingat pentingnya perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut dalam hal pembangunan rumah dinas walikota, sehingga dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia maka kegiatan rehabilitasi rumah dinas walikota menjadi terhambat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo terkait Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota, Guest House, Lamdscape, dan Pagar.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
bentuk-bentuk
wanprestasi
yang
terjadi
dalam
Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo?
7
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Tujuan Subjektif Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Objektif Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : a) Mengetahui dan mengalanisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo. b) Mengetahui dan mengalanisis upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo.
D. KEASLIAN PENELITIAN Sepanjang
pengetahuan
penulis
melalui
penelitian
kepustakaan,
sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat topik mengenai perjanjian
8
pengadaan barang/jasa
atau yang lebih dikenal
dengan perjanjian
pemborongan, diantaranya yaitu : 1. Pelaksanaan sub kontrak perjanjian pemborongan antara PT Waskita Karya dengan CV. Surontani Pembayun Sakti pada proyek pembangunan basko Green City Pekan Baru, oleh Rahmiwati pada tahun 20135. Penelitian ini hanya memfokuskan pada proses pelaksanaan sub kontrak perjanjian pemborongan untuk Pekerjaan Pembangunan Basko. 2. Pelaksanaan kontrak unit price antara kontraktor dengan dinas pekerjaan umum kabupaten solok selatan (studi kasus pembangunan baru jembatan kabupaten oleh CV. Mitreka), oleh Suci Astri Hastuti pada tahun 20126. Penelitian ini menekankan pelaksanaan kontrak dengan jenis unit price antara kontraktor dan dinas pekerjaan umum. Penelitian ini membahas permasalahan bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pekerjaan rehabilitasi rumah dinas walikota, guest house, landscape,dan pagar antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dan PT. Bayang Bungo, serta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian. Penulis belum pernah mengetahui ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang subjek, objek, dan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang sama.
5
Rahmiwati, 2013, Pelaksanaan sub kontrak perjanjian pemborongan antara PT Waskita Karya dengan CV. Surontani Pembayun Sakti pada proyek pembangunan basko Green City Pekan Baru, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 6 Suci Astri Hastuti, 2012, Pelaksanaan kontrak unit price antara kontraktor dengan dinas pekerjaan umum kabupaten solok selatan (studi kasus pembangunan baru jembatan kabupaten oleh CV. Mitreka), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk di teliti. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.
E. MANFAAT PENELITIAN Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu : 1. Manfaat Akademis a. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian ilmu hukum selanjutnya; b. Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magiter Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa khususnya dalam kegiatan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas.
