BAB I PENDAHULUAN. dalam sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib. menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna Rancangan Awal RPJMD. Oleh karena itu Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga ada keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi Dinas dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas kewenangan

Renstra Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan

1

otonomi Daerah dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun salah satu fungsi Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut adalah pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Berkaitan dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan selain peningkatan pelayanan juga mewujudkan terbentuknya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi penduduk bagi seluruh kebutuhan publik, baik lembaga maupun masyarakat dan terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil. Guna mencapai tujuan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan mempunyai program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Program kegiatan dimaksud dapat kami sebutkan sebagai berikut : 1. Penataan Administrasi Kependudukan 2. Pengembangan SIAK. 3. Pengelolaan

Data Kependudukan / pemutakhiran data penduduk untuk

Pilkada dan Pemilu. 4. Pengembangan Aplikasi Informasi Data Penduduk.


2

5. Penyusunan

Data

Kependudukan

di

masing-masing

Kecamatan,

Desa/Kelurahan, RW dan RT. 6. Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut kependudukan dan catatan sipil bekerja sama dengan LSM khususnya PKK (Permendagri No. 28 tahun 2005). 7. Pembangunan Data Base Penduduk 8. Pembangunan Data Base Kedatangan dan Perpindahan Penduduk ke dan dari Luar Negeri utamanya TKI. 9. Kerjasama dengan Depertemen Agama tentang Pencatatan Pernikahan, Pembatalan Pernikahan dan Perceraian (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2005 dan Nomor 532 Tahun 2005 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. 10. Perubahan Peraturan Daerah di bidang Kependudukan (Perda No. 7 Tahun 2005, Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Capil. 11. Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Intensifikasi Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 13. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

di

masing-masing

Kecamatan. 14. Monitoring dan Evaluasi pelayanan kependudukan. 15. Pembinaan Administrasi Akta Pencatatan Sipil bagi P-4 dan Bidan / Rumah Sakit Bersalin.


3

16. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 17. Penataan Dokumen Akta-akta Catatan Sipil. 18. Peningkatan kemampuan personil yang sesuai dengan tuntutan tugas antara lain : petugas pelayanan, petugas operator dan petugas penyuluhan. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e – KTP ) B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD ini antara lain : 1. Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Bupati. 2. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan

Sipil

berkaitan

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD. 3. Menetapkan

strategi

pembangunan,

kebijakan

umum,

program

pembangunan SKPD selama lima tahun. C. Landasan Hukum Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);


4

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pekalongan; 9. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 10. Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang Retrebusi Pelayanan dan Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga ( KK ), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Pencatatan Sipil.


5

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pekalongan. D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini : RPJP DAERAH

Pedoman

RPJM DAERAH

dijabarkan

Pedoman

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

Pedoman

RAPBD

APBD

RAPBD

APBD

diacxu

Pedoman

RKP DAERAH

Pedoman

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan. Dokumen Rencana Strategis Dinas ini ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman di dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas untuk periode 1 (satu) tahunan. Dokumen Renstra dan Renja kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja setelah mendapatkan


6

pengesahan dari DPRD Kabupaten Pekalongan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Pekalongan. E. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra SKPD meliputi 7 (tujuh) BAB dan secara singkat disusun sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi. B. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. C. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

:

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


7

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dindukcapil B. Telaahan Visi, Misi, dan Program. C. Perumusan Isu – isu Strategis: BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI KEBIJAKAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran. C. Strategi D. Kebijakan

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI

:

PENUTUP


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 5. Kepala Bidang Penyeluhan dan Pengolahan Data 6. Kasubag Prgram 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian 8. Kasubag Keungan 9. Kepala Seksi Mutasi dan Mobilisasi Penduduk. 10. Kepala Seksi Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). 11. Kepala Seksi Kelahiran 12. Kepala seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak dan Kematian. 13. Kepala seksi penyuluhan dan Pengaduan 14. Kepala seksi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi.


9

15. Kelompok Jabatan Fungsional Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. 16. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. 17. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini.


10


11

Tugas Pokok Sesuai Peraturan Daerah No. 5 tahun 2004, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi. 1.

Perumusan Kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.

Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.

Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1. Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas : Tugas Kepala Dinas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Kepala Dinas :


12

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, penyuluhan dan pengolahan data;

d.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

e.

Pelaksanaan kesekretariatan;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Sekretaris

berkedudukan

di

bawah

kepala

dinas

dan

bertanggungjawab kepada kepala dinas. Tugas Sekretaris : Melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Fungsi Sekretaris : a.

Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;;

b.

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

c.

Pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan;

d.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;


13

e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendaftaran Penduduk. Tugas Bidang Pendaftaran Penduduk. Melaksanakan

Pengelolaan

dan

Pencatatan

administrasi

kependudukan, mutasi dan mobilisasi penduduk serta penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk: a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pencatatan administrasi kependudukan, meliputi mutasi dan mobilisasi penduduk; b. Pelaksanaan Penerbitan nomor induk kependudukan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Pencatatan sipil. Tugas Bidang Pencatatan sipil: Melaksanakan

penerbitan

akte

kelahiran,

pemeriksaan

akte

perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Fungsi Bidang Pencatatan sipil: a. Pelaksanaan Penerbitan akte kelahiran;


14

b. Pelaksanaan Pemeriksaan akte perkawinan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak,

kematian Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing serta perubahan status kewarganegaraan dang anti nama. c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 5. Bidang Penyuluhan dan Pengolalan Data Tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengolalaan Data; Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian layanan informasi, serta Pengelolaan dan pemeliharaan data base Kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengololaan Data: a. Pelaksanaan Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian layanan informasi, Kependudukan dan pengaduan masyarakat; b. Pelaksanaan Pengololaan dan pemeliharaan data base Kependudukan, teknologi dan informasi Kependudukan c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. B. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Komposisi

Sumber

Daya

Manusia

yang

dimiliki

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perkembangan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sampai


15

dengan Tahun 2011 sebanyak 82 orang terdiri dari 77 PNS dan 5 orang PTT dengan komposisi sebagai berikut : a.

Berdasar Pangkat dan Golongan

1. Golongan IV

=

6 orang

2. Golongan III

=

23 orang

3. Golongan II

=

46 orang

4. Golongan I

=

2 orang

5. PTT

=

5 orang

=

82 orang

1. Eselon II.b

=

1 orang

2. Eslon III

=

4 orang

3. Eselon IV

=

9 orang

Jumlah

=

14 orang

Jumlah b.

Berdasarkan Eselon

c.

Berdasar Status Pendidikan

1. Pasca Sarjana (S2)

=

4 orang

2. Strata 1 (S1)

=

14 orang

3. Sarmud / D3)

=

7 orang

4. SLTA

=

48 orang

5. SLTP

=

6 orang

6. SD

=

3 orang

=

82 orang

Jumlah d.

Berdasarkan Status Pendidikan Penjenjangan


16

1.

Diklatpim Tk. II

=

1 orang

2. Diklatpim Tk III

=

5 orang

3. Diklatpim IV

=

7 orang

Sedangkan untuk perlengkapan yang dimiliki untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagaimana terlampir. e.

Sarana dan Prasarana

Bangunan Gedung Induk Dindukcapil -

Sarana/Kendaraan Operasional No

-

: 2 Gedung

Nama Barang

Jumlah

1

Toyota Kijang ( G 9503 B )

1

Buah

2

Mitsubishi ( G 9504 CB )

1

Buah

3

Sepeda Motor

4

Buah

Peralatan No

Nama Barang

Jumlah

1

Mesin Tik

3

Buah

2

Kalkulator

4

Buah

3

Camera Digital

21

Buah

4

Filling Kabinet

5

Buah

5

Almari kayu

5

Buah

6

Almari besi

10

Buah

7

Rool ofek

15

Buah

8

Rak Arsip Besi

8

Buah

9

Kursi operator

14

Buah

10

Kursi putar eselon IV

3

Buah

11

Kursi Staf

16

12 13

Meja tulis / kayu Kursi Sandaran

17 11

Buah Buah

14

Meja Kerja

29

Buah

15

Corner Round

8

Buah

16

Meja Komputer

27

Buah


Buah

17

17

Meja Kursi Tamu

2

Buah

18

Kursi pelayanan

6

Buah

19

Kipas Angin

1

Buah

20

Fingerprint ( sidik jari )

4

Buah

21

AC

6

Buah

22

Meja Komputer

27

Buah

23

Kursi Lipat

17

Buah

24

Personal Komputer

12

Buah

25

Komputer

8

Buah

26

LCD Proyektor

1

Buah

27

LCD Monitor

1

Buah

28

Monitor

1

Buah

29

Komputer Server

2

Buah

30

Server

2

Buah

31

UPS

19

Buah

32

Notebook/Laptop

3

Buah

33

Printer

72

Buah

34

Brankas

2

Buah

35

Mesin Porporasi

2

Buah

36

Almari Besi

1

Buah

37

Printer

19

Buah

38

Mesin Hitung Elektronik

1

Buah

39

Modem GSM

46

Buah

43

Meja Rapat

3

Buah

42

Genset

1

Buah

44

Almari Buku Pimpinan

1

Buah

44

Almari Buku Pimpinan

1

Buah

46

Wirelees

1

Buah

47

Sound Sistem Portable

1

Buah

48

Tape Recorder

1

Buah

49

Peta Kabupaten

1

Buah

50

Dispenser

2

Buah

51

Telephone

1

Buah

52

Meja Telephon

1

Buah

53

Faxsimille

1

Buah

54

Digital Camera

1

Buah

55

Papan Struktur

1

Buah

56

Papan Tulis

1

Buah

57

Korden

1

Buah


18

58

Karpet

1

Buah

59

Sketsel

1

Buah

60

Kompor Gas

1

Buah

61

Kulkas

1

Buah

60

Kompor Gas

1

Buah

61

Kulkas

1

Buah

64

Peralatan Jaringan Komputer

1

Buah

65

Kabel Belden UPT

1

Buah

C. Kinerja Pelayanan SKPD Dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil perlu adanya pencapaian kinerja yang harus terukur dan sinergi dengan harapan hasil yang dicapai sesuai terget. Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada lampiran ( tabel.

pencapaian kinerja pelayanan SKPD )

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. Dalam upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dapat dianalisis dengan menggunakan instrumen SWOT (Strategis, Weaknesses, Opportunitis, Threats). Secara efektif analisis SWOT dapat dipergunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal, empat unsur yang selalu dihadapi dan dimiliki oleh suatu organisasi dimana secara internal memiliki sejumlah kekuatan berbagai peluang dan ancaman. Faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : Yaitu mengembangkan program SIAK di 19 Kecamatan secara bertahap.


19

NO

KEKUATAN DINDUKCAPIL KAB. PEKALONGAN

1.

Adanya sarana dan prasarana.

2.

Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

3.

Adanya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependuduk dan Pencatatan Sipil.

4.

Adanya Struktur Organisasi yang sesuai dengan Tupoksi.

5.

Adanya dokumen Akta Pencatatan Sipil yang harus dimiliki penduduk.

6.

Adanya dukungan atasan.

7.

Adanya mekanisme pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang jelas.

8.

Adanya kerjasama yang sinergi diantara petugas.

NO

PELUANG DINDUKCAPIL KAB. PEKALONGAN

1.

Tersedianya lahan yang strategi dan belum dimanfaatkan secara

2.

Adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

3.

Terbentuknya Bank Data Kependudukan yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat informasi bagi penduduk, lembaga, instansi dan masyarakat yang membutuhkan.

4.

Adanya

dukungan

IPTEK

dalam

pembangunan

Bank

Data

Kependudukan dan Catatan Sipil.


20

5.

Adanya dukungan positif dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Perguruan Tinggi,

Akademi,

Perusahaan-peruashaan,

LSM

/

Lembaga

Masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi pelayanan administrasi kependuduk dan pencatatan sipil. 6.

Banyaknya animo masyarakat terhadap PNS sebagai pelayanan publik yang baik.

NO

KELEMAHAN KANDUKCAPIL KAB. PEKALONGAN

1.

Belum mempunyai gedung arsip yang permanen.

2.

Sarana prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memadai.

3.

Belum optimalnya peralatan perangkat keras ( server, komputer ) dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga ( KK ) di 19 Kecamatan.

4.

Belum efektifnya satu sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak langsung pada data penduduk sebagai data dasar yang harus dimutakhirkan secara terus menerus (berkelanjutan) dengan pelayanan administrasi kependuduk dan pencatatan sipil.

5.

Agar diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk


21

yang akurat yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik.

6.

Belum tersosialisasinya

pranata hukum secara maksimal yang

mengatur manajemen sebagai upaya pengendalian penduduk yang masuk dan keluar ke wilayah Kabupaten Pekalongan. 7.

Belum adanya tenaga programmer dan analis program.

8.

Kurangnya pemahaman terhadap fungsi Peraturan Daerah .

9.

Kurang lengkapnya sarana dan prasarana.

NO

ANCAMAN DINDUKCAPIL KAB. PEKALONGAN

1.

Terbatasnya anggaran.

2.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang akurat.

3.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki Kartu Bukti Diri.

4.

Belum adanya sistem penyimpanan dokumen Akta Catatan Sipil yang baik.

5.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

6.

Belum mantapnya kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).


22


23

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Permasalahan / isue-isue strategis. Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan, terlebih dahulu diketahui permasalahan-permasalahan / isue-isue strategis yang ada saat ini. Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud sebagai berikut : a. Masih terbatasnya sarana aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran koordinasi masingmasing Bidang, seksi dan sub Bagian Sekretariat serta penyelesaian tugas-tugas Dinas khususnya peningkatan pelayanan masyarakat. b. Belum optimalnya peralatan perangkat keras ( server, komputer ) dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga ( KK ) di 19 Kecamatan. c. Belum selesainya Pembangunan Data Kependudukan secara Nasional melalui Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). d. Belum efektifnya sistim informasi administrasi kependudukan yang saling terkait dan saling terpadu antara data kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak langsung pada data penduduk sebagai data dasar yang harus dimutakhirkan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.


24

e. Belum

optimalnya

pengembangan

dan

keserasian

kebijakan

kependudukan. f. Belum optimalnya sistem pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. g. Agar diupayakan secara berkesinambungan dan terarah untuk terciptanya data penduduk yang akurat yang dapat digunakan dalam verifikasi pelayanan publik. B.

Telaahan Visi, Misi, dan Program.

Visi. Bahwa dalam pembangunan lima tahunan, orientasi Kabupaten Pekalongan terhadap Visi, Misi,

Program Bupati dan Wakil Bupati

terpilih yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat menentukan arah dan kebijakan yang harus ditindaklanjuti setiap SKPD, maka dengan Visi , misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan 2011 – 2016 ” Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis pada kearifan lokal ”

Misi. Untuk dapat mencapai visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2011 -2016 terhadap pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan baik. 2. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokak.


25

3. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah. 4. Mewujudkan perlindungan rasa aman kepada masyarakat yang berkeadilan. 5. Membuka dan mengfungsikan ruang publik sebagai sarana interaksi politik, ekonomi , sosial dan budaya. C

Perumusan Isu – isu Strategis: Isu – isu yang dapat menentukan dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil ( Dindukcapil ); 1.

Masih terbatasnya sarana aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.

Pembangunan Data Kependudukan secara Nasional

melalui Sistim

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum terselesaikan dengan baik. 3.

Pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan belum maksimal.

4.

Belum optimalnya sistem pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, Dinas telah menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai berikut:


26

1.

Kondisi Umum Daerah Masa Kini Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa tugas pokok Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah melaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan Kependuduk dan pencatatan sipil. Sesuai dengan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada penduduk Kabupaten Pekalongan yang berjumlah + 1.002.826 jiwa ( ahkir tahun 2010 ). Adapun jenis-jenis pelayanan

yang diberikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat meliputi pencetakan; a.

Kartu Keluarga (KK)

b.

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

c.

1.

KTP WNI

2.

KTP WNI Sementara

3.

KTP WNA Sementara

4.

KTP WNA

Akta Catatan Sipil 1.

Akta Kelahiran bagi WNI

2.

Akta Kelahiran bagi WNA

3.

Akta Perkawinan bagi WNI

4.

Akta Perkawinan bagi WNA

5.

Akta Perceraian bagi WNI


27

6.

Akta Perceraian bagi WNA

7.

Akta Pengakuan Anak bagi WNI

8.

Akta Pengakuan Anak bagi WNA

9.

Akta Pengesahan Anak bagi WNI

10.

Akta Pengesahan Anak bagi WNA

11.

Akta Pengangkatan Anak bagi WNI

12.

Akta Pengangkatan Anak bagi WNA

13.

Perubahan Akta Kutipan Kedua dan Salinan bagi WNI

14.

Perubahan Akta Kutipan Kedua dan Salinan bagi WNA

15.

Akta Kematian Anak bagi WNI

16.

Akta Kematian Anak bagi WNA

17.

Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian bagi WNI diluar negeri

d.

18.

Penerbitan Pengumuman Kawin

19.

Penerbitan Surat Keterangan bagi WNI

20.

Penerbitan Surat Keterangan bagi WNA

21.

Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi WNI

22.

Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi WNA

Surat-surat keterangan kependudukan 1.

Surat Keterangan Kelahiran

2.

Surat Keterangan Kematian

3.

Surat Keterangan Pindah

4.

Surat Keterangan Biodata


28

5.

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

6.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)

7.

Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pelayanan sebagaimana tersebut diatas dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang Penghentian Pungutan Retrebusi Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan administrasi kependuduk mempunyai sasaran jangka pendek sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) secara Nasional. b. Terbentuknya data base penduduk ( Data Kependudukan) yang diperoleh dari NIK secara Nasional. c. Pelaksanaan “ Elektronik “ Kartu Tanda Penduduk ( e- KTP ) / Kartu Tanda Penduduk “ Elektronik “. Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah pendayagunaan Data Base Penduduk sebagai pusat informasi penduduk bagi seluruh kebutuhan baik lembaga maupun masyarakat seara falid dan akurat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah disusun Standart Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 yang menetapkan waktu pelayanan ( proses penerbitan ) jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :


29

1. Kartu Keluarga (KK)

: 6 hari

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

: 6 hari

3. Akta Kelahiran

: 14 hari

4. Adapun anak yang baru lahir sampai dengan 6 bulan bebas biaya / gratis. 2. Program dan Kegiatan yang direncanakan Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, Dinas telah menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai berikut. No

1.

Program

Peningkatan SIAK secara berkesinambungan

I

Rencana Pelaksanaan II III IV

V

- Pelaksanaan E – KTP program Pemerintah Daerah (Kabupaten)

V

V

V

V

V

- Pengelolaan Data Kependudukan / Pemutakhiran Data Penduduk - Pengembangan Peningkatan Aplikasi informasi Data Kependudukan Tingkat Desa/ Kelurahan.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

- Sosialisasi tentang Peraturan Perundang - undangan yang menyangkut kependudukan dan catatan sipil .

V

V

V

V

V

- Pembangunan pendudukan.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kegiatan

Database

- Database Pindang datang Penduduk Ke dan Dari Luar Negeri. Pendudukan

Ke


Indikator Keberhasilan

- Terwujudnya identitas tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk. - Terbangunnya database penduduk yang akurat. - Pendayagunaan database penduduk sebagai informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah. - Terwujudnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan kependudukan dan pencatatan sipil - Terbentuknya database penduduk musiman yang berkelanjutan - Terpantaunya mutasi penduduk ke dan dari luar negeri utamanya TKI.

30

2.

Peningkatan Pelayanan Kependudukan

- Kerjasama dengan Kantor Kementrian Agama tentang Pencatatan Pernikahan, Pembatalan Pernika-han, dan Perceraian ( Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 125 tahun 2005 dan Nomor 532 Tahun 2005 tentang Pelaporan Penyelenggara-an Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk ) - Intensifikasi Administrasi Pendaftaran Pencatatan Sipil.

V

V

V

V

V

- Terpenuhinya kelengkapan database kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.

V

V

V

V

V

- Data base mutasi, datang dan pindah Penduduk

V

V

V

V

V

- Meningkatkan pelayanan kesadaran masyarakat pen-tingnya kepemilikan doku-men-dokumen kependudu-kan.

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas yang dapat di akses ke tingat Kecamatan samapai Desa / Kelurahan dan Instansi terkait.

V

V

V

V

V

- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara konew.

V

V

V

V

V

- Pembinaan Administrasi Kepen-dudukan dan Pencatatan Sipil bagi aparat Kelurahan dan Kecamatan. - Pelayanan Jemput bola Akta Pencatatan Sipil ke tingkat Desa / Kelurahan (Stelsel Aktif ).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

- Peningkatan kemampuan personil sesuai dengan ketentuan sebagai tugas pencatatan Sipil.

V

V

V

V

V

- Pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang refresentatip.

V

V

V

V

V


- Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja pada Dinas Dukcapil untuk dapat diakses dalam Pelayanan di tingkat Kecamatan sapai ke Desa / Kelurahan. - Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik serta dibuktikan data yg akurat. - Terwujudnya tertib administrasi kependudukan. - Terlaksananya pelayanan jemput bola akta pencatatan sipil di Desa / Kelurahan. - Terwujudnya profesionalisme sumberdaya manusia yang sesuai dengan tugas akta-akta catatan sipil yang bersifat aktif dan berlaku sepanjang masa. - Peningkatan pelayanan satu atap.

31

- Peningkatan kemampuan personil yang sesuai dengan tuntutan tugas antara lain : Petugas Pelayanan, Petugas Operator dan Petugas Penyuluhan.

V

V

V

V

V

- Terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional.

E. Analisis Lingkungan Strategis Dalam upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dapat dianalisis dengan menggunakan instrumen SWOT (Strategis, Weaknesses, Opportunitis, Threats). Secara efektif analisis SWOT dapat dipergunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal, empat unsur yang selalu dihadapi dan dimiliki oleh suatu organisasi dimana secara internal memiliki sejumlah kekuatan berbagai peluang dan ancaman.


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Visi Dalam melaksanakan tugasnya masyarakat,

Dinas

Kependudukan

memberikan pelayanan kepada

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Pekalongan menetapkan visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat, dan Akurat guna mencapai Kesejahteraan Masyarakat “ Misi Berdasarkan visi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan menetapkan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan akses pelayanan pelayanan Kependudukan dengan peningkatan SDM Yang ada.

2.

Meningkatkan Jaringan komunikasi melalui penerapan SIAK.

3.

Mewujudkan identitas tunggal melalui penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ).

4.

Mewujudkan dan memelihara data base kependudukan.

B. Tujuan dan Sasaran Tujuan a. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.


33

- Tersedianya / terlayaninya pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Tersedianya / terlayaninya pencetakan Kartu Keluarga (KK) - Tersedianya / terlayaninya Akta Pencatatan Sipil Sasaran : Terlaksananya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka Sistim Administrasi Kependudukan (SAK). b. Menghimpun data kependudukan dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara lengkap, akurat dan berkesinambungan. - Mencetak / merekap hasil pelayanan Kartu Keluarga (KK) - Mencetak / merekap hasil pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Mencetak / merekap hasil pelayanan Akta Pencatatan Sipil Sasaran : Tersedianya data dan informasi kependudukan guna memenuhi kepentingan publik serta pembangunan. c. Mewujudkan

pemahaman

dan

peran

serta

masyarakat

yang

mendukung proses peranan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pemerintahan dan pembangunan. - Melaksanakan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya administrasi Kependudukan - Melaksanakan Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan (KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil)


34

Sasaran : Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan. d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola administrasi kependudukan

terhadap

proses

penyelenggaraan

dan

peranan

pendaftaran penduduk dalam pemerintahan dan pembangunan. - Melaksanakan bintek terhadap petugas Administrator Database (ADB) - Pembinaan Operator Kecamatan - Melaksanakan pelatihan kepada ADB dan Operator Sasaran : Tersosialisasinya Peraturan Daerah masalah kependudukan dan pencatatan sipil secara berkesinambungan. e.

Mewujudkan tempat pelayanan representatif dengan sarana prasarana yang memadai sesuai kebutuhan. - Tersedianya bangunan gedung - Tersedianya peralatan Sasaran : Terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di Kantor maupun di Pos Pelayanan tingkat Kecamatan.


35

II. Strategi Dari tujuan yang akan dicapai diatas, maka strategi yang perlu dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pada sub fungsi kependudukan adalah : 1. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka memotivasi masyarakat / penduduk untuk mendukung tertib administrasi kependudukan dengan baik; 2. Tersedianya lembaga dan sumber daya manusia yang berwenang dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, RW dan RT; 3. Tersedia tempat perekaman data kependudukan (TPDK) yang didukung peralatan sesuai yang dipersyaratkan; 4. Tersedia sistem data base (didukung program-program aplikasi) yang mampu melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Kebijakan Arah kebijakan pembangunan pada sub fungsi kependudukan adalah

pengelolaan

pengendalian

laju

administrasi pertumbuhan

kependudukan dan

peredaran

dalam

kerangka

penduduk

serta

mewujudkan keluarga sejahtera.


36

Sedangkan kebijakan internal yang merupakan kebijakan Dinas dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Peningkatan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Keakuratan data kependudukan demi tercapainya pelayanan publik yang maksimal. 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pos pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan se Kabupaten Pekalongan.


37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan pemutakhiran data penduduk hasil P4B tahun 2010 penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.002.826 jiwa yang tersebar di 19 Kecamatan 287 Desa / Kelurahan. Dalam menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), yang dimulai tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 dikembangkan sampai dengan tahun 2006 dilaksanakan pengembangan Sistim Informasi Administrasi kependudukan ( SIAK ) penerapan SAK selesai pada tahun 2007 disemua Kecamatan. Didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyusun Rencana Program kegiatan tahun 20011 – 2016 yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program dimaksud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Adapun program yang telah tersusun adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa, sarana dan prasarana kantor a.

Penyediaan jasa surat menyurat.

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telpon.

c.

Penyediaan materai dan benda pos.


38

d.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

e.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.

f.

Penyediaan alat tulis kantor.

g.

Penyediaan alat listrik dan elektronik.

h.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

i.

Penyediaan makanan dan minuman.

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

k.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

l.

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan tugas antara lain; a.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

b.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

c.

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Pengelolaan arsip catatan sipil yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a.

Pengadaan sarana dan pengolahan penyimpanan arsip.

b.

Penataan dokumen / arsip catatan sipil.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu. b. Pelatihan tenaga pengelola SIAK.


39

c. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phas Tahap Awal) NIK. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan. e. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan. f. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat. g. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan capil. h. Pengembangan data base kependudukan i. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil. j. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil. k. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan. l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


40

TABEL 5.1 MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD

Kabupaten Renstra SKPD Periode Visi

: : :

Misi

:

Pekalongan Tahun 2011 s/d 2016 Sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan akurat serta didukung oleh aparat yang akuntabel. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Indikator Kegiatan No

Kebijakan

Program

Indikator Keluaran Kerangka Anggaran

1

2

3

4

5

Kerangka Regulasi 6

Pagu Indikatif 5 Tahun dan Satu Tahun Transaksi Sumber Rp Pendanaan 7 8

PENATAAN ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan

3. Sub Fungsi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan.


1. Meningkatnya kualitas Pengembangan penerapan SAK pengelolaan (Permendagri No 28 tahun 2005) Administrasi kependudukan 80%

41

Perda No. 8 dan 9 tahun 2008

APBD


42

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2011 merupakan dokumen lma tahunan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan program-program pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lima tahun ke depan. Renstra SKPD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya visi dan misi Dinas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.


43

DAFTAR ISI BAB I

:

PENDAHULUAN F. Latar Belakang G. Maksud dan Tujuan H. Landasan Hukum I. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya J. Sistematika Penulisan

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL E. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi. F. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. G. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

:

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI D. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dindukcapil E. Telaahan Visi, Misi, dan Program. F. Perumusan Isu – isu Strategis:


44

BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI KEBIJAKAN E. Visi dan Misi F. Tujuan dan Sasaran. G. Strategi H. Kebijakan

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI

:

PENUTUP


45

RENSTRA SKPD TAHUN 2011 – 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011


46

LAPORAN Hasil Rapat Sinkronisasi Kebijakan Program Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan Tingkat bprovinsi Jawa tengah tahun 2012

HARI

: RABU.

TANGGAL

: 23 JUNI 2012

TEMPAT

: AULA DISNAKERTRANSDUKCAPIL PROPINSI

JAWA TENGAH.

A. Susunan acara; 1. Pembukaan 2. Laporan Panitia Penyelenggara. 3. Sambutan Ka. Disnakerstrandukcapil Propinsi Jateng. 4. Penutup.

B. Hasil. 1. Kegiatan diikuti oleh 35 Ka. Disnakertrandukcapil Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. 2. Pemyampaian Materi. 2.1. Program Kebijakan Kependudukan tahun anggaran 2012 oleh Derektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri. a. Menindaklanjuti

3

program

Pemerintah

Pusat

(Pemutahiran Data, NIK, e – KTP / ). b. Tertib Administrasi Kependudukan secara cotinew. c. Pelaksanaan Program kerja Tugas Pembantuan. 2.2. Kebijakan Program Ketenagakerjaan tahun anggaran 2012 oleh Kepala Biro Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pusat. -

Diupayakan agar antara Bidang Kependudukan dan ketenagakerjaan untuk selektif dalam administrasi kependudukan.


47

-

Tingatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparat untuk mengatasi Tenaga Kerja yang tidak memenuhi aturan perundang – undangan.

-

Laksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

Efisiensi anggaran yang tersedia.

-

Menghentikan TKI illegal.

2.3. Kebijakan

Program

Pembangunan

Propinsi

Jawa

Tengah oleh BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah. -

Prioritas Pembangunan di Tingkat Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

-

Pelaksanaan program agar sesuai dengan tahapan – tahapan.

-

Prosedur dan SPM dilakukan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

-

Agar fokus pada lingkungan strategis.

-

Atasi segala permasalahan secara tuntas dengan mengacu kebijakan umum Pembangunan Daerah.


48

C. Penutup. Demikian hasil pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Program Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012 yang kami ikuti, guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut disampaikan ucapan terima kasih.

Kajen,

Juni 2011.

Peserta.

1. Drs. A. ROSYIDIN. SH, Msi. NIP : 19600404 198811 1 002

……………….

2. RIYANTO, SIP. NIP : 19640605 199103 1 003

………………

3. ANANTO DWI UTOMO NIP :


………………

49

BAB I PENDAHULUAN. dalam sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib. menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana

Recommend Documents