PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Yudianto, ST, MT, MPP. Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan, Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Samarinda, 29 Maret 2016

TOPIK PAPARAN 

PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Perencanaan dan Penganggaran



Money Follow Program



Pendekatan Perencanaan



PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



PRIORITAS NASIONAL RKP 2017



PENUTUP

Slide - 2

PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Slide - 3

PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.



Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).



Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.



Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.

Slide - 4

PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN 









Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Slide - 5

DASAR HUKUM UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2  Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3  RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • Pasal 263 ayat 4  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Slide - 6

PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL MERUPAKAN KEWAJIBAN KEPALA DAERAH

Slide - 7

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : Money Follow Program

Slide - 8

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) 

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

money follow function

http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowitegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/

money follow program prioritas

Dirjen...

Sesdirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Direktur...

Direktur...

Kepala Bagian ...



Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.



Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Slide - 9

PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL

Slide - 10

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI DAN SPASIAL (1/2) 

Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan  Mempunyai multitarget (banyak sasaran) 



Sasaran Pokok, antara lain : o

Peningkatan produksi padi,

o

Peningkatan produksi jagung,

o

Peningkatan produksi ikan dll.

Program Prioritas antara lain : 1.

Reforma agraria

2.

Stop konversi lahan produktif

3.

Pemulihan kesuburan lahan

4.

Pembangunan desa mandiri benih

5.

Pengembangan pertanian organik

6.

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

7.

Pengendalian harga dan impor pangan

8.

Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)

Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta Program Prioritas telah tertuang dalam : • Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Prioritas Nasional menjadi Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana UU 23/2014 Ayat 263 (4)

Slide - 11

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL (2/2) 

Holistik-Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan



Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi



Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,

Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah. melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 12

ILUSTRASI PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF & SPASIAL: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN LEVEL 1

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kementan, Pemda

PROGRAM PRIORITAS

Reforma agraria

Kemen ATR, Pemda

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemendag, Kementan, Kemenkeu

Pengendalian harga dan impor pangan

Kemen KP Pemda

PRIORITAS NASIONAL

Stop konversi lahan produktif

Pembangunan Kedaulatan Pangan

Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Kementan, Pemda

Kementan, Pemda

Pengembangan pertanian organik

Kementan

Slide - 13

ILUSTRASI PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF & SPASIAL: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Peningkatan Produksi Padi LEVEL 2

KEGIATAN PRIORITAS

Pencetakan Sawah Baru

Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN

Kemendag, Pemda

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Pembelian beras/gabah petani

Pembangunan pasar tradisional

Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

Penyaluran subsidi benih dan pupuk

Peningka tan produksi padi dan pangan lain

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik

Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan

Kementan, Kemenristekdikt i Kementan, Kemen ATR, Pemda

Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

PROGRAM PRIORITAS

Kementan, Kemendag, BUMN, Kemenkeu

Kementan, Pemda

Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 14

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Produksi Penyaluran subsidi Padi dan Pangan Lain benih dan pupuk

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga Kementerian Pertanian

Program

Kegiatan

Sasaran

Program Peningkatan Fasilitasi Pupuk dan Tersalurnya 9,55 juta Pestisida Ton Pupuk Produksi, Bersubsidi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Peningkatan Produksi Rehabilitasi Jaringan Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Padi dan Pangan Lain Irigasi; Pembangunan dan Perumahan Sumber Daya Air Waduk; Pembangunan Rakyat embung

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Indikator Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik

Lokasi Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

9,55 Ton Pupuk

Penyederhanaan Nomenklatur … buah Waduk yang Terbangunnya … buah Waduk Pembangunan ... buah dibangun dan … buah dan terpeliharanya …. buah Waduk baru, dengan embung lokasi sbb: .... Waduk yang Waduk baru terpelihara Pemeliharaan Waduk ..... buah eksisting, dengan embung Menjadi alat ukur kinerja oleh lokasi sbb: ... dipelihara

Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Peningkatan Produksi Rehabilitasi Jaringan Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Padi dan Pangan Lain Irigasi; Pembangunan dan Perumahan Sumber Daya Air Waduk; Pembangunan Rakyat embung

Pengelolaan Waduk, Terbangun dan Embung, Situ Serta terpeliharanya ,,, buah Embung Bangunan Penampung Air Lainnya

Terbangunnya … buah Embung dan terpeliharanya …. buah Embung

Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ... Pemeliharaan Embung, dengan lokasi sbb:....

15

Ket

ILUSTRASI PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF & SPASIAL: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 TA.2015

RENCANA 2016

RENCANA 2017

13 BENDUNGAN

8 BENDUNGAN

9 BENDUNGAN

•Krueng Kreuto (Aceh), •Logung (Jawa Tengah), •Raknamo (Nusa Tenggara Timur), •Lolak (Sulawesi Utara), •Karian (Banten), •Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),

•Rukoh (Aceh),

•Bener (Jateng) ,

•Ciawi (Jawa Barat),

•Semantok (Jawa Timur),

•Sukamahi (Jawa Barat),

•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), •Sukoharjo (Lampung), •Cipanas (Jawa Barat),

•Komering II (Sumatera Selatan), •Sadawarna (Jawa Barat), •Tiro (Aceh),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Passeloreng (Sulawesi Selatan), •Rotiklod (Nusa Tenggara Timur), •Tapin (Kalimantan Selatan), •Sei Gong (Kepulauan Riau), •Sindangheula (Banten)

•Sidan (Bali)

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Groundbreaking

13

8

9

11

8

49

Penggenangan

5

3

6

7

8

29 Slide - 16

ILUSTRASI PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF & SPASIAL: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh BPTP Aceh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh Waduk Rukoh (GB 2016) Waduk Tiro (GB 2017)

Produksi Padi Provinsi Aceh: ATAP 2014 : 1,82 juta ton ARAM 2015 : 2,33 juta ton Sasaran 2016 : 2,30 juta ton Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013): Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT Luas Sawah: 300,8 ribu ha Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha Penggilingan Padi: 3.233 unit

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha). Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015 Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : Aceh Besar 6.000 ha Aceh Jaya 1.000 ha Aceh Timur 8.200 ha Aceh Utara 2.000 ha Pidie 5.500 ha Piddie Jaya 2.300 ha Cetak Sawah : 14.000 ha

Desa Mandiri Benih : 40 Desa Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

Slide - 17

RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 18

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

7

9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

6

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

3

4

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

5 Slide - 19

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

Slide - 20

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 INDIKATOR MAKRO

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2018*

2019*

5,1 (5,0) 11,5 (10,9) 5,6-5,9 (5,94)

5,8 (4,8) 13,2 (10,6)

6,6 (5,3)** 14,2 (12,2)**

7,1 (5,5 – 5,9) 14,6 (12,6-12,8)

7,5

8,0

15,2

16,0

5,5-5,8 (6,18)

5,2-5,5 (5,6 – 5,9)

5,0-5,3

(5,3 – 5,6)

4,6-5,1

4,0-5,0

9,0-10,0 (10,96)

9,5-10,5 (11,13)

9,0-10,0 (10,0 – 10,8)

(9,5-10,5)

8,5-9,5

7,5-8,5

7,0-8,0

n.a (0,41)

0,40 (0,41)

0,39

0,38

0,37

0,36

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,8

74,8

75,3

75,7

76,1

76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***

0,55

n.a

n.a

n.a

n.a

meningkat

Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)

Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi Sumber: RPJMN 2015-2019 *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali 2015 **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif. Slide - 21

PRIORITAS NASIONAL RKP 2017*

• Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas didiskusikan dalam pelaksanaan multilateral meeting I, bilateral meeting dan multilateral meetin

Slide - 22

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 PRIORITAS NASIONAL DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Slide - 23

PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran dan Arah Kebijakan

No 1

Sasaran

b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)

3

2015

2016

2017

2019

n.a

n.a

n.a

306

75,0

77,0

79,0

85,0

70,4 (2013)

72,0

74,0

76,0

80,0

32 (2012)

n.a

n.a

n.a

24

71,3 (2013)

75,0

78,0

81,0

90,0

32,9 (2013)

31,3

30,5

29,6

28,0

2,60 (2012)

2,37

2,36

2,33

2,28

0,46 (2014)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan 346 proksi: (SP, 2010) • Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen)

2

Baseline (2014)

c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

297 (2013) 7,2 (2013)

280 6,9

271 6,4

262 5,9

245 5,4

25,8 (2013)

25,0

24,6

24,2

23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013)

15,4

15,4

15,4

15,4

Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)

51,8 60,0 (Okt, 2014) 4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen 71,2 (2013) 75,2 imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1.015 (2013) 1.200 kesehatan 5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

68,0

77,0

Min. 95

Arah Kebijakan 1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan 3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kebijakan terkait Revolusi Mental:

190

287

481

 Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)

80,2

85,2

95,2

 Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)

2.000

3.000

5.600

 Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Slide - 24

PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda

Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS Kemen PANRB, Kemenristekdikti, BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos Kemen PPPA, Kemenkominfo Kemen PUPR, Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

Slide - 25

PEMBANGUNAN KESEHATAN

Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” Komenkominfo, Kemenkes, BPJS

LEVEL 2

Kemen PANRB, Kemenaker

Kementan, Kemenkes

BPOM

Kemenag

Olahraga dan deteksi dini penyakit di kantor

Kampanye, Deteksi dini dan pencegahan penyakit

Karang Kitri, Konsumsi buah dan sayur lokal

Keamanan jajanan sekolah , pengawasan label dan iklan

Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag Senam, Poco-Poco, Olahraga rekreasi, Lomba Olahraga, Sentra Olahraga

Peningkatan cukai rokok Keselamata n Berkendara, Konektivitas moda Kemenhub transportasi

POLRI

Kemen PANRB, Kemenpora, Pemda

Lapangan desa, car free day, Jalur sepeda dan pejalan kaki, Kawasan tanpa rokok,

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”

Ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin, Pesantren sehat

Kemenkeu

Kantin sekolah sehat, UKS, kampus bebas Narkoba

Pengelolaan Sampah, pencegahan kebakaran hutan Air bersih, sanitasi, ruang terbuka di perumahan, Posyandu

Gemar makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu hamil Kemen KP,

Kemenkes

Pemda

Kemen LHK

Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemensos

Slide - 26

PEMBANGUNAN PARIWISATA Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (Baseline)

 Wisatawan Mancanegara (Orang)

9,4 juta

 Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta

 Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000)

ARAH KEBIJAKAN:

2015

9,7 juta

2016

12,0 juta

2017

13,0 juta

2019

20,0 juta

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran

133,9

259 juta

150

260 juta

172,8

263 juta

185,9

275 juta

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

260

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong  Petugas yang ramah dan melayani  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 27

PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemenpar, Badan Promosi Indonesia Promosi Wisata

POLRI, Pemda

Jaminan keamanan dan ketertiban

Pengembanga n Destinasi Wisata

Kemenpar, Pemda

WONDERFUL INDONESIA “Pembangunan Pariwisata Indonesia”

Kemenkumham

Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa On Arrival

SDM Pariwisata

Sikap masyarakat yang bersahabat

Kemenpar, Kemendikbud, Pemda

Kemenpar, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker

Slide - 28

PEMBANGUNAN PARIWISATA

Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi LEVEL 2 Penyiapan Objek Wisata

Kemenko Maritim, Kemenko Ekon

Koordinasi Pembangunan Destinasi

Kemenpar, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda

Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen BUMN, Pemda

Pengembangan 10 Destinasi

Kemenpar, Kemen BUMN, Kemenkeu, Pemda

Kelembagaan Pengembanga n Destinasi

Penyediaan BBM dan Listrik

Kemen ESDM, Kemen BUMN Slide - 29

PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Slide - 30

PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYELARASAN POLA PENDEKATAN  Pendekatan RPJMN dan RKP 2017 adalah Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial  Pelibatan banyak K/L, Pemda, BUMN, dan Swasta  Banyak target dan sasaran yang terintegrasi untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional  Penyederhaan Nomenklatur

 Tatacara o Multilateral Meeting I (Penyepakatan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas) o Bilateral Meeting (Pemetaan ke K/L  Program dan Kegiatan K/L, Sasaran, Indikator, Lokasi, Rp.; Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan, dan Spasial) o Rakorbangpus (Pembahasan dengan adanya unsur Pagu Indikatif) o Multilateral Meeting II (Penajaman dengan adanya Pagu Indikatif) o Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional (Pertemuan hasil K/L dengan usulan Daerah) o Trilateral Meeting (Penajaman lebih lanjut terhadap sasaran dengan konstrain Pagu Indikatif, dengan Pelibatan Kemenkeu) 32

PENYELARASAN SASARAN dan INDIKATOR  Sasaran Pokok Pembangunan Nasional  Sasaran Makro  Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan  Sasaran Dimensi Pemerataan  Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah  Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bagaimana menterjemahkan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ke dalam Program dan Kegiatan Prioritas, sehingga bisa dilaksanakan oleh K/L dan SKPD

33

Hirarki Sasaran Pembangunan Nasional Sasaran Prioritas Nasional

SASARAN POKOK NASIONAL

• Sasaran Program/Kegiatan K/L • Sasaran Program/Kegiatan SKPD

Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran Prioritas Nasional



34

PENYELARASAN SASARAN dan INDIKATOR: Sasaran Per Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional

Arah Kebijakan

Kegiatan Prioritas

Program Prioritas

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/4) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Kementerian Peningkatan Pemanfaatan Pertanian Produksi Padi dan Lahan Tidur Pangan Lain (Optimasi Lahan)

Program Prioritas

Program

Kegiatan

Program Perluasan dan Penyediaan dan Perlindungan Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan Prioritas

Sasaran Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha

Indikator Termanfaatkan nya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.

Lokasi Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

10.000 ha

Penyederhanaan Nomenklatur

Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Produksi Padi dan Baru Pertanian Pangan Lain

Program Perluasan dan Tercetaknya 266.700 Ha Penyediaan dan Perlindungan Sawah Baru Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Tercetaknya Kabupaten A, 266,700 Ha B,C,D Sawah Baru, Koordinat : A yang ……… B………. dibuktikan C………. D………. dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.

266.700 Ha

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret 36

Ket

ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI BERDASARKAN SPATIAL PLANNING PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KEK) BITUNG PEMBANGUNAN JALAN TOL URAIAN Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

PROGRESS

URAIAN

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

7,3 km;

2015-2018

RM dan Pinjaman

Manado Bitung Lahan 97%;

Pembangunan PLTU Palu

N/A

N/A

N/A

N/A

1 paket

2014-2018

KPS

Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

Pembangunan PLTA Poso

N/A

N/A

N/A

N/A

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN

PENGEMBANGAN BANDARA URAIAN Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado

TARGET N/A

URAIAN TAHUN PENGERJAAN N/A

SUMBER PENDANAAN N/A

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

PROGRESS Pengembangan Pelabuhan Bitung (TPB)

N/A

1 paket

2015-2017

SUMBER PENDANAAN BUMN (PELINDO)

PROGRESS Dalam proses

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA URAIAN

TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung

2019

TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK URAIAN pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)

TAHUN 2016

Dukungan DAK Bidang SARANA PERDAGANGAN & INDUSTRI Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa • Pembangunan Pasar Rakyat • Pembangunan/ Revitalisasi Sentra IKM (Industri Kecil & Menengah)

Dukungan DAK Bidang TRANSPORTASI/ SubBid JALAN • •

Pembangunan jalan baru akses menuju kawasan industri Pemeliharan berkala, peningkatan struktur/ kapasitas jalan, misal: o Kota Bitung: Jalan Wolter Mongisidi, ruas Bitung-Madidir o Kab. Minahasa Utara Jalan raya Likupang, ruas: Girian – Danowudu, Danowudu – Duasaudara, Duasaudara - Tinerungan SubBid SMK Dukungan DAK Bidang PENDIDIKAN/

PROPINSI SULAWESI UTARA Catatan : 1. N/A (not available) perlu diperjelas dalam penyusunan RKP 2017 2. Dukungan DAK Jalan hanya ilustrasi

DAK

SMK INDUSTRI Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa • Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar/ perpustakaan/ruang praktik siswa/ laboratorium beserta perabotnya Slide - 37

PENYELARASAN SASARAN dan INDIKATOR: Hubungan Program Prioritas dengan Urusan Pemerintahan

     

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Urusan Pemerintahan Sub-Urusan Pemerintahan Program SKPD Kegiatan SKPD

HIRARKI PENCAPAIAN SASARAN NASIONAL DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN Sasaran/Kewenangan

Pangan (Irigasi)

Kawasan Industri

Kesehatan (Hidup Sehat)

Pusat

> 3000 ha

Jalan Nasional, Bandara, Pelabuhan, KA

Provinsi

1000-3000 ha

Jalan Provinsi, SMK

Perda Anti Rokok

<1000 ha

Jalan Kabupaten, Tanah, Badan Pengelola

Lapangan OR, Taman-Taman

Kab/Kota

Kebijakan Antar K/L

Slide - 39

URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN Urusan Pemerintah/Kewenangan

Wajib Pelayanan Dasar 6 Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar 18 Urusan

Pilihan 8 Urusan

Pusat Provinsi Kab/Kota Slide - 40

Hubungan Sasaran Nasional dan Urusan Pemerintahan Sasaran Nasional

Pemetaan Sasaran Nasional ke dalam Urusan Pemerintahan di dalam suatu Daerah

Urusan Pemerintahan

Apakah Sasaran yang ditetapkan oleh Daerah telah memenuhi utamanya Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Slide - 41

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (1/8) 6 (Enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pemetaan Sementara Terhadap Prioritas Nasional

6 (Enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar


Pendidikan

• Pendidikan • Revolusi Mental • Daerah Perbatasan • Daerah Tertinggal • Pelayanan Kesehatan • Antar Kelompok Pendapatan • Desa dan Kawasan Perdesaan • Konsolidasi Demikrasi & Efektivitas Diplomasi • Perkotaan • KEK • Kawasan Industri • Pengembangan Pariwisata

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan

• Kesehatan • Kedaulatan Pangan • Revolusi Mental • Daerah Perbatasan • Daerah Tertinggal • Antar Kelompok Pendapatan • Desa dan Kawasan Perdesaan • Perumahan Dan Permukiman • Perkotaan •Pembangunan Pariwisata

• • • • • • • • • • • • • • •

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

• • • • • •

Kedaulatan Pangan Kelautan dan Kemaritiman Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Perkotaan Desa dan Kawasan Perdesaan Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Konektivitas Revolusi Mental Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Perumahan dan Permukiman Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kemaritiman & Kelautan Revolusi Mental Kesehatan Kepastian dan Penegakan Hukum Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • Pariwisata

42

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (2/8) 6 (Enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemetaan Sementara Terhadap Prioritas Nasional • • • • • • • • • • • • • • •

Kedaulatan Pangan Kelautan dan Kemaritiman Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Perkotaan Desa dan Kawasan Perdesaan Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Konektivitas Revolusi Mental Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Perumahan dan Permukiman Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi

6 (Enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Pemetaan Sementara Terhadap Prioritas Nasional Revolusi Mental Antar Kelompok Pendapatan Kedaulatan Panagn Kemaritiman dan Kelautan Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Kesehatan Pendidikan Antar kelompok pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaaan Perumahan dan permukiman Stabilitas dan ketertiban Stabilitas dan penegakan hukum • Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • Perkotaan • • • • • • • • • • • • •

43

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (3/8) Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar


Tenaga Kerja

• • • • • •

Antar Kelompok Pendapatan Daerah Perbatasan Daerah Tertingga Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • KEK & KI • Pariwisata

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• • • •

Pangan

• • • • • • •

Kesehatan Kepastian dan Penegakan Hukum Desan dan Kawasan Perdesaan Kepastian dan Penegakan Hukum

Kedaulatan Pangan Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Antar Kelompok Pendapatan Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • KEK dan KI

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar


Pertanahan

• • • • • • • • • •

Kedaulatan Pangan Kawasan Industri dan KEK Kedaulatan Energi Revolusi Mental Daerah Perbatasan Kesehatan Antar Kelompok pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Lingkungan hidup

• • • • • • • • • • • •

Kelautan dan Kemaritiman Kedaulatan Pangan Kawasan Industri dan KEK Kedaulatan Energi Revolusi Mental Daerah Perbatasan Kesehatan Antar Kelompok pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Pariwisata

44



Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

• • • •

Revolusi Mental Antar Kelompok Pendapatan Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat dan desa

• • • • • • •

Desa dan Kawasan Perdesaan Kedaulatan Energi Kelautan dan Kemaritiman Revolusi Mental Daerah Tertinggal Kesehatan Antar Kelompok Pendapatan

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

• • • •

Revolusi Mental Kesehatan Desa dan Kawasan Desa Antar Kelompok Pendapatan

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Perhubungan

Pemetaan Sementara Terhadap Prioritas Nasional Kesehatan Kemaritiman dan Kelautan Daerah Perbatasan Daerah tertinggal Kesehatan Antar Kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi • Perkotaan • KI dan KEK • Pariwisata • • • • • • • • •

45

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (5/8) Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Komunikasi dan informatika


• • • •

Revolusi Mental Antar Kelompok Pendapatan Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan Daerah Perbatsan Daerah Tertinggal Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Reformasi Birokrasi Perkotaan KEK dan KI Pariwisata

• • • • • • • •

Desa dan Kawasan Perdesaan Kedaulatan Energi Daerah Perbatasan Kelautan dan Kemaritiman Revolusi Mental Daerah Tertinggal Antar Kelompok Pendapatan KEK dan KI

• • • • • • • •

Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar


Penanaman modal

• • • • •

Revolusi Mental Antar Kelompok Pendapatan Peningkatan Iklim Investasi Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas • KEK dan KI • Pariwisata • Peningkatan Ekspor Non Migas

Kepemudaan dan olahraga

• • • •

Statistik

• Kesehatan

Persandian

• Perbatasan • Stabilitas Keamanan dan Ketertiban • Kepastian dan Penegakan Hukum

Revolusi Mental Kesehatan Antar Kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan

46



Kebudayaan

• Pendidikan • Revolusi Mental • Daerah Perbatasan • Daerah Tertinggal • Pelayanan Kesehatan • Antar Kelompok Pendapatan • Desa dan Kawasan Perdesaan • Konsolidasi Demikrasi & Efektivitas Diplomasi • Perkotaan • KEK • Kawasan Industri • Pengembangan Pariwisata

Perpustakaan

-

Kerasipan

• Reformasi Birokrasi

47

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (7/8) Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pemetaan Sementara Terhadap Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kelautan dan Kemaritiman Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Stabilitias Keamanan dan Ketertiban • Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • Kawasan Industri • Kawasan Ekonomi Khusus • • • • • • • • •

Kelautan dan Kemaritiman Revolusi mental Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus • Pariwisata • • • • • •

Urusan Pemerintahan Pilihan


Pertanian

• • • • • • •

Kedaulatan Pangan Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Antar Kelompok Pendapatan Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • KEK dan KI

Kehutanan

• • • • • • • • • • • •

Kelautan dan Kemaritiman Kedaulatan Pangan Kawasan Industri dan KEK Kedaulatan Energi Revolusi Mental Daerah Perbatasan Kesehatan Antar Kelompok pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Pariwisata

48

Perkiraan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam UU 23/2014 ke Dalam Prioritas Nasional (8/8) Urusan Pemerintahan Pilihan


Energi dan Sumberdaya Mineral

• • • • • • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kelautan dan Kemaritiman Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus • Pariwisata

Perdagangan

• • • • • • • •

Kedaulatan Pangan Revolusi Mental Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi • Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus • Peningkatan Ekspor Non Migas

Urusan Pemerintahan Pilihan


Perindustrian

• • • • • • • • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kelautan dan Kemaritiman Revolusi Mental Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Kesehatan Antar kelompok Pendapatan Desa dan Kawasan Perdesaan Perkotaan Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus

Transmigrasi

• • • • • • •

Desa dan Kawasan Perdesaan Kedaulatan Energi Kelautan dan Kemaritiman Revolusi Mental Daerah Tertinggal Kesehatan Antar Kelompok Pendapatan

49

CONTOH PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL KE DALAM URUSAN DAERAH* (Implementasi UU 23/2014 Pasal 263 (4))

No.

Prioritas Nasional

1.

Revolusi Mental

5.

Kedaulatan Pangan

Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional

Urusan Dalam UU 23/2014

Sub-Urusan Dalam UU 23/2014

.....

.....

.....

.....

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya

Kelancaran Distribusi Pangan Dan Akses Pangan Masyarakat

22.

Pertahanan dan Keamanan

dst

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber Daya Air

Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sarana Pertanian

Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Cadangan Pangan Pemerintah


Penanganan Kerawanan Pangan

dst

dst

dst

* Menjadi bagian referensi dalam Peraturan Bersama Tiga Menteri tentang Pedoman Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

50

PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

No.


Urusan

Sub-Urusan

Program SKPD

Kegiatan SKPD

SKPD Penangungjawab

Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan 5.



*

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber Daya Air

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya

Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya

Dinas Pekerjaan Umum (Urusan Wajib)

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sarana Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

Dinas Pertanian (Urusan Pilihan)


Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Program Penanganan daerah Dinas Pertanian Peningkatan rawan pangan (Urusan Pilihan) Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Menjadi bagian dalam Peraturan Bersama Tiga Menteri tentang Pedoman Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

51

PENYELARASAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L dan SKPD DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL Prioritas Nasional dijabarkan ke dalam dukungan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui aplikasi Sistem Informasi Multilateral (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral) No. 1.


Kegiatan Prioritas Nasional


Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit


Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan

Kementerian/ Lembaga

Program K/L

Kegiatan K/L

Sasaran/Indikator  s/d  Target , Lokasi dan Alokasi

Disinkronkan melalui forum Musrenbang Nasional melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id)

Prioritas Nasional dijabarkan ke dalam dukungan Program dan Kegiatan SKPD sesuai dengan UU 23/2014 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 No. 1.


Urusan/ Sub-Urusan


Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air


Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Program SKPD

Kegiatan SKPD

Sasaran/Indikator  s/d  Target , Lokasi dan Alokasi

Disinkronkan melalui forum Musrenbang Nasional melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id)

* Menjadi bagian dalam Peraturan Bersama Tiga Menteri tentang Pedoman Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

52

PEMETAAN PROGRAM DAN URUSAN SAMPAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL Modifikasi Tabel.T-IV.C.1 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Renstra SKPD (Lampiran IV Permendagri 54/2010) Nasional

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Tujuan ... Sasaran ...

Indikator Sasaran

Indikator Kinerja Data Capaian Program Program Tahun-1 pada Tahun dan (outcome) Awal Kegiatan dan Perencanaan Kegiatan (output) target Rp

Tahun ...

target

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra SKPD SKPD Penanggun gjawab

Tahun-5

Rp

target

Rp

target

Lokasi

Prioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Rp

Program ........ Kegiatan.. ......

Modifikasi Tabel.T-III.C.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (Lampiran III Permendagri 54/2010) Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja Kinerja dan Program pada Awal Program Prioritas RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Target

Tahun ... Rp

target

Tahun-5 Rp

target

Rp

Nasional

SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp

Prioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Urusan ... Sub Urusan..

Program......... Program......... Dst .....

Hasil modifikasi kedua tabel pada akhirnya dapat menghubungkan program SKPD daerah hingga Prioritas Pembangunan Nasional

53

Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional (1) Contoh Pemetaan Pada Renstra

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Tahun ... akhir periode Penanggungjawab Renstra SKPD Target

Tujuan ..

Sasaran ...

Rp

Target

Nasional

Prioritas

Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Rp

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan-kegiatan: Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat

Cadangan pangan Pemerintah

Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Penyaluran bantuan alat dan produksi pertanian

...

...

...

Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat

Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pengendalian impor dan tata niaga pangan

...

...

Pengembangan lumbung pangan desa

Tujuan ..

Sasaran ...

Kedaulatan Pangan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kegiatan-kegiatan:

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat ...

Kedaulatan Pangan

Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional (2) Contoh Pemetaan pada RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja pada Awal (outcome) RPJMD (Tahun 0) Tahun ...

Target

Rp

SKPD Kondisi Penanggung Kinerja pada jawab akhir periode RPJMD

Target

Nasional

Prioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Rp

Urusan Pertanian Sub Urusan Sarana Pertanian

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Kedaulatan Pangan

Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat

Cadangan pangan Pemerintah Penyaluran bantuan alat dan produksi pertanian Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pengendalian impor dan tata niaga pangan

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PROSES PERENCANAAN PROSES PENGANGGARAN PROSES POLITIK 56

PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

Slide - 57

KERANGKA PIKIR DUKUNGAN PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI DAK

Slide - 58

ILUSTRASI ALOKASI DAK UNTUK REHABILITASI IRIGASI (CONTOH: SULAWESI UTARA)

Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAULATAN PANGAN

Target RPJMN 2015-2019: Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi. Target RKP 2017: Rehabilitasi 639,700 hektar. Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2.343 ha = Rp. 45.665,64 juta Kemampuan Pendanaan APBD = Rp. 20.665,64 25.000,00 juta

Peta Sasaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2017

Slide - 59

PENUTUP

Slide - 60

PENUTUP (1/2) 

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.



Untuk mendukung prioritas nasional, maka penyusunan program dan kegiatan dengan SKPD di daerah juga dilakukan pendekatan:  Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya  Pengujian pada setiap program/kegiatan:  Apakah proyek ini perlu?  Apakah proyek ini perlu sekarang?  Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?  Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Slide - 61

PENUTUP (2/2) 

Dalam pembahasan rencana di daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota perlu dilakukan:  Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)  Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional 



Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, Bappenas dan Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak sematamata atas usulan K/L dan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang disinkronisasikan dengan pembagian urusan di daerah agar selaras dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Slide - 62

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

• Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope

Jan

• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Feb

• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas

Mar

Apr

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus  Multi – Pihak  Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak

• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L

Mei

Jun

• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan

Jul

Agust

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L

Sep

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

Okt

• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP

Nov • Kepres Alokasi Anggaran

Des

Slide - 64

LAMPIRAN

Slide - 65

REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (Baselin e)

2015

2016

2017

2019

3,61 *)

3,59 *)

3,63 *)

3,70 *)

3,75 *)

*)

*)

*)

*)

*)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

 Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)

*)

*)

*)

*)

*)

 Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat

*)

*)

*)

*)

*)

 Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)

*)

*)

*)

*)

*)

 Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat  Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Sasaran 1. Meningkatnya Integritas  Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)  Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)  Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi    

karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundangundangan Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas)

2. Meningkatnya Etos Kerja  Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah Daerah  Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)  Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja  Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3. Meningkatnya Gotong Royong

terorisme  Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar)  Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)

*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L

Arah Kebijakan Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian 2. Pembangunan karakter melalui media publik

Slide - 66

REVOLUSI MENTAL Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

LEVEL 1

Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, Kemendikbud KPPU, Kemenpora, Kemristekdikti, Kemen PDTT, Kementan, Kemen KP

Kemandirian Ekonomi

Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen PPPA, BKKBN,

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik

PERUBAHAN CARA PANDANG, SIKAP, PERILAKU YANG BERORIENTASI KEMODERENAN

-

-

Kepribadian dalam Kebudayaan

Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti Kemendagri, Kemensos, Kemenhan

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

-

Meningkatnya INTEGRITAS: jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil dan taat hukum Meningkatnya ETOS KERJA: optimis, kerja keras, berprestasi, pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan pelayanan publik yang prima Menguatnya GOTONG ROYONG: kerja sama, toleran, saling menghargai, kemaslahatan umum

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Kemenkumham, POLRI, MA, Kejagung, MK, KY, KPK, Kemendagri, KPU

Kedaulatan Politik

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Kemen PANRB, Kemendagri, Bappenas, LAN, BPKP, BKPM Slide - 67

REVOLUSI MENTAL Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik LEVEL 2

Kemendagri, KPU

Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

POLRI, Kejagung, MA, Kemenkumham, KPK, semua K/L/Pemda

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Kemenkumham, Bappenas, semua K/L/Pemda

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Kemenkumham, Polri, Kejagung, MA, KPK, K/L terkait

Slide - 68

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran  Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15

tahun  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal   



 



B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ** - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara) Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme). Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment). Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.

2014 (Baseline) 8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

8,3 tahun 94,8%

8,5 tahun 95,1%

8,6 tahun 95,4%

8,8 tahun 96,1 %

55,9%

58,8%

61,8%

68,4 %

73,9% 68,7% 77,2% 53,8%

76,5% 71,8% 79,1% 56,6%

79,0% 74,8% 80,9% 59,4%

84,2% 81,0% 84,6% 65,0%

0,86

0,87

0,88

0,90

0,58

0,58

0,59

0,60

(2012) 375 382 396

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

(2018) 427; 50 438; 50 446; 45

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru 4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan 5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

0,85 (2012) 0,53 (2012)

Keterangan: *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

Kebijakan Terkait Revolusi Mental 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Slide - 69

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Pemda, PLN

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag Kemenristekdikti, Kemen PANRB, Kemen PDTT, Kemenkeu, Pemda

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi

Slide - 70

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata Kemenristekdikti, Kemenag:

LEVEL 2 Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan dan Audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi • Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan kinerja guru • Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T/perbatasan

Revitalisasi LPTK

• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif • Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag: •

Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah

Pemda: • Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T • Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kemendikbud, Kemenag:

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Profesionalisme Guru

• Sertifikasi guru • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti: • Penguatan LPTK

Pemda: • Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah • Penempatan Guru Garis Depan (GGD)

Kemen PDTT: • Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T

Kemen PANRB: • Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan

Distribusi dan Pemerataan Guru

Kemenristekdikti: •

Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah

Pemda: • • •

Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah Slide - 71

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan:

Sasaran

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2019

Akses Air Minum Layak

70%

70,25%

77%

84%

100%

1.

2.

Akses Sanitasi Layak

69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34%




100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15%

3.

4. Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)





5.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni *

7,6 Juta

7 Juta

*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.

6,5 Juta

6 Juta

1.

Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat)

2.

Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

5 Juta

Slide - 72

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh

Kemen PUPR, Kemenkeu, Pengembang, Perumnas, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemda, Perhutani

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Penyediaan Hunian Layak beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kemen PUPR, Kemensos, Kemen ATR, Pemda

Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemen PDTT, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemenkeu, PDAM, Pemda

Slide - 73

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Kemen PUPR, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pengembang, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkeu, OJK & BI, Pemda

Penyediaan PSU

Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

KPR FLPP

KPR Swadaya

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)

Kemen PUPR, Kemen BUMN, Perumnas

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pemda

Pembangunan Rusunawa

Fasilitasi Pembangunan Rusunami

Optimalisasi Peran Perumnas

Pembangunan Rumah Khusus

Kemen PUPR, Perumnas, Pemda

Kemen PUPR, Pengembang, Pemda

Kemen PUPR Pemda

Slide - 74

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran Rasio Elektrifikasi

2014 (baseline)

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

84,1%

88,5%

90,2%

91,1%

96,6%

843

914

985

1.058

1.200

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)

Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:  Minyak Bumi (ribu BM/hari)

789

788

830

780

700

1.455

1.194

1.155

1.175

1.295

458

393

419

413

400

 Gas bumi Dalam Negeri

57%

59%

61%

62%

64%

 Batubara Dalam Negeri

16,6%

20,3%

26,5%

29,3%

60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2

1

2

1

2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km)

11.960

13.458

15.330

15.364

18.322

13

18

30

25

15

33/121.000

46/271.500

48/374.000

13

15

16

 Gas Bumi (ribu SBM/hari)  Batubara (juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)

5/16.949** 2/8.000** 6

10

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi Slide - 75

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Kemen ESDM, Kemen BUMN

LEVEL 1 Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Pembangunan kilang minyak Tata Kelola Industri Migas dan Energi

Pengendalian impor minyak

Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua

Kemen ESDM, Kemen BUMN, SKK Migas Pertamina, PLN, PGN, Pemda

Percepatan pembangunan pembangkit listrik

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Pembangunan Kedaulatan Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenperin

Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas

Kemen ESDM, SKK Migas, Kemenkeu, Pemda

Energi

Iklim investasi migas yang kondusif

Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemenristekdikti, Pemda

Peningkatan penggunaan batubara dan gas

Pengembangan biofuel, Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kementan

Peningkatan kapasitas tangki

Kemen ESDM, Pertamina

Slide - 76

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi Kemen ESDM, Kementan, Pemda, Swasta

LEVEL 2

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenperin

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemen LHK

Pengembangan komoditas tanaman BBN dan penyediaan BBN

Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi

Pembangunan Biomassa

Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pembangunan PLTP

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin

Kemen ESDM, Kemen LHK, BPPT, Swasta

Pengembangan Biogas Skala Kecil

Kemen ESDM, Kementan, LIPI, KUKM

Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemen KUKM

Slide - 77

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (BASELINE)

ARAH KEBIJAKAN: 2015

2016

2017

2019

17.466 (Selesai th 2017)

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB  Penyelesaian batas maritim antar negara

13.466

750

500

target Deposit Pulau selesai

1 negara

1 negara

1 negara

1 negara

9 negara

52%

66%

73%

76%

87%

24

24

24

24

24

210

15*

23*

20*

270 (kumulatif)

50 unit

30

30*

0*

104 (kumulatif)

28,3 10,6 10,1 2,5

33,1 13,6 10,6 3,3

35,4 14,8 11,1 3,6

39,4 16,0 13,4 3,8

40-50 18,8 19,5 4,5

21 unit

22 unit

22 unit

22 unit

24 unit

15,7 juta ha

16,5 juta ha

17,1 juta ha

17,9 juta ha

20 juta ha

Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut  Pengembangan pelabuhan penyeberangan

 Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil kelautan (juta ton )  Ikan (Tangkap & Budidaya)  Rumput Laut  Garam  Pengembangan pelabuhan perikanan  Peningkatan luas kawasan konservasi laut

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI 3. Penguatan lembaga pengawasan laut 4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim 2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin

Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.

Slide - 78

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemen KP Kemen KP, Kemenristek, Kemendikbud

Peningkatan produk kelautan Peningkatan budaya bahari, penguatan SDM dan iptek kelautan

Pengembangan pelabuhan perikanan dan sentra perikanan terpadu

Kemen KP, Kemenhub Kemen BUMN, Pemda

Kemen KP, Kemen ATR, Pemda Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan

Kemen KP, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendag, Perbankan, Pemda

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Peningkatan taraf hidup nelayan : pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan, penambahan kawasan konservasi, dan Rehab pesisir dan kualitas lingkungan laut

Pengelolaan daerah perbatasan laut, pulau pulau kecil

Kemenhub, Pemda

Kemen KP, POLRI, Bakamla, TNI, Kemenkumham, Pemda

Kemenhan, Kemen KP, Bakamla, Kemendagri, Kemenlu.

Slide - 79

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2

Kemenhub, BUMN

Pembangunan pelabuhan umum

Kemenhub, BAKAMLA, TNI/POLRI Keamanan dan keselamatan pelayaran

Kemenperin, BUMN,

Peningkatan Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Kemenhub, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi

Pembangunan Kapal Laut

Penguatan SDM Perkapalan

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

BUMN (PT PAL), Swasta

Pengembangan Layanan Pelayaran Perintis

Kemenhub, BUMN

Kemenkeu, BKPM Slide - 80

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran 1.

Penciptaan lapangan kerja

a.

Penyediaan lapangan kerja

b.

Tenaga kerja formal (%)

2014

2015

2016

2017

2019

1,73 juta

191,2 ribu

+ 2 juta

+ 2 juta

+ 2 juta

40,5

42,1

43,6

46,0

51,0

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja a.

Pelatihan Kerja Orang)

523.870

815.705

810.000

1.000.000

1.200.000

b.

Sertifikasi (orang)

151.250

93.813

123.000

150.000

200.000

22.790 / 52.720

31.540/ 58.186

31.067/ 84.016

42.000/ 89.000

43.000/ 97.000

91.000

70.400

112.600

138.000

150.000

3,409

3,04

10,5

10,5

64,6%

72,3%

74,0%

75,0%

77,4%

n.a

n.a

n.a

Ditentukan kemudian

100%

88,2 juta

92,4 juta

94,4 juta

107,2 juta

3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil a.

Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)

b.

Kewirausahaan (Orang)

c. Subsidi KUR (Rp triliun) 4. Akses terhadap Pelayanan Dasar a.

Kepemilikan akte lahir

b.

Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan

Arah Kebijakan: 1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas • Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Hubungan industrial yang harmonis 2. Pengembangan ekonomi produktif: • Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro • Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha 3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana • Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar 4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: • Efektivitas program Bidik Misi • Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan a.

Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)

86,4 juta

b.

Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)

2,8 juta

3,5 juta

6 juta

7 juta

8 juta

c.

Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)

11,9 juta

20,3 juta

21,6 juta

21,6 juta

21,6 juta

d.

Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat 2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana 3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat 4. Penegakan aturan dan disiplin Slide - 81

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemen KUKM, Pemda, Bank Penyalur KUR, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen KP, Perhatian Barekraf, khusus kepada Kemenaker, usaha mikro Kemen PDTT, dan kecil Kemenpar, Dunia Usaha

Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemen ESDM, Kemen PUPR, BULOG, Kementan, Kemendagri

Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)

Kemen PUPR, Kemen PDTT, Pemda, Kemendagri Kemenaker,

Kemdagri, Dunia Usaha Kemendag, Kemenperin, Pemda,

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya

Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah

Perluasan pelayanan dasar

Pengembangan kewirausahaan

Kemenaker, Kemenperin, BKPM, Kemenhub, Kementan, Kemendag, Kemen KUKM, Kemenpora, Kemen PDTT

Perkuatan basis perekonomian perdesaan

Kemen KUKM, Kemenaker, Barekraf, Kemendag, Kemenperin, Kementan,

Kemenkes, Kemendikbud, Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenpar, Barekraf, Kemenkominfo Dunia Usaha

Kemen PDTT, Kemen dagri, Pemda, Kemen PUPR, Kemen KUKM, Kemenaker, Kemensos Kemen KP Kementan

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Kemend PDTT, Kemenpar, Kemen KP, Pemda, Dunia usaha

Slide - 82

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan LEVEL 2

Kemen PDTT, Kemensos, Kemenaker, Kemen KP, Kemen KUKM

Ketepatan dalam penentuan target Kemen PDTT, Pemda

Kemen KUKM, Kemen PDTT

Pendampingan Masyarakat Desa

Kemendagri, Pemda

Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi

Kemenaker, Kementan, Kemen PDTT, Kemensos, Kemen KP

Pendampingan Aparatur Desa

-----------------------Peningkatan Ekonomi Produktif

Kewirausahaan

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja

Lembaga Keuangan berbasis komunitas

Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank), Kemen KUKM

Kemenaker, Kemendikbud, Kemen KP, Kementan Slide - 83

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN DAERAH TERTINGGAL Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 2015 (Baseline) 1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA a. Pengembangan Pusat 3 (111 Ekonomi Perbatasan 50 lokpri lokasi (Pusat Kegiatan Strategis 3 PLBN prioritas) Nasional/PKSN) 12 pulaub. Peningkatan keamanan pulau kecil dan kesejahteraan terluar 10 masyarakat perbatasan berpenduduk 2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 n.a * (termasuk 9 DOB) b. Rata-rata pertumbuhan 7,10% 6,96% ekonomi di daerah tertinggal

Sasaran

c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

16,6%

68,5

16,0%

68,1

2016

2017

2019

10 PKSN 150 lokpri 7 PLBN

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

30

50

92 pulau kecil terluar/ terdepan

n.a *

n.a *

42

100 lokpri 7 PLBN

7,02%

7,17%

7,24%

15,4%

14,9%

14,0%

68,5

68,8

69,6

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Arah Kebijakan: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi Pembangunan Daerah Tertinggal 1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Pembangunan Daerah Tertinggal: 1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat 2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penegakan hukum dan disiplin Slide - 84

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pengembangan 10 PKSN dan Perdagangan Lintas Batas Negara Kemenlu, Kemenhan, TNI, Kemendagri, BIG

Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara

Kemenhan, TNI, POLRI, Bakamla, Kemen KP

Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Kementan, BNPP, Kemendag, Kemen KP, Kemenperin, Kemen PDTT,

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan

Pembangunan 7 PLBN Terpadu

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes

Kemen PUPR, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, Kemenkes, Kemenhan/TNI/POLRI, Kemendagri

Slide - 85

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pengembangan Ekonomi Lokal

Kemen PDTT, Kemendag, Kementan, Kemen KUKM, Kemen KP, Kemenperin,

Kemensos, BKPM, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda

Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemenaker, Kemen KUKM, Kemenkominfo, Pemda

Peningkatan SDM dan Iptek

Kemen PDTT, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemendikbud,

Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Pemda

Pembangunan Daerah Tertinggal

Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas

Kemen PDTT, Kemen PUPR, Kemenhub, BNPP, Pemda

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Slide - 86

PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline)

Arah Kebijakan:

2015

2016

2017

2019

3. PEMBANGUNAN PERDESAAN a. Penurunan desa tertinggal

n.a

Sampai 500 desa

1.000 desa

1.500 desa

s.d. 5.000 desa tertinggal

b. Peningkatan desa mandiri

n.a

Sedikitnya 200 desa

400 desa

600 desa

paling sedikit 2.000 desa

4. PEMBANGUNAN PERKOTAAN a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2

1

4

7

2+5 (usulan baru)

b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal perannya

4

5

10

20 dioptimalkan perannya

Pembangunan Perdesaan: 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi 3. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan 4. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman 7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pembangunan Perkotaan: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional 2. Penerapn Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi) 3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana 4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

n.a

13

14

14

39 pusat pertumbuhan yang diperkuat

d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik

n.a

3

6

2

10 Kota Baru

Pembangunan Perdesaan:  Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu  Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi Pembangunan Perkotaan:  Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 87

PEMBANGUNAN PERDESAAN Perencanaan Terintegrasi Kemenkes, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemensos, Kemendikbud, Kemen ESDM, Pemda, dan Pemdes

LEVEL 1

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenpar, Kemensos, Pemda, dan Pemdes

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Pemdes

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Kemendagri, Kemenkumham, POLRI, Pemda, dan Pemdes

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pembangunan Perdesaan

Penguatan Pemerintahan Desa

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kemendagri, Kemen PDTT, Pemda, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen KP, Pemdes

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota

Kemen LHK, Kemen PUPR, BIG, Kemen PDTT, Pemda, dan Pemdes

Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen PDTT, Kemen KP, Kemen PUPR, Pemda, dan Pemdes

Integrasi Program RKP 2017 : Pemda dan Pemdes diperkuat

1. Tahun 2017 tidak ada lagi dana pembangunan desa yang dikelola oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDTT) 2. Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.

Slide - 88

PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perencanaan Terintegrasi Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemenhub

LEVEL 1 Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kemendagri, Kemen PUPR

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Pembangunan Perkotaan

 Kemenkominfo,  Kemen PUPR,  Kemenperin

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemen PPA

Kemen LHK, Kemen PUPR

Slide - 89

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (Baseline)

2015

1. LAUT • Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) • Rata-rata dwelling time (hari) 2. KERETA API

163 7–8

40 5–6

45 4–5

40 4–5

• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km)

954,43

186,99

619,49

902,3

3.258 (kumulatif) 2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman

1.268 820

512 135

490 104

502,5 253

2.650 (kumulatif) 3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik 1.000 (kumulatif) nasional

1

15

15 (lanjutan)

12 (lanjutan)

15 (kumulatif)

76

86

93

140

193

181

210

229

237

261

115

216

228

240

265

208

217

298

364

470

3

4

4

4

5

23 2 17

24 3 (kumulatif) 17 (kumulatif)

0,042

0,039

0,035

0,032

< 0,025

16

20

26

32

50

372

422 (kumulatif)

446 (kumulatif)

478 (kumulatif)

514 (kumulatif)

Sasaran

3. JALAN • Terbangunnya jalan baru (Km) • Pengembangan jalan tol (Km) 4. UDARA • Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada 5. KEPERINTISAN • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 6. PERKOTAAN • Pangsa pasar angkutan umum (%) • Pengembangan kereta perkotaan (kota) • Pengembangan BRT (kota besar) 7. KESELAMATAN • Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) • Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) 8. TELEKOMUNIKASI • Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota

2016

2017

2019 Arah Kebijakan: 163 (kumulatif) 3–4

1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan udara) melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis

4. Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional 5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan 7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband dan menjangkau seluruh wilayah R.I 8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan

26 28 5 (kumulatif) 7 (kumulatif) 20 (kumulatif) 23 (kumulatif)

32 10 (kumulatif) 34 (kumulatif)

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris  Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 90

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Sasaran dan Arah Kebijakan Indikator

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban  Penyelesaian Perkara  Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).  Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (P21)  cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)  Pemenuhan MEF TNI (%)  Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)  Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi

 Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut  Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)  Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a 21’10” 176.710

n.a 21’00” 178.495

n.a 20’30” 180.279

n.a 20’10” 182.081

n.a 19’45” 185.740

28,1 21,0 15

36,0 35,0 20

44,5 41,6 25

53,1 45,5 30

71,2 53,8 40

11 0,08 9

12 0,05 10

12 0,03 1

12 0,03 0

12 0,03 0

0,68 34 3,61

0,68 – 0,69 36 3,59

0,69 – 0,71 38 3,63

0,71 – 0,73 42 3,70

0,75 50 3,75

63,72 32% -

73,04 60% Menjadi <5

n.a 60% Menjadi <5

74,3 70% Menjadi <5

75 90% Menjadi <5

Penegakan dan Kepastian Hukum  Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)  Indeks Persepsi Korupsi  Indeks Perilaku Anti Korupsi Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi  Indeks Demokrasi Indonesia  Penyelesaian sengketa informasi publik  Berkurangnya jumlah konflik kekerasan komunal Reformasi Birokrasi 74 %

 Skor B LAKIP  K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

60,24 %

Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

a. Peningkatan pelayanan prima kepolisian b. Keamanan laut yang terkendali c. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba d. Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme 2. Kepastian dan Penegakan Hukum

a.Penghormatan, perlindungan atas hak azasi manusia b.Penegakan hukum dan penanganan perkara transparan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat c.Pencegahan & pemberantasan korupsi yang efektif 3. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalam masyarakat c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publik d.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan e.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar negeri yang bebas aktif 4. Reformasi Birokrasi

 Opini WTP atas Laporan Keuangan  K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

• •

Arah Kebijakan:

2019

n.a n.a

78 % 57 % 36 % 46 % 65 % 39 % n.a n.a5 %

82 % 64 % 42 % 51 % 70 % 48 % 2n.a n.a 1%

87% 73% 48% 56% 75% 57% 31n.a n.a %

95 % 85 % 60 % 65 % 85 % 75 % n.a n.a 50 %

a. b. c.

Mewujudkan birokrasi yang bersih , transparan, dan akuntabel Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Peningkatan disiplin masyarakat  Peningkatan disiplin aparatur negara dan penegak hukum.  Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil. Slide - 91  Penegakan Hukum dan Disiplin.

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban

Kemen PANRB, BKN

Reformasi Birokrasi

Situasi Kondusif

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Kemenhan/TNI POLRI, BIN, BNN

Kepastian dan Penegakan Hukum

Kemenkumham, Kejagung, POLRI, MA, MK, KPK

Kemendagri, Kemenlu Slide - 92

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Perencanaan Terintegrasi Reformasi Birokrasi LEVEL 2 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

KASN, BPK, BPKP, Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Reformasi Birokrasi Kemen PANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, K/L/D, Pemda

Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Slide - 93

PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Recommend Documents