BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang teridiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.
1 Universitas Sumatera Utara
Menurut BPK kualitas laporan keuangan pemerintahan semakin membaik. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat. Berdasarkan data BPK, pada tahun 2009 dari 44 dari 78 laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 56 persen di antaranya memperoleh predikat WTP. Dan pada 2013, meningkat, yaitu menjadi 64 dari 86 atau sekitar 74 persen. Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP tidak sebaik di kementerian, trennya terus meningkat. Berdasarkan data 2009, pendapat WTP diberikan kepada 15 dari 504 daerah atau sekitar 3 persen. Tapi pada tahun 2013 membaik, yaitu diberikan kepada 153 dari 456 atau sekitar 33 persen dari keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah berperan aktif untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Satu diantaranya pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2 Universitas Sumatera Utara
Jadi, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didikung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. (Udiyanti, 2014) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, Akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal ini didukung oleh penelitian Wati (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitia berbeda ditunjukkan Syarifudin (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lapran keuangan pemerintah daerah.
3 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan karakteristik kualitatif akuntansi pemerintah paragraf 35 (PP RI No 71 tahun 2010 : SAP) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Selain itu, halyang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah adalah Sistem Akuntansi. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Hal ini didukung dari penelitian Roviyantie (2011) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diani (2009) yang menunjukkan keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Menurut Arens dkk (2008) pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk meyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi
4 Universitas Sumatera Utara
dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangansemakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. (Mahaputra, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian Herawati (2014) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Choirunisah (2008) yang menunjukkan sistem pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 oleh BPK RI menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan SPI di Indonesia yang terdiri atas tiga kelompok yaitu : kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2015 atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.978 permasalahan SPI. Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.222 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
5 Universitas Sumatera Utara
anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 kelemahan struktur pengendalian intern disajikan dalam Tabel 1.1 Tabel 1.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan NO 1 2 3
Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Tahun 2014 2.136
Jumlah Kasus Tahun 2015 2.222
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan 2.498 2.598 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.314 1.158 Jumlah 5.948 5.978 Sumber : IHPS I Tahun 2014 (www.bpk.go.id) diunduh tanggal 2 Desember 2015 IHPS I Tahun 2015 (www.bpk.go.id) diunduh tanggal 4 Desember 2015
Berdasarkan temuan SPI atas pemeriksaan keuangan pada IHPS I tahun 2014 dan 2015
ditemukan
adanya
peningkatan
jumlah
kasus
kelemahan
sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu 86 kasus, dan peningkatan jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 100 kasus, sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern mengalami penurunan yaitu 156 kasus. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).
6 Universitas Sumatera Utara
STABAT - Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, mengingat sebelumnya Langkat hanya mampu memperoleh hasil opini disclaimer. Hal ini diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011, di ruang pertemuan Kantor BPK perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jum’at (10/8). Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Kepala BPK perwakilan Sumut Muktini SH kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun SE. Sumber : indopos.co.id, 6 Agustus 2012 Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumatera Utara dinyatakan bahwa Kabupaten Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011 yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya memperoleh opini TMP (disclaimer). Hal ini terbukti bahwa Kabupaten Langkat mengalami peningkatan opini dan merupakan kebanggan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat.
Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009-2013 Tingkat Kabupaten di Indonesia LKPD Tahun
Opini WTP WDP TW TMP Total 7 240 37 95 379 2009 2% 63% 10% 25% 100% 16 254 23 103 396 2010 4% 64 6% 26% 100% 36 268 6 89 399 2011 9% 67% 2% 22% 100% 72 256 6 67 401 2012 18% 64% 1% 17% 100% 102 214 9 14 339 2013 30% 63% 3% 4% 100% Sumber : IHPS I Tahun 2014 (www.bpk.go.id) diunduh tanggal 2 Desember 2015
7 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI atas LKPD pada tabel 1.2 dimulai tahun 2009, 7 entitas mendapat opini WTP, 240 entitas memperolehopini WDP, 37 entitas memperoleh opini TWP dan 95 entitas memperoleh opini TMP. Pada tahun berikutnya 2010 sampai 2013 terjadi peningkatan opini WTP. Meskipun terjadi peningkatan proporsi WTP setiap tahunnya,pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar.Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten di muka, dan hasil pemeriksaaan BPK RI atau LKPD mendorong penulis untuk meneliti kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan objek penelitian Kabupaten Langkat. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Soimah (2014) khususnya instrument penelitian (kuesioner). Pemilihan SKPD Kabupaten Langkat sebagai objek penelitian karena Kabupaten Langkat dinilai cukup berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengalami peningkatan opini, dapat dilihat pada tabel 1.3 pada tahun 2010 memperoleh predikat TMP dan meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2011 sampai 2014. Tabel 1.3 Perkembangan Opini Kabupaten Langkat Tahun 2010-2014 Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
2010 TMP
2011 WDP
Opini 2012 WDP
2013 WDP
2014 WDP
Sumber : BPK RI
8 Universitas Sumatera Utara
Namun demikian timbultanda tanya yang perlu dikajii lebih lanjut, mengapa opini atas LKPDnya (Audited) tidak mampu naik ke predikat WTP-DPP atau WTP. Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembalifaktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan judul“Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah kompetensi SDMberpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat? 2. Apakah
penerapan
sistem
informasi
akuntansi
keuangan
daerahberpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat? 3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat?
4. Apakah kompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara
9 Universitas Sumatera Utara
simultanterhadap
kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Langkat?
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui pengaruhkompetensi SDMterhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat secara parsial. 2. Untuk mengetahui pengaruhpenerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat secara parsial. 3. Untuk mengetahui pengaruhsistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat secara parsial. 4. Untuk mengetahui pengaruhkompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat secara simultan.
1.4 Manfaat Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfat berbagai pihak, diantaranya :
10 Universitas Sumatera Utara
1. Bagi Peneliti Penelitian ini bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata I pada Universitas Sumatera Utara. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. 3. Bagi Pemerintah Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
informasi
yang
bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk mengetahui arti pentingnya kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
11 Universitas Sumatera Utara
