JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BAB I PENDAHULUAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, setiap tahun membelanjakan tidak kurang dari 40 persen dana APBN/APBD untuk pengadaan barang/jasa. Mengingat besarnya anggaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) seperti di atas, kegiatan PBJP harus dilakukan secara efektif dan efisien serta didasarkan atas azas manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilaksanakan oleh SDM-PBJP yang kompeten dengan mengacu pada rambu-rambu dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan barang/jasa. Pengembangan dan pembinaan SDM-PBJP yang kompeten memerlukan adanya standar kompetensi kerja khusus-PBJP (SK3-PBJP) yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penyelenggaraan program pelatihan PBJP serta penyusunan dan penyelenggaraan program sertifikasi keahlian PBJP. Dengan adanya SK3-PBJP, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tersebut akan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas dalam penjaminan mutu kompetensi SDM-PBJP. Dengan mempertimbangkan posisi strategis SK3-PBJP seperti di atas, penyusunan SK3-PBJP harus dilakukan secara cermat dan akurat melalui prosedur dan mekanisme yang menjamin terpenuhinya prinsip dasar standar kompetensi sebagai berikut : 1. Relevan dengan kebutuhan pekerjaan di bidang PBJP 2. Valid terhadap kondisi dan lingkungan kerja PBJP 3. Fleksibel untuk diterapkan di berbagai bidang/jenis PBJP 4. Dapat diterima (acceptable) oleh semua pemangku kepentingan di bidang PBJP 5. Mampu telusur tehadap acuan dan ketentuan yang berlaku Penyusunan dan penetapan SK3-PBJP Tingkat Pertama/Dasar ini telah dilakukan melalui proses dan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi. Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan SK3-PBJP antara lain tenaga ahli di bidang standarisasi kompetensi kerja dan tenaga ahli di bidang PBJP serta semua pemangku kepentingan di bidang PBJP dari berbagai kementerian/lembaga melalui rapat-rapat, focus group discussion, atau lokakarya. Hasil dari proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan SK3-PBJP Tingkat Dasar tersebut sebagaimana rumusan pada Bab III.

B. TUJUAN DAN SASARAN ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -2– B. TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan dan penetapan SK3-PBJP bertujuan untuk meletakkan dasar dan pondasi pengembangan dan pembinaan SDM-PBJP berbasis kompetensi dengan sasaran sebagai berikut: 1. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan PBJP 2. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi keahlian PBJP 3. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam pengembangan sistem manajemen SDM PBJP berbasis kompetensi 4. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam pengembangan profesi PBJP. C. ACUAN Penyusunan dan penetapan SK3-PBJP pada dasarnya mengacu pada norma dan ketentuan sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Regional Model Competency Standards yang diterbitkan oleh International Labor Organization (ILO) 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi. Dalam proses penyusunan dan penetapan SK3-PBJP dilakukan modifikasi dan penyesuaian karena SK3-PBJP ini berlaku pada pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah. D. RUANG LINGKUP SK3-PBJP disusun secara generik, berlaku untuk meliputi: 1. Jasa Konsultansi 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Pengadaan Barang 4. Jasa Lainnya

semua bidang/jenis PBJP yang

Fungsi utama SK3-PBJP meliputi: 1. Perencanaan PBJP 2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Manajemen Kontrak 4. Manajemen Aset Terkait PBJP

E. PENGERTIAN ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -3–

E. PENGERTIAN Dalam SK3-PBJP ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan tentang kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SK3 adalah standar kompetensi kerja yang hanya berlaku di lingkungan tertentu dan ditetapkan oleh instansi tertentu yang memiliki otoritas penetapan standar SK3 yang bersangkutan. 4. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJP adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 5. Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat SK3-PBJP adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

BAB II ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -4– BAB II STRUKTUR, FORMAT, KEMASAN DAN PENGGUNAAN SK3-PBJP A. STRUKTUR SK3-PBJP Mengacu pada norma dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Bab Pendahuluan, struktur SK3-PBJP tersusun sebagai berikut: 1. Bidang Pekerjaan : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Fungsi Utama : a. Perencanaan PBJP b. Pemilihan Penyedia B/J Pemerintah c. Manajemen Kontrak d. Manajemen Aset (yang terkait dengan PBJP) 3. Tugas Pokok : (Uraian tugas dari setiap fungsi utama) 4. Unit Kompetensi : (Unit-unit kompetensi pada setiap tugas pokok) 5. Elemen Kompetensi : Elemen dari setiap unit kompetensi 6. Kriteria Unjuk Kerja : Kriteria unjuk kerja untuk masing elemen kompetensi 7. Batasan Variabel : Batasan variabel dari unit kompetensi 8. Panduan Penilaian : Panduan penilaian dari unit kompetensi

B. KODIFIKASI DAN FORMAT SK3-PBJP Kodifikasi SK3-PBJP adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kode PBJP 2. Perencanaan PBJP dengan kode PR 3. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pemerintah dengan kode PP 4. Manajemen Kontrak dengan kode MK 5. Manajemen Aset Terkait Pengadaan dengan kode MA 6. Kompetensi Umum dengan kode UM Format SK3-PBJP disusun sebagai berikut: 1. Kode Unit : Kode unit kompetensi diisi dan ditetapkan dengan mengacu Kompetensi pada format kodifikasi SK3. 2. Judul Unit : Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi Kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi 3. Deskripsi Unit : Menjelaskan judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan Kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi 4. Elemen : Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk Kompetensi mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai 5. Kriteria Unjuk : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk Kerja memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang

6. Batasan Variabel ...


6. Batasan

:

Variabel

7.

Panduan Penilaian

:

harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syaratsyarat dari elemen dipenuhi. Ruang lingkup, situasi, dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan; Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan. Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja meliputi : a. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu. b. Ruang lingkup pengujian yang menyatakan dimana, bagaimana, dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan. c. Aspek penting dari pengujian yang menjelaskan halhal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

C. KEMASAN SK3-PBJP SK3-PBJP disusun pada tingkat unit kompetensi yang makna dan kemanfaatannya tidak optimal bila tidak dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. SK3-PBJP dapat dikemas dalam berbagai kemasan sebagai berikut: 1. Kemasan Kualifikasi Kemasan kualifikasi disusun secara berjenjang dari jenjang yang terbawah sampai dengan jenjang yang tertinggi. Mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, SK3-PBJP dikemas dalam 3 (tiga) jenjang kualifikasi sebagai berikut: a. Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang berisi kompetensi yang berkaitan dengan regulasi dan kompetensi teknis di bidang PBJP. b. Keahlian Tingkat Menengah yang berisi kompetensi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup Perencanaan PBJP, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Manajemen Kontrak dan Logistik, Pengetahuan Manajemen Aset Terkait Pengadaan serta Kompetensi Pendukung yang dibutuhkan pada setiap tahapan proses PBJP. c. Keahlian Tingkat Lanjutan yang berisi kompetensi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup Perencanaan PBJP, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Manajemen Kontrak dan Logistik, Pengetahuan Manajemen Aset Terkait Pengadaan yang dibutuhkan untuk untuk PBJP yang kompleks dan atau pekerjaan dengan volume besar dengan frekuensi berulang.

2. Kemasan Okupasi ...


2. Kemasan Okupasi Kemasan Okupasi mengacu pada tugas dan fungsi okupasi atau jabatan kerja di bidang PBJP. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Okupasi atau jabatan kerja dalam PBJP terdiri dari: a. Pengguna Anggaran (PA) b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) d. Pejabat Pengadaan (PP)/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) e. Panitia Penerima Barang/Jasa 3. Kemasan Klaster Kompetensi Kemasan Klaster Kompetensi mengacu pada kebutuhan spesifik organisasi atau individu baik kaitannya dengan up-grading maupun refreshing. D. PENGGUNAAN SK3-PBJP Sebagai pondasi dari Sistem pengembangan dan pembinaan SDM-PBJP Berbasis Kompetensi, SK3-PBJP dapat digunakan sebagai acuan berbagai fungsi pengembangan kompetensi SDM-PBJP sebagai berikut: 1. Pelatihan Keahlian PBJP Penggunaan SK3-PBJP untuk keperluan Pelatihan PBJP dapat dilakukan melalui transformasi sebagai berikut: a. Judul Unit Kompetensi ditransformasikan untuk perumusan Judul Materi Pelatihan. b. Deskripsi Unit Kompetensi ditransformaskan untuk perumusan Deskripsi Materi Materi Pelatihan. c. Elemen Kompetensi ditransformasikan untuk perumusan Materi Pelatihan dan Langkah/Sekuensi Pembelajaran. d. Kriteria Unjuk Kerja ditransformasikan untuk perumusan Capaian Hasil Pembelajaran. e. Rentang Variabel ditransformasikan untuk perumusan fasilitas dan sarana pelatihan, metode pelatihan, dan penataan tempat/lingkungan pelatihan. f. Panduan Penilaian ditransformasikan untuk perumusan materi penilaian dan metode penilaian pelatihan. 2. Sertifikasi Keahlian PBJP Penggunaan SK3-PBJP untuk keperluan Sertifikasi Keahlian PBJP dapat dilakukan melalui transformasi sebagai berikut: a. Judul Unit Kompetensi ditransformasikan untuk perumusan Judul Materi Ujian/Asesmen Kompetensi. b. Deskripsi Unit Kompetensi ditransformaskan untuk perumusan Deskripsi Materi Ujian/Asesmen Kompetensi. c. Elemen Kompetensi ditransformasikan untuk perumusan Materi Ujian/Asesmen Kompetensi.

e. Rentang Variabel ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -7– d. Kriteria Unjuk Kerja ditransformasikan untuk perumusan Standar Kelulusan Ujian/Asesmen Kompetensi. e. Rentang Variabel ditransformasikan untuk perumusan Peralatan, Metode dan Tempat/Lingkungan Uji/Asesmen Kompetensi. f. Panduan Penilaian ditransformasikan untuk perumusan Materi, Tempat, Metode, dan Titik Kritis Uji/Asesmen Kompetensi. 3. Manajemen SDM-PBJP Penggunaan SK3-PBJP untuk keperluan Manajemen SDM-PBJP dapat dilakukan melalui penggunaan SK3-PBJP sebagai acuan untuk seleksi dan penempatan/penugasan, pengembangan karier, serta rekognisi dan remunerasi SDM-PBJP. 4. Pengembangan Profesi PBJP Penggunaan SK3-PBJP untuk keperluan Pengembangan Profesi PBJP dapat dilakukan melalui penggunaan SK3-PBJP untuk penyusunan jenjang kualifikasi profesi PBJP serta sertifikasi dan rekognisi profesi PBJP.

E. PENGUASAAN SK3-PBJP Dengan dikuasainya SK3-PBJP dalam kemasan tertentu, SDM-PBJP akan mampu: 1. Mengerjakan tugas dan fungsi serta tanggungjawab di bidang PBJP sesuai dengan jabatan kerja atau kualifikasi keahliannya 2. Mengorganisasi pelaksanaan tugas/pekerjaan secara efektif dan efisien 3. Menentukan langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula 4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

BAB III ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -8– BAB III SK3-PBJP TINGKAT PERTAMA/DASAR A. LINGKUP KOMPETENSI PEMERINTAH

DAN

TAHAPAN

PENGADAAN

BARANG/JASA

Melalui kajian kompetensi PBJP dan setelah memperhatikan perubahan Keppres No.80 tahun 2003 menjadi Perpres No.54 tahun 2010, serta hasil pembahasan melalui rapat-rapat/lokakarya/focus group discussion, maka lingkup pekerjaan PBJP meliputi tahapan perencanaan, pemilihan/lelang, manajemen kontrak, dan manajemen aset terkait pengadaan. Siklus tahapan PBJP tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan lingkup pekerjaan PBJP di atas, uraian kegiatan yang dilakukan untuk masing-masing tahapan PBJP adalah sebagai berikut: 

Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahapan perencanaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan-kegiatan untuk menyusun kebutuhan pengadaan barang/jasa, pertimbangan kemampuan anggaran dalam proses pengadaan, analisa pasar, menyusun rencana paket-paket, menyusun rencana biaya rencana organisasi, rencana strategi, mengumumkan paket pekerjaan, baik yang dikerjakan melalui penyedia maupun swakelola. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dibuat atas dasar hasil evaluasi penyerahan barang/jasa menjadi aset milik Negara/Daerah. Para pihak pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah barang tentu membutuhkan

Kemampuan untuk ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA -9– kemampuan untuk melaksanakan tahapannya tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan presiden terkait dengan pengadaan secara profesional. Oleh karenanya para pihak pelaku pengadaan membutuhkan kompetensi tersebut, sehingga perlu didesain standar kompetensinya. 

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahapan pemilihan penyedia pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan-kegiatan untuk menyusun rencana pemilihan penyedia, menyusun dokumen-dokumen pengadaan, mengumumkan pelaksanaan pengadaan, menjelaskan dokumen pemilihan, membuka dan mengevaluasi dokumen penawaran, melakukan klarifikasi dan negosiasi, mengumumkan pemenang, mengelola sanggahan, melakukan penunjukkan dan membuat kontrak pengadaan, baik yang dilaksanakan melalui penyedia maupun swakelola.



Tahapan Manajemen Kontrak Tahapan manajemen kontrak pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kontrak pengadaan, yaitu meliputi: persiapan kontrak, manajemen mutu-risiko, pengendalian & pengawasan, mengelola jaminan kontrak, penilaian prestasi kerja, membuat perubahan kontrak, menerima dan menyerahkan hasil, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan menyusun laporan. Baik yang dilaksanakan melalui penyedia maupun swakelola.



Tahapan Manajemen Aset Terkait Pengadaan Kompetensi pada tahapan manajemen aset terkait pengadaan, jika diuraikan akan membentuk elemen-elemen: 1. 2. 3. 4. 5.

penataan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan aset, pemulihan dan pengembangan aset, dan penghapusan aset.

Manajemen aset yang terkait pengadaan pada prinsipnya adalah pemanfaatan informasi tentang aset yang diperoleh dari kegiatan manajemen aset. Informasi yang diperlukan diantaranya jumlah dan lokasi aset, keadaan/kondisi aset (kondisi baik, rusak sedang, rusak berat/tidak dapat berfungsi), kecukupan aset, keperluan perbaikan aset, keperluan peningkatan kapasitas aset, dan keperluan penggantian aset serta keperluan penambahan aset baru. Informasi tentang aset dimaksud selanjutnya diperlukan dalam identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengelolaan aset dimaksud. Selanjutnya identifikasi kebutuhan pengadaan tersebut diperlukan pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Dalam konteks aset sebagai barang milik negara/daerah, pengelolaan aset/barang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Cakupan pengelolaan yang diatur dalam peraturan pemerintah dimaksud mencakup: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan, 6) penilaian; 7) penghapusan; 8) pemindah-tanganan; 9) penatahusahaan; dan 10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Diantara 10 kegiatan pengelolaan BMN/BMD, ada enam kegiatan pengelolaan barang/aset yang

informasi dan ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 10 – informasi dan datanya diperlukan dalam identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan barang/aset yang diperlukan pada tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa. Keenam cakupan kegiatan dimaksud adalah: (1) pengadaan, (2) pengembangan, (3) pemanfaatan, (4) pemeliharaan, (5) penghapusan, dan (6) penatausahaan. Keterkaitan LKPP dengan manajemen aset adalah bahwa LKPP sebagai pembina pengadaan barang/jasa di Indonesia. Di samping itu, tugas-tugas pokok yang lain adalah untuk menyusun kompetensi yang komprehensif, kurikulum, dan modul pelatihan serta sertifikasi berbasis kompetensi bagi ahli pengadaan dan pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kompetensi yang komprehesif mencakup 4 tahapan yaitu: 1) 2) 3) 4)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Manajemen Kontrak, dan Manajemen Aset terkait Pengadaan.

Pengetahuan manajemen aset yang terkait langsung dengan pengadaan diantaranya adalah: a. kegiatan penyusunan kebutuhan tahunan pemeliharaan; b. kegiatan penyusunan kebutuhan perbaikan 2 tahunan; c. kegiatan penyusunan kebutuhan rehabilitasi/penggantian 5 tahunan; d. kegiatan penyusunan kebutuhan perbaikan/rehablitasi kerusakan karena adanya bencana alam yang terjadi selama umur manfaat aset; e. kegiatan penyusunan kebutuhan penggantian setelah melewati umur ekonomis aset; f. kegiatan penyusunan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas aset bilamana diperlukan; g. kegiatan penyusunan kebutuhan pada kondisi darurat (contingency plan) pada waktu ada keadaan bencana alam/ keruasakan mendadak dan lain-lain keadaan darurat. Di luar keempat tahapan tersebut di atas, ada kompetensi yang harus selalu ada pada setiap tahapan/kegiatan, oleh karena itu kompetensi yang harus dikuasai untuk melakukan tahapan/kegiatan dimaksud disebut dengan kompetensi umum. Seperti kompetensi mengelola informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi, serta mengelola dokumen. B. SK3-PBJP KUALIFIKASI TINGKAT PERTAMA/DASAR SK3-PBJP Tingkat Pertama/Dasar adalah SK3-PBJP dalam kemasan kualifikasi, terdiri dari 19 unit kompetensi, yaitu Kompetensi Umum 1 (satu) init, Kompetensi Perencanaan PBJP 2 (dua) unit, Kompetensi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 12 unit dan Kompetensi Manajemen Kontrak 4 unit. Daftar unit kompeensi dimaksud adalah sebagai berikut:

UNIT KOMPETENSI ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 11 –

UNIT KOMPETENSI TINGKAT PERTAMA/DASAR UNIT KOMPETENSI TINGKAT PERTAMA/DASAR NO 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

KODE

NAMA UNIT KOMPETENSI

KOMPETENSI UMUM Melakukan Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan UM.03 Barang/Jasa KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Menyusun Rencana Paket Pengadaan Barang/Jasa PR.04 Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PR.11 Dengan Swakelola KOMPETENSI PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PP.01 Melakukan Penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PP.02 Menyusun Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa PP.03 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PP.04 Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PP.05 Menyusun Dokumen Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa PP.06 Menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PP.10 Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PP.11 Melakukan Penjelasan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa PP.12 Melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran PP.13 Mengevaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa PP.15 Menetapkan dan Mengumumkan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa PP.18 Membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa MK.01

KOMPETENSI MANAJEMEN KONTRAK Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

MK.12 MK.14 MK.17

Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola Menyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa

Secara rinci, uraian mengenai SK3-PBJP untuk setiap unit kompetensi di atas, sebagaimana tercantum dalam rumusan di bawah ini.

1. KOMPETENSI UMUM ...


1. KOMPETENSI UMUM (1 Unit Kompetensi). KODE UNIT

: UM.03

JUDUL UNIT

: MELAKUKAN PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Merancang sistem pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang dan jasa

2. Melaksanakan sistem penataan dokumen pengadaan barang/jasa

3. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Dokumen pengadaan barang/jasa yang akan dikelola ditetapkan secara tepat sesuai dengan peruntukkan dan klasifikasinya 1.2 Sistem pengelolaan dokumen pengadaan barang/ jasa ditetapkan sesuai dengan jenis dan klasifikasi dokumen 1.3 Sistem pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan, ditata sehingga dapat diakses dan dipahami oleh pengelola dokumen 2.1 Dokumen pengadaan barang/jasa dikelola secara tertib, cermat dan teliti sesuai dengan pedoman pengelolaan dokumen yang berlaku 2.2 Sistem pengelolaan dokumen pengadaan barang/ jasa dirawat sesuai dengan pedoman pengelolaan dokumen yang berlaku 3.1 Sistem dan program pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa dievaluasi ketepatan dan kelancaran penerapannya 3.2 Pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa dievaluasi efektifitas dan efisiensinya 3.3 hasil pelaksanaan pengelolaan dokumen dan hasil evaluasi disimpan dengan tertib dan teliti

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan manajemen kontrak pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui Penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan yang ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 13 – 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 2.2 Tempat penyimpanan dokumen 3.

Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Merancang sistem pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang dan jasa 3.2 Menyusun program pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa 3.3 Melaksanakan pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa 3.4 Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan/penataan dokumen pengadaan barang/jasa 3.5 Menyimpan hasil pelaksanaan pengelolaan dokumen dan hasil evaluasi pelaksanaan

4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa: 4.1 Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa yang berlaku di masingmasing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/jasa yang berlaku. PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Kearsipan 3.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.3 Standar dokumen PBJP 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Merancang sistem pengelolaan/penataan dokumen 4.2 Menyusun program pengelolaan/penataan dokumen 4.3 Melaksanakan pengelolaan/penataan dokumen 4.4 Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan/penataan dokumen 5. Aspek kritis : Kemampuan dalam membuat klasifikasi dokumen pengelolaan/penataan dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. KOMPETENSI PERENCANAAN ...


2. KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (2 Unit Kompetensi) NO 1.

KODE PR.04

2.

PR11

NAMA UNIT KOMPETENSI Menyusun Rencana Paket Pengadaan Barang/Jasa Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola


KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

: PR.04 : MENYUSUN RENCANA PAKET PENGADAAN BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana paket pengadaan barang/jasa, dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengkaji ulang paketpaket pekerjaan pengadaan barang/jasa

1.1 Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa dipelajari secara cermat dan komprehensif urgensinya 1.2 Kondisi pasar diidentifikasi secara cermat dan tepat mengenai ketersediaan barang/jasa dan harga 1.3 Ketersediaan penyedia barang/jasa diidentifikasi secara cermat dan tepat 1.4 Paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa diidentifikasi dan ditetapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.1 Rencana paket pekerjaan pengadaan barang/jasa disusun menurut jenis, besaran dan prioritas 2.2 Paket-paket pekerjaan yang telah ditetapkan disusun prioritasnya berdasarkan peringkat sesuai dengan kebutuhan

2. Menyusun rencana paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana paket pengadaan barang/jasa, dalam rangka pelaksanaan tahapan perencanaan pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini adalah: 2.1. Dokumen rencana kebutuhan pengadaan 2.2. Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Mengidentifikasi paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa 3.2 Menyusun rencana paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

4. Peraturan/ketentuan...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 16 – 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini meliputi: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang pemaketan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/jasa yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Kebijakan umum tentang cara pemaketan pekerjaan 3.2 Tatacara pemaketan pekerjaan pengadaan barang/jasa 3.3 Kondisi pasar terkini terkait dengan ketersediaan penyedia barang/jasa 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menyusun paket pekerjaan 4.2 Menyusun daftar penyedia barang/jasa sesuai kualifikasi yang dibutuhkan 4.3 Menyusun daftar ketersediaan barang/jasa dan harga 5. Aspek kritis : Kemampuan menerapkan tata cara pemaketan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

KODE UNIT ...



: PR.11 : MENYUSUN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan swakelola

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan kajian lingkup kegiatan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan swakelola 2. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan/ pekerjaan swakelola

3. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) swakelola

4. Menyusun Jadwal Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Paket pekerjaan diidentifikasi lingkup dan tahapan kegiatannya secara tepat 1.2 Lingkup dan tahapan kegiatan, serta langkah kerjanya ditetapkan secara tepat sesuai dengan jenis paket pekerjaan 2.1 Biaya untuk masing-masing lingkup dan tahapan kegiatan dihitung secara cermat dan rasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.2 Rencana Anggaran Biaya dibuat secara cermat dan rasional sesuai dengan perhitungan biaya untuk masing-masing lingkup dan tahapan kegiatan 3.1 Materi kerangka acuan kerja diidentifikasi secara cermat dan lengkap sesuai dengan Lingkup dan tahapan kegiatan, serta langkah kerjanya 3.2 Kerangka acuan kerja swakelola, disusun secara cermat tepat dan lengkap, sesuai dengan format kerangka acuan kerja menurut ketentuan yang berlaku 4.1 Setiap tahap kegiatan yang akan dikerjakan dihitung waktu pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan secara cermat 4.2 Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun secara tepat sesuai dengan urutan pentahapannya

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola, dalam rangka pelaksanaan tahapan perencanaan pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa pemerintah 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini adalah: 2.1 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 2.2 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor

3. Pekerjaan yang ...


3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan kajian lingkup kegiatan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang diswakelolakan 3.2 Membuat rencana anggaran biaya kegiatan/pekerjaan swakelola 3.3 Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) 3.4 Menyusun Jadwal Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini meliputi: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang pengadaan barang/jasa secara swakelola yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/jasa yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran 3.2 Rencana Strategis (Renstra) 3.3 Metode pengadaan barang/jasa secara swakelola 3.4 Rencana Kinerja Tahunan 3.5 Kelompok masyarakat penerima swakelola 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menyusun KAK Swakelola 4.2 Menyusun Rencana Anggaran Biaya 4.3 Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan 4.4 Mengidentifikasi dan menetapkan kelompok masyarakat penerima swakelola 5. Aspek kritis : Kemampuan menganalisis secara tepat data rencana kegiatan dan anggaran

3. KOMPETENSI PEMILIHAN ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 19 – 3. KOMPETENSI PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (12 Unit Kompetensi) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KODE PP.01 PP.02 PP.03 PP.04 PP.05 PP.06 PP.10 PP.11 PP.12 PP.13 PP.15 PP.18

NAMA UNIT KOMPETENSI Melakukan Penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menyusun Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menyusun Dokumen Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melakukan Penjelasan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Mengevaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa Menetapkan dan Mengumumkan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

KODE UNIT



: PP.01 : MELAKUKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi menyusun rencana paket pengadaan barang/jasa dan unit kompetensi mengumumkan rencana umum pengadaan barang/ jasa

ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengkaji ulang paketpaket pekerjaan pengadaan barang/jasa

2. Mengusulkan perubahan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dikaji ulang ketepatan dan kesesuaiannya dengan lokasi dan kondisi lapangan pada saat akan dilelangkan, serta ketentuan yang berlaku 1.2 Jadwal pemilihan dan pengadaan barang/jasa dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan dilelangkan 1.3 Spesifikasi teknis paket-paket pekerjaan dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi nyata pada saat akan dilelangkan 1.4 Harga perkiraan sendiri (HPS) paket pekerjaan dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi nyata pada saat akan dilelangkan 1.5 Kerangka acuan kerja paket pekerjaan dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi nyata pada saat akan dilelang 2.1 Perubahan paket-paket pekerjaan yang diperlukan diusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, untuk ditetapkan 2.2 Perubahan jadwal pemilihan dan pengadaan yang diperlukan diusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, untuk ditetapkan 2.3 Perubahan spesifikasi teknis paket-paket pekerjaan yang diperlukan diusulkan kepada yang berwenang untuk ditetapkan 2.4 Perubahan harga perkiraan sendiri paket-paket pekerjaan diusulkan kepada yang berwenang untuk ditetapkan 2.5 Perubahan kerangka acuan kerja diusulkan kepada yang berwenang untuk ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 21 – ELEMEN KOMPETENSI


3. Merencanakan pemilihan penyedia barang/jasa

3.1 Jenis dan besaran paket pekerjaan yang akan dilaksanakan ditetapkan 3.2 Spesifikasi teknis paket pekerjaan, harga perkiraan sendiri, jadwal pekerjaan dan kerangka acuan kerja pekerjaan yang akan dilaksanakan, disusun dalam dokumen pengadaan 3.3 Ketersediaan dan Kualifikasi penyedia barang/jasa ditetapkan sesuai dengan jenis dan besaran paket pekerjaan yang akan dilaksanakan

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Paket-paket dan Jadwal Pekerjaan 2.2 Peralatan dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Mengkaji ulang paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa 3.2 Mengusulkan perubahan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa 3.3 Merencanakan pemilihan penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: 2.1 Menyusun dokumen spesifikasi Barang/Jasa 2.2 Menyusun HPS Barang/Jasa 2.3 Menyusun Jadwal...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 22 – 2.3 Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/RKAKL, DPA/RKA/RKPD 3.2 Petunjuk Operasional Kegiatan 3.3 Kerangka Acuan Kerja 3.4 Rencana Anggaran/Biaya Paket Pekerjaan 3.5 Spesifikasi teknis paket-paket pekerjaan 3.6 Jadwal kegiatan pengadaan 3.7 Pasar penyedia barang/jasa 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 3.1 Menganalisis kesesuaian paket dengan kondisi terkini 3.2 Membuat penyesuaian paket-paket pekerjaan 3.3 Menetapkan kualifikasi penyedia barang/jasa sesuai dengan jenis dan besaran paket pekerjaan 3.4 Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa (termasuk penyusunan KAK, spesifikasi teknis jadwal dan HPS) 5. Aspek kritis: Kemampuan menyesuaikan paket-paket pekerjaan dengan kondisi terkini dan konsistensi dalam menerapkan peraturan

KODE UNIT



: PP.02 : MENYUSUN DOKUMEN SPESIFIKASI BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan dokumen spesifikasi barang/jasa pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Menyusun Dokumen Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan unit kompetensi Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengkaji ulang spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan

2. Menyusun dokumen spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Spesifikasi barang/jasa dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi, waktu dan kebutuhan terkini secara cermat dan tepat 1.2 Standar kualitas barang/jasa yang akan diadakan, dipelajari dan dipahami untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen spesifikasi 1.3 Perubahan spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, waktu dan kebutuhan terkini serta sesuai dengan kualitas barang jasa yang akan diadakan, dibuat dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan 2.1 Dokumen spesifikasi barang/jasa disusun secara tepat dan lengkap sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan 2.2 Dokumen spesifikasi barang/jasa yang telah disusun secara tepat dan lengkap ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun dokumen spesifikasi barang/ jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan manajemen kontrak pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen spesifikasi barang/jasa 2.2 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Mengkaji ulang spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan 3.2 Menyusun dokumen spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan

4. Peraturan/ketentuan...


4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan penyusunan dokumen spesifikasi barang/jasa yang berlaku di masingmasing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Pengetahuan teknis terkait dengan jenis pekerjaan 3.2 Spesifikasi teknis barang/jasa 3.3 Metode pelaksanaan pekerjaan 3.4 Standar mutu barang/jasa (SNI) 3.5 Standar mutu ramah lingkungan 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Mengkaji dokumen spesifikasi barang/jasa 4.2 Menyusun dokumen spesifikasi barang/jasa 5. Aspek kritis: Kemampuan menentukan kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kondisi terkini

KODE UNIT ...



: PP.03 : MENYUSUN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Melakukan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa

2. Menyusun HPS pengadaan barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Jenis dan spesifikasi barang/jasa ditetapkan secara tepat sesuai dengan paket pekerjaan 1.2 Komposisi besaran/volume komponen bahan, alat ditetapkan secara tepat sesuai dengan paket pekerjaan 1.3 Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan, dipahami secara cermat seluruh tahapan, kondisi lapangan, serta alternatif metodologi pelaksanaan pekerjaan 2.1 Harga pasar barang/jasa, harga kontrak yang lalu, harga engineering estimate, harga barang/jasa dari berbagai sumber (BPS, Asosiasi terkait, agen/pabrik, daftar biaya standar yang dikeluarkan dari masing-masing instansi yang berwenang), diidentifikasi secara cermat sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan 2.2 Harga satuan setiap komponen pekerjaan pengadaan barang/jasa ditetapkan secara wajar berdasarkan kondisi nyata menjelang pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.3 Rincian Harga Perkiraan Sendiri HPS disusun secara cermat dan teliti dengan memperhitungkan pajak pertambahan nilai, biaya umum dan keuntungan yang wajar, untuk diusulkan penetapannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 26 – 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen spesifikasi barang/jasa 2.2 Dokumen harga pasar 2.3 Kerangka Acuan Kerja 2.4 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa 3.2 Menyusun HPS pengadaan barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan penyusunan HPS barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku. PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Harga pasar 3.2 Analisa harga satuan (termasuk inflasi dan eskalasi) 3.3 Spesifikasi barang/jasa 3.4 Kerangka Acuan Kerja 3.5 Harga barang/jasa dari berbagai sumber 3.6 Perpajakan yang berhubungan dengan PBJP 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Mengidentifikasi harga barang/jasa dari berbagai sumber 4.2 Menyusun hasil analisa harga satuan 4.3 Membuat rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 5. Aspek kritis: Kemampuan menganalisa kelayakan HPS.

KODE UNIT...



: PP.04 : MENYUSUN JADWAL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/Jasa dalam rangka pengadaan barang/ jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Memilih Metode Pemilihan

ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa

1.1 Sistem pemilihan penyedia barang/jasa ditetapkan sesuai dengan paket pekerjaan 1.2 Tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa diidentifikasi secara tepat dan ditetapkan sesuai dengan sistem pemilihan penyedia barang/jasa

2. Menyusun jadwal Pemilihan penyedia barang/jasa

2.1 Jadwal pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang telah ditetapkan, diidentifikasi secara tepat untuk acuan penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan SOP 2.2 Jadwal pemilihan penyedia barang/jasa disusun secara tepat sesuai dengan jadwal pelaksanaan paket-paket pekerjaan dan tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun jadwal pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia barang/ jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen paket pekerjaan 2.2 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Mengidentifikasi tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa 3.2 Menyusun jadwal Pemilihan penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN...


PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Sistem, prosedur dan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa 3.2 Paket dan tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menetapkan sistem, prosedur dan tata cara pemilihan 4.2 Menetapkan pentahapan pemilihan 4.3 Menyusun jadwal pemilihan 5. Aspek kritis: Kemampuan dalam menetapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara tepat

KODE UNIT...



: PP.05 : MENYUSUN DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan dokumen penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Melakukan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa

2. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa 3.

Menyusun Dokumen Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Kompleksitas paket pekerjaan diidentifikasi secara tepat sesuai dengan jenis dan besarannya 1.2 Kompleksitas paket pekerjaan yang sudah ditetapkan, diidentifikasi secara tepat sesuai jenis dan besarannya 1.3 Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa ditetapkan secara tepat sesuai dengan kompleksitas paket pekerjaan 2.1 Metode dan tata cara penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa ditetapkan secara tepat sesuai dengan jenis, besaran dan kompleksitas pekerjaan.

3.1 Format isian kualifikasi calon penyedia barang/jasa diinventarisasi dan ditetapkan sesuai dengan metode dan tata cara penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang akan digunakan 3.2 Petunjuk pengisian format isian kualifikasi yang telah ditetapkan, disusun sesuai ketentuan yang berlaku 3.3 Dokumen penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa disusun secara tepat sesuai dengan metode dan tata cara serta ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk Penyusunan Dokumen Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan...


2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen paket pekerjaan 2.2 Formulir terkait dengan penyusunan dokumen kualifikasi 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Menyusun persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa 3.2 Melakukan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa 3.3 Menyusun dokumen penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Dokumen penilaian kualifikasi 3.2 Metode dan tata cara penilaian kualifikasi penyedia 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menentukan syarat kualifikasi 4.2 Menetapkan metode penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa 4.3 Menyusun dokumen penilaian kualifikasi penyedia 5. Aspek kritis: Kemampuan mengidentifikasi kompleksitas pekerjaan untuk dapat menetapkan metode dan jenis dokumen penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang tepat

KODE UNIT...



: PP.06 : MENYUSUN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi melakukan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

1.1 Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa diinventarisir secara tepat dan lengkap sesuai jenis/besaran/kompleksitas paket pekerjaan yang akan dilaksanakan 1.2 Jenis dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang diperlukan ditetapkan sesuai jenis/besaran/kompleksitas paket pekerjaan yang akan dilaksanakan 2.1 Jenis dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan, disiapkan secara tepat sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku 2.2 Pedoman pengisian untuk setiap jenis dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dibuat secara lengkap, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2.3 Dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang telah ditetapkan, diisi secara tepat dan lengkap sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku 2.4 Dokumen pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultansi yang telah ditetapkan, diisi secara tepat dan lengkap sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku

1. Menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen Paket Pekerjaan 2.2 Dokumen Pemilihan 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor

3. Pekerjaan...


3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Persiapan penyusunan pemilihan penyedia barang/jasa yang diperlukan 3.2 Menyusun dokumen (Lembar Data Pengadaan (LDP)) pemilihan penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: 2.1 Melakukan Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Menyusun Dokumen Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa 2.3 Memilih Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Dokumen Pengadaan (dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) 3.2 Paket pekerjaan 3.3 Pedoman pengisian dokumen pengadaan 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Membuat dokumen pemilihan 4.2 Membuat pedoman/petunjuk pengisian dokumen pengadaan 4.3 Menyusun dokumen pemilihan 5. Aspek kritis: Kemampuan mengklasifikasikan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

KODE UNIT...


KODE UNIT JUDUL UNIT

: PP.10 : MENGUMUMKAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, unit kompetensi penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa dan unit kompetensi menyusun jadwal pemilihan penyedia barang/jasa.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan pengumuman pengadaan barang/jasa

2. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Dokumen paket dan dokumen pemilihan diidentifikasi secara cermat untuk membuat materi pengumuman pengadaan barang/jasa 1.2 Materi pengumuman pengadaan barang/jasa disusun dengan cermat 2.1 Materi pengumuman pengadaan barang/jasa disiapkan secara cermat sesuai dengan paket pekerjaan dan ketentuan yang berlaku 2.2 Materi pengumuman pengadaan barang/jasa diumumkan secara luas melalui media cetak maupun elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/ jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen pemilihan penyedia 2.2 Media pengumuman 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan pengumuman pengadaan barang/jasa 3.2 Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

4. Peraturan/ketentuan ...


4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Paket pekerjaan 3.2 Dokumen pengadaan barang/jasa 3.3 Media pengumuman 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menyiapkan materi pengumuman 4.2 Memilih media pengumuman 5. Aspek kritis: Kemampuan menetapkan materi pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan tepat

KODE UNIT...



: PP.11 : MELAKUKAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dalam rangka pengadaan barang/ jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan unit kompetensi Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

2. Melaksanakan penjelasan pemilihan penyedia barang/jasa

3. Membuat Adendum Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Materi penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa disiapkan, secara cermat dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku 1.2 Waktu, tempat dan undangan kepada para pihak yang terkait dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, ditetapkan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 2.1 Penjelasan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara jelas, lengkap dan mudah dipahami sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 2.2 Hasil penjelasan disusun dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang dilampiri dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada peserta pemilihan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir 3.1 Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipelajari dan dipahami secara cermat dan lengkap materi/substansi perubahannya 3.2 Adendum dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.3 Adendum dokumen yang telah ditetapkan, disampaikan kepada semua peserta pemilihan baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam penjelasan pemilihan

BATASAN VARIABEL...


BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa 2.2 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa 3.2 Melaksanakan penjelasan pemilihan penyedia barang/jasa 3.3 Membuat Adendum Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Paket pekerjaan 3.2 Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa 3.3 Dokumen kualifikasi penyedia barang/jasa 3.4 Teknik penjelasan dokumen

4. Keterampilan...


4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menjelaskan substansi dokumen pengadaan dan paket pekerjaan 4.2 Mengharmonisasikan perbedaan pendapat 4.3 Menyusun berita acara dan adendum 5. Aspek kritis: Kemampuan menjelaskan substansi dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan paket pekerjaan dengan tepat

KODE UNIT ...



: PP.12 : MELAKUKAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pembukaan dokumen penawaran penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, unit kompetensi penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan unit kompetensi melakukan evaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan pembukaan dokumen penawaran

2. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran

3. Menyusun Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Dokumen penawaran yang diterima, dicatat dalam daftar penerimaan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku 1.2 Dokumen penawaran yang sudah dicatat, dimasukkan ke dalam kotak/tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku 2.1 Kotak Dokumen penawaran yang akan dibuka, disiapkan ditempat pembukaan dokumen yang telah ditetapkan 2.2 Dokumen penawaran dibuka dan dicatat apa adanya/kelengkapannya dihadapan para saksi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.1 Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran penyedia barang/jasa, dicatat secara tepat, akurat 3.2 Hasil pencatatan dokumen disusun dan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran penyedia barang/jasa, yang dilampiri dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pembukaan dokumen penawaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen penawaran 2.2 Box penyimpanan dokumen penawaran 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 39 – 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan pembukaan dokumen penawaran 3.2 Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran 3.3 Menyusun berita acara pembukaan dokumen penawaran 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang pembukaan dokumen penawaran yang berlaku di masingmasing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Dokumen penawaran 3.2 Pedoman dan Tata cara pembukaan dokumen penawaran 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Mengidentifikasi kelengkapan dokumen penawaran 4.2 Menentukan keabsahan dokumen penawaran 4.3 Membuat berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran 5. Aspek kritis: Kemampuan melaksanakan pembukaan dokumen penawaran sesuai tata cara dan menentukan keabsahan dokumen penawaran

KODE UNIT...



: PP.13 : MENGEVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PENYEDIA BARANG/ JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Memilih Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/jasa, unit kompetensi Menyusun HPS Barang/Jasa, unit kompetensi Menyusun dokumen spesifikasi Barang/Jasa.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan Persiapan Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Dokumen Penawaran, Dokumen Pengadaan Barang/jasa, Dokumen HPS, disiapkan secara lengkap 1.2 Metode dan Tata cara Evaluasi Dokumen Penawaran dan metode dan tata cara penilaian evaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa, dipahami secara akurat dan komprehensif 1.3 Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan Barang/jasa dipahami secara akurat dan komprehensif

ELEMEN KOMPETENSI ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 41 – ELEMEN KOMPETENSI 2. Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa

3. Menyusun Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 2.1 Dokumen penawaran administrasi dievaluasi secara cermat dan lengkap sesuai dengan metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan 2.2 Dokumen Penawaran Teknis dievaluasi secara cermat dan lengkap sesuai dengan metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan 2.3 Dokumen penawaran harga dievaluasi secara cermat dan lengkap kesesuaiannya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan termasuk tata cara perhitungan preferensi harga atas tingkat komponen produksi dalam negeri (TDKN) yang ditawarkan penyedia 2.4 Kualifikasi penyedia barang/jasa, diverifikasi secara akurat sesuai dengan metode dan tata cara penilaian penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan 2.5 Penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi, dilakukan secara cermat dan lengkap, sesuai dengan metode dan tata cara penilaian/ evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan 2.6 Seluruh dokumen yang digunakan untuk penilaian serta hasil hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa, didokumentasikan secara tepat dan akurat 3.1 Hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa dibuat peringkat pemenangnya secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku 3.2 Hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa disusun dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi penawaran penyedia barang/jasa, yang dilampiri dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengevaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen pengadaan barang/jasa 2.2 Dokumen penawaran penyedia barang/jasa 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan...


3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa 3.2 Melakukan evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa 3.3 Menyusun berita acara evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang tata cara evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: 2.1 Menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Menyusun Dokumen Kualifikasi 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Paket pekerjaan 3.2 Dokumen pengadaan 3.3 Metode dan tatacara evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi 3.4 Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Mengevaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi 4.2 Menyusun laporan proses pelelangan dan seleksi 4.3 Membuat berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran 5. Aspek kritis: Kemampuan menentukan tingkat kesesuaian penawaran dengan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan

KODE UNIT...



: PP.15 : MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN PEMENANG PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penetapan dan pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa, dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi yang terkait adalah unit kompetensi Melakukan Evaluasi Dokumen penawaran dan unit kompetensi Melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Kesesuaian Dokumen Penawaran.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan Persiapan penetapan dan pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa

2. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 1.2 1.3

2.1

2.2

3. Melakukan pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa

3.1

3.2

3.3

Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi penawaran penyedia barang/jasa, disiapkan secara lengkap Berita Acara Hasil Klarifikasi maupun Negosiasi dokumen penawaran, disiapkan secara lengkap Cara penetapan pemenang dan pedoman pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa, dipahami secara cermat dan komprehensif Peringkat pemenang pemilihan penyedia barang/ jasa, dikaji ulang kebenarannya dan objektifitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemenang pemilihan penyedia barang/jasa, ditetapkan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku Materi pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa, dibuat dan disiapkan secara cermat, akurat, lengkap dan mudah dipahami Pemenang pemilihan penyedia barang/jasa diumumkan melalui media yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku Calon Pemenang penyedia barang/jasa dan cadangannya serta peserta yang kalah diundang untuk diberi penjelasan tentang justifikasi keputusan hasil evaluasi penawaran.

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan...


2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Pedoman penetapan pemenang 2.2 Pedoman pengumuman pemenang 2.3 Berita acara evaluasi dokumen penawaran 2.4 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan Persiapan penetapan dan pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa 3.2 Menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa 3.3 Melakukan pengumuman pemenang pemilihan penyedia barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Menyusun dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Pedoman penetapan pemenang 3.2 Pedoman pengumuman pemenang 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Membuat dokumen penetapan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa 4.2 Mengumumkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa 5. Aspek kritis: Kemampuan menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa secara objektif.

KODE UNIT...



: PP.18 : MEMBUAT KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat kontrak pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Menetapkan dan Mengumumkan pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan unit kompetensi Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa serta unit kompetensi Melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Kesesuaian Dokumen Penawaran.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

2. Membuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Materi dokumen kontrak diidentifikasi secara tepat dan lengkap sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi penawaran penyedia barang/jasa, dan dokumen penunjukkan penyedia barang/jasa, Berita Acara Hasil Klarifikasi/ Negosiasi, draft kontrak, dokumen penawaran dan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa 1.2 Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ada dalam kontrak, dipelajari secara cermat 1.3 Jaminan pelaksanaan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, disiapkan dan diteliti secara cermat sesuai petentuan yang berlaku. 2.1 Rancangan kontrak dibuat secara tepat, akurat, lengkap sesuai dengan isi dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi penawaran penyedia barang/jasa, Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi draft kontrak, dokumen penawaran dan surat penunjukan pemenang penyedia barang/jasa 2.2 Draft kontrak dikaji ulang baik materi, formulasi maupun formatnya secara cermat dan komprehensif 2.3 Dokumen kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk membuat kontrak pengadaan barang/ jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan...


2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen penunjukkan penyedia barang/jasa 2.2 Berita acara hasil evaluasi penawaran 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan persiapan penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa 3.2 Membuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini : 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak Ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Paket pekerjaan 3.2 Dokumen pengadaan 3.3 Dokumen penetapan 3.4 Dokumen penunjukkan 3.5 Legal Drafting 3.6 Mengelola Risiko 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menetapkan substansi kontrak 4.2 Membuat dokumen kontrak 5. Aspek kritis: Kemampuan pengelolaan resiko dan merumuskan substansi kontrak ke dalam bahasa hukum secara tepat dan jelas

4. KOMPETENSI...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 47 – 4. KOMPETENSI MANAJEMEN KONTRAK (4 Unit Kompetensi) NO 1. 2. 3. 4.

KODE MK.01 MK.12 MK.14 MK.17

NAMA UNIT KOMPETENSI Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kontrak Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola Menyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa

KODE UNIT...



: MK.01 : MELAKUKAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kontrak, dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pesanan (SP)

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kontrak

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Dokumen kontrak dipelajari dan dipahami secara cermat dan komprehensif 1.2 Jaminan pelaksanaan kontrak dipastikan keberadaan dan keabsahannya 1.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pesanan (SP) dibuat secara cermat sesuai dengan dokumen kontrak 2.1 Program mutu untuk pelaksanaan kontrak disetujui untuk dilaksanakan 2.2 Rencana mobilisasi SDM dan peralatan disetujui untuk dilaksanakan 2.3 Lokasi kerja sesuai dengan kontrak diinspeksi dan diserahkan kepada penyedia barang/jasa 2.4 Surat Perintah Membayar uang muka kerja (UMK) diterbitkan sesuai dengan ketentuan 2.5 Tim Teknis/Kelompok Kerja dibentuk sesuai dengan kebutuhan

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kontrak dalam rangka pelaksanaan tahapan manajemen kontrak baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi: 2.1 Dokumen kontrak 2.2 Organisasi pelaksanaan kontrak 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor

3. Pekerjaan yang ...


3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pesanan(SP) 3.2 Melakukan mobilisasi pelaksanaan kontrak 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku 4.2 Ketentuan tentang persiapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak betentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/jasa yang berlaku. PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: 2.1 Melakukan Persiapan Pelaksanaan kontrak 2.2 Menyusun Program Manajemen Mutu Pengadaan Barang/Jasa 2.3 Menyusun Program Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Dokumen Kontrak 3.2 Jaminan Pelaksanaan 3.3 Program Jaminan Mutu Kontrak 3.4 Sumber Daya Pelaksanaan Kontrak 3.5 Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pesanan (SP) 4.2 Melakukan verifikasi program mutu (rapat persiapan) 4.3 Merancang program mobiliasi sumber daya pelaksanaan kontrak 5. Aspek kritis : Kemampuan melaksanakan mobilisasi sumber daya sesuai dengan program mutu yang telah disepakat

KODE UNIT ...



: MK.12 : MENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerima hasil pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi Mengakhiri Pelaksanaan Kontrak.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

2. Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1

Metode dan Instrumen pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa disusun dan disiapkan 1.2 Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dipelajari secara cermat dan komprehensif 1.3 Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diperiksa kesesuaiannya dengan kontrak baik jenis, volume spesifikasi dan waktunya 2.1 Hasil pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa ditetapkan kesesuaiannya dengan kontrak baik jenis, volume spesifikasi dan waktunya 2.2 Serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa dilakukan dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menerima hasil pengadaan barang/jasa, dalam rangka pelaksanaan tahapan manajemen kontrak pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang dilakukan secara swakelola maupun melalui jasa penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini adalah: 2.1 Dokumen kontrak 2.2 Dokumen hasil pekerjaan selesai 2.3 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, melalui cara yang telah ditetapkan dalam kontrak 3.2 Membuat berita acara penerimaan hasil pengadaan barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini meliputi:

4.1 Peraturan perundangan ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 51 – 4.1 4.2

Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku Ketentuan tentang penerimaan hasil pengadaan barang/jasa yang berlaku di masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Dokumen Kontrak 3.2 Metode pemeriksaan hasil pekerjaan 3.3 Ketentuan TKDN 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Memeriksa, menguji, menguji coba haril pekerjaan 4.2 Berita acara serah terima hasil pekerjaan pekerjaan 4.3 Memeriksa kesesuaian TKDN 5. Aspek kritis: Kemampuan menetapkan metode pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan secara teliti dan cermat

KODE UNIT ...



: MK.14 : MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, dalam rangka pengadaan barang/ jasa pemerintah. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi menyusun perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, dan unit kompetensi melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dengan swakelola

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dengan swakelola

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1

1.2

1.3

1.4 2. Melaksanakan Pengadaan Barang/jasa dengan Swakelola

2.1

2.2

2.3

Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa swakelola disiapkan secara lengkap sesuai dengan program kerja instansi Cara pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa swakelola ditetapkan secara tepat sesuai dengan jenis dan besaran paket pekerjaan Pelaksana paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa swakelola ditetapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas dibentuk sesuai kebutuhan Pengadaan barang/jasa dengan cara dilaksanakan sendiri, dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengadaan barang/jasa dengan cara dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya pelaksana swakelola, dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengadaan barang/jasa dengan cara dilaksanakan kelompok masyarakat, dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, baik yang dilaksanakan sendiri, dilaksanakan intansi pemerintah lain maupun dilaksankan oleh kelompok masyarakat, dalam rangka melaksanakan tahapan manajemen kontrak pada sektor/bidang pengadaan barang/jasa pemerintah baik dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

2. Perlengkapan yang ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 53 – 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini adalah: 2.1 Dokumen pengadaan dengan swakelola 2.2 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dengan swakelola 3.2 Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini meliputi: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa 4.2 Ketentuan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang berlaku di masingmasing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. 4.3 Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/jasa yang berlaku PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Paket pekerjaan swakelola 3.2 Rencana anggaran biaya 3.3 Metode pelaksanaan dan pengendalian pengadaan dengan swakelola 3.4 Kerangka acuan kerja 3.5 Prosedur dan administrasi pengelolaan keuangan 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Menyusun KAK 4.2 Mempersiapkan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola 4.3 Menetapkan cara pelaksanaan pengadaan dengan swakelola 4.4 Melaksanakan pengadaan dengan swakelola 4.5 Menyusun pelaporan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola 5. Aspek kritis: Kemampuan menentukan sistem pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola

KODE UNIT ...



: MK.17 : MENYUSUN LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan pengadaan barang/jasa. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi mengakhiri pelaksanaan kontrak, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Melakukan Pengendalian Keuangan Pelaksanaan Pekerjaan, Melakukan Penilaian Kinerja Untuk Pembayaran Kontrak

ELEMEN KOMPETENSI 1. Membuat persiapan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 1.2

2.1 2. Membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2.2

Jenis-jenis laporan diidentifikasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku Materi laporan terkait dengan masing-masing jenis laporan dipersiapkan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dipersiapkan dengan cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa disampaikan secara tepat dan cepat kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL 1. Konteks Variabel: 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun laporan pengadaan barang/ jasa dalam rangka pelaksanaan tahapan manajemen kontrak pada sektor/ bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainn 2. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini adalah: 2.1 Dokumen kontrak 2.2 Dokumen rencana pelaksanaan kontrak 2.3 Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi anggaran 2.4 Perlengkapan kantor, berupa komputer dan mesin cetak, dan alat tulis kantor 3. Pekerjaan yang harus dilakukan unit kompetensi ini adalah: 3.1 Membuat persiapan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 3.2 Membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 4. Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan unit kompetensi ini meliputi: 4.1 Peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa

4.2 Ketentuan tentang ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - 55 – 4.2

4.3

Ketentuan tentang laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang berlaku dimasing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku Prosedur Operasional Standar terkait dengan Etika dan Prinsip-prinsip Pengadaan yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian: 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan/ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan 2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: Tidak ada 3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan meliputi: 3.1 Teknik penulisan pelaporan 3.2 Pelaporan pelaksanaan pekerjaan 3.3 Dokumen pengadaan 3.4 Dokumen kontrak 3.5 Dokumen serah terima pekerjaan 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 4.1 Mengidentifikasi jenis dan materi laporan 4.2 Membuat laporan pelaksanaan pengadaan (harian, mingguan, bulanan dan akhir) 5. Aspek kritis: Kemampuan menetapkan materi untuk setiap jenis laporan.

BAB IV ...

JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents