LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang
:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Whistleblowing
Barang/Jasa amanat
System
Pemerintah,
Presiden
Republik
dalam
serta
Pengadaan
memperhatikan
Indonesia
sebagaimana
tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun
2012,
dipandang
perlu
untuk
menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Prosedur Operasional Standar
Whistleblowing
System
dalam
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 1
Tindak
Pidana
Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Peran
Serta
Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6.
Peraturan
Presiden
Nomor
106
Tahun
2007
Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 7.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
10. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
Tahun 2012; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP /05/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan
Pemerintah.
2
Pengadaan
Barang/Jasa
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
PERTAMA
:
Menetapkan Lampiran-Lampiran yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut: 1. Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Prosedur Operasional Standar Pembukaan Aplikasi serta Pembuatan Akun Verifikator dan Penelaah; 3. Prosedur Operasional Standar Penambahan Akun Verifikator dan Penelaah; 4. Prosedur Operasional Standar Penggantian Akun Verifikator dan Penelaah; 5. Prosedur Operasional Standar Penghapusan Akun Verifikator dan Penelaah; 6. Prosedur Operasional Standar Penutupan Aplikasi; 7. Prosedur Operasional Standar Mengatur Ulang (Reset) Akun Verifikator dan Penelaah; 8. Prosedur Operasional Standar Verifikasi; 9. Prosedur Operasional Standar Penambahan Kelengkapan Pengaduan dari Penelaah; 10. Prosedur Operasional Standar Pengawasan; 11. Prosedur Operasional Standar Penerbitan SK dari Pimpinan K/L/D/I.
KEDUA
:
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
KETIGA
:
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA, dikaji ulang paling lama setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
3
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -1Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksana No
Aktivitas
Whistleblower
Verifikator
Penelaah
Mutu Baku Pimpinan K/L/D/I
APIP, K/ L/ D/ I , atau Aparat Penegak Hukum
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran penyimpangan ketentuan dan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dan / KKN dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui situs wbs.lkpp.go.id dengan melampirkan data dukung .
wbs.lkpp.go.id
Pengaduan, Datadata pendukung
2
Menerima pengaduan, melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan, serta membuat resume pengaduan. Kemudian menyampaikan resume pengaduan kepada Penelaah.
Kotak komunikasi, Data-data pendukung
2 Hari
Resume Pengaduan
3
Menerima dan menelaah resume pengaduan. Kemudian menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan K/L/D/I.
Kotak komunikasi, Data-data pendukung
2 Hari
Hasil Telaahan
4
Menerima, memeriksa dan menelaah hasil telaahan kemudian menugaskan APIP K/L/D/I atau menyampaikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum.
Kotak komunikasi, Data-data pendukung
2 Hari
Surat Tugas/ Surat Rekomendasi
5
Menerima surat tugas/ surat rekomendasi rekomendasi Pimpinan K/L/D/I serta menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat Rekomendasi
Keterangan Registrasi serta melampirkan datadata pendukung dan kronologis.
-
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -2Prosedur Operasional Standar Pembukaan Aplikasi serta Pembuatan Akun Verifikator dan Penelaah Pelaksana No
Aktivitas
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP
Pimpinan K/L/D/I
Administrator Sistem
Mutu Baku Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu
1
Mengirimkan surat kepada Pimpinan K/L/D/I agar menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penyelenggara Whisteblowing System .
Surat
2
Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penyelenggara Whisteblowing System dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
3
Mendisposisikan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator Sistem dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas
2 hari
Disposisi menindaklanjuti pembukaan akun
4
Membuka Aplikasi serta membuat akun Verifikator dan Penelaah.
sistem elektronik
2 hari
Akun Verifikator dan Penalaah WBS K/L/D/I terbuka
Menerima konfirmasi pembukaan akun dari Administrator Sistem.
sistem elektronik
5
1 hari
Output Surat kepada Pimpinan K/L/D/I
-
Keterangan
Dilaksanakan setelah pelatihan
Surat Keputusan penyelenggara Whistleblowing System
Notifikasi Pembukaan Aplikasi WBS dan Pembuatan Akun dilakukan secara otomatis melalui aplikasi
1 hari
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -3-
Prosedur Operasional Standar Penambahan Akun Verifikator dan Penelaah No
Aktivitas
Pimpinan K/L/D/I
Pelaksana Deputi Bidang Hukum dan Administrator Penyelesaian Sistem Sanggah LKPP
Mutu Baku Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penambahan penyelenggara Whistleblower System dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
2
Mendisposisikan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator Sistem dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas 2 hari
Disposisi menindaklanjuti penambahan akun
3
Menambah akun Verifikator dan Penelaah serta otomatis mengirimkan email kepada masing-masing Verifikator dan Penelaah.
sistem elektronik 1 hari
Akun Verifikator dan Penelaah bertambah
4
Menerima konfirmasi penambahan akun dari Administrator Sistem.
sistem elektronik 1 hari
Keterangan
Surat Keputusan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -4Prosedur Operasional Standar Penggantian Akun Verifikator dan Penelaah No
Aktivitas
Pimpinan K/L/D/I
Pelaksana Deputi Bidang Administrator Hukum dan Sistem Penyelesaian Sanggah LKPP
Mutu Baku
Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penggantian penyelenggara Whistleblower System dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
2
Mendisposisikan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator WBS dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas 2 hari
Disposisi menindaklanjuti penggantian akun
3
Mengganti akun Verifikator dan Penelaah serta otomatis mengirimkan email kepada masing-masing Verifikator dan Penelaah.
sistem elektronik 1 hari
Akun Verifikator dan Penelaah berganti
4
Menerima konfirmasi penggantian akun dari Administrator Sistem.
sistem elektronik 1 hari
Keterangan
Surat Keputusan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -5Prosedur Operasional Standar Penghapusan Akun Verifikator dan Penelaah No
Aktivitas
Pimpinan K/L/D/I
Pelaksana Deputi Bidang Administrator Hukum dan Sistem Penyelesaian Sanggah LKPP
Mutu Baku
Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penghapusan akun penyelenggara Whistleblower System dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
2
Mendisposisikan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator Sistem dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas 2 hari
Disposisi menindaklanjuti penghapusan akun
3
Menghapus akun Verifikator serta secara otomatis mengirimkan email kepada masing-masing Verifikator dan Penelaah.
sistem elektronik 1 hari
Akun Verifikator dan Penelaah terhapus
Keterangan
Surat Keputusan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -6-
Prosedur Operasional Standar Penutupan Aplikasi Pelaksana No
Aktivitas
Bidang Hukum Pimpinan K/L/D/I dan Penyelesaian Sanggah LKPP
Administrator Sistem
Mutu Baku Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Menerbitkan surat permintaan penutupan aplikasi dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
2
Mendisposisikan Surat dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator Sistem dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas 2 hari
Disposisi menindaklanjuti penutupan aplikasi
3
Menutup Aplikasi.
sistem elektronik 1 hari
Akun Verifikator dan Penelaah ditutup
Keterangan
Surat Keputusan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -7Prosedur Operasional Standar Mengatur Ulang (Reset) Akun Verifikator dan Penelaah No
Aktivitas
Pimpinan K/L/D/I
Pelaksana Deputi Bidang Hukum dan Administrator Penyelesaian Sistem Sanggah LKPP
Mutu Baku
Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu -
Output
1
Menerbitkan surat permohonan untuk mengatur ulang (reset) akun Verifikator dan Penelaah dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Surat
2
Mendisposisikan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I kepada Administrator Sistem dengan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.
Surat/Nota Dinas 1 hari
Disposisi menindaklanjuti pengaturan ulang akun
3
Mengatur ulang (reset) password Verifikator dan Penelaah dan menyampaikan konfirmasi kepada Verifikator dan Penelaah.
sistem elektronik 1 hari
Akun Verifikator dan Penelaah diatur ulang
4
Menerima hasil pengaturan ulang password
sistem elektronik 1 hari
Keterangan
Surat Keputusan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -8Prosedur Operasional Standar Verifikasi No
Aktivitas
1
Mengirimkan pengaduan
2
Menerima pengaduan, melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan, serta membuat resume pengaduan. a. Apabila pengaduan tidak lengkap, maka dikomunikasikan dengan Whistleblower agar pengaduan dilengkapi. b. Apabila pengaduan lengkap, maka Verifikator membuat resume kemudian menyampaikan resume pengaduan kepada Penelaah. c. Apabila pengaduan masuk dalam kategori Sanggahan (81), Sanggahan Banding (82), dan Pengaduan (117), maka akan dimasukkan dalam tidak akan ditindaklanjuti.
Pelaksana Verifikator
Whsitleblower
Penelaah
Perlengkapan Sistem elekrronik
Mutu Baku Waktu Output Pengaduan
Sistem elekrronik 2 hari
Resume Pengaduan
c
a b
3
Melengkapi pengaduan
Sistem elekrronik 30 hari
Kelengkapan pengaduan
4
Menerima, memeriksa tambahan kelengkapan pengaduan dari whistleblower . a. Apabila tambahan kelengkapan pengaduan tidak cukup, maka akan dikomunikasikan kembali kepada Whistleblower . b. Apabila pengaduan lengkap, maka Verifikator membuat resume kemudian menyampaikan resume pengaduan kepada Penelaah. c. Apabila sampai 30 (tiga puluh) hari setelah dikomunikasikan, Whistleblower tidak melengkapi pengaduan, maka pengaduan tidak akan ditindaklanjuti.
Sistem elekrronik
Resume Pengaduan
Sistem elekrronik
Tanda terima resume
5
Menerima resume pengaduan
Keterangan
a c b
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -9Prosedur Operasional Standar Penambahan Kelengkapan Pengaduan dari Penelaah No
Whsitleblower
1
Mengirimkan pengaduan
2
Menerima pengaduan, melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan, serta membuat resume pengaduan. kemudian menyampaikan resume pengaduan kepada Penelaah.
3
4
5
Pelaksana Verifikator
Aktivitas
Penelaah
Perlengkapan Sistem elekrronik
Mutu Baku Waktu -
Resume Pengaduan
2 hari
Hasil telaah
Sistem elekrronik
Menerima dan menelaah resume pengaduan. a. Apabila pengaduan lengkap maka ditelaah dan hasil telaahan disampaikan kepada Pimpinan K/L/D/I; b. Apabila pengduan tidak lengkap, maka Penelaah meminta agar Verifikator berkomunikasi dengan whistleblower untuk melengkapi pengaduan.
a
Sistem elekrronik b
Mengkomunikasikan dengan Whistleblower agar pengaduan dilengkapi.
1 hari Sistem elekrronik
Melengkapi pengaduan.
7
Verifikator menerima, memeriksa tambahan kelengkapan pengaduan dari Whistleblower . a. Apabila tambahan kelengkapan pengaduan tidak cukup, maka akan dikomunikasikan kembali kepada Whistleblower . b. Apabila pengaduan lengkap, maka Verifikator membuat resume kemudian menyampaikan resume pengaduan kepada Penelaah. c. Apabila sampai 30 (tiga puluh) hari setelah dikomunikasikan, whistleblower tidak melengkapi pengaduan, maka pengaduan tidak akan ditindaklanjuti.
Penelaah menerima tambahan kelengkapan pengaduan. a. Apabila lengkap maka ditelaah dan hasil disampaikan kepada Pimpinan K/L/D/I; b. Apabila tidak lengkap, maka Penelaah meminta agar Verifikator berkomunikasi dengan Whistleblower untuk melengkapi pengaduan.
Keterangan
Pengaduan
2 hari
30 hari Sistem elekrronik
6
Output
tambahan kelengkapan pengaduan
2 hari
c
a
tambahan kelengkapan pengaduan
Sistem elekrronik
b
2 hari b a
Sistem elekrronik
Hasil telaahan
8
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
Lampiran : Nomor Tanggal
: :
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -10Prosedur Operasional Standar Pengawasan No
Aktivitas
Tim Pengawas
Pelaksana Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP
Mutu Baku
Pimpinan K/L/D/I
Perlengkapan
1
Mengawasi kinerja Verifikator dan Penelaah. Hasil pengawasan disampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Kotak komunikasi, Data-data pendukung
2
Menerima hasil pengawasan kinerja Verifikator dan Penelaah. Kemudian menyampaikan hasil pengawasan kinerja Verifikator dan Penelaah kepada Pimpinan K/L/D/I yang disertai dengan rekomendasi terhadap Verifikator dan Penelaah yang bersangkutan.
Kotak komunikasi, Data-data pendukung, Persuratan
3
Menerima hasil pengawasan
Persuratan
Waktu
Output
Keterangan
Hasil Pengawasan
2 Hari
Hasil Pengawasan
8
Lampiran : Nomor : Tanggal :
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 14 Tahun 2012 19 September 2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH -11Prosedur Operasional Standar Penerbitan SK dari Pimpinan K/L/D/I Pelaksana
No
Aktivitas
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Pimpinan K/L/D/I Sanggah LKPP
Mutu Baku
Verifikator dan Penelaah
Perlengkapan
Waktu
1
Mengirimkan surat kepada Pimpinan K/L/D/I agar menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penyelenggara Whistleblowing System .
Surat
2
Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan penyelenggara Whistleblowing System dan menyampaikan kepada Verifikator dan Penelaah secara rahasia.
Surat
-
3
Menerima Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/D/I.
Surat
-
Output
2 hari
Keterangan
Dilaksanakan setelah pelatihan Surat Keputusan
8
