BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya, tidak kecuali dengan indonesia. Pajak memiliki sifat langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan dari masyarakat yang gunanya untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sejak tahun 1983, pemungutan pajak diindonesia menerapkan Selft Assessment System (SAS), yang sebelumnya memakai Official Assessment System (OAS). Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan wajib pajak dalam meentukan besarnya pajak terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan sudah dibayar sebagaiamana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sistem ini memberikan wewenang,
kepercayaan,
tanggung
jawab
kepada
wajib
pajak
untuk
menghitung,memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2000:10).
1
2
Selft assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini fiskus tidak ikut campur dalam proses perhitungan pajak tersebut, fiskus hanya melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sampai saat ini masih banyak yang menghindar untuk membayar pajak. Ada berbagai macam alasan masyarakat sebagai wajib pajak menolak atau menghindar dari kewajiban perpajakannya, salah satu diantaranya karena mereka tidak mengerti arti dan manfaat pajak tersebut. Padahal no public service, no tax ( tidak ada pelayanan publik tanpa pajak ). Seiring dengan perkembang bisnis dan ekonomi, pemerintah mengadakan perubahan terhadap perundang-undangan perpajakan. Semua perubahan yang dilakukan pemerintah itu dilakukan karena adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan wajib pajak. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spriritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Sebelumnya diteliti oleh Pope dan Mohdali ( 2010 )
3
Seseorang yang memeiliki religiusitas tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak ( Pope dan Mohdali 2010 ). Penelitian ini juga menguji pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu desain sistem perpajakan adalah keadilan. Sistem keadilan perpajakan mengacu pada sikap yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah terhadap perilaku yang tidak sesuai dari individu tentang pajak. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka beban pajak harus sesuai dengan kewajibannya. Norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat, yang sering juga disebut peraturan sosial. Norma sosial ini dapat menumbuhkan niat untuk berperilaku tidakpatuh seorang wajib pajak, karena dipengaruhi oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sanksi pajak sangat terkait dengan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpjakan, agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa ada sanksi perpajakan yang mungkin dijatuhi kepada wajib pajak yang akan lebih merugikannya ( Jatmiko, 2006 ). Sanksi pajak mengacu pada sikap yang dianut oleh hukum terhadap perilaku yang tidak sesuai dari individu-individu mengenai pajak yang dievaluasi
4
dengan risiko deteksi dan besarnya sanksi ( Efebera et al, 2004 ) dan Benk dkk ( 2011 ). Adanya sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak melakukan ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program pembangunan yang terarah, yang sudah pasti membutuhkan dana yang cukup banyak. Dana tersebut dapat diperoleh dari penerimaan Negara dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri (sumber internal) tanpa harus bergantung pada pinjaman dana asing (sumber eksternal). Salah satu sumber dana pembiayaan internal adalah pajak. Begitu pentingnya peran pajak bagi pembangunan suatu Negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dimaksimalkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Penelitian tentang ketidakpatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukan bahwa tax professional yang memiliki sikap terahadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar.
5
Ni Ketut dan Putu (2010) membahas tentang pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap ketidakpatuhan membayar pajak pada orang pribadi di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur. Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian, variabel penelitian, dan metode samplingnya. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh persepsi keadilan sistem perpajaka, norma sosial, norma moral, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini apakah keadilan sistem perpajakan, norma ekspektasi, sanksi pajak, religiusitas berpengaruh juga pada tingkat ketidakpatuhan WPOP di KPP Pratama Tangerang Timur. Kondisi tersebut membuat penulis untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PERSEPSI SISTEM KEADILAN
PERPAJAKAN,
SANKSI
PAJAK,
NORMA
SOSIAL
TERHADAP NIAT DAN PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK”
6
B.Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumskan mengenai masalah ketidakpatuhan wajib pajak, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Apakah persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak? 2. Apakah
sanksi
pajak
berpengaruh
terhadap
niat
dan
perilaku
terhadap
niat
dan
perilaku
ketidakpatuhan wajib pajak? 3. Apakah
norma
sosial
berpengaruh
ketidakpatuhan wajib pajak? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Untuk menguji pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. 2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. 3. Untuk menguji pengaruh norma sisoal terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.
7
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam pengambilan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang perpajakan, khususnya tentang pengaruh persepsi keadilan sistem perpajaka, norma ekspektasi, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga penulis dapat membandingkan teori yang didapat saat perkuliahan dan prakteknya 2. Instansi Terkait Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai masalah yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 3. Pembaca/ Masyarakat Umum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
