BAB I PENDAHULUAN. Sistem ekonomi pasar yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sistem ekonomi pasar yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini membawa konsekuensi semakin tajam persaingan bebas di masa yang akan datang. Untuk mengurangi dampak negatif dari sistem ekonomi pasar yang akan beroperasi secara global, beberapa negara membentuk asosiasi bersama yang akan saling mengatasi kekurangan negara masing-masing di kawasannya. Beberapa negara membentuk suatu kelompok kerja sama ekonomi dan membuat kesepakatan yang harus ditaati bersama, beberapa contohnya : AFTA (Asean Free Trade Area) adalah kerja sama ekonomi negara-negara Asia Tenggara, NAFTA (North American Free Trade Area) adalah kerja sama ekonomi negara-negara Amerika Utara, EEC (European Economic Community) adalah kerja sama ekonomi negara-negara Eropa, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) adalah kerja sama ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Indonesia sebagai negara besar bila diliat dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) masih bisa mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang konsekuensi era globalisasi bagi perekonomian nasional. Peningkatan kualitas SDA dan pemanfaatan SDM harus segera dipercepat. Sistem ekonomi yang berlaku secara de facto di Indonesia, yaitu ekonomi pasar, masih perlu disosialisasikan maknanya sehingga setiap anggota masyarakat berada dalam satu persepsi tentang ekonomi pasar.4 4

Mohamad Samsul, Pasar Modal & Manejemen Portofolio, (Jakarta: Erlangga, 2006)

hal 3.

Universitas Sumatera Utara

Sejak awal tahun 1989, pasar modal Indonesia mulai bangkit dari tidurnya dan bergerak cepat seiring dengan kebangkitan era globalisasi yang diawali oleh perubahan drastis dari sistem ekonomi komunis ke sistem ekonomi pasar di negara-negara eks komunis. Semakin hari pasar modal Indonesia semakin besar karena peran swasta meningkat tajam selama satu windu (1989-1997). Namun peran swasta ini tidak terkontrol dengan baik. Hal ini menyebabkan pihak swasta memiliki utang valuta asing sekitar US$ 75 Miliar yang seimbang jumlahnya dengan utang pemerintah dalam valuta asing.5 Pemerintah kehilangan kontrol terhadap keuangan negara karena banyaknya koruptor yang dibiarkan bebas, sehingga menyebabkan kreditur asing kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia baik swasta maupun pemerintahnya. Kreditur asing menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak swasta yang pada umumnya berjangka pendek tetapi dapat diperpanjang lagi. Akan tetapi kali ini kreditor asing menolak perpanjangan tersebut. Akibatnya pihak swasta berebut dollar dan kurs dollar naik secara tidak terkendali. Inilah awal dari kebangkrutan ekonomi Indonesia yang terjadi pada pertengahan Juli 1997. Namun juga perlu diketahui bahwa resesi ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari rentetan depriasiasi mata uang regional yang diawali dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Philipina. Indonesia termasuk yang paling parah kareana paling lama sembuhnya dan sampai akhir tahun 2003 baru tampak tanda-tanda recovery yaitu keluar dari depresi ekonomi.6

5 6

Ibid hal 4. Ibid, hal 5.


Pengalaman pahit di bidang keuangan, terutama kenaikan kurs valuta asing yang tidak terkendali sejak resesi pada awal Juli 1997, yaitu dari Rp 2450 pada bulan Juni 1997 menjadi Rp 14.900 per US$ 1 pada bulan Juni 19987, telah membuat Bank Indonesia terkena syndrome ketakutan fluktuasi dollar. Pandangan pemerintah mengenai konsep pembangunan ekonomi beralih dari supply side ke monetary side menurut ajaran Milton Friedman. Bank Indonesia melakukan penjagaan terhadap fluktuasi nilai dollar secara terus menerus dengan cara mengintervensi pasar apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai dollar walaupun disadari kemampuan untuk mengintervensi pasar yang dimiliki sangat terbatas atau tidak akan efektif bahkan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Pemerintah harus berupaya meningkatkan masuknya investor asing, baik di sector riil maupun sector keuangan sehingga dollar mengalir masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menjaga kestabilan politik dan keamanan dalam negeri yang sangat diharapkan para investor. 8 Perekonomian di Indonesia berangsur-angsur pulih. Pemilu 1999 cukup memberi harapan baru pada negeri ini. Kemampuan negara menjaga stabilitas juga ikut membawa andil atas pulihnya ekonomi tersebut. Bisnis Indonesia menggeliat bahkan berkembang pesat. Banyak para pebisnis baru muncul dan tidak ketinggalan pebisnis muda turut ikut ambil bagian. Beberapa jenis bisnis yang pada awalnya tidak berkembang, kini tumbuh subur dan menjamur.9

7

Bursa Efek Jakarta, JSX Monthly Statistic, Juli. 1998. Mohamad Samsul, Op. Cit, hal 5. 9 Engga Prayogi, Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 9. 8


Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lapangan ekonomi juga membawa pengaruh dalam wilayah hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi tentunya akan membawa perubahan dalam paradigma hukum yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia ini, tidak hanya pada negara-negara maju, melainkan juga negaranegara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Globalisasi hukum ini terjadi melalui kontrak-kontrak bisnis internasional. Pengusaha-pengusaha negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional.Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi , karena suatu negara mengikuti model negara lain berkaitan dengan institusi-institusi hukum baru guna mendapatkan akumulasi modal. 10 Hal ini membuat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi sehingga menyebabkan masuknya berbagai macam pranata ekonomi dan hukum asing kedalamnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem hukum Civil Law yang juga mengalami benturan tradisi hukum dengan sistem hukum Common Law. Salah satu benturan tradisi hukum yang sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan adalah eksistensi pranata trust dalam sistem hukum Common Law. Pranata trust dalam pandangan banyak ahli tidak terdapat dalam sistem hukum Civil Law.11 10

Bismar Nasution, Struktur Pasar Modal & Pengetahuan Umum tentang Efek Reksadana,(Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog DalamTerbitan/ KTD, 2010), hal 2. 11 HR. Sardjojo, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Ind Hill Co., 1991), hal 79.


Sebagai dampak dari adanya globalisasi ekonomi, konsep trust sebagaimana yang telah dikenal berasal dari sistem hukum Common Law dalam praktiknya telah diterapkan ke dalam sistem hukum Civil Law.UU Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang diberlakukan di Negara Indonesia merupakan hasil penerapan struktur, lembaga, pranata dan istrumen pasar modal yang membawa serta unsur-unsur trust di dalamnya. Konsep pada pasar modal Indonesia mengadopsi konsep dari institusi pasar modal modern di Amerika Serikat yang membawa serta pranata trust di dalamnya. Secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai ”Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”12 Indonesia yang memiliki karakteristik pasar modal modern terlihat pada beberapa hal yaitu: scriptless trading, remote trading, lending & borrowing, kliring penjaminan efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).13 Scripless trading berarti bahwa perdagangan dilakukan tanpa penyerahan fisik saham, melainkan hanya melalui proses pemindahbukuan rekening efek (book entry system) dari rekening efek penjual ke rekening efek pembeli. Remote trading adalah perdagangan efek yang dapat dilakukan dari luar gedung bursa, karena sistem perdagangan sudah terintegrasi antara jaringan elektronik di kantor broker dan gedung Bursa Efek. Bahkan remote trading dapat 12

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995. Tambahan Negara Nomor 3608, Pasal 1 butir 13. 13 Mohamad Samsul, Op. Cit. hal 7.


dilakukan antarkota besar tempat kantor broker berada. KPEI merupakan lembaga berbentuk Perseroan Terbatas yang bertugas menyelesaikan transaksi anggota bursa dan menjamin kepastian bahwa yang beli dapat saham dan yang jual dapat uang. KSEI juga merupakan lembaga berbentuk Perseroan Terbatas yang bertugas menyimpan efek dan mengurus penerimaan dividen tunai atau yang bersangkutan dengan corporate action yang dilakukan emiten14 Secara Faktual, UU Pasar Modal telah memperlihatkan bahwa penerapan struktur, lembaga, pranata dan instrumen pasar modal telah berhasil diterima dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha pasar modal Indonesia. Selanjutnya karena pranata pasar modal merupakan pranata netral dengan budaya relatif yang sama, dapat dikatakan bahwa trust yang dibawa masuk melalui pranata pasar modal seyogyanya dapat diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Terjadinya hal itu tidak mengakibatkan trust dalam UU Pasar Modal harus mengambil bentuk yang sama dengan trust dalam pasar modal di Amerika Serikat. Dapat dilihat dari beberapa fakta diatas bahwa pranata trust yang merupakan ciri khas dari sistem hukum Common Law sudah mulai diadopsi oleh negara negara dengan sistem hukum Civil Law. Hal ini juga terlihat pada negara Republik Indonesia yang menggunakan sistem hukum Civil Law mulai mengadopsi pranata trust tersebut. Sehubungan dengan masuknya pranata trust ke Indonesia melalui UU Pasar Modal, perlu diberlakukan upaya untuk menemukan dan mencari tahu bentuk pranata trust yang diterapkan melalui UU Pasar Modal, untuk kemudian dapat diterapkan pada struktur, lembaga, pranata dan isntrumen dalam pasar modal Indonesia. 14

Ibid, hal 8.


Selain itu jika terdapat lembaga trust yang memiliki pengaturan jelas di Indonesia maka bisa dipastikan akan semakin banyak investor baik lokal maupun mancanegara akan menanamkan modalnya di bidang pasar modal. Hal ini terbukti dengan salah satu indikator pertimbangan investor internasional untuk melakukan investasi di suatu Negara adalah kualitas pasar modal di Negara tersebut. Kualitas pasar modal itu sendiri investor ingin mengetahaui kelengkapan dari pasar modal yang ada di suatu negara seperti : 15 UU Pasar Modal, mekanisme perdagangan, jenis efek yang diperdagangkan kapitalisasi pasar, kustodian sentral, setelman sentral. Sehubungan dengan masuknya pranata trust ke Indonesia melalui UU Pasar Modal, maka perlu diberlakukan upaya untuk menemukan dan mencari tahu bentuk pranata trust yang diterapkan dalam UU Pasar Modal yang kemudian dapat diterapkan pada struktur, lembaga, pranata dan instrumen dalam Pasar Modal Indonesia.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kelahiran dan perkembangan trust sebagai pranata hukum? 2. Bagaimana proses transplantasi lembaga trust dalam sistem hukum Civil Law? 3. Bagaimana keberadaan yuridis lembaga trust dalam peraturan Pasar Modal Indonesia? C. Tujuan dan manfaat penulisan 15

Mohamad Samsul, Op. Cit. hal 5.


Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah : 1.

Mengetahui proses kelahiran dan perkembangan trust sebagai pranata hukum.

2.

Mengetahui proses transplantasi lembaga trust dalam sistem hukum Civil Law.

3.

Mengetahui keberadaan yuridis lembaga trust dalam peraturan Pasar Modal Indonesia. Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain :

1.

Secara teoritis Secara teoritis, penulisan ini memberikan gambaran mengenai bentuk implementasi pranata hukum trust di dalam peraturan perundang –undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Pasar Modal serta dapat dijadikan bahan kajian terhadap lembaga trust yang terdapat dalam pasar modal Indonesia.

2.

Secara praktis Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai lembaga trust yang terdapat dalam pasar modal Indonesia kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

D. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Keberadaan Yuridis Lembaga Trust Dalam Pasar Modal Indonesia”. Penulisan skripsi ini dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kelahiran dan perkembangan trust sebagai pranata hukum,


baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau media cetak maupun media elektronik. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, telah dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan melalui internet untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara atau ditempat lainnya. Namun terdapat tulisan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Prospectus Yang Menyesatkan Dalam Transaksi Efek di Pasar modal” yang ditulis oleh Rendy N. Dachi dengan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimana peranan prospektus dalam transaksi efek di pasar modal?

2.

Bagaimana prospektus yang menyesatkan di pasar modal?

3.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor akibat Prospektus yang Menyesatkan dalam Transaksi Efek di Pasar Modal? Skripsi ini ditulis dengan permasalahan dan pembahasan yang berbeda

sehingga bisa dipandang sebagai tulisan yang asli. Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi

sebelum

skripsi

ini

dibuat

maka

hal

tersebut

dapat

diminta

pertanggungjawaban dikemudian hari.

E. Tinjauan Kepustakaan Sistem hukum merupakan sistem abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukan kesatua yang dapat dilihat dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsur-unsur lain yang termasuk dalam sistem yang


mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur dalam sistem. Scholten yang menyatakan bahwa tata hukum itu sendiri tidak lengkap, oleh karenanya sistem hukum adalah sistem terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan. 16 Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum disini meliputi unsur-unsur seperti: struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Pada umumnya masyarakat menggunakan sebutan Civil Law System dan Common Law System. 17 Walaupun terdapat perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut, beberapa peraturan di dalam keduanya memiliki persamaan. Hal ini dikarenak adanya transplantasi hukum. Legal Transplant is “The moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another.”18 (Menurut terjemahan bebas adalah bergerak dari aturan atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain, atau dari satu bangsa ke bangsa yang lain). Dalam pandangan Alan Watson tersebut, yang dipinjam oleh suatu negara tidak hanya ketentuan atau aturan hukum melainkan juga meliputi di dalamnya prinsip-prinsip hukum, lembaga dan pranata hukum serta struktur hukum. 19 Transplantasi hukum yang terjadi antara civil law dan common law, salah satu contohnya adalah trust. Trust is “The equitable relationship with subsist 16

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 47. Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hal 235. 18 Alan Watson, Legal Transplant and European Private Law, (Amsterdam: Ius Commune Lectures Private Law, 2002) hal 9. 19 Ibid. 17


when a person (called a settler) creates a trust by transferring Funds to a second person (called the trustee) to hold on trust for a third group of person (called beneficiaries), or for a charitable purpose.”

20

(Menurut terjemahan bebas dapat

diartikan sebagai berikut sebuah pranata hukum yang terjadi ketika seseorang (settlor) menciptakan trust dengan cara memindahkan sejumlah hartanya kepada orang kedua (trustee) yang mana bertugas mengurus harta tersebut untuk kepentingan pihak ketiga (beneficiary). Menurut salah satu ahli hukum H.R. Sadjono, trust adalah suatu lembaga yang mengatur suatu kekayaan yang oleh seorang settlor diserahkan kepada pihak lain atau pihak kedua (trustee) yang dipercayainya untuk diurus dan dipelihara guna kepentingan pihak ketiga yaitu beneficiary (Cestuis gue trustent).21 Kewajiban untuk menyerahkan hasil kekayaan kepada pihak ketiga yang ditunjuk tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka peradilan ekuitas (Court of Equity) dengan wewenang yang dimilikinya berdasarkan equity dapat memberinya kekuatan hukum yang diperlukan. Ini berarti equity tidak menentang common law tapi justru melengkapinya.22 Selain itu, “trust adalah suatu pranata yang lahir sebagai produk dari equity yang hanya dikenal dalam sistem hukum common law.” 23 Equity memiliki pengertian suatu kumpulan norma hukum yang berkembang pada abad XV dan XVI dan diterapkan oleh badan peradilan yang disebut Court of Chancellor yang mempunyai fungsi melengkapi dan kalau perlu

20

BPP Law Course, Equity and Trust 2005 – 2006,(BPP Law Courses Ltd, 2005), hal 4 HR. Sardjono, Bunga Rampai Perbandingan Hu\kum Perdata,(Jakarta: Ind Hill Co., 1991), hal 119 22 HR. Sardjono, Bunga Rampai Perbandingan Hu\kum Perdata,(Jakarta: Ind Hill Co., 1991), hal 114 23 Ibid 21


mengadakan koreksi terhadap common law, yang mulai memperlihatkan kekurangan-kekurangan dalam praktek pelaksanaanya. 24 Trust yang lahir dari equity tersebut akan secara khusus dibahas dalam ruang lingkup pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.25 Efek adalah surat Berharga yaitu surat pengakuan utang, surata berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.26 Efek-efek yang terdapat dalam pasar modal Indonesia adalah: Saham, Obligasi, Derivatif (warrants, rights, options, futures contract), ETF (Exchange Trade Fund), Efek Lain (Unit penyertaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset). 27 Pasar modal Indonesia memiliki beberapa pelaku pasar modal seperti emiten, perantara perdagangan efek, manajer invenstasi, penasihat investasi, dan penjamin emisi efek. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.28 yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak

24

Ibid, hal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Op. Cit, Pasal 1 butir 13 26 Ibid, pasal 1 butir 5 27 Bismar Nasution, Op. Cit, hal 43 28 Ibid, Pasal 1 butir 6 25


berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.29 Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.30 Perantara Pedagang mempunyai kewajiban antara lain: 31 a. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentigan sendiri. b. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. c. Mebubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesana nasabah ada formulir pemesanan. d. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. e. Menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah. f. Menyelesaikan amanat jual/beli dari pemberi amanat. g. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. h. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. i. Memberikan saran kepada para pemodal Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola porofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank

29

Otoritas Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, http://www.ojk.go.id/emitendan-perusahaan-publik, hal 1, diakses pada tangal 5 April 2014. 30 Ibid, pasal 1 butir 18 31 Bismar Nasution, Op. Cit, hal 23-24


yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.32 Manajer investasi mempunyai tugas : 33 1. Mengadakan riset 2. Menganalisa kelayakan investasi 3. Mengelola dana portofolio Penasehat Investasi adalah pihak yang memberikan nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembeli dengna memperoleh imbalan jasa. Penasehat investasi memiliki tugas : 34 1. Memberikan nasehat kepada pihak lain 2. Melakukan riset 3. Membuat erekomendasi 4. Memberikan analisa di bidang Efek dengan memperoleh imbalan tertentu 5. Wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasehat yang diberikan Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 35 Pelaku pasar modal ini memiliki kewajiban : 36 a. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan Emisi b. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dan Emiten 32

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Op. Cit, Pasal 1 butir 11 Bismar Nasution,Op. Cit, hal 26 34 Ibid, hal 27 35 Ibid, Pasal 1 butir 17 36 Bismar Nasution,Op. Cit, hal 25 33


Pasar modal Indonesia dalam undang-undangnya juga memuat lembagalembaga trust. Beberapa diantaranya adalah nominee, perwaliamanatan dan kustodian. Nominee is A person or party who holds a bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes Funds for the benefit of others.37 (Menutut terjemahan bebas adalah seseorang atau beberapa pihak yang memegang hak milik secara hukum untuk kepentingan orang lain atau dengan cara menerima dan mengurus harta untuk kepentingan orang lain). Kustodian memiliki pengertian pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 38 Jasa yang diberikan Kustodian : 39 a. Menyediakan TPH yang aman bagi surat-surat berharga (efek) b. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat (jasa administrasi) c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya d. Mengamankan pemindahtanganan Efek e. Menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau bank

37

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th edition, (St. Paul: West 2004), hal 1706 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Op. Cit, Pasal 1 butir 8 39 Bismar Nasution,Op. Cit, hal 29 38


umum yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM – LK.

40

(sekarang

Otoritas Jasa Keuangan). Wali Amanat41 yaitu kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, wajib terdaftar dahulu di BAPEPAM – LK (sekarang OJK), persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Pasar Modal Indonesia merupakan hasil studi terhadap Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat yang menganut tradisi Common Law. Akan tetapi, Undang-Undang Pasar Modal yang ditransplantasikan bukanlah Undang-Undang Pasar Modal yang mengandung trust yang bersumber pada tradisi hukum Common Law, tetapi pada model trust yang sudah mengalami perubahan yang dinamakan dengan commercial trust yang berbentuk Unincoporated Bussines Trusts Organization yang lahir dari perjanjian yang bersumber pada Court of Common Law dan tidak lagi pada (court of equity). F. Metode Penulisan 1.

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian. 2.

Penelitian Data

40 41

Ibid,, hal 30 Bismar Nasution,Op. Cit, hal 31


Data sekunder yang digunakan terdiri: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Pasar Modal, b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya: Jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Koran dan majalah. 3.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka (library Research) atau

disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, berupa perundangundangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah maupun media elektronik yangs emua itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. 4.

Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengunakan analis kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berfikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Menurut Bogdan: “Data analysis is the process of systenatically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own


understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.42 Hal ini berarti analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan:43 a.

Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b.

Memilih kaidah-kaidah hukum/doktrin yang sesuai dengan penelitian.

c.

Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau pasal atau doktrin yang ada.

d.

Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dibahas penulis secara mandiri dan berkesinambungan. Dikatakan mandiri karena tiap-tiap bab memiliki topik khusus dalam pembahasannya. Namun demikian, dikatakan berkesinambungan karena pemahaman terhadap Trust & Lembaga Trust hanya akan diperoleh secara komprehensif dengan cara membaca secara beurutan dan teratur mulai dari BAB I hingga Bab V skripsi ini. Secara singkat uraian yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 42

Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods, (Third Edition. Boston: Allyn and Bacon Charmaz, K. 2006) hal. 4. 43 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4.


BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab awal yang menguraikan latar belakang sebagai alasan yang mendasari penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini serta uraian, penjelasan dan pembahasan yang akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya berdasarkan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II

TRUST SEBAGAI PRANATA HUKUM Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai sejarah konsepsi trust pada awalnya terdapat pada tradisi hukum Common Law secara umum, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu system tersendiri dimana berada diluar dan berbeda dengan sistem Civil Law. Sistem ini dinamakan dengan equity. Pembahasan dalam bab ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari awal pembentukan trust hingga perkembangan penggunaan pranata trust ke dalam pasar modal Amerika Serikat. Selanjutnya bab ini juga menguraikan mengenai bentuk-bentuk equity yang ada dalam sistem hukum Common Law. Meskipun sistem equity tidak dikenal dalam tradisi hukum Civil Law, konstruksi hukumnya ditemukan dalam aturan hukukum yang merupakan pranata serupa trust. Pembahasan mengenai pembentukan trust berdasarkan tradisi hukum Common Law hingga Civil Law tersebut membawa pembahasan berlanjut kepada konsep trust secara umum.

Bab III.

TRANPLANTASI TRUST KE DALAM PASAR MODAL DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW


Bab yang merupakan salah satu bab penting penunjang pemahaman terhadap eksistensi trust dalam pasar modal Indonesia. Bab ketiga ini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai proses transplantasi pranata trust ke dalam sistem hukum Civil Law. Selain itu juga dijelaskan di beberapa negara Civil Law terdapat kitab undang-undang tersendiri (code) mengenai Trust itu sendiri. Ada beberapa instrumen trust yang terdapat di dalam Pasar Modal Negara Civil Law. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk Trust dalam Pasar Modal Indonesia BAB IV

EKSISTENSI TRUST DALAM PERATURAN PASAR MODAL INDONESIA Bab keempat menjelaskan tentang adanya pembahasan mengenai trust yang terdapat dalam pasar modal di negara Indonesia. Hal ini mencakup bentuk-bentuk dari trust yang ada dalam pasar modal, serta ciri-ciri dan karakteristik Lembaga Trust yang terdapat dalam pasar modal. Bab ini memberikan analisis terhadap penerapan kelembagaan trust dalam pasar modal Indonesia dimana UndangUndang Pasar Modal Indonesia sebagai aturan khususnya. Hal tersebut mengingat bahwa Indonesia mengadopsi pranata-pranta ekonomi dari Negara-negara dengan tradisi hukum Common Law. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang urgensi atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga trust di Indonesia serta pemaparan tentang beberapa hal-hal yang terkait terhadap lembaga trust.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengumpulan data.


BAB I PENDAHULUAN. Sistem ekonomi pasar yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini

Recommend Documents