lampiran I Peraneen Direk lul' Jenderal Pajak No: PER -6 7 IPJ .l2009
Tanggal
30 De s e mber 2009
TATA CARA TINDAK LANJUT TERHADAP PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASI DARI NEGARA MITRA P3B
I.
DIREK TORAT PERATURAN PERPAJAKAN II 1. Dalam hal infermasi/data yang terdapat dalam surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B telah valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti, maka Direktur Peraturan Perpajakan 11 c.q, Kepala Sub Direktorat Perjanj ian dan Kerjasama Perpajakan lntemasional mempersiapkan konsep surat untuk mene ruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal informasi yang dibu tuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Waji b Pajak (NPWP) dan harus ditind aklanjuti dengan pemeriksaan dan /atau penyidik an; 2. Dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B berkaitan dengan datadata Wajib Pajak seca ra umum yang terdapa t dalarn Bank Data Direktorat Jenderar Pajak , maka Direktu r Peraturan Perpajak an 11 c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanj ian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untu k meneru skan surat perm intaan tersebut kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan; 3. Dala m hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B ber kaitan denga n informasi/data dengan Wajib Pajak yang terdapa t pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berada diluar wilayah Jakarta, maka Direktur Peraturan Perpaja kan II c.q . Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiap kan konsep surat untuk mene ruskan surat permintaan lersebut kepada Kepala Kantor Pela yanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor W ilaya h OJP. 4. Peneru san surat perm intaan pertukaran informa si dari Neqara Mitra P38 tersebut haru s suda h ditindaklanjuti oleh Direktur Peraluran Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas han) kerja semenjak surat permint aan pertukaran informasi diterima . 5. Direklur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan lnternas ional mempersiapkan konsep surat jawa ban atas permintaan pertukaran informasi kepada Negara Mitra P3B dalam hal hasil informasi yang berhasil dikumpu lkan oleh Oirektorat lntelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor W ilaya h OJ? atau Kantor Pelayanan Paja k telah sesuai dengan permintaan paring rambat 14 (em pat betas) hari semenjak hasil infc rmasi terse but diterima.
II.
DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN 1. Direk tur Intelijen dan Penyidik an menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Nega ra Mitra P38 sesuai dengan prosedur Tata Cara Analisl s dan Pengembangan tnformasi . Data, laporan dan Pengaduan (tOlP). 2. Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikum pulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tigapuruh) hari semenja k surat permintaan informasi diterima .
II
III. DIREK TORAT TEKNOLOGIINFORMASI PERPAJAKAN 1. Direktu r Teknolog i lnforma si Perpajakan menindaklanjuti sural perm intaan informas i dan Negara Mitra P38 sesuai dengan Pedom an Administrasi Pemb angunan . Pengelolaan, dan Pengawa san Data. 2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan hasil inform asi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajak an II paling lambat 30 (ligapuluh) hari semenjak sural perm intaan informasi diterima.
III. KANTOR PELAYANAN PAJ AK 1. Kepala Kant or Pelayanan Pajak menindaklanjuti sural permintaan informasi dari Negara Mitra P38 sesuai dengan Pedoman Administrasi Pemb angunan . Pengelolaan , dan
Pengawas an Data ; 2. Dalam hal pencarian informasi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan , maka dilaksanakan sesuai dengan kelentuan yang berlaku ; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil inform asi atau data yang berh asil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling tambat 30 (tigapuluh) hari semenjak surat permintaan lntormasi diterim a dengan tembu san kepa da Kepala Kantor Wilayah terkait.
12
Lampiran II Perauean Dtre!<.tur Jenderal Pajak
No: PER· 1angga l
67
IPJ flOO9
30 Des emb er 2009
TATA CARA TINDAK LANJUT TERHADAP PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DARI NEGARA MITRA P3B
I.
II.
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II 1.
Dalam hal informasildata spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B tetah valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti. maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanj ian dan Kerjasa ma Perpajakan Internasional rnemperslapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan datam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang tetah memitiki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan /atau penyidikan;
2.
Dalam hal informasildata spontan yang diterima dari Neqara Mitra P3B berkaitan dengan Waji b Pajak yang terdapat pada witayah Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanj ian dan Kerjasama Perpajakan lntern asional rnempersiapkan konsep surat untuk meneruskan informas i/data tersebu t kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait denga n tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
3.
Penerusan informasi/data spontan dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas hari ) kerja semenjak surat pertuk aran informasi secara sponta n diterima dari Nega ra Mitra P38.
4.
Direktu r Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasam a Perpajakan Inlerna sional rnernperalapkan konsep surat jawaban /feedba ck atas inform asi/data yang diterima kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat bela s) hari semenja k hasil inform asi tersebut diterima dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Kantor Pelayanan Pajak.
DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN 1.
Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti informasi/data spontan yang diterima dart Negara Mitra P3B sesua l dengan prosed ur Tata Cara Analisis dan Pengembangan Informasi, Data . Laporan dan Pengaduan (IDLP).
2.
Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib meng irimkan hasil informa sildata spontan yang berh asil dikumpu lkan kepada Direklur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tigapuluh) han semenjak surat permintaan intcrma si diterima.
III. KANTOR PELAYANAN PAJAK
1.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak men indaklanjuti informasildata spontan yang diterima dan Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Admin istrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
2.
Dalam informasildata spontan yang diterima harus ditindakla njuti dengan pemeriksaan danlatau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Il
!.;
3.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informa s/data spontan yang berha sil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajaka n II paling lambat 30 (ligapuluh) had semenjak surat permintaan informasi dilerima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait .
I
14
Lampirall lU Peratu-an Direklur Jenderal Pajak
No: PER 6 7 Tanggal
30
IPJ.I2009 De s
e mb e r 20(J)
TATA CARA PENGOLAHAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS DARI NEGARA MITRA P3B
I.
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II 1. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi/data yang diterima secara olomatis dari Negara Mitra P3B; 2. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempe rsiapka n konsep surat untuk men eruskan informa si/data yang diterima kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan denga n tembusan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak informasi/data tersebut diterima.
III. DIREKTORAT TEKNOLOGIINFORMASI PERPAJAKAN 1. Dlrektur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti informasi/data otomatis dan Negara Mitra P3B yang diterima dan Direktorat Peraturan Perpajakan II sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembanqunan, Pengelolaan. dan Pengawasan Data; 2. Direktur Informasi Perpajakan melakukan matching data tersebut dengan Bank Data DJP agar dapat diidentiflk asi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW P); 3. Data yang dapat diidentifikasikan NPWP -nya dikelompokkan berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lerdaftar; 4. Dalam hal data tidak teridentitikasi karena belum terdaftar NPW P-nya dikelompokk an berdasa rkan wilayah Kanlor Pelayanan Pajak lempat Wa jib Pajak berdomisili; 5. Data yang telah selesai dikelompokkan ditampilkan di Intranet DJP untuk ditinda klanju ti oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait : 6. Direktur lntc rmasl Perpajakan mengirimkan Laporan Pengiriman Data kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 30 (tigapuluh) hart semenjak surat penerusan informasi/data diterim a dari Direktur Peraturan Perpajakan II dengan tembusan kepada: • • • •
Direktur Peraturan Perpajakan II; Direktur Penerimaan, Kepatuhan dan Polen si; Kepala Kantor W ilayah DJP terkatt: Kepala Kantor Pelayanan Pajak lerkait.
III. KANTOR PELAYANAN PAJAK 1. Kepala Kanlor Pelayanan Pajak menindaklanju ti informa si/data yang dipercleh dari Direktorat Informasi Perpajak an sesuai dengan Pedoman Admi nistrasi Pembangunan, Pengelolaan. dan Pengawasan Data; 2. Dalam hal informasi/dala yang diperoleh harus ditindakla njuti dengan pem eriksaan dan/at au penyidikan . maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang bertaku;
IS
t
3. Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pemanfaatan Data dan meng irimkannya kepada Direktu r Peraturan Perpajakan \I paling lambat 30 (tigapuluh) hari semenjak. informasi/data diterima denga n tembusan k.epada: • •
Direktur Poten si, Kepatuhan dan Penerimaan; Kepala Kantor Wila yah terka it.
16
Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderat Pajak No: PER ·6 7 IPJ J2009
Tanggal
30 De s ember 20 0 9
CONTOH SURAT JAWABAN PERMI NTAAN PERTUKARAN INFORMASI DARI NEGARA MITRA P3B
FROM Mr. Competent Authority of Indonesia JI. Jendral Galot Subroto 40-42 Jakart a 12 190 Indonesia Phone: 62-21-5736094 Fax: 62-21-5736094
Person to contact: Mr. Y
TO Mr. Competent Authority of Country X Director of Taxes 1234 Tax Boulevard Capital Cily 2100 1 Country X
20 February 2004
Dear Mr. Competent Authority, Re: Yo ur requ est for inf ormati o n under Article 26 of the Tax Convention betw een Country X and Indonesia Your reference CN 1001 94 U Taxpayer PC Company TIN 89 67 89 025 56 A street Blueville 10001 Tax Years for which information is require d: 0 1/10/00-30/09/01 0 1/10/01-30/09/02 01/10/02-30/09/03 On January 2004, you presented a request for information under Article 26 of the Tax Convention between our two countries concerning bank account s identified as being used directly or indirectly by PC Company or by Mr. John Smith the executive manager of PC Company. Please find enclosed the bank records of the account number (No. 001 678 543) . Our central file of bank accounts allowed us to identify another account opened on 5.08.92 by Mr. John Smith, City Bank no 001 .725.613 , at the Branch located at 56 City Street in Jakarta City.
17
This informa tion is provided under Article 26 above -me ntioned and its use is covered acco rdingly. Please provide information on the usefulness of the information supplied.
Yours sincerely,
Mr. Competent Authority of Indonesia Enclosures: Ba nk Account State Ba nk no 001 678543 Copied of 36 bank statements
Bank Account City Bank No. 001 725613 Copies of 17 bank statements
18
Lempcan V Peratu ran Direk lur Jenoeret Pajak
No: PER· 6 7 IPJ.l2009 Tanggal30 Dese mber 2009
CONTOH SURAT PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASt KE LUAR NEG ERI
FRO M Mr. Competent Authority of Country X Ta xes 1234 tax Boulevard Ca pital City 2 1001 Country X
TO Mr. Competent Authorit y of Indon esia Director of Director of Tax Regu lation s II JI. Jendral Gatot Subrolo 40- 42 Jakarta 12190 Indonesia
Referen ce CAl l 0 01 04 U
10 January. 200 4
Ta xpayer und er inves tiga tion: PC Company TIN : 8987 89 02 56 A stree t Blueville 10001 Country X Tax years under inve st igation: 01110/00 - 30/09/0 1 01110101 - 30/09/02 Yea rs f or w h ich in form at io n is requested : same yea rs Dear Mr. Com petent au thority of Indonesia. Re:
Requ est for i nfo rm at ion u nd er Articl e 26 of the t ax conve ntio n be twee n Co untry X and In donesi a
This req uest is presented according to Article 26 of the tax convention between ou r two countries. Our Req uest conce rns PC Company above mentioned. The loca l tax office of Blu eville is presentl y exa mining its incom e tax returns for tax per iods referred to above . PC Company is the business of importing high tech equipment in the computer ind ustry and selling this equipment to its domestic subsidiari es. Durin g the tax exa mination it was discovered that funds have been deposited into a bank accou nt (numbe r : 00 1 678 543 at the sta te Bank , 1 bank Stree t Jakarta City. 3400 1 Indonesia). W e believe the account is in the nam e of Mr John Smith TIN 57.06.2345 born 15 06 57 address 1 Blue Stre et. Blueville 10003 who owns 65 % of the shares of PC Compa ny and is the exec utive mana ger. We believe that the funds deposited into this acco unt are taxable in Co untry X and have not been reported . We the refore requ est the following inform ation for the period under investigation: Bank record s includ ing bank sta tements , concerning account no 00 1 378 543 identified as being used directly or indirectly by PC Company or by Mr. Joh n Smith. If you need more information please co ntac t Mr. Green pho ne: 123 456 7 fax 12344568. Would yo u ac knowledge recei pt of this requ est and indica te whe n the information is likely to be provided.
t9
This request is presented acco rding to Article 26 of our tax treaty and the info rmation provid ed will be used only as provided for in such Arti cle.
Yours sincerely,
Mr. Competent auth ority of Country X
20
