PERPAJAKAN II Modul ke:
Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan Fakultas
EKONOMI Program Studi
MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email :
[email protected]
INDONESIA DAN IFRS
Indonesia merupakan bagian dari IFAC (International Federation of Accountant) yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation), salah satunya adalah dengan menggunakan IFRS sebagai accounting standard. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
International Financial Reporting Standards atau IFRS adalah standar dasar, pengertian dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards Board (IASB))
KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA
Konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standardisasi, namun Harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS.
DAMPAK DALAM PENERAPAN IFRS
Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar. Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif. Principle based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management). Penggunaan off balance sheet semakin terbatas
TAHAPAN DALAM MELAKUKAN KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA :
1.Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. 2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. 3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK
INDONESIA SAAT INI MEMILIKI 3 SAK :
SAK Umum (berbasis IFRS), SAK ETAP (berjiwa IFRS for SME) SAK Syariah (bernafaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia). Khusus : Standar Akuntansi Pemerintahan
Aset tetap Aset tetap (PSAK No. 16). Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) perusahaan diperbolehkan memilih metode biaya atau metode revaluasi, sedangkan Peraturan Perpajakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.03/2008, metode penyustan aset tetap menggunakan biaya perolehan sesuai Pasal 10 ayat (1) UU PPh.
ASPEK PERPAJAKAN PADA ASET TETAP
1. Metode Penilaian Harta 2. Penyusutan Dan Amortisasi ; a. Metode Penyusutan b. Pengelompokan Harta Berwujud c. Tarif penyusutan d. Pengaturan khusus penyusutan e. Saat dimulai penyusutan .
KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG TIMBUL ATAS REVALUASI ASET TETAP SAK VS PAJAK
1. Nilai hasil revaluasi akan lebih tinggi dari nilai perolehan awal. 2. Hasil revaluasi dikenakan PPh bersifat final sebesar 10%, 3.
Pada PSAK No. 13 (Properti Investasi)
4.
Aset Tak berwujud
5.
Fair Value Accounting (FVA); Hubungan Istimewa
PSAK NO. 13 VS PAJAK PROPERTI INVESTASI Pada PSAK No. 13 properti yang digunakan pada operating lease diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi, hanya jika sesuai dengan definisi dari properti investasi dan lessee menggunakan fair value model. Sedangkan pada perpajakan Tidak membedakan properti investasi dari aktiva tetap (bisa mengikuti SAK), Pengalihan tanah dan/bangunan dikenakan pajak penghasilan final
PSAK NO. 1 VS PAJAK Pada PSAK No. 1, pos pos dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu: beban keuangan, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan diakui secara keseluruhan sedangkan pada perpajakan dilakukan koreksi fiskal atas perbedaan antara akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan
PSAK NO. 7 VS PAJAK (Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi) Pada No. PSAK 7, Pengungkapan pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak istimewa yang terkait dengan pihak dalam transaksi yang wajar, pengakuan beban selama periode berjalan, klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak dan pihak yang mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya juga harus diungkapkan. Dari sisi perpajakan semua pihak istimewa harus diungkapkan dengan pengisian lampiran 3A atau 3B pada SPT PPh badan dan membuat TP Documentation sesuai Per 43/PJ/2010. Pengungkapan Transfer Pricing
PSAK NO. 10 VS PAJAK (Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing) Pada PSAK No. 10, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Pada laporan keuangan mata uang yang digunakan adalah mata uang fungsional digunakan sebagai mata uang pengukuran dan penyajian bisa berlainan dengan mata uang fungsional. Sedangkan pada perpajakan harus menggunakan Rupiah atau US Dollar
AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PAJAK : Semua aset tidak berwujud dapat dibebankan melalui amortisasi berdasarkan kelompok masa manfaatnya. PSAK : Aset tidak berwujud digolongkan menjadi yang memiliki masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas. Menurut PSAK tersebut, hanya aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas yang dibebankan melalui amortisasi.
CONTOH KASUS AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD PT Abadi memperoleh hak untuk mengoperasikan suatu jalan tol selama 15 tahun dengan pengeluaran Rp 25 milyar. Maka hak mengoperasikan jalan tol tersebut dimasukkan kedalam kelompok 3 dan diamortisasi untuk tujuan fiskal selama 16 tahun. Berbeda dengan masa manfaat aset berwujud, masa manfaat beberapa aset tidak berwujud sudah pasti, terutama yang timbul berdasarkan kontrak. .
T h e E n d
DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.
