BPRLESTARI PEDOMAN DAN TATA TERT IB KERJA
DIREK SI
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
Keria
DIREKSI 17-02-2016
/
Page 1
of
15
Daftar lsi
........................2 1. LATAR BELAKANG ......................2 2. TUJUAN... ......................2 3. LANDASAN HUKUM ...........3 4. KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN. ............6 5, WAKTU KERJA .................6 6. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA 7, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN........... .....................9 8. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ........9 9, RAPAT ......L2 10. PENUTUP ....................14 11, TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA ...............15
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
/
Page 2
of
15
LATAR BELAKANG Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, PT. BPR Sri Artha Lestari berpedoman
kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 4/POJK.O3/2O15 tentang
Tata Kelola BPR, dan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR yang berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fa i rness).
.
TUJUAN
Pedoman dan Tata
a.
Tertib Kerja Direksi ini ditujukan untuk:
Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.
b,
Mengakomodasi peraturan-peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/
terkait Direksi yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar
c.
Bank'
Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama dijalankan, antara lain mengenai tata
ini
telah
tertib rapat.
LANDASAN HUKUM Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini ada lah:
a.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
b.
Undang-Undang
No.40 Tahun 2OO7 tanggal 16 Agustus
Perseroan Terbatas.
2OO7 tentang
lL
uoo.=rroo,
Pedoman Dan Tata Tertib
DIREKSI 17-02-2016
c.
Kerja
/
Page 3
of
15
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2O/POJK.03/2O14 tentang
BPR.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.O3/ 2015 tentang Tata Kelola E.
BPR.
Anggaran
Dasar (AD) PT. BPR Sri Artha Lestari beserta
perubahan-
perubahannya. T.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
01/POJK.O7
/2O13 tentang
Perl indungan Konsumen,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2O|PB|/2010 tentang Penerapan Program
Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. h.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.O3/2O15 tentang Manajemen Risiko.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/09/PBl/2012 tentang
uji
Kemampuan
Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat,
KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN
a.
Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang
terdiri dari 1 (satu)
orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. a
Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan f ungsi
kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
BPRLESTARI
Tata Tertib
n
lneooma Dan SI IDTREK 17 -02-2016 / Page 4 of 15
Kerja
|
e,
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
1)
Tidak pernah dinyatakan pailit;
2)
Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pa
3)
ilit,
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
f. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan
Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis
dari
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, h.
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BPRLESTARI
lReooma
n Dan Tata Tertib
Kerja
SI
IDTREK 17-02-2016 / Page 5 of 15 |
RUPS sewaktu-waktu
dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, Pemberhentian demikian harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi
tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan. Pemberhentian ini
berlaku
sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan
lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan
diri dari jabatannya
dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran
diri anggota Direksi
permohonan
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku. Dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran
diri tersebut wajib dilaporkan dalam
pengunduran
diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap
RUPS
berikutnya. Sebelum
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. K,
Direksi yang mengundurkan
diri baru bebas dari
memperoleh pembebasan tanggung jawab dari t.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan
anggota Direksi menjadi kurang dari
tanggung jawab setelah
RUPS.
diri sehingga mengakibatkan jumlah
3 (tiga) orang
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh
RUPS dan
maka pengunduran diri
telah diangkat anggota
Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi,
(L
uoo,.rrroo,
Pedoman Dan Tata Tertib
DIREKSI 17-02-2016
m.
Kerja
/
Page 6
of
15
Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota
Direksi tersebut
1)
:
dinyatakan pailit atau ditaruh
di
bawah pengampuan berdasarkan
suatu Keputusan Pengadilan, atau;
2) tidak lagi memenuhi
persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
atau;
3) meninggal dunia, atau; 4) diberhentikan karena keputusan RUPS.
Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari-hari kerja yang berlaku di Bank.
Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku
di
Bank,
menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-
hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan
yang
berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR serta Anggaran Dasar Bank,
Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan
Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain,
c.
Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi
25o/o
pada suatu perusahaan lain.
(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor
BPRLESTARI
lReooma
n Dan Tata Tertib
Kerja
SI
IDTREK 17-02-2016 / Page 7 of 15
|
Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
1)
kepemilikan saham yang mencapai
5o/o
(lima perseratus) atau lebih, baik
pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan
lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri,
2)
hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang
Saham
Pengendali Bank,
3)
remunerasi dan fasilitas yang diterima, dalam laporan pelaksanaan
Tata Kelola BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap
Pemegang
Saham Pengendali. h
Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.
Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud
itu
harus memberikan surat kuasa, Dalam surat kuasa terSebut
pemegang-pemegang kuasa
kepada
diberi wewenang untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup (kuasa yang bersifat khusus) dan waktu.
Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank'
Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS,
Paraf
1
Pedoman Dan Tata Tertib
BPRLESTARI
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
f. Anggota Direksi wajib
/
Page 8
of
15
menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi
dan informasi yang diperolehnya dalam rapat. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) proyek bersifat khusus; 2) didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaaan serta biaya;
j)
konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
n
Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat
pernyataan
tidak benar
mengungkapkan
mengenai
fakta yang material atau tidak
fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak
menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan d
i
buat.
Kewenangan Direksi Mewakili Bank:
1) Direksi berwenang mewakili Bank baik di dalam dan di luar Pengadilan. 2)
2
(dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak
dan
oerwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
a) Terdapat perkara di pengadilan
antara Bank dengan anggota
Direksi yang bersangkutan, dan
b) Anggota Direksi yang bersangkutan
mempunyai benturan
kepentingan dengan Bank.
c)
Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana tersebut
berhak mewakili Bank adalah
di atas,
yang
Pedoman Dan Tata Tertib
BPRLESTARI
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
/
Page 9
of
15
(1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank,
(2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, atau
(3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. Dalam hal
terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi
maka anggota Direksi dilarang mengambiltindakan yang dapat merugikan Bank
atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan
benturan
kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan'
Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS.
a, Direksi bertanggung jawab
penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
BPRLESTARI
leeooman Dan Tata Tertib IDTREKSI I
b,
tt-oz-zot6 /
Kerja
Page 1o of 15
Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan'
Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank' Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank' Tanggungjawab Direksi 1
)
:
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2)
Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian
Bank
sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan:
a) b)
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
c) tidak
mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
d)
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
Paraf
1
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
DIREKSI 17-02-2016
f.
Kerja
/
Page 11
of
15
Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya,
g.
Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti Bank)
1)
Satuan Kerja Audit Intern;
2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; 3) Satuan Kerja KePatuhan.
4)
Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan
n
PPT.
Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan
Audit lntern Bank, auditor Eksternal, hasil Keuangan dan/atau hasil pengawasan t.
Pengawasan oleh
Otoritas
Jasa
otoritas lain.
Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan
PPT
dan mengawasi penerapannya sesuai degan kebijakan dan prosedur yang berlaku. ).
Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen
(SDM,
kebijakan, dan f ungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. K.
Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kePegawaian. L
Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat
waktu kepada Dewan Komtsaris Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
/
Page 12
of
15
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris' Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam
pembagian tugas
ayat ini tidak menetapkan,
dan wewenang setiap anggota Direksi
maka
ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan. n F,.
Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organ i sas i.
q.
Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah'
r.
Direksi atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggungjawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini'
Raoat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu bulan h
Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januart'
a
Agenda Rapat Direksi sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
tidak dapat dilakukan rapat Direksi'
I
'k,\l
-_-%;i
1*l-*r;#r--i
/l rl, i
t
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
/
Paoe 13
ot
15
Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila mayoritas dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakilidalam Rapat Direksi.
f. Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut. g.
Apabila jumlah suara yang tidak setuju dengan jumlah suara yang setuju berimbang maka usul ditolak.
h.
Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor 4/POJK'03/2O15 tentang Tata Kelola BPR. Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat melalui video-conference, conference
call, atau peralatan komunikasi sejenis agar semua pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain'
Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu
pada
Anggaran Dasar Bank, k.
Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata
Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh
anggota Direksi. t.
Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat
dan
didokumentasikan dengan baik; bila ada perbedaan pendapat yang terjadi
dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Salinan risalah rapat yang telah
ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
lL
Pedoman Dan Tata Tertib
uoorrrroo,
DIREKSI 17-02-2016
O. a,
/
Page 14
of
15
PENUTUP
Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata
b.
Kerja
Pedoman dan Tata
tertib kerja.
Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota
Direksi,
1, a.
TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULAN6 BERIKUTNYA Tanggal Efektif:
Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Direksi berlaku setelah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Komisaris.
b,
Tanggal Kaji Ulang BerikutnYa: Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini dapat
ditinjau secara periodik selambatnya
setiap 2 (dua) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan
tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan
undangan yang berlaku
1) Setiap
perundang-
di Indonesia, dengan ketentuan:
perubahan yang bersif
at material wajib
mendapatkan
rekomendasi Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
2)
Perubahan yang bersifat non-material yang manajemen
tidak melebihi standar
risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Direksi dan
disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan'
BPRLESTARI
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DIREKSI 17-02-2016
/
Page 15
of
15
Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR Sri Artha Lestari ini berlaku sejak tanggal d
itetapkan.
Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal
Menyetujui: Dewan Komisaris
14 April 2O16
PT BPR Sri Artha Lestari
*
Atex r. Lnanora Komisaris Utama
Direktur Utama
