PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

2013

DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

REKAM JEJAK PERUBAHAN

A PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 1.

Latar Belakang....................................................................................................... 1

2.

Tujuan ................................................................................................................... 1

3.

Ruang Lingkup....................................................................................................... 1

4.

Landasan Hukum................................................................................................... 2

5.

Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Pedoman .............................................. 2

6

Pengertian Umum dan Istilah ................................................................................. 2

B ORGANISASI............................................................................................................. 4 1.

Komposisi .............................................................................................................. 4

2.

Pengangkatan dan Pemberhentian ........................................................................ 4

3.

Persyaratan Keanggotaan ..................................................................................... 5

4.

Kedudukan ............................................................................................................ 6

5.

Waktu dan Masa Kerja........................................................................................... 6

6.

Remunerasi dan Fasilitas Kerja ............................................................................. 7

C TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ..................................................... 8 1.

Tugas dan Tanggung Jawab.................................................................................. 8

2.

Wewenang........................................................................................................... 11

3.

Mekanisme dan Hubungan Kerja ......................................................................... 12

D RAPAT DAN PELAPORAN ...................................................................................... 15 1.

Rapat Komite Audit .............................................................................................. 15

2.

Pelaporan ............................................................................................................ 16

3.

Penilaian Kinerja Komite Audit ............................................................................. 16

E STANDAR ETIKA..................................................................................................... 17 1.

Standar Etika ....................................................................................................... 17

PENUTUP .................................................................................................................... 18


REKAM JEJAK PERUBAHAN Rekam jejak perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut: Versi 01-06/2013

Tanggal 5 Juni 2013

Ringkasan perubahan -

Persetujuan Dewan Komisaris


A

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris diwajibkan membentuk Komite Audit. Selain itu, peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut juga mewajibkan komite memiliki suatu pedoman dan tata tertib kerja yang akan menjadi acuan anggota komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris PT Bank Panin, Tbk (selanjutnya disebut “PaninBank” atau “Bank”) membentuk Komite Audit sebagai bentuk kepatuhan terhadap PBI tersebut dan juga untuk mendukung tugas Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern terutama pada proses pelaporan keuangan serta penerapan Good Corporate Governance (GCG). Di samping itu, Komite Audit diharapkan juga dapat membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.

Tujuan Pedoman Komite Audit ini disusun sebagai arahan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab serta kewenangan Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris PaninBank. Pedoman ini dimaksudkan agar Komite Audit dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pengendalian intern dan GCG Bank dapat lebih efektif.

3.

Ruang Lingkup Pedoman Komite Audit mencakup organisasi Komite, pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki anggota Komite, standar etika dan mekanisme rapat Komite serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-1-


4.

Landasan Hukum Pedoman Kebijakan ini disusun dengan referensi beberapa peraturan sebagai berikut: 4.1

Landasan Hukum RI 4.1.1 Undang Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4.2

Landasan Hukum BI 4.2.1 Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. 4.2.2 Peraturan Bank Indonesia No. 08/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 08/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum. 4.2.3 Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

4.3

Kebijakan Internal 4.3.1 Anggaran Dasar 4.3.2 Code of Corporate Governance 4.3.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

5.

Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Pedoman 5.1

Pedoman dan perubahannya harus mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Dewan Komisaris.

5.2

Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan apabila diperlukan.

5.3

6

Setiap perubahan pedoman ini dilakukan oleh Komite

Pengertian Umum dan Istilah 6.1

Bank adalah PT Bank Panin, Tbk.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-2-


6.2

Dewan Komisaris adalah Komisaris dan Komisaris Independen Bank.

6.3

Direksi adalah Direksi Bank.

6.4

Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali

atau

hubungan

lain

yang

dapat

mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai

hubungan

dengan

Bank,

yang

dapat

mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. 6.5

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji pengendalian intern, penyiapan laporan keuangan serta penerapan GCG.

6.6

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Bank, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6.7

Fraud Management Team (FMT) adalah tim yang berfungsi/ditunjuk/dibentuk dan/atau ditetapkan oleh Manajemen Bank untuk melakukan penerapan atas Kebijakan Anti-Fraud.

6.8

Pihak Independen adalah pihak di luar PaninBank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

6.9

Pemilik Bank adalah Pemegang Saham termasuk di dalamnya adalah ultimate shareholders.

6.10 Ultimate shareholders adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-3-


B

ORGANISASI

1.

Komposisi 1.1

Komite Audit sekurang-kurangnya beranggota tiga orang dengan ketentuan sebagai berikut: 1.1.1 Seorang Komisaris Independen; 1.1.2 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan 1.1.3 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

1.2

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

1.3

Komposisi Komite Audit harus selalu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan tidak adanya intervensi Pemilik Bank.

1.4

Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.

2.

Pengangkatan dan Pemberhentian 2.1

Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2.2

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2.3

Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian anggota Komite jika salah seorang dari anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

2.4

Dalam hal penggantian anggota Komite Audit, Ketua Komite Audit perlu mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.5

Pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam website bursa dan/atau website Bank.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-4-


3.

Persyaratan Keanggotaan Persyaratan keanggotaan Komite dibagi menjadi persyaratan kompetensi dan independensi. Persyaratan kompetensi merupakan keahlian maupun kapasitas yang wajib dimiliki masing-masing anggota Komite. Persyaratan independensi merupakan ketidakterikatan anggota Komite sebagaimana diatur dalam PBI, hal ini diperlukan agar Komite dapat melakukan tugasnya secara obyektif dan tidak memiliki benturan kepentingan.

3.1 Persyaratan Kompetensi 3.1.1

Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.

3.1.2 Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Bank Indonesia, Pasar Modal serta undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait. 3.1.3 Anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; laporan keuangan; pengendalian intern; dan penerapan GCG. 3.1.4 Anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurangkurangnya

pada

area:

operasional

Bank;

rencana

bisnis

dan

pengembangan Bank.

3.2 Persyaratan Independensi 3.2.1

Anggota Direksi tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Audit.

3.2.2

Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

3.2.3

Anggota Komite Audit tidak berasal dari Kantor Akuntan Publik yang menjadi Auditor Eksternal Bank, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, jasa hukum dan/atau jasa konsultasi lain pada Bank dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-5-


3.2.4

Anggota Komite Audit bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.

3.2.5

Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

3.2.6

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

3.2.7

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan,

kepemilikan

saham

dan/atau

hubungan

keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 3.2.8

Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari PaninBank dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.

4.

Kedudukan Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

5.

Waktu dan Masa Kerja 5.1

Waktu kerja Komite disesuaikan dengan peraturan Bank dan kebutuhan Komite atau berdasarkan perjanjian.

5.2

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Anggota Komite dapat dipilih kembali setelah yang bersangkutan telah menjalani cooling off period.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-6-


5.3

Bagi anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukkannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

5.4

Penunjukkan dan berakhirnya tugas masing-masing anggota Komite Audit diatur sedemikian rupa pada butir 5.2 sehingga tidak semua anggota yang berpengalaman

berhenti

pada

saat

yang

bersamaan

untuk

menjaga

kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite. 5.5

Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

5.6

Anggota Komite Audit yang merupakan Pihak Independen dapat mengundurkan diri sebelum masa kerjanya berakhir dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengunduran diri.

6.

Remunerasi dan Fasilitas Kerja 6.1

Anggota Komite Audit diberikan remunerasi atas beban Bank yang besarannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi.

6.2

Anggota Komite Audit mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan kebijakan Bank.

6.3

Anggota Komite Audit yang baru diangkat akan mendapatkan program pengenalan/induksi mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan/atau hal-hal terkait bisnis dan operasional Bank.

6.4

Anggota Komite Audit berhak mendapatkan program peningkatan kapasitas, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-7-


C

TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1.

Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas: a. Pelaksanaan audit intern dan ekstern; b. Pengendalian intern dan penyiapan laporan keuangan; dan c. Kepatuhan dan penerapan Good Corporate Governace.

Di samping ketiga tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit wajib untuk: a. Menyusun program kerja tahunan Komite Audit. Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit beserta target kinerja. Program kerja ini wajib diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan disetujui sebelum tahun buku Bank disahkan. b. Mengevaluasi dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya. c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris. d. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit. e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan kajian atas didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-8-


Pemilihan akuntan publik dan kantor akuntan publik

Tim pengadaan

1.1

Komite Audit

Dewan Komisaris

Menyusun kerangka acuan kerja

Memeriksa dan menyetujui kerangka acuan kerja

Mengundang KAP yang telah terdaftar di Bank Indonesia

Menganalisis dan memberikan rekomendasi

Menyampaikan usulan akuntan publik dan KAP kepada RUPS

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Pelaksanaan Audit Intern dan Ekstern Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan

fungsi

audit

intern,

maka

sekurang-kurangnya

Komite

Audit

menjalankan hal-hal sebagai berikut: 1.1.1

Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

1.1.2

Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit tahunan SKAI.

1.1.3

Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan atau pembatasan.

1.1.4

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI.

1.1.5

Memonitor kinerja SKAI dengan membandingkan rencana kerja audit tahunan dengan aktual.

1.1.6

Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif, independen dan memenuhi standar profesional yang berlaku.

1.1.7

Mengevaluasi Pedoman Komite Audit sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk memperbaharui apabila diperlukan.

1.1.8

Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila diperlukan.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-9-


1.1.9

Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang.

1.1.10 Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern. Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi audit ekstern, maka sekurang-kurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut: 1.10.11 Mengevaluasi kriteria pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 1.10.12 Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan. 1.10.13 Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 1.10.14 Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan management letter kepada PaninBank tepat waktu. 1.10.15 Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan Bank atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 1.10.16 Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan Bank Indonesia maupun regulator lainnya.

1.2

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Pengendalian Intern dan Penyiapan Laporan Keuangan Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penyiapan

laporan

keuangan,

maka

sekurang-kurangnya

Komite

Audit

menjalankan hal-hal sebagai berikut: 1.2.1

Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

1.2.2

Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.2.3

Meyakini bahwa laporan keuangan tahunan Bank disajikan secara wajar, didasarkan pada materialitas dan risiko yang signifikan, serta bebas dari salah saji material.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-10-


1.2.4

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

1.2.5

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik dan KAP.

Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan pengendalian intern, maka sekurang-kurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut: 1.2.6

Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI maupun auditor ekstern, untuk meyakini bahwa Bank telah memiliki rancangan pengendalian yang efektif serta kecukupan pengendalian intern dalam memitigasi risiko-risiko yang signifikan, dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Bank, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2.7

Meyakini bahwa Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi dan memutakhirkan kebijakan dan prosedur tersebut untuk disesuaikan terhadap standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.2.8

Mengevaluasi penghitungan estimasi yang signifikan, termasuk asumsiasumsi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

1.2.9

Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank.

1.3

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Kepatuhan dan Penerapan Good Corporate Governace Memantau kepatuhan bank dalam penerapan GCG sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.

Wewenang 2.1

Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2.2

Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-11-


internal, manajemen risiko, dan Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank. 2.3

Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.

2.4

Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran

manajemen.

Hal

ini

termasuk

memantau

pelaksanaan

pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko. 2.5

Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

2.6

Memberikan rekomendasi atas rencana audit jangka panjang dan rencana kerja audit tahunan SKAI.

2.7

Memberikan informasi kepada Fraud Management Team (FMT) untuk melakukan investigasi atas adanya indikasi kelemahan pengendalian intern maupun pelanggaran atas nilai-nilai, etika dan perilaku Bank.

2.8

Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

3.

Mekanisme dan Hubungan Kerja Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mekanisme kerja Komite Audit adalah sebagai berikut: a.

Melakukan penelaahan / evaluasi dokumen / informasi / kebijakan dan pemantauan;

b.

Menyelenggarakan Rapat intern;

c.

Melakukan Rapat/Komunikasi dengan pihak terkait baik intern maupun ekstern; dan

d.

Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

serta memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat bekerja dengan lebih efektif, maka perlu untuk melakukan koordinasi beberapa pihak, yaitu Akuntan Publik dan KAP, SKAI, Komite Pemantau Risiko dan Manajemen.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-12-


3.1

Hubungan Kerja Komite Audit dengan Akuntan Publik dan KAP Komite Audit berkomunikasi dengan Akuntan Publik dan KAP dalam hal rencana dan cakupan audit laporan keuangan tahunan, kemajuan pekerjaan, temuan hasil audit laporan keuangan Bank serta hambatan dalam pelaksaan tugasnya. Menyediakan waktu untuk membahas rencana audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut yang telah dilakukan manajemen atas management letter dari Akuntan Publik dan KAP serta membahas laporan keuangan Bank.

3.2

Hubungan Kerja Komite Audit dengan SKAI Komite Audit berkoordinasi dengan SKAI dalam hal evaluasi rencana kerja tahunan, cakupan audit dan temuan hasil pelaksanaan audit intern Bank. Menyediakan waktu untuk membahas pelaksanaan audit, temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan manajemen atas laporan audit intern. Komite Audit dapat memberikan penugasan khusus, dengan persetujuan Dewan Komisaris, agar SKAI melakukan audit khusus.

3.3

Hubungan Kerja Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko Berkoordinasi

dengan

Komite

Pemantau

Risiko

dalam

hal

penerapan

manajemen risiko di Bank termasuk kecukupan rencana mitigasi untuk risikorisiko yang signifikan. Komite Audit dapat memberikan penugasan khusus, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan setelah berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko, agar SKAI melakukan audit khusus berdasarkan rekomendasi Komite Pemantau Risiko. Memberikan rekomendasi bagi Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil temuan Akuntan Publik, eksternal auditor lainnya dan SKAI.

3.4

Hubungan Kerja Komite Audit dengan Manajemen Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan terkait dengan laporan fungsi kepatuhan dan penerapan GCG dalam operasional Bank. Komite Audit dapat berkomunikasi dengan Tim Self Assessment CG terkait Laporan Self Assessment CG Bank.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-13-


Berkoordinasi dengan direktorat lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko, berdasarkan ijin tertulis dari Dewan Komisaris.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-14-


D

RAPAT DAN PELAPORAN

1.

Rapat Komite Audit 1.1

Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, minimal satu kali dalam tiga bulan sekurang-kurangnya untuk membahas: 1.2.1 Perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan dari Akuntan Publik dan KAP; 1.2.2 Rencana kerja dan ruang lingkup SKAI; 1.2.3 Hasil audit SKAI dan pelaksanaan tindak lanjut manajemen; 1.2.4 Hasil pemantauan corporate governance; 1.2.5 Pembahasan mengenai pelaksanaan anti-fraud. Jumlah rapat tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kepentingan dan pertumbuhan bisnis Bank.

1.2

Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (limapuluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

1.3

Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta ditandatangani oleh Ketua dan seorang anggota dan dapat diakses oleh seluruh anggota Komite.

1.4

Apabila diperlukan, Komite Audit dapat meminta pihak lain untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan materi rapat Komite.

1.5

Apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

1.6

Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan mengikat seluruh anggota Komite.

1.7

Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

1.8

Dalam hal anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan dan dicatat dalam Risalah Rapat.

1.9

Komite Audit dapat meminta rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan, bila diperlukan.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-15-


1.10 Penyusunan dan pendokumentasian Risalah Rapat dilakukan oleh Komite.

2.

Pelaporan 2.1

Membuat laporan periodik pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diberikan kepada Dewan Komisaris yang akan digunakan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit.

2.2

Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

2.3

Dalam hal pelaporan hasil dari tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris, Komite Audit menyerahkan laporan tersebut hanya kepada Dewan Komisaris maksimal satu bulan setelah penugasan.

3.

Penilaian Kinerja Komite Audit Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali menjelang masa kerja Komite berakhir, baik secara kesatuan Komite maupun individual. Penilaian kinerja (key performance indicator - KPI) Komite Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut: 3.1

Pencapaian program kerja Komite;

3.2

Tingkat kehadiran dalam rapat Komite;

3.3

Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-16-


E

STANDAR ETIKA

1.

Standar Etika 1.1

Anggota Komite Audit wajib mematuhi Peraturan Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.2

Anggota Komite Audit wajib bersikap profesional, yaitu memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab secara optimal dan mampu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.3

Anggota Komite Audit harus menjaga independensi, yaitu melaksanakan tugas secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

1.4

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.5

Anggota

Komite

Audit

dilarang

menyalahgunakan

wewenangnya

untuk

kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-17-


PENUTUP

Dengan berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ini, maka pedoman sebelumnya tanggal 16 Juli 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KAU/06/2013 (versi 01-06/2013)

-18-

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Recommend Documents