Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dewan Direksi:

SK No.022/SK-BMD/DIR/2016 tanggal 30 Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 1

Paraf/Inisial

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi

Ref

Hal

I. Pendahuluan

01.01

1-11

Dasar Hukum

1

Prinsip Dasar Hubungan Kerja Komisaris - Direksi

1-2

Persyaratan Direksi

2-5

Keanggotaan Direksi

5

Masa Jabatan

6

Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

6

Definisi

7-11

II. Tugas dan TanggungJawab

01.02

1-11

Tanggungjawab Dewan Direksi

1

Tugas dan Kewajiban Direksi

1-11

Umum

1-2

Tugas yang berhubungan dengan RUPS

2-3

Tugas yang terkait Strategi dan Rencana Kerja

3-5

Tugas yang terkait dengan Penyusunan RBB

5-6

Tugas yang terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

6

Tugas yang terkait dengan Pengendalian Internal

7-9

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

9-10

Etika Berusaha dan Anti Korupsi

10

Hubungan dengan Stakeholder

10

Sistem Akuntansi dan Pembukuan

11

Wewenang

11-12

Umum

11

Dewan Direksi:


Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 2

Paraf/Inisial

Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris

11-12

Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS

12

III.

Etika

01.03

1-2

Menghindari Benturan Kepentingan

1

Kerahasiaan Informasi

1

Mengambil Keuntungan

1-2

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

2

Keteladanan

2

Etika Kerja

2

IV. Kebijakan Pengelolaan Perusahaan

01.04

1-3

Umum

1

Prinsip – prinsip Kebijakan Pengelolaan Bank

1-2

Pendelegasian Wewenang diantara Anggota Direksi

2

Pembagian Tugas Direksi

2-3

Umum

2

Tugas Direksi

2-3

Penggunaan Saran Profesional

3

Pengunduran Diri

3-4

V.

Komite - Komite

01.05

1-7

Komite Manajemen Risiko

1-2

ALCO & ALCO Supporting Group (ASG)

2-3

Komite Pengarah Teknologi Informasi

3-4

Komite Kebijakan Perkreditan

4-7

VI. Rapat Umum

01.06

1-3 1

Dewan Direksi:


Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

Jadwal dan Agenda Rapat

1

Prosedur Kehadiran Rapat

2

Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

2

Pembuatan Risalah Rapat Direksi

2-3

VII. Waktu Kerja

01.07

1

VIII. Self - Assessment

01.08

1

SK No.022/SK-BMD/DIR/2016 tanggal 30

Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

No Ref.

:

01.01

Perihal

:

Kebijakan Umum

Hlm. 4

Paraf/Inisial

1. Dasar Hukum yang ditetapkan dalam Manual Direksi adalah: 1) Anggaran Dasar Perseroan. 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 4) Peraturan

Bank

Indonesia

No.

5/8/PBI/2003

tentang

Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 5) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). 6) Peraturan Bank Indonesia 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Dewan Direksi:


Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 5

Paraf/Inisial

2. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Komisaris-Direksi Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi wajib melaporkan secara berkala atau secara khusus kepada Dewan Komisaris hal-hal sebagai berikut: 1) Mengenai eksposur – eksposur risiko kepada Dewan Komisaris. Media yang digunakan dapat bersifat laporan khusus yang mencerminkan penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan atau Profil Risiko Bank yang mencerminkan setiap jenis risiko. 2) Permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Persyaratan Direksi 1) Integritas a. Memiliki akhlak dan moral yang baik. b. Cakap melakukan perbuatan hukum. c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

Hlm. 6

Paraf/Inisial

d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat. e. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). f. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan / atau mengulangi perbuatan dan / atau tindakan yang mengindikasikan permasalahan integritas dan / atau kelayakan keuangan yang meliputi: i.

Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: •

Menyembunyikan dan / atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan / atau transaksi yang sebenarnya.

•

Memberikan

keuntungan

secara

tidak

wajar

kepada

Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. •

Melanggar prinsip kehati – hatian di bidang perbankan dan asas – asas perbankan yang sehat.

ii.

Terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

iii.

Terbukti

Lainnya:

menyebabkan

membahayakan

Bank

Hlm. 7

mengalami

kelangsungan

usahanya

Paraf/Inisial

kesulitan

yang

atau

dapat

membahayakan industri perbankan. iv.

Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia untuk melakukan dan / atau tidak melakukan tindakan tertentu.

v.

Terbukti menolak memberikan komitmen dan / atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan / atau Pemerintah.

2) Kompetensi a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan / atau bidang keuangan. c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. d. Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

Hlm. 8

Paraf/Inisial

e. Untuk calon Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan wajib memiliki ketentuan

integritas

dan

perbankan

pengetahuan

dan

peraturan

yang

memadai

mengenai

perundang-undangan

yang

berlaku. 3) Reputasi Keuangan a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet. b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

4. Keanggotaan Direksi 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. 3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. 4) Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. 5) Anggota Direksi baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

6) Direktur

Revisi: ---

01.01

yang

Lainnya:

membawahkan

Fungsi

Kepatuhan

Hlm. 9

wajib

Paraf/Inisial

memenuhi

persyaratan independensi. 7) Presiden Direktur dan / atau Wakil Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 8) Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan / atau pengetahuan di bidang akuntansi.

5. Masa Jabatan Direksi 1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu – waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan – peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2) Direksi dapat dipilih kembali untuk periode masa jabatan yang akan datang. 3) Setiap usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

Hlm. 10

Paraf/Inisial

6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas Direksi Bank memastikan pemahaman terhadap manajemen risiko beserta perkembangannya melalui pemenuhan ketentuan sertifikasi dan penyegaran, mengikuti

perkembangan

peraturan

dan

ketentuan

perbankan,

serta

mengetahui dan memahami perkembangan karakteristik dan kompleksitas kegiatan Bank.

7. Definisi Komisaris

: a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

Hlm. 11

Paraf/Inisial

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Direksi

: a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang

Nomor

5

Tahun

1962

tentang

Perusahaan Daerah; c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. Bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang; e. Bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah Pemimpin Kantor Perwakilan Pejabat Eksekutif

: Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau

mempunyai

pengaruh

terhadap

kebijakan

dan

operasional perusahaan atau Bank, antara lain Pemimpin


Dewan Direksi:

Desember 2016

Pendahuluan No Ref:

Revisi: ---

01.01

Lainnya:

Hlm. 12

Paraf/Inisial

Kantor Cabang dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Daftar Tidak : Daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus Lulus

dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

Komisaris Independen

: Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan / atau pemegang saham pengendali atau

hubungan

lain

yang

dapat

mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Pihak Independen

: Pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Good Corporate

: Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

Dewan Direksi:


Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 13

Governance

pertanggungjawaban

(GCG)

(independency), dan kewajaran (fairness).

Satuan

(responsibility),

Paraf/Inisial

independensi

: Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud

Kerja

dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen

bagi Bank Umum.

Risiko (SKMR) Satuan

: Satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern.

Kerja Audit Intern (SKAI) Rencana

: Dokumen yang menggambarkan visi dan misi teknologi

Strategis

informasi Bank, strategi yang mendukung visi dan misi

Teknologi

tersebut dan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan

Informasi

dalam penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang.

Risk

Merupakan tingkat risiko yang bersedia diambil oleh Bank

Appetite

dalam rangka mencapai sasaran atau tingkat laba yang

Dewan Direksi:


Pendahuluan No Ref:

01.01

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 14

Paraf/Inisial

diharapkan. Risk

Merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk memantau

Tolerance

eksposur dibandingkan dengan risk appetite yang telah ditetapkan.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Tugas dan Tanggungjawab No Ref:

01.02

Revisi: --Lainnya:

No Ref.

:

01.02

Perihal

:

Tugas dan Tanggungjawab

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Tanggung Jawab Dewan Direksi Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Tugas dan Kewajiban Direksi 1) Umum a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Direksi

wajib

melaksanakan

prinsip-prinsip

Good

Corporate

Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.


Dewan Direksi:

Desember 2016


01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 2

Paraf/Inisial

d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia / OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lain. e. Direksi wajib mempertanggung – jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. h. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. i. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

2) Tugas yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan

tugasnya

dengan

perundang – undangan yang berlaku.

mengindahkan

perturan


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.02

Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

c. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a) Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. b) Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan – perusahaan, menjaminkan / mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% (lima puluh perseratus) aset perseroan. d. Perbuatan

hukum

untuk

mengalihkan,

melepaskan

hak

atau

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang


Dewan Direksi:

Desember 2016


01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 4

Paraf/Inisial

dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah seluruh saham atau hak suara.

3) Tugas yang terkait dengan strategi dan rencana kerja a. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. b. Memastikan bahwa: a) Teknologi informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan

usaha,

pencapaian

tujuan

bisnis

Bank

dan

kelangsungan pelayanan kepada nasabah. b) Terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. c) Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif. d) Tersedianya kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna teknologi informasi. e) Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan teknologi informasi yang paling kurang dapat:


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.02

Lainnya:

Hlm. 5

Paraf/Inisial

• Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi. • Mendukung penyelesaian proyek. • Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur. • Meningkatkan

kinerja

proses

penyelenggaraan

teknologi

informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna. c. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif. d. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada: a) Pemegang Saham Bank. b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

4) Tugas yang terkait dengan penyusunan RBB a. Direksi wajib melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis dan pelaksanaan kebijakan. b. Direksi menetapkan Rencana Strategis teknologi informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi.


Dewan Direksi:

Desember 2016


01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 6

Paraf/Inisial

c. Direksi memberikan persetujuan terhadap rencana stratejik dan setiap perubahannya, serta melakukan review berkala (minimal 1 tahun sekali) terhadap rencana stratejik dalam rangka memastikan kesesuaiannya. d. Direksi memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan faktor / kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank yang telah ditetapkan.

5) Tugas yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko. b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil. c. Mengevaluasi

dan

memutuskan

transaksi

yang

membutuhkan

persetujuan Direksi. d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko. e. Meningkatkan kompetensi SDM. f. Memastikan independen.

fungsi

Manajemen

Risiko

telah

beroperasi

secara

Dewan Direksi:



01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 7

Paraf/Inisial

g. Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. h. Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan Bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko beserta wewenang / tanggung jawab / budaya risiko melalui berbagai media yang tersedia.

6) Tugas yang terkait dengan pengendalian internal a. Bertanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank. b. Menugaskan para manajer / pejabat dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi. c. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.


Dewan Direksi:

Desember 2016


01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 8

Paraf/Inisial

d. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank. e. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer / pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai. f. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan

pegawai

yang

bertanggung

–

jawab

untuk

melaksanakannya. g. Direksi harus menjadi role model bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat. h. Memastikan

sistem

pengendalian

intern

yang

dilakukan

telah

mencakup: a) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.

Dewan Direksi:



01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 9

Paraf/Inisial

b) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. c) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian. d) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing – masing unit dan individu. e) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. f) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. g) Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank. h) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. i) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur – prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit. j) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan – kelemahan Bank yang bersifat


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.02

material

Lainnya:

dan

tindakan

pengurus

Hlm. 10

Bank

untuk

Paraf/Inisial

memperbaiki

penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.

7) Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG): a. Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank. c. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima dari Bank.

8) Etika Berusaha dan Anti Korupsi a. Direksi wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan

Dewan Direksi:



01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 11

Paraf/Inisial

Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) Hubungan dengan Stakeholder a. Dewan Direksi wajib memastikan keakuratan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan GCG, Laporan Keuangan Publikasi dan infomasi perbankan lainnya yang akan disampaikan ke media. b. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah. c. Dewan Direksi memastikan transparansi informasi produk Bank telah disampaikan secara jelas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

10) Sistem Akuntansi dan Pembukuan Direksi senantiasa secara berkesinambungan melakukan kaji ulang terhadap Sistem Akuntansi dan Pembukuan yang meliputi: a. Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi Bank. b. Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem maka proses

Dewan Direksi:



01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 12

Paraf/Inisial

rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang – kurangnya setiap bulan. 3. Wewenang 1) Umum Dewan Direksi berhak mewakili perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta berhak secara penuh dalam melakukan pengelolaan perusahaan, akan tetapi dengan batasan tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

2) Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris: a. Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri. b. Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan – perusahaan, menjaminkan / mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) aset perseroan.

Dewan Direksi:



01.02

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 13

Paraf/Inisial

3) Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah seluruh saham atau hak suara.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Etika No Ref:

Revisi: ---

01.03

Lainnya:

No Ref.

:

01.03

Perihal

:

Etika

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Menghindari Benturan Kepentingan 1) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan / atau dengan anggota Dewan Komisaris. 2) Direksi

harus

menghindari

terjadinya

konflik

kepentingan

didalam

menjalankan tugasnya. Jika konflik kepentingan terjadi maka konflik tersebut wajib diungkapkan.

2. Menjaga Kerahasiaan Informasi 1) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi 2) Direksi harus menjaga rahasia jabatan yang dijalankannya.

Dewan Direksi:


Etika No Ref:

01.03

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 2

Paraf/Inisial

3. Tidak mengambil keuntungan pribadi 1) Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 2) Direksi dilarang mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan 1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan / atau lembaga lain. 2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Direksi wajib taat dan selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam mengambil keputusan.

5. Keteladanan Direksi harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Bank dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.

Dewan Direksi:


Etika No Ref:

01.03

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

6. Etika Kerja Sesama anggota Direksi harus saling menghormati, saling bahu – membahu, bekerja secara profesional, independen, dan transparan.

No Ref:

Dewan Direksi:


Kebijakan Pengelolaan

Desember 2016

Perusahaan

Revisi: ---

01.04

Lainnya:

No Ref.

:

01.04

Perihal

:

Kebijakan Pengelolaan Perusahaan

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Umum Dalam menetapkan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan, Direksi menetapkan Risk Appetite dan Risk Tolerance dalam melakukan pengambilan keputusan – keputusan yang terkait dengan kebijakan strategis Bank.

2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan Bank Dalam menyusun Kebijakan Pengelolaan Bank, Dewan Direksi berpedoman pada prinsip – prinsip: 1) Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan dimana Bank beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Bank. 2) Mengukur kekuatan dan kelemahan Bank terkait posisi daya saing, posisi Bisnis Bank di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Bank.

No Ref:

Dewan Direksi:



Desember 2016

Perusahaan

Revisi: ---

01.04

Lainnya:

3) Menganalisa

seluruh

alternatif

strategi

Hlm. 2

yang

Paraf/Inisial

tersedia

setelah

mempertimbangkan tujuan stratejik serta toleransi risiko Bank. Kedalaman dan cakupan analisa harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

3. Pendelegasian Wewenang diantara anggota Direksi Semua anggota Direksi bekerja sebagai satu kesatuan. Apabila salah seorang anggota Direksi berhalangan dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi, maka anggota Direksi lain dapat menggantikan fungsinya untuk sementara sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Pembagian Tugas Direksi 1) Umum Pembagian tugas Direksi yang semula collegial, menjadi terpisah berdasarkan konsep homogenitas sifat tugasnya, keahlian, beban kerja serta prinsip internal control yang baik.

No Ref:

Dewan Direksi:



Desember 2016

Perusahaan

Revisi: ---

01.04

Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

2) Pembagian Tugas Direksi Semua anggota Dewan Direksi bekerja sebagai satu kesatuan. Demi efisiensi

kerja

masing

–

masing

anggota

akan

lebih

khusus

memperhatiikan aspek – aspek tertentu sebagaimana diatur dalam job description masing-masing anggota Direksi.

3) Penggunaan Saran Professional Direksi dilarang menggunakan penasihat perseorangan dan / atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek bersifat khusus. b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

5. Pengunduran Diri Direktur yang terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan, seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta

No Ref:

Dewan Direksi:



Desember 2016

Perusahaan

Revisi: ---

01.04

Lainnya:

Hlm. 4

Paraf/Inisial

Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Bank.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Komite - Komite No Ref:

Revisi: ---

01.05

Lainnya:

No Ref.

:

01.05

Perihal

:

Komite - Komite

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Komite Manajemen Risiko 1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Ketua

:

Direktur Umum

Anggota Tetap

:

Seluruh anggota Direksi, Kadiv. SKAI, Kadiv. Kredit, Kadiv. Marketing, Kadiv. Operasional, Kadiv. Human Capital, Kabag. Business Development, Kabag. Akuntansi,

Kabag.

Legal,

Kabag.

Remedial, Kabag. Sistem / IT, , Kabag. Manajemen

Risiko,

&

Kabag.

Kepatuhan. Anggota Tidak Tetap

:

Seluruh Pimpinan Cabang

2) Tugas dan Tanggung-jawab Komite Manajemen Risiko a. Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satuan Kerja Manajemen Risiko menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta

perubahannya

apabila

diperlukan,

termasuk

strategi


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.05

Lainnya:

Hlm. 2

Paraf/Inisial

Manajemen Risiko dan contingency plan ketika kondisi eksternal Bank sedang tidak normal. b. Secara berkala maupun bersifat insidentil melakukan perbaikan atau penyempurnaan

penerapan

Manajemen

Risiko

karena

suatu

perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko. c. Menetapkan

justification

atas

hal-hal

yang

terkait

dengan

keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

2. ALCO & ASG (ALCO Supporting Group) 1) Keanggotaan ALCO Ketua Komite

: Presiden Direktur

Wakil Ketua

: Wakil Presiden Direktur

Sekretaris

: Kabag. Treasury (ASG Koordinator)

Anggota

: Seluruh Direksi, Kepala Divisi, Pejabat ASG, Seluruh Kabag. Eksekutif


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.05

Anggota

Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

Tidak : Karyawan ASG

Tetap 2) Keanggotaan ASG (ALCO Supporting Group): ASG Koordinator

:

Kabag. Treasury

Anggota ASG

:

Kadiv. Marketing

:

Kadiv. Kredit

:

Kabag. Accounting

:

Kabag. Remedial

:

Kepala Seksi Portofolio

3) Tugas dan tanggung – jawab umum ALCO: a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA b. Membuat keputusan ALMA c. Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank d. Mengadakan rapat, dengan frekuensi minimal 1 (satu) bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen.

Dewan Direksi:



01.05

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 4

Paraf/Inisial

4) Tugas dan wewenang umum ALCO: a. Menetapkan tujuan ALMA. b. Menetapkan kebijakan dan pedoman ALMA. c. Memberikan keputusan – keputusan ALMA. d. Memantau pelaksanaan keputusan dan hasil kegiatan Bank. 5) Tugas, tanggung – jawab dan wewenang ALCO Supporting Group (ASG): a. Mendukung dan memberikan upaya terbaik untuk tercapainya tujuan dan keputusan dari ALCO melalui aktifitas harian dan fungsional masing-masing. b. Melalui Pejabat Treasury, anggota ALCO Support Group (ASG) menyiapkan, mengumpulkan dan memberikan: a) data internal dan eksternal yang dibutuhkan. b) Hasil analisa (termasuk opini dan kesimpulan) penilaian dan pengukuran ataupun pengembangan strategi dan scenario. c) Laporan, data dan bukti sebagai dokumen resmi. d) Mengajukan saran dan pokok pembahasan untuk rapat ALCO.

Dewan Direksi:



01.05

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 5

Paraf/Inisial

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi 1) Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Ketua Komite

: Direktur Operasional

Wakil Ketua

: Direktur Kepatuhan

Anggota

komite : Kadiv. Operasional, Kadiv. SKAI, Kadiv. Kredit & Marketing, Kabag. SKMR, Kabag.

pengguna TI

Akuntansi Anggota

komite : Kabag. Sistem

penyelenggara TI

2) Tugas dan Tanggung – jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi Komite Pengarah Teknologi Infromasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan: a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (information technology strategic plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. b. Kesesuaian proyek – proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.05

Lainnya:

Hlm. 6

Paraf/Inisial

c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek – proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter). d. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank. e. Efektivitas langkah – langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank. f. Pemantauan

atas

kinerja

teknologi

informasi

dan

upaya

peningkatannya. g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

4. Komite Kebijakan Perkreditan 1) Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Ketua

:

Presiden Direktur

Wakil Ketua

:

Wakil Presiden Direktur

Anggota

:

Kadiv.

SKAI,

Kadiv.

Kredit,

Kadiv.


Dewan Direksi:

Desember 2016


Revisi: ---

01.05

Lainnya:

Marketing,

Hlm. 7

Kabag.

Paraf/Inisial

Akuntansi,

Kabag.

SKMR, Kabag Kepatuhan 2) Tugas dan Tanggung-jawab Komite Kebijakan Perkreditan a. Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan

apabila

hambatan

/

kendala

dalam

penerapan

Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan. c. Memantau dan mengevaluasi : a) Perkembangan

dan

kualitas

portofolio

perkreditan

secara

keseluruhan. b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit. c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Dewan Direksi:



01.05

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 8

Paraf/Inisial

d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang – undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit. f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank. g) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai: a) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank. b) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal – hal yang dimaksud pada point “c)”. e. Memberikan saran langkah – langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal – hal yang terkait dengan point “d)”.

Dewan Direksi:


Rapat No Ref:

Revisi: ---

01.06

Lainnya:

No Ref.

:

01.06

Perihal

:

Rapat

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Umum Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

2. Jadwal dan Agenda Rapat a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. d. Rapat Direksi diadakan setiap waktu atas permintaan seseorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih anggota Komisaris, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1 / 10 bagian dari seluruh saham perseroan.


Dewan Direksi:

Desember 2016

Rapat No Ref:

Revisi: ---

01.06

Lainnya:

Hlm. 2

Paraf/Inisial

3. Prosedur Kehadiran Rapat Mayoritas anggota Direksi wajib hadir dalam setiap rapat Dewan Direksi.

4. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan 1) Setiap Rapat Dewan Direksi wajib membahas mengenai evaluasi dan penyempurnaan implementasi Good Corporate Governance (GCG). 2) Pengambilan keputusan rapat Dewan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4) Hasil

rapat

Direksi

wajib

dituangkan

dalam

risalah

rapat

dan

didokumentasikan secara baik. 5) Perbedaaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dewan Direksi:


Rapat No Ref:

01.06

Revisi: --Lainnya:

Hlm. 3

Paraf/Inisial

5. Pembuatan Risalah Rapat Direksi Dalam menyusun risalah rapat Direksi beberapa hal yang diperlukan, yakni: 1) Lengkap dan Akurat: informasi yang disajikan dalam risalah rapat harus menjelaskan secara rinci topik dan pembahasan yang dilakukan serta pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat. 2) Terang dan Jelas: isi dan kaidah bahasa dalam risalah rapat harus jelas dan tidak menimbulkan keragu – raguan atau penafsiran lain sehingga perlu dihindari kata-kata yang tidak lazim digunakan. 3) Tempat dan Waktu: tempat dan waktu rapat harus tercantum secara jelas dalam risalah rapat yang dibuat.


Dewan Direksi: Waktu Kerja No Ref:

Desember 2016 Revisi: ---

01.07

Lainnya:

No Ref.

:

01.07

Perihal

:

Waktu Kerja

Hlm. 1

Paraf/Inisial

1. Direksi wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung – jawabnya secara optimal setiap hari kerja.

2. Cuti tidak boleh dilakukan 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersamaan.

3. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan / atau lembaga lain.


Direksi:

Desember 2016

Self - Assessment No Ref:

01.08

Lainnya:

No Ref.

:

01.08

Perihal

:

Self - Assessment

1.

Revisi: --Hlm. 2

Paraf/Inisial

Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap kinerja Direksi mengacu pada Pedoman Penilaian Good Corporate Governance Bank.

2.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) Direksi terbagi menjadi 3 (tiga) komponen utama, yakni: • Governance Structure. • Governance Process. • Governance Outcome.

3.

Penilaian dilaksananakan secara semester bersamaan dengan penilaian penerapan Good Corporate Governance.

4.

Peringkat penetapan peringkat penilaian dikategorikan kedalam 5 (lima) peringkat, yakni: •

Peringkat 1 (sangat baik).

•

Peringkat 2 (baik).

•

Peringkat 3 (cukup baik).

•

Peringkat 4 (kurang baik).

•

Peringkat 5 (tidak baik).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Recommend Documents