BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Wajib pajak Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010) Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011).Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

10 Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan defenisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan Orang pribadi, atau Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.(Rosdiana dan Irianto,2011) menggambarkan skema batas waktu pendaftaran menjadi wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi di indonesia sebagai berikut:

Kewajiban Mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan

1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak menjalankan usaha Atau pekerjaan bebas

Paling lambat pada akhir bulan berikutnya, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melewati Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Sumber: Buku Tata cara perpajakan hal. 82 (Rosdiana &Edi, 2011)

Gambar 2.1. Batas waktu pendaftaran bagi WP OP di Indonesia

Dalam Prosedur Administrasi Penagihan Perpajakan wajib paja memiliki hak dan tanggung jawab(Rahman, 2010) antara lain: 1. Penagihan Dalam hal ini wajib pajak mempersiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan aspek penagihan pajak .dalam proses penagihan, Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

Universitas Sumatera Utara

A. Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak •

Meminta Juru Sita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Juru sita pajak

•

Menerima salinan surat oaksa dan salinan berita acara penyitaan

•

Menentukan urutan barang yang akan dilelang

•

Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, pembatalan lelang, dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan

•

Lelang tidak akan dilaksanakan apabila wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

B. Kewajiban Wajib Pajak •

Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya

•

Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usah/ tempat tinggal wajib pajak

•

Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang di perlukan

•

Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau di sewakan.


2.1.2. Sosialisasi Perpajakan 2.1.2.1. Pengertian Sosialisasi Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup peting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak.Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib perpajakan Wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara. Ritcher Jr, (1987) Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Broom dan Seznic (1961) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa pengertian pokok sosialisasi sebagai berikut: a. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia b. Dalam sosialisasi terjadi saling mempengaruh antara individu beserta segala potensi kemanusiaan masyarakat beserta kebudayaannya. c. Melalui

proses

sosialisasi

individu

menyerap

pengetahuan,

kepercayaan nilai-nilai norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari budaya masyarakatnya.


d. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga terpelihara dan berkembang melalui proses sosialisasi. Pajak memiliki pengertian iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang di pungut oleh lembaga tertentu yang di hunjuk (Ditjen Pajak) berdasarkan KUP dalam Djoko Muljono, 2010. Sesudah mengetahui arti sosialisasi dan pajak diatas, maka dapat diuraikan pengertian sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarinya suatu kesadaran perpajakan.

2.1.2.2. Bentuk-Bentuk Sosialisasi Penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan pertambahan ilmu pengetahuan dan penerimaan individu terhadap nilai-nilai dan norma yang ada didalam lingkungan masyarakat dimana masyarakat berada. Bentuk proses sosialisasi yang dialami individu terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder Soekanto, (2002).


a. Sosialisasi Primer dialami individu pada masa kanak-kanak terjadi dalam lingkungan keluarga, individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasikan cara pandang keluarga. b. Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Dalam sosialisasi skunder terdapat proses sosialisasi dan desosialisasi, dimana keduanya merupakan proses yang berkaitan satu sama lain. Resosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang pernah dialami sebelumnya untuk penguatan dalam penanaman nilai-nilai baru tersebut maka desosialisasi terjadi dimana diri individu yang lama dicabut dan diberi diri yang baru dalam proses resosialisasi. Dalam sosialisasi ini jika individu menghindar dan tidak menerima nilai dan norma-norma yang ada maka individu tersebut akan dikucilkan dari lingkungannya berada. Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Termasuk pula sosialisasi perpajakan, cepat atau lambat perpajakan harus diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat dalam mempelajari perpajakan.

2.1.2.3. Dimensi Sosialisasi Perpajakan Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, (Soekanto, 2002) antara lain:


a. Waktu Dalam mensosialisasikan pajak Ditjen Pajak dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing rumah atau tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri dating ke kantor pajak setempat. b. Media yang digunakan Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan yaitu: Televisi, Koran, Spanduk,

media

Flyer(spanduk

dan

poster),

Radio,

Media

Billboard/mini billboard maupun media internet. c. Bentuk sosialisasi Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, Manfaat NPWP dan pelayanan pajak di masing-masing unit.Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan. d. Informasi yang disampaikan Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber informasi yang dinilai informastif dan dibutuhkan secara urut yaitu: Call Center, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, Iklan Bis.


e. Tujuan dan manfaat sosialisasi Program yang dilakukan DJP berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar pajak serta debat pajak melalui acara tax goes to campus bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum. f. Pengetahuan wajib pajak Dengan bekal pengetahuan serta melalui sosialisasi perpajakan yang diterima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat. 2.1.3.

Kualitas Pelayanan Fiskus Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh tax payer juga di pengaruhi oleh tax policy,tax law dan tax administratio Prastiantono,1994. Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor tax payer didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (Fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat di pengaruhi oleh adanya tax policy,tax law dan tax administration.Loekman Sutrisno (1994) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak


memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan.Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media.Dengan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak diharapkan tujuan pajak dapat berhasil.Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah: 1. Kewajiban untuk membina wajib pajak 2. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak 3. Kewajiban melaksanakan putusan Sementara itu terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam undangundang perpajakan antara lain: 1. Hak menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan 2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak 3. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksankan penyitaan 4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan 5. Hak melakukan atau mengurangi sanksi administratif 6. Hak melakukan penyidikan, pencegahan dan penyanderaan


Apabila petugas pajak melakukan kesalahan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan, bertindak diluar kewenangannya, menyalahgunakan kekuasaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dalam hal demikian wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak (fiskus) tersebut kepada unit sub pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Departemen Keuangan. Djoko muljono dalam bukunya Hukum Pajak (2010) menyatakan Berbagai kesalahan oleh petugas pajak dapat dikenakan sanksi pidana atau denda maupun sanksi administratif, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kurungan 1 tahun dan Denda Rp. 25.000.000

Alpa Pidana dan Denda

Mengungkapkan Rahasia Wajib Pajak Sengaja

Sanksi pada Petugas

Pajak

Sesuai Peraturan Perundangundangan

Kurungan 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000

Menetapkan pajak tidak sesuai undangundang

Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Bertindak diluar kewenangan

Sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan

Pemerasa

368 KUHP

Pidana

KKN

Pidana Korupsi

Sumber: Buku Hukum Pajak Hal. 15 (Djoko Muljiono, 2010)

Gambar 2.2. Pengenaan sanksi Pelanggaran pada petugas pajak (Fiskus) yang meyalahgunakan kekuasaannya


Upaya peningkatan kualitas pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan misalnya kebersihan ruangan dan pendingin ruangan (AC) yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, kelengkapan peralatan dan perlengkapan ruangan lainnya seperti pengeras suara dan papan petunjuk ruangan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kemudahan tata cara pembayaran, kecakapan petugas pajak dalam melayani hingga penampilan petugas pajak. 2.1.4. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sejak 1 Januari 2008 pengenaan tarif sanksi administrasi terbaru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 2.1. Perubahan Ketentuan Nilai Tarif Sanksi Administrasi Denda Perpajakan No 1 2

1 2

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan (SPT) Masa SPT Masa PPn SPT Masa Lainnya. SPT Tahunan . SPT Tahunan PPh Wajib pajak Badan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi

Ketentuan Lama 50.000,50.000,-

Ketentuan Baru 500.000,100.000,-

100.000,-

1.000.000,-

100.000,-

500.000,-

Sumber :Ortax.org 2011


Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut: 1. Sanksi administrasi Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: a.

Denda Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn).

b.

Bunga Bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar.

c.

Kenaikan Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan

ketidak

benaran

yang

berhubungan

dengan

pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya. 2. Sanksi Pidana Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-


undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Siti Resmi, (2009).

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku

tanpa

perlu

diadakannya

pemeriksaan,

investigasi

seksama

(obtrusiveinvestigation), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Loebbecke, (2003).James dan Alley, (1999) mengemukakan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan di negaranya. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak jugadikemukakan oleh Kiryanto (2000), seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) yangmenyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah : 1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 2. mengisi formulir pajak dengan benar 3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. membayar pajak tepat pada waktunya Internal Revenue Service (Brown dan Maznur, 2003) megelompokkan kepatuhan waajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) Kepatuhan penyerahan SPT (filling compliance), (2) kepatuhan pembayaran (Payment complianc),(3) Kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Ketiga tipe kepatuhan tersebut dapat

diukur

secara

bersama-sama

akan

memberikan

gambaran

yang

komperhensif tentang kepatuhan wajib pajak. Namun demikian kepatuhan perpajakan

juga

menuntut

keikut

sertaan

aktif

wajib

pajak

dalam

menyelenggarakan perpajakannya sebab Sebagian besar pekerjaan dalam


pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau dengan bantuan praktisi perpajakan profesional.

2.1.5.1. Permasalahan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep Theory of planned Behavior (ajzen, 1991) untuk menjelaskan prilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Berdasarkan teori ini, prilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan di pengaruhi oleh niat berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh di pengaruhi oleh tiga factor yaitu: 1) behavioral belief yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) yang membentuk variabel sikap (attitude), 2) normative belief

yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang

menjadi rujukannya yang membentuk variabel normative subjektif (subjective norm), dan 3) Control belief yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk

variabel

kontrol

perilaku

yang

dipersepsikan

(perceived

behavioralcontrol). Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara.Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006). Umumnya masyarakat disetiap negara memiliki kecendrungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak.Permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga


negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela.Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidak cocokan ataupun ketidak puasan terhadap diberlakukannya pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Pendekatan yang lazim digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu: 1. Pendekatan Ekonomi Menurut

pendekatan

manifestasi

prilaku

ekonomi manusia

kepatuhan rasional

perpajakan

yang

membuat

merupakan keputusan

berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya.Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, Struktur Sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum. 2. Pendekatan Psikologis Menyatakan perilaku kepatuhan pajak di pengaruhi oleh faktor-faktor dan cara pandang seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak. 3. Pendekatan Sosiologis Melihat sebab-sebab penyimpangan prilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Dorongan/tekanan masyarakat akan membentuk prilaku yang sama efektifnya dengan sistem reward and punishment yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pendekatan ini faktor yang mempengaruhi tax


avoidance dan tax evasian adalah sikap terhadap pemerintah, pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah, pandangan mengenai keadilan dan sistem perpajakan, kontak dengan kantor pajak dan karakteristik demografi.

2.2. Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping) Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama di kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Jatmiko (2006) adalahbahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus, Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Variabel kepatuhan wajib pajak. Rini (2007) melakukan penelitian mengenai Analisis pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak Kebayoran Dua. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan formula statistik paired sampleT-test (dengan pengujian dua sampel yang berpasangan). Hasil penelitian Rini (2006) adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan. Ritonga (2011) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur.Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Structural equastin modelling


(SEM).Hasil penelitian Ritonga (2011) adalah bahwa kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPP Medan Timur. Pelayanan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ritonga, Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik sample kuesioner, dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dalam menguji kuesioner penelitian. Suyatmin (2004) meneliti mengenai Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan: Studi empiris di wilayah KP PBB Surakarta. Analisis ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil Penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yaitu sikap wajib pajak, sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara,kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang sinifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB baik secara parsial maupun simultan. Sulud Kahona(2003) melakukan penelitian tentang pengaruh dari sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak dalam penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.Hasil penelitian Sulud Kahona (2003) adalah bahwa semua variabel bebas yang di teliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun simultan. Ringkasan penelitianpenelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan

Recommend Documents