BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) 2.1.1 Pengertian Pada dasarnya semua pelayanan kesehatan yang terjadi di sebuah rumah sakit dan akibatnya menjadi tanggung jawab institusi rumah sakit itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumahsakitan. Oleh karenanya rumah sakit harus mengatur seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sedemikian rupa agar aman bagi pasien. Dengan demikian, bila seorang perawat telah diizinkan melakukan pelayanan kesehatan dan prosedur klinis lainnya di sebuah rumah sakit berarti yang bersangkutan telah diistimewakan dan diberikan hak khusus (privilege) oleh rumah sakit. Hak perawat tersebut disebut sebagai kewenangan klinis (clinical privilege). Kewenangan klinis (clinical privilege) tenaga keperawatan adalah kewenangan yang diberikan oleh kepala rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Penugasan klinis adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan
9
10
keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. Kewenangan klinis diberikan kepada perawat dengan tujuan agar tidak menimbulkan konflik di antara tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan lain dapat merasa bahwa lahan pekerjaan yang dimilikinya dicampuri atau diambil alih oleh pihak lain. Konflik yang timbul tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari perawat dan rumah sakit yang bersangkutan. Dengan diaturnya kewenangan klinis tersebut maka setiap perawat akan mempunyai batas yang jelas dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Pemberian kewenangan klinis juga bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas (Permenkes, 2011).
2.1.2 Kredensial Pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) kepada seorang perawat dilakukan dengan melakukan suatu proses yang disebut kredensial. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Proses kredensial mencakup tahapan review, verifikasi dan evaluasi terhadap
11
dokumen – dokumen yang berhubungan dengan kinerja tenaga keperawatan. Proses kredensial dilakukan oleh sub komite kredensial di komite keperawatan rumah sakit. Komite keperawatan adalah wadah nonstruktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan
meningkatkan
profesionalisme
tenaga
keperawatan
melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi sehingga pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standar yang baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yang kompeten dengan kewenangan yang jelas (Permenkes, 2011). Komite keperawatan
Keperawatan yang
secara
merupakan struktur
kelompok
fungsional
profesi
berada
di
tenaga bawah
kepala/direktur rumah sakit dan bertanggungjawab langsung kepada kepala/direktur rumah sakit. Komite Keperawatan dibentuk melalui mekanisme yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Permenkes, 2011). Komite Keperawatan hendaknya dapat memberikan jaminan kepada kepala/direktur rumah sakit, bahwa tenaga keperawatan memiliki kompetensi kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika profesinya. Komite Keperawatan bertugas membantu kepala/direktur rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan
12
disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan serta pengembangan profesional berkelanjutan (Permenkes, 2011). Kredensial secara umum merupakan istilah yang memayungi lisensi, sertifikasi, akreditasi dan pendaftaran/registrasi yaitu : a. Sertifikasi Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (PMK 1796, pasal 1). Untuk
memperoleh
sertifikat
kompetensi,
sebelumnya
dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi (PMK 1796, pasal 1). Pelaksanaa uji kompetensi dilaksanakan oleh MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi). Setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan
akan
memperoleh
Sertifikat
Kompetensi
yang
ditetapkan oleh ketua MTKP. b. Registrasi Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya (PMK 1796, pasal 1).
13
Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Penjelasan tersebut tertuang dalam Permenkes RI No. 1796 tahun 2011, pasal 9. c. Akreditasi Aspek kredensial yang terkait dengan akreditasi meliputi ijasah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan. Hal ini berhubungan dengan persyaratan untuk memperoleh STR dimana salah satu syaratnya memiliki ijasah. Ijasah tersebut akan diberikan atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2.1.3 Tahapan Pemberian Kewenangan Klinis Secara garis besar tahapan pemberian kewenangan klinis yang harus diatur lebih lanjut oleh rumah sakit adalah sebagai berikut : a. Tenaga keperawatan mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada kepala atau direktur rumah sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung. b. Berkas permohonan tenaga perawat yang telah lengkap disampaikan oleh kepala atau direktur rumah sakit kepada komite keperawatan. c. Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon.
14
d. Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad-hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (white paper). e. Subkomite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota panel atau panitia ad-hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin dan kompetensi yang bersangkutan. f. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen : 1) Kompetensi a) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu b) kognitif c) afektif d) psikomotor 2) Kompetensi fisik 3) Kompetensi mental/perilaku 4) Perilaku etis (ethical standing) g. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik. h. Daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) diperoleh dengan cara : 1) menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis.
15
2) mengkaji
kewenangan
klinis
bagi
Pemohon
dengan
menggunakan daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege). 3) mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi tenaga perawat dilakukan secara periodik. i. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite keperawatan berdasarkan masukan dari subkomite kredensial. j. Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap perawat yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis (clinical appointment), dengan rekomendasi berupa : 1) kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan 2) kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah 3) kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi 4) kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu 5) kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi 6) kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri k. Bagi perawat yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite keperawatan melalui kepala/direktur rumah sakit.
Selanjutnya, komite keperawatan
16
menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (proctoring). l. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis : 1) Pendidikan a) lulus dari sekolah keperawatan yang terakreditasi atau dari sekolah keperawatan luar negeri dan sudah diregistrasi b) menyelesaikan program pendidikan konsultan. 2) Perizinan (lisensi) a) memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi b) memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku. 3) Kegiatan penjagaan mutu profesi a) menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya b) berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis. 4) Kualifikasi personal a) riwayat disiplin dan etik profesi b) keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui c) keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien
17
d) riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan e) memiliki asuransi proteksi profesi (professional indemnity insurance). 5) Pengalaman dibidang keprofesian a) riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi b) riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi. m. Berakhirnya kewenangan klinis Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya atau dicabut oleh kepala atau direktur rumah sakit. Surat penugasan klinis untuk setiap tenaga perawat memiliki masa berlaku untuk periode tertentu, misalnya dua tahun. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut rumah sakit harus melakukan rekredensial terhadap tenaga perawat yang bersangkutan. Proses rekredensial ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses kredensial awal sebagaimana diuraikan di atas karena rumah sakit telah memiliki informasi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. n. Pencabutan,
perubahan/modifikasi
dan
pemberian
kembali
kewenangan klinis. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu
oleh
kepala atau direktur rumah sakit didasarkan pada kinerja profesi di lapangan,
misalnya
perawat
yang
bersangkutan
terganggu
18
kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja yang diduga karena inkompetensi atau karena tindakan disiplin dari komite keperawatan. Namun demikian, kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila tenaga perawat tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang perawat diakhiri, komite medik akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali.
Komite
keperawatan dapat merekomendasikan kepada kepala/direktur rumah sakit pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah melalui proses pembinaan.
2.2 Perawat 2.2.1 Pengertian Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan fisiologis, psikologis, sosial, spiritual dan kultural yang diberikan kepada klien
karena ketidakmampuan, ketidakmauan dan ketidaktahuan klien
19
dalam memenuhi kebutuhan dasar yang terganggu baik aktual maupun potensial. Fokus keperawatan adalah respons klien terhadap penyakit, pengobatan dan lingkungan. Tanggung jawab perawat yang sangat mendasar
adalah
meningkatkan
kesehatan,
mencegah
penyakit,
memulihkan dan mengurangi penderitaan. Tanggung jawab ini bersifat universal. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perawat profesional adalah tenaga profesional
yang mandiri,
bekerja secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah menyelesaikan program pendidikan profesi keperawatan, terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan. Jika telah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh badan regulatori yang bersifat otonom, selanjutnya disebut Registered Nurse (RN). Menurut PPNI perawat profesional adalah tenaga keperawatan yang berasal dari jenjang pendidikan tinggi keperawatan (ahli madya, ners, ners spesialis, ners konsultan). Perawat
vokasional
adalah
seseorang
yang
mempunyai
kewenangan untuk melakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah supervisi langsung maupun tidak langsung oleh perawat profesional
20
dengan sebutan
Licensed Vocational Nurse (LVN). Menurut PPNI
perawat vokasional adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan yang diakui pemerintah dan diberi tugas penuh oleh pejabat yang berwenang.
2.2.2 Standar Kompetensi Perawat Indonesia Standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati, sedangkan kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja (performance) yang ditetapkan. Standar kompetensi perawat merefleksikan atas kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh individu yang akan bekerja di bidang pelayanan keperawatan. Menghadapi era globalisasi, standar tersebut harus ekuivalen dengan standar-standar yang berlaku pada sektor industri kesehatan di negara lain serta dapat berlaku secara internasional. Standar kompetensi disusun dengan tujuan : a. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan keperawatan 1) Memberikan informasi dan acuan pengembangan program dan kurikulum pendidikan keperawatan 2) Memberikan informasi dan acuan pengembangan program dan kurikulum pelatihan keperawatan
21
b. Bagi dunia usaha/industri kesehatan dan pengguna, sebagai acuan dalam 1) Penetapan uraian tugas bagi tenaga keperawatan. 2) Rekruitmen tenaga perawat. 3) Penilaian unjuk kerja 4) Pengembangan program pelatihan yang spesifik c. Bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi perawat 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan jenis.
2.2.3 Struktur Organisasi Perawat di Ruangan Berdasarkan model praktek keperawatan profesional (MPKP), pengorganisasian di ruangan menggunakan pendekatan sistem atau metode penugasan tim. Tenaga perawat diorganisasikan dengan menggunakan metode penugasan perawat primer dan tim keperawatan yang dimodifikasi. Perawat dibagi dalam tim sesuai dengan jumlah pasien di ruangan. Jumlah pasien untuk tiap tim 8-10 orang dan jumlah perawat antara 6-10 orang, untuk itu akan dibuat struktur organisasi daftar dinas dan daftar pasien. Struktur organisasi ruang MPKP menggunakan sistem penugasan tim-primer keperawatan. Ruang MPKP dipimpin oleh kepala ruang yang membawahi dua atau lebih ketua tim. Ketua tim berperan sebagai perawat primer membawahi beberapa perawat pelaksana yang memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh kepada sekelompok klien.
22
Uraian tugas masing – masing perawat di ruangan menurut MPKP antara lain : a. Kepala ruangan 1) Membuat rencana tahunan, bulanan, mingguan dan harian. 2) Mengorganisir pembagian tim dan pasien. 3) Memberi pengarahan kepada seluruh kegiatan yang ada di ruangannya. 4) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di ruangannya. 5) Memfasilitasi kolaborasi tim dengan anggota tim kesehatan yang lainnya. 6) Melakukan audit asuhan dan pelayanan keperawatan di ruangannya, kemudian menindak lanjutinya. 7) Mewakili MPKP dalam koordinasi dengan unit kerja lainnya. b. Wakil Kepala Ruangan 1) Sebagai pembantu utama di ruangan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan, mengawasi serta mengendalikan keperawatan diruangan yang menjadi tanggung jawabnya 2) Mewakili Kepala ruangan bila kepala ruangan berhalangan c. Perawat Primer (Primary Nurse) 1) Membuat rencana tahunan, bulanan, mingguan dan harian. 2) Mengatur jadwal dinas timnya yang dikoordinasikan dengan kepala ruangan.
23
3) Melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi asuhan keperawatan bersama-sama anggota timnya. 4) Memberi
pengarahan
pada
perawat
pelaksana
tentang
pelaksanaan asuhan keperawatan. 5) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 6) Melakukan audit asuhan keperawatan yang menjadi tanggung jawab timnya. 7) Melakukan perbaikan pemberian asuhan keperawatan. d. Perawat Asosiet (Associate Nurse) 1) Membuat rencana harian asuhan keperawatan yang menjadi tanggungjawabnya. 2) Melaksanakan asuhan keperawatan dengan melakukan interaksi dengan pasien dan keluarganya. 3) Melaporkan perkembangan kondisi pasien kepada ketua tim.
2.3 Implementasi Kebijakan 2.3.1 Pengertian Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut :
24
Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement.
Dalam
kamus
besar
Webster,
to
implement
(mengimplementasikan) yang berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Wahab, 2006). Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab bahwa implementasi adalah
tindakan-tindakan
yang
dilakukan
baik
oleh
individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2006). Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
Pemahaman
mengadministrasikannya
tersebut dan
mencakup
menimbulkan
usaha-usaha
dampak
nyata
untuk pada
masyarakat atau kejadian-kejadian (Widodo, 2010). Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan
25
memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
2.3.2 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor – faktor tersebut yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). a. Komunikasi (communications) Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan
26
secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. b. Sumber Daya (resources) Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para
pelaksana,
informasi
yang
relevan
dan
cukup
untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang
27
menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus
dilakukan
meningkatkan
kemampuan/ketrampilan
para
pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi
mengenai
bagaimana
cara
menyelesaikan
kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur
keuangan,
baik
penyediaan
uang,
pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi.
28
c. Sikap (dispositions atau attitudes) Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Disamping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Wujud dari dukungan pimpinan ini diantaranya adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program dan penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. d. Struktur Birokrasi (bureucratic structure) Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan
dari
struktur
birokrasi.
Struktur
birokrasi
adalah
karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan
29
diantaranya tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusankeputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
