BAB II LANDASAN TEORI. ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu

indikator

keberhasilan

pembangunan

adalah

adanya

partisipasi

masyarakat penerima program. Demikian pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Pengertian sendiri mengenai partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Dalam Journal of Civil Engineering, University of Botswana, Gaborone (Vol.16,No.11, 314-315: 1998) dengan judul Community participation in facility management, Cernea dalam (Ngowi, 1998: 314-315) berpendapat : commit to user

16

17 digilib.uns.ac.id


“... an active process by which beneficiary client groups influence the direction and execution of a development project with a view to enhancing their well-being in terms of income, personal growth, selfreliance or other values they cherish”. Menurut pendapat Cernea diatas mengungkapkan bahwa sikap aktif dari kelompok penerima akan mempengaruhi arah dan pelaksanaan dari proyek pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam hal pendapatan, kebutuhan pribadi, kemandirian atau nilai-nilai lain yang mereka hargai. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat. Secara

etimologi,

partisipasi

berasal

dari

bahasa

inggris

“participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Sedangkan partisipasi menurut Mubyarto dalam Ndraha (1990:102) “Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Jnanabrota Bhattacharyya dalam Ndraha (1990:102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Pendapat lain commit to user mengenai Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh



Khairuddin (2000 : 125) berarti ”The taking part in one or more phases of the process” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Mikkelsen dalam Soetomo (2006 : 438) menafsirkan partisipasi dalam enam makna yang berbeda-beda yaitu:

1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan kebijakan. 2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. 3) Partisipasi adalah proses aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

commit to user



Dengan demikian dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

1) Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; 2) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat; 3) Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya; 4) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut; 5) Dengan istilah lain ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama; 6) Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan

Partisipasi masyarakat di sini akan di bahas lebih mendalam mengenai Tahapan Partisipasi Masyarakat, Jenis Partisipasi Masyarakat, Tingkat commit to user



Partisipasi Masyarakat, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, berikut penjelasannya :

1. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui 3 tahap yakni partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Slamet; 1994:23). Adapun uraian mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Partisipasi dalam perecanaan (idea planning stage). Partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

perlu

ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat. Dalam proses ini meliputi menerima dan memberi informasi, gagasan, tanggapan, saran ataupun menerima dengan syarat dan merencanakan pembangunan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan (implementation stage).

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, waktu dan lain sebagainya. commit to user



3) Partisipasi dalam pemanfaatan (utilization stage). Partisipasi dalam pemanfaatan adalah memetik hasil atau pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

Tahapan partisipasi yang dikemukakan oleh Slamet (1994) diatas ternyata memiliki kesamaan dengan tahapan kegiatan partisipasi yang diungkapkan oleh Mardikanto (2010 : 95-97), antara lain ;

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan Yaitu menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program di wilayah lokal (setempat) 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Yaitu pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenga kerja dan uang tunai yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Yaitu partisipasi dilakukan agar tujuan kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan dan juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. commit to user



4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan Tujuan dari partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak, dengan memanfaatkan hasil maka akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2. Jenis Partisipasi Masyarakat Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan. Bentukbentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam Septyasa (2013 : 61), dapat dilihat sebagai berikut:

1) Partisipasi buah pikiran, adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan, atau rapat; 2) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu perbaikan atau pembangunan desa; 3) Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yangtobiasanya berupa uang, makanan dan commit user sebagainya;



4) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya; 5) Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Sementara itu Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16) mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi adalah sebagai berikut: Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain: 1) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. 2) Sumbangan spontan berupa barang atau uang. 3) Sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari. 4) Proyek yang dibiayai oleh komuniti setelah ada konsensus dalam rapat komuniti. 5) Sumbangan dalam bentuk jasa kerja. 6) Aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela. 7) Mengerjakan perjanjian bersama untuk bekerja sama mencapai tujuan atau cita-cita. 8) Melakukan pembangunan secara endogen atau dalam lingkungan keluarga. 9) Pembangunan proyek-proyek komuniti yang otonom. Sedangkan jenis-jenis partisipasi masyarakat antara lain: 1) Partisipasi dengan pikiran (psycological participation). 2) Partisipasi tenaga (physical participation). 3) Partisipasi pikiran dan tenaga yaitu partisipasi aktif (active participation). 4) Partisipasi dengan keahlian (participation with skill). 5) Partisipasi dengan uang (money participation). 6) Partisipasi dengan jasa (services participation).

commit to user



Sementara Ndraha (1990:103-104) membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 6 bentuk atau tahapan, yaitu:

1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; 2) Patisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan; 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis Partisipasi masyarakat juga bisa dilihat berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Rizqina (2010 : 2021), membedakan partisipasi atas 4 jenis:

1) Participation in decision making adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritasprioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk commit to user



program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis. 2) Participation in implementation adalah partisipasi atau keikutesertaan

masyarakat

dalam

kegiatan

operasional

pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga,bahan,uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi

langsung

atau

tidak

langsung,

semangat

berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang. 3) Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai

dalam

pelaksanaan

pembangunan.

Pemerataan

kesejahteraan dan fasilitas,pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai

pengelola dalam peningkatan commit to user

kesejahteraannya



termasuk

peningkatan

daya

potensi

dan

kreatifitasnya.

Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan

terhadap

tingkat

kehidupan

masyarakat,

peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharan dan perawatan hasil-hasil pembangunan. 4) Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi ini akan dijelaskan dengan menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation) menurut Arnstein (1969 : 217). Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and or program. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (Non Participation); (2) Derajat Semu (Degrees ofcommit Tokenism) dan kekuatan masyarakat (Degrees to user



of Citizen Powers). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tingkat partisipasi Arnstein dibawah ini : Gambar 2.1 8 Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein

(Sumber : Sherry. R Arnstein, “A ladder of citizen participation”, Journal of the American Planning Association, Vol. 35 No. 4, July 1969) Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (Non Participation) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (Manipulation) dan Terapi (Therapy) dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa diartikan (relative) tidak ada komunikasi apalagi commit to user



dialog sedangkan dalam tangga kedua Therapy telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (Degree of Tokenism) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke tiga yaitu Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (feed back), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu Consultation bermakna bahwa komunikasi telah

bersifat

dua

arah

tetapi

masih

bersifat

partisipasi

yang

ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survey sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termarjinal) dimungkinkan untuk memberikan masukan commit to user



secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (Degree of Citizen Power) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap

proses

pengambilan

keputusaan

partisipasi

masyarakat

(kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1969: 217) terlihat bahwa terdapat perbedaaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu (empty ritual) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (real power). Tingkat non participation adalah tingkat partisipasi yang bukan dalam arti sesungguhnya. Tingkat ini terdiri dari jenjang terbawah dari tangga tersebut yaitu tingkat pertama (manipulation) dan tingkat kedua (Therapy). Tingkat Tokenism, yaitu tingkat partisipasi yang tidak commit to user



serius, terdiri tiga jenjang yaitu tingkat ketiga (informing), tingkat keempat (consultation) dan tingkat kelima (placation). Selanjutnya tingkat ke 6 (partnership), tingkat ke 7 (delegated power) dan tingkat ke 8 (citizen control) masuk dalam tingkatan Degree of Citizen Power, atau tingkat dimana masyarakat telah memiliki kekuasaan. Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masingmasing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. Sementara itu, Dusseldorp dalam Mardikanto (1982 : 105-107) membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya sebagai berikut:

1) Partisipasi bebas. Yaitu partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesukarelaan yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan. 2) Partisipasi spontan. Yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dari keyakinan atau pemahaman sendiri tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain baik individu maupun lembaga masyarakat. commit to user



3) Partisipasi terinduksi. Yaitu partisipasi karena adanya pengaruh, bujukan, penyuluhan dari pemerintah, lembaga masyarakat maupun oleh lembaga social setempat atau individu. Pendapat lain diusulkan oleh Club Du Sahel dalam Khadiyanto (2007 : 59-61). Menurutnya, terdapat pendekatan-pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat dengan terlebih dahulu mengetahui tingkat partisipasi. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Partisipasi pasif, Pelatihan dan Informasi Partisipasi ini merupakan tipe komunikasi satu arah seperti arah antara masyarakat desa dan pemerintah. 2) Sesi Partisipasi Aktif Partisipasi ini merupakan dialog dan komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas penyuluhan dan pelatihan di luar. 3) Partisipasi dengan keterkaitan Masyarakat setempat baik pribadi maupun kelompok diberi pilihan untuk bertanggung jawab atas setiap kegiatan masyarakat maupun proyek. 4) Partisipasi atas permintaan setempat Kegiatan proyek lebih berfokus pada menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. commit to user



Pada penelitian ini teori yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilibang Kecamatan Jerukelgi Kabupaten Cilacap adalah dengan

menggunakan

konsep

delapan

tangga

partisipasi

masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation) menurut Arnstein (1969:217).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam

upaya

mengembangkan

dan

membina

partisipasi

masyarakat ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi baik mendukung atau menghambat partisipasi tersebut. Menurut Sastropoetro, (1988: 41), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu: 1) Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil. 2) Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 3) Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 4) Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain. 5) Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

commit to user



Menurut Margono dalam Mardikanto (2010 : 107-108), tumbuh kembangnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseoransg untuk meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan. 2) Adanya kemauan untuk berpartisipasi Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun. 3) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi Kemampuan untuk berpartisipasi adalah : a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatankesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). b. Kemampuan

untuk

melaksanakan

pembangunan,

yang

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

commit to user



c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

namun

sifatnya

menghambat keberhasilan program

pembangunan. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya

harta benda,

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell dalam Soehendy (1997:31) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kecenderungan

seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1) Usia Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap

kegiatan

kemasyarakatan

yang

ada.

Mereka

dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 2) Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan commit to user



tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3) Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4) Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan

sehari-hari

dapat

mendorong

seseorang

untuk

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. 5) Lamanya tinggal Lamanya

seseorang

tinggal

dalam lingkungan tertentu

dan

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu,

maka

rasa

memiliki

terhadap

lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang user besar dalam setiap commit kegiatantolingkungan tersebut.



Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi

kebutuhannya

sendiri

atau

kebutuhan

kelompok

masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu :

1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, 2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan 3) Peran pemerintah sebagai fasilitator.

Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (equal). Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

commit to user



Pada dasarnya suatu program pembagunan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran utama sekaligus pelaku dalam pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan dalam suatu program pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang kurang aspiratif dan tidak partisipatif, membuat proses dan hasil menjadi parsial dan tidak berkelanjutan yang menuju pada tingkat kegagalan. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya agar masyarakat memiliki sikap untuk ikut berperan serta dalam setiap program pembangunan.

Partisipasi dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah partisipasi dalam bidang pembangunan desa, lebih tepatnya adalah partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Partisipasi masyarakat dilihat dari pertama partisipasi masyarakat yang dilihat dari tahapan partisipasinya menurut Slamet (1994 : 23) yang membagi partisipasi masyarakat dalam 4 tahapan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta terakhir partisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Kedua partisipasi masyarakat yang dilihat dari jenis partisipasinya berdasarkan teori Huraerah dalam Septyasa (2013 : 61) yang membagi bentuk dan jenis partisipasi masyarakat menjadi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Ketiga partisipasi masyarakat yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat commit masyarakat to user menurut konsep 8 tangga partisipasi Arnstein (1969 : 217). Serta



Keempat untuk mengetahui faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dilihat menurut teori dari Margono dalam Mardikanto ( 2010 : 107-108) yaitu adanya kesempatan yang diberikan, adanya kemauan partisipasi dan adanya kemampuan partisipasi. Dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakatnya dilihat menurut teori dari Angell dalam Soehendy (1997:31), yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal.

B. Kerangka Pemikiran

Peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan dan permukiman kumuh merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia karena masih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah kumuh dan menempati rumah yang tidak layak

huni.

Meluasnya

perumahan

dan

permukiman

kumuh

telah

menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tertuang dalam Peraturan Kemenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman commit to user



Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Setiap

kegiatan

pembangunan

menegaskan

bahwa

partisipasi

masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Program BSPS juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatanya agar masyarakat dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat pada program BSPS di Desa Cilibang dilihat dari pertama partisipasi masyarakat yang dilihat dari tahapan partisipasinya menurut Slamet (1994 : 23) yang membagi partisipasi masyarakat dalam 4 tahapan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta terakhir partisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Kedua partisipasi masyarakat yang dilihat dari jenis partisipasinya berdasarkan teori Huraerah dalam Septyasa (2013 : 61) yang membagi bentuk dan jenis partisipasi masyarakat menjadi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta commit to userbenda, partisipasi ketrampilan dan



kemahiran, serta partisipasi sosial. Ketiga partisipasi masyarakat yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat menurut konsep 8 tangga partisipasi masyarakat Arnstein (1969 : 217). Keempat untuk mengetahui faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dilihat menurut teori dari Margono dalam Mardikanto (2010 : 107-108) yaitu adanya kesempatan yang diberikan, adanya kemauan partisipasi dan adanya kemampuan partisipasi. Dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakatnya dilihat menurut teori dari Angell dalam Soehendy (1997:31), yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

commit to user



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat khususnya di bidang Perumahan dan Pemukiman Kumuh yang berdampak pada kemunculan masalah sosial. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi MBR

Tahapan Partisipasi Masyarakat : 1. Tahap Perencanan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi 4. Tahap Pemanfaatan Hasil

Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Jenis Partisipasi Masyarakat : 1. Partisipasi Berupa Buah Pikiran, 2. Tenaga, 3. Harta Benda, 4. Ketrampilan Dan Kemahiran, 5. Partisipasi Social

Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

commit to user

Tingkat Partisipasi Masyarakat :  8 Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein : Non Partisipation, Tokenism, Citizen Power

BAB II LANDASAN TEORI. ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan

Recommend Documents