6
BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Teori
2.1.1. Pengertian Pemahaman Ketentuan Perpajakan Paham memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman ketentuan perpajakan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang ketentuan perpajakan (Siti Muyassroh: 2009). Menurut Nana Sudjana (1995: 22) Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna dan arti dari suatu konsep, dimana diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep dan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil proses pembelajaran. Hasil proses pembelajaran tidak anya berupa pemahaman saja (aspek kognitif) tetapi juga berupa aplikasi (aspek Psikomotor) dari hasil pemahaman tersebut. Pemahaman Ketentuan perpajakan adalah dimana wajib pajak memahami akan peraturan (syarat-syarat) yang terkait dalam pembayaran pajak (Sapti, Agus & Umi: 2009).
2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tentang cara perpajakan pasal 1 ayat 2 yang merupakan perubahan terakhir Undang-Undang no 6 tahun 1983 yang sebelumnya diubah dengan Undang6
7
Undang no 16 tahun 2000 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan adalah hal-al yang membahas tentang Undang-Undang Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan.
2.1.1.2 Pendaftaran NPWP Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tentang cara perpajakan pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan http://www.pajak.go.id, Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration. Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut (http://www.pajak.go.id) : 1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku. 2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain : A. Akte Pendirian dan Perubahannya; B. KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab;
8
3. Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya apapun.
2.1.1.3 Hak dan Kewajiban Perpajakan Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. A. Hak wajib pajak antara lain : 1. Hak menunda penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 31 maret setelah akhir tahun pajak. Apabila tidak disampaikan atau disampaikannya tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Namun apabila wajib pajak ternyata tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya sampai pada waktu yang telah ditentukan dan dia membutuhkan kelonggaran waktu, maka wajib pajak tersebut berhak mengajukan
permohonan
penyampaian SPT Tahunan.
untuk
memperoleh
perpanjangan
waktu
9
2. Hak Membetulkan SPT Terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya untuk melakukan pembetulan sendiri dengan syarat Kantor Pelayanan Pajak setempat belum melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan tersebut. Bila terjadi kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran yang dikarenakan adanya pembetulan tersebut. 3. Hak Menunda Pembayaran Wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya pada waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. 4. Hak Dihapuskan Sanksi Administrasi Apabila sanksi administrasi dikenakan karena bukan kesalahan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP untuk dikurangkan atau dihapuskan. 5. Hak Mengajukan Keberatan Banding Penentuan besarnya pajak yang terutang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, namun ada pula yang penentuannya dilakukan
10
oleh fiskus melalui surat ketetapan yang kemungkinan lebih besar dari peritungan wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Wajib pajak yang masih kurang puas terhadap keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak. 6. Hak Kompensasi Wajib pajak yang telah melakukan setoran melebihi dari pajak yang sebenarnya, dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran. B. Kewajiban Wajib Pajak antara lain : 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Setiap wajib pajak tela memenuhi syarat sebagai wajib
pajak,
wajib mendaftarkan diri untuk memperole Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2. Mengisi dan Menyampaikan SPT Setiap orang yang mempunyai NPWP wajib mengisi, mengitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Untuk SPT Tahunan,
11
selambat-lambatnya 31 maret tahun berikutnya, sedangkan untuk SPT Masa, Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 3. Membayar atau Menyetor Pajak Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menurut system Self Assessment ditentukan
sendiri oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. 4. Membuat Pembukuan atau Pencatatan Wajib
pajak
yang
melakukan
kegiatan
usaha
wajib
menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keteranganketerangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, wajib pajak dibenarkan anya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana. 5. Memberikan Keterangan Dalam rangka penetapan besarnya jumlah pajak yang terutang, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan
12
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
2.1.1.4 Sanksi Melakukan Pelanggaran Perpajakan Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa bagi wajib pajak yang dengan
sengaja
tidak
mendaftarkan
diri,
atau
menyalahgunakan
atau
menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak melakukan pengulangan perbuatannya sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka diancam dengan pidana dua kali lipat dari sanksi pidana sengaja. Sedangkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
13
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pengenaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan pidana di bidang perpajakan dan diharapkan agar wajib pajak semakin mempunyai tingkat kepatuhan kepada peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah.
2.1.1.5 PTKP, PKP dan Tarif Pajak Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tentang cara perpajakan : a. PKP (Pengusaha Kena Pajak) Pasal 1 ayat 5 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
14
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. b. Tarif Pajak & PTKP Tarif pajak PPh Pasal 17 serta besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk tahun pajak 2010 dan 2011 : 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,Diatas Rp. 500.000.000,Tarif Deviden Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23)
Tarif Pajak 5% 15% 25% 30% 10% 20% lebih tinggi dari tarif normal 100% lebih tinggi dari tarif normal
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Tahun 2009 2010 dan selanjutnya PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000
Tarif Pajak 28% 25% 5% lebih rendah dari yang seharusnya Pengurangan 50% dari yang seharusnya
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak No Keterangan 1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga
Setahun Rp. 15.840.000,Rp. 1.320.000,Rp. 15.840.000,Rp. 1.320.000,-
15
4. Tambahan tarif Lainnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah = 10 % a.
Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 %
b.
Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 %
c.
Atas ekspor barang kena pajak = 0 % Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah :
a. Paling rendah = 10 % b. Paling tinggi = 200 % c. Atas ekspor barang kena pajak = 0 %
2.1.1.6 Sosialisasi Perpajakan Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Mustafa, 2005: 10). Bentuk-bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Gorontalo dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak : 1. Melalui Media Cetak 2. Melalui Media Elektronik
16
2.1.1.7 Training Perpajakan Traning Perpajakan dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak 2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib pajak Menurut Kamus umum bahasa Indonesia 1995:1013, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Wahyu Santosa 2008). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu 2010:139). Menurut Wijoyanti (2010: 40), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta
17
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (dalam skripsi Supriyati dan Hidayati, 2007). Kewajiban dan hak dijalankan dengan seimbang, artinya apabila wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar maka wajib pajak akan mendapatkan haknya pula. Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Norman D. Nowak, Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunnya Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan. Menurut Safri Nurmantu ada 2 macam kepatuhan : a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
18
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Berdasarkan http://www.pajak.go.id, Adapun kewajiban dari wajib pajak adalah : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan 5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 6. Jika diperiksa wajib : a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
19
Sedangkan hak-hak wajib pajak adalah (http://www.pajak.go.id) : 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding 2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya 10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak 11. Mengajukan keberatan dan bandin
2.1.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib pajak Wajib pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan pengembalian kelebiihan pajak. Menurut Wijoyanti (2010:42), Kriteria Wajib Pajak Patuh adalah : 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
20
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 4. Dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.Wajib pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan pengembalian kelebihan pajak.
2.1.3
Keterkaitan antara Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Tingkat pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang
berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya (Prasetyo: 2006). Menurut Tri Handarani (2009), Agar tercapainya kepatuhan yang sukarela terdapat beberapa faktor yaitu wajib pajak dituntut untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku serta pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. Dari pengertian tersebut maka pastinya pemahaman dari wajib pajak itu sendiri
21
akan ketentuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2.2 Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah hasil penelitain terdahulu yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dan pengembangan yaitu : Tabel 2 Penelitian Terdahulu No 1.
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di kota/kabupaten Madiun.
Pemahaman Wajib Pajak, ketentuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajak penghasilan.
Penelitian ini menemukan bukti bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya, tetapi pemahaman mengenai unsur laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong masih rendah. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemotong/pemungut. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemotong/pemungut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
(Mego Hardoyo: 2007)
2
Pengaruh pemahaman peratuan perpajakan dan pelayanan pajak KPP Pratama Gorontalo Terhadap Kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong (studi pada wajib pajak bendaharawan pengelola dana dekonsentrasi tahun anggaran 2009 Di Kabupaten Gorontalo. Propinsi Gorontalo.
Pemahaman ketentuan perpajakan, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong
(Hartati Tuli : 2010)
3
Pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan Pada KPP Pratama Gorontalo (Hartia Entenggo: 2012)
Pemahaman ketentuan perpajakan & kepatuhan wajib pajak badan
22
2.3 Kerangka Pemikiran Mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan bagi setiap wajib pajak merupakan suatu keharusan. Karena dengan mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, seorang wajib pajak akan lebih mudah menjalankan kewajiban dalam membayar pajaknya, selain itu jika wajib pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan perpajakan, maka akan terhindar dari sanksi pajak. Sebelum memahami ketentuan perpajakan, pastilah seorang wajib pajak telah mengetahui wujud dari ketentuan perpajakan itu sendiri. Cara mengetahui ketentuan perpajakan bagi wajib pajak tidaklah sulit, karena pada saat ini media informasi (seperti internet) telah memudahkan setiap wajib pajak untuk dapat mengetahui ketentuan perpajakan yang terbaru. Selain melalui media informasi, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui sosialisasi dari petugas pajak ataupun dengan mengikuti pelatihan pajak. Setelah wajib pajak mengetahui tentang ketentuan perpajakan, diharapkan kepada wajib pajak untuk dapat memahami ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat lebih mengerti hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis: 6). Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak memahami ketentuan perpajakan menurut Sapti, Agus & Umi (2009) adalah sebagai berikut 1. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Pengetahuan dan Pemahaman tentang sanksi perpajakan 4. Pengetahaun dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
23
5. Pemahaman ketentuan perpajakan melalui sosialisasi 6. Pemahaman ketentuan perpajakan melalui training. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Dasar Teori
Penelitian Terdahulu
Ketentuan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun wajib pajak akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Safri Nurmantu: 2003).
1. Mego Hardoyo (2007) Hasil Penelitiannya
agar tercapainya kepatuhan yang sukarela terdapat beberapa faktor yaitu wajib pajak dituntut untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku serta pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif (Tri Handarani: 2009)
menemukan bukti bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya, tetapi pemahaman mengenai unsur laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. 2. Hartati Tuli (2010) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong masih rendah. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemotong/pemungut. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemotong/pemungut. 3. Hartia Entengo (2012) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pemahaman Ketentuan Perpajakan (Variabel X)
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Variabel Y)
Gambar 1 : Kerangka Pikir
24
2.4 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono 2011:64). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu terdapat pengaruh antara Pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota gorontalo dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
