KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

UNTUK KEPENTINGAN DINAS TIDAK DIPERJUALBELIKAN

BIJAK

Orang Pribadi Pintar Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak Cetakan Pertama November 2015 Diterbitkan oleh Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Lt.11 Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5250208, Fax. (021) 5732064 Website://www.pajak.go.id

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap proses pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak mempunyai kontribusi kurang lebih 70% dari jumlah penerimaan negara pada APBN Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa, diharapkan agar penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Pengertian penerimaan pajak yang optimal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Tri Darma Perpajakan, yaitu: pengenaan pajak meliputi semua subjek pajak yang seharusnya dikenai pajak, pengenaan pajak berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kenyamanan, kepastian hukum dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, Direktorat Jenderal Pajak bertransformasi, mengalami perubahan dan pembaharuan serta melakukan perbaikan yang diantaranya bertujuan untuk menciptakan kesederhanaan dan kenyamanan dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kami menyambut dengan baik diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ini sebagai salah satu sarana edukasi, dengan harapan bahwa buku ini dapat memberikan pemahaman yang cukup mengenai ketentuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan Orang Pribadi sehingga para Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan di Direktorat Peraturan Perpajakan II yang telah memberikan peran dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga setiap upaya yang kami lakukan dapat memberikan manfaat yang positif dan menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, November 2015 Direktur Jenderal Pajak,

Sigit Priadi Pramudito

BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

iii

PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam proses penyusunan buku Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, hingga buku ini dapat diterima oleh para pembaca sekalian. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, semua Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib melaksanakan hak dan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung pajak yang terutang, membayar atau menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, secara mandiri. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya dengan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Salah satu bentuknya adalah penyediaan berbagai macam sarana edukasi baik berupa diseminasi peraturan perpajakan, penerbitan leaflet perpajakan, penyusunan buku perpajakan dan pelaksanaan kelas pajak serta berbagai sarana komunikasi baik melalui surat menyurat atau secara langsung melalui Account Representative, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kring Pajak 1500-200. Untuk menambah sarana yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Direktorat Peraturan Perpajakan II telah menerbitkan beberapa buku yang sebagian besar isi dan kegunaannya ditujukan bagi Wajib Pajak, diantaranya buku ‘Bendahara Mahir Pajak’ yang merupakan buku panduan perpajakan bagi bendahara pemerintah, buku ‘Media Informasi Perpajakan untuk Dokter’ yang merupakan buku panduan pajak penghasilan bagi profesi dokter, dan buku ‘Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan di Indonesia’ yang menyajikan berbagai macam dan jenis fasilitas (keringanan) dan insentif yang disediakan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Seiring dengan berjalannya waktu, disamping melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap buku yang telah kami terbitkan, guna memberikan kemudahan pemahaman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai sistem self assesment, dalam hal ini khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, kami memandang perlu untuk menyusun sebuah buku yang bertujuan untuk memberikan penjelasan umum ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, simulasi dan

iv


PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

contoh penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang, dan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar/disetor ke kas negara dan pengisian formulir yang diperlukan dalam proses pelaporan kewajiban pajak, kami mengharapkan agar buku ini dapat memberikan dasar pemahaman yang baik terhadap konsep dan ketentuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berdomisili di Indonesia sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada rekan-rekan di Direktorat Peraturan Perpajakan II, khususnya rekan-rekan pada Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah memberikan peran dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga segala keikhlasan dan kerja keras yang telah dilakukan dapat memenuhi espektasi dalam penyusunan buku ini, yaitu untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang menggunakannya baik dari sisi pengetahuan maupun peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat ini yang pada muaranya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang dapat memakmurkan rakyat Indonesia. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, November 2015 Direktur Peraturan Perpajakan II,

P.M. John L. Hutagaol


v

Pendahuluan Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Contoh Penghitungan dan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Lampiran Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Questions and Answers Daftar Peraturan Terkait

BIJAK

ORANG PRIBADI PINTAR PAJAK

DAFTAR ISI Sambutan Direktur Jenderal Pajak iii Pengantar Direktur Peraturan Perpajakan II

iv

Daftar Isi vii 1 Pendahuluan 9 A. Penjelasan Umum 9 B. Ruang Lingkup 11 C. Sumber Penghasilan Orang Pribadi 11 D. Ilustrasi Tahapan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi 13 2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 15 A. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi 15 1. Mendaftarkan Diri 15 2. Pelunasan Pajak Penghasilan 17 3. Pelaporan Pajak Penghasilan 30 4. Pembukuan dan Pencatatan 31 B. Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 33 C. Ketentuan Khusus 36 3 Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 43 A. Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 43 B. Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha/ Pekerjaan Bebas 44 C. Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan 50 D. Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya 51 E. Penghitungan Penghasilan Neto Luar Negeri 53 F. Penghitungan PPh Terutang dan PPh Yang Kurang/Lebih Bayar 56 G. Pengisian Lampiran SPT Tahunan 60


vii

DAFTAR ISI 4 Contoh Penghitungan dan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 61 A. Orang Pribadi Menjalankan Usaha 61 B. Orang Pribadi Melakukan Pekerjaan Bebas 65 C. Orang Pribadi Melakukan Pekerjaan 72 D. Orang Pribadi Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan Bebas 86 E. Orang Pribadi Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan 91 F. Orang Pribadi Melakukan Pekerjaan Bebas Dan Melakukan Pekerjaan 97 G. Orang Pribadi Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan 104 Lampiran Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 111 A. Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha 112 B. Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas 126 C. Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Pekerjaan 134 D. Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan Bebas 158 E. Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan 164 F. Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan 177 G. Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas, dan Melakukan Pekerjaan 185 Questions and Answers 193 Daftar Peraturan Terkait 199 Tim Penyusun 205

viii


PENDAHULUAN A.

1

PENJELASAN UMUM

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Sebagai Subjek Pajak, setiap orang pribadi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan. Pada prinsipnya, kewajiban tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak, dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam rangka mendapatkan penghasilan tersebut, orang pribadi dapat menjalankan atau membuka usaha sendiri, berinvestasi, bekerja sebagai pegawai, atau menjalankan profesi dan/atau kegiatan lainnya. Orang pribadi juga dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjalankan usaha atau bekerja, contohnya apabila mendapatkan hadiah atau hibah. Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Misalnya penghasilan dari gaji, pada umumnya pelunasan PPh-nya dilakukan dengan pemotongan oleh pemberi kerja, sedangkan penghasilan dari menjalankan usaha, PPh-nya dihitung dan disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak menghitung jumlah PPh terutangnya untuk tahun pajak yang bersangkutan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya (tidak termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final). Jumlah PPh terutang tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain. Setelah jumlah PPh tersebut dibandingkan, akan didapatkan hasil akhir apakah terdapat jumlah PPh yang Kurang Bayar, atau terdapat jumlah PPh yang Lebih Bayar, atau jumlah PPh Nihil.


9

Pendahuluan Penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak seperti di atas, dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi. Penghasilan dikelompokkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis penghasilan, termasuk jumlah PPhnya yang telah dipotong/dipungut atau disetor sendiri, penghasilan yang bukan objek pajak, serta penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Dalam hal berdasarkan penghitungan PPh di atas terdapat jumlah PPh yang Kurang Bayar, Wajib Pajak menyetorkan jumlah PPh yang Kurang Bayar tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing yang didapat dari sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing). Penyetoran dapat dilakukan pada Kantor Pos, Bank Persepsi, atau melalui sarana pembayaran pajak secara elektronik lainnya (e-banking). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Sebagai Subjek Pajak, setiap orang pribadi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan. Pada prinsipnya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak, dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam rangka mendapatkan penghasilan tersebut, orang pribadi dapat menjalankan atau membuka usaha sendiri, berinvestasi, bekerja sebagai pegawai, atau menjalankan profesi dan/atau kegiatan lainnya. Orang pribadi juga dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjalankan usaha atau bekerja, contohnya apabila mendapatkan hadiah atau hibah. Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Misalnya penghasilan dari gaji, pada umumnya pelunasan PPh-nya dilakukan dengan pemotongan oleh pemberi kerja, sedangkan penghasilan dari menjalankan usaha, PPh-nya dihitung dan disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi.

10


Pendahuluan Pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak menghitung jumlah PPh terutangnya untuk tahun pajak yang bersangkutan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya (tidak termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final). Jumlah PPh terutang tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri atau dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain. Setelah jumlah PPh tersebut dibandingkan, akan didapatkan hasil akhir apakah terdapat jumlah PPh yang Kurang Bayar, atau terdapat jumlah PPh yang Lebih Bayar, atau jumlah PPh Nihil. Penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak seperti di atas, dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi. Penghasilan dikelompokkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis penghasilan, termasuk jumlah PPhnya yang telah dipotong/dipungut atau disetor sendiri, penghasilan yang bukan objek pajak, serta penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Dalam hal berdasarkan penghitungan PPh di atas terdapat jumlah PPh yang Kurang Bayar, Wajib Pajak menyetorkan jumlah PPh yang Kurang Bayar tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing yang didapat dari sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing). Penyetoran dapat dilakukan pada Kantor Pos, Bank Persepsi, atau melalui sarana pembayaran pajak secara elektronik lainnya (e-banking). B. RUANG LINGKUP Buku ini memfokuskan pembahasan pada kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi meliputi pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. C. SUMBER PENGHASILAN ORANG PRIBADI Tahapan penting dalam proses pengisian SPT Tahunan orang pribadi adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan kategori penghasilan. Secara umum, penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Penghasilan dari usaha yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha Wajib Pajak, misalnya usaha toko atau berjualan online.


11

Pendahuluan 2.

Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris. 3. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan Wajib Pajak sebagai pegawai (karyawan), misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian. 4. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. 5. Penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Atas setiap kategori penghasilan tersebut, UU PPh memiliki aturan yang berbeda dalam perlakuan pajaknya. Lebih lanjut, atas penghasilan dari kategori yang sama dapat pula mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda. Misalnya, penghasilan dividen dikenai PPh yang bersifat final, sedangkan penghasilan royalti dikenai PPh yang bersifat tidak final. Contoh lainnya yaitu penghasilan lain berupa hadiah merupakan objek PPh, sedangkan warisan bukan merupakan objek PPh. Berdasarkan penjelasan tersebut, kini diketahui bahwa kategori penghasilan dalam SPT Tahunan orang pribadi akan berbeda dengan kategori penghasilan secara umum di atas. Oleh karena itu, Wajib Pajak orang pribadi harus memahami benar ketentuan PPh yang berlaku, mulai dari apakah suatu penghasilan merupakan objek PPh, berapa tarif PPh yang berlaku, hingga bagaimana melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan sesuai dengan sumber penghasilan. Uraian dalam bab selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang cukup bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh-nya.

12


Pendahuluan D.

ILUSTRASI TAHAPAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

Berikut adalah ilustrasi sederhana proses pengisian SPT Tahunan bagi orang pribadi.

Pertama, Wajib Pajak mengidentifikasikan dan mengelompokkan jenis penghasilannya apakah merupakan objek PPh atau bukan objek PPh. Kemudian, atas seluruh penghasilannya yang merupakan objek PPh, ada yang dikenai PPh yang bersifat final dan PPh yang tidak bersifat final. Penghasilan yang merupakan objek PPh tersebut, baik dikenai PPh yang bersifat final maupun dikenai PPh yang tidak bersifat final, dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri atau melalui pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain. Pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak melakukan penghitungan PPh atas seluruh penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final, kemudian diperhitungkan dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan angsuran PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

13

Pendahuluan Terakhir, Wajib Pajak melaporkan seluruh penghasilannya, baik yang merupakan objek PPh maupun bukan objek PPh serta melaporkan seluruh pemenuhan kewajiban PPh yang telah dilakukannya baik melalui setoran PPh sendiri ataupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain. Keseluruhan tahapan tersebut beserta contoh-contohnya akan dijelaskan dalam bab selanjutnya pada buku ini.

14


KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2

A. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1. Mendaftarkan Diri Semua orang pribadi merupakan Subjek Pajak, namun bukan berarti semua Subjek Pajak merupakan Wajib Pajak yang menurut undang-undang memiliki kewajiban dan hak perpajakan. Setiap orang pribadi sebagai Subjek Pajak yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. Mulai Tahun Pajak 2015, besarnya PTKP adalah sebesar: a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh; dan d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan peraturan menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyatanyata mulai dilakukan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

15

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi (OPPT), yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila orang pribadi menurut ketentuan di atas wajib untuk mendaftarkan diri, maka orang pribadi tersebut mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ke KPP. Permohonan pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Namun demikian, Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP dengan cara menggunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan NPWP yaitu: a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau 2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan 2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa.

16


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pelunasan Pajak Penghasilan Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan objek pajak, wajib dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Pelunasan PPh ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara setor sendiri atau pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Dilihat dari waktu pembayarannya, terdapat pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan pembayaran pada akhir tahun pajak. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat dalam skema berikut ini: Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Pemotongan PPh Pasal 21

Pembayaran pada Tahun Berjalan

Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Lain

Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 22

Pemotongan PPh Pasal 23

Antara lain: Pembayaran PPh yang Bersifat Final

Pembayaran PPh

Pembayaran pada Akhir Tahun Pajak (PPh Pasal 29)



Bunga deposito dan tabungan

   

Bunga obligasi dan SUN



Persewaan tanah dan/atau bangunan



Penghasilan atas usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu

Hadiah undian Transaksi saham Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

a. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dibagi menjadi tiga jenis pembayaran, yaitu:


17

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 1) Pembayaran angsuran PPh Pasal 25  PPh Pasal 25 merupakan angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu.  Bagi Wajib Pajak OPPT, besarnya angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. 2) Pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain yang merupakan kredit pajak, berupa: a) Pemotongan PPh Pasal 21  Merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.  Jumlah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja. Penghasilan neto atas penghasilan dari pekerjaan sehubungan dengan pegawai tetap dihitung dengan cara penghasilan bruto (gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya), dikurangi dengan: o Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp6.000.000,00 setahun, atau biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp2.400.000,00 setahun (bagi pensiunan); o Iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; o Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan Pemerintah;

18


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi o Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan.  PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dipotong oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak. b) Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22  Merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta penghasilan sehubungan dengan pembelian barang sangat mewah. Jenis PPh Pasal 22 atas impor

Tarif - 10% x nilai impor (barang tertentu dalam lampiran I PMK 107/2015) - 7,5% x nilai impor (barang tertentu lainnya dalam lampiran II PMK 107/2015) - 2,5% x nilai impor (dengan API)

PPh Pasal 22 atas impor

- 7,5% x nilai impor (tanpa API) - 0,5% x nilai impor (kedelai, gandum, dan tepung terigu, dengan API)

- 7,5% x harga jual lelang (barang yang tidak dikuasai) PPh Pasal 22 atas ekspor 1,5% x nilai ekspor (batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam) PPh Pasal 22 atas 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN pembelian oleh BUMN


19

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Jenis PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar

Tarif - Bahan bakar minyak : • 0,25% x penjualan tidak termasuk PPN (penjualan kepada SPBU Pertamina) • 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN • (penjualan kepada SPBU bukan Pertamina) • 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN (penjualan kepada SPBU selain Pertamina dan bukan Pertamina) - Bahan bakar gas : 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN - Pelumas : 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN

PPh Pasal 22 atas penjualan semen, kertas, baja, otomotif, farmasi

- Semen : 0,25% x DPP PPN - Kertas : 0,1% x DPP PPN - Baja : 0,3% x DPP PPN - Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih: 0,45% x DPP PPN

PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor

20

- Obat : 0,3% x DPP PPN 0,45% x DPP PPN


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Jenis PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, peternakan, dan perikanan PPh Pasal 22 atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari orang pribadi pemegang IUP PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan PPh Pasal 22 Barang Sangat Mewah

Tarif 0,25% x harga pembelian tidak termasuk PPN

1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN

0,45% x harga jual

5% dari harga jual

 PPh Pasal 22 dipungut oleh:

 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor

barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.  Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.  Badan usaha tertentu, meliputi BUMN, BUMN yang dilakukan restrukturisasi, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang/bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.


21

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi  Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri.  Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.  Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.  Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya.  Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.  Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.  Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. c) Pemotongan PPh Pasal 23 Merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain: (1) bunga dan royalti, besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

15 % x jumlah bruto (2) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2), besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

2 % x jumlah bruto

22


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi d) Pembayaran PPh yang bersifat final Atas penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dapat dikenai PPh yang bersifat final antara lain: (1) Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya.  Yang menjadi objek PPh adalah bunga deposito, bunga

tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas deposito, tabungan, dan SBI yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.  Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah:

20 % x jumlah bruto  Pengecualian:

• jumlah deposito/tabungan/SBI yang jumlahnya tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; • bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. • PPh yang bersifat final atas bunga deposito dan tabungan lainnya dipotong oleh bank. (2) Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara  Yang menjadi Objek PPh adalah Bunga Obligasi, berupa imbalan yang diterima pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.  Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong atas bunga obligasi dengan kupon bagi WPDN adalah:

15 % x jumlah bruto


23

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi  PPh yang bersifat final dipotong oleh:

• penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/ atau • perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. (3) Bunga Simpanan Koperasi Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final. Besarnya PPh final yaitu: (a) 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau (b) 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. (4) Hadiah Undian Yang menjadi objek PPh adalah hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian.

24


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi (5) Transaksi Saham Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek • 0,1 % x nilai transaksi penjualan saham • tambahan 0,5% x nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996; atau • tambahan 0,5% x nilai saham pada saat penawaran umum perdana dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997 (6) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.  Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut.  Pembebasan PPh yang bersifat final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara: (a) Diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas, kepada: i. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP, yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; ii. orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan


25

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; iii. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan, sepanjang tanah dan/ atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris. (b) diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas, kepada: i. orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; ii. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak termasuk subjek pajak.  Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.  Dalam hal pengalihan hak kepada instansi pemerintah maka nilai pengalihan hak adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

5% dari jumlah bruto nilai pengalihan  PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan.

26


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi (7) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan  Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari sewa

tanah dan/atau bangunan, termasuk bagian dari bangunan.  Tarif PPh yang bersifat final: PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

10% dari jumlah bruto nilai persewaan  Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/

terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).  PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah

dan/atau bangunan dipotong oleh penyewa. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, maka wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. (8) Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri  Objek PPh yang bersifat final adalah dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.  Tarif PPh yang bersifat final: PPh atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

10% dari jumlah bruto dividen yang diterima  PPh atas dividen yang diterima, dipotong oleh pihak yang

membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.


27

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi (9) Penghasilan atas Usaha Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu  Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  Besarnya tarif PPh yang bersifat final adalah 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. b. Pembayaran PPh pada Akhir Tahun Pajak/PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) Pembayaran PPh pada akhir tahun pajak dilakukan apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak. c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPh  Pembayaran dan penyetoran PPh dilakukan ke Kas Negara melalui:

1) layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau 2) layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.  Pembayaran dan penyetoran PPh dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, yaitu dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing di teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking, atau EDC. Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dengan cara membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan.

28


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.  Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut diberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN diterbitkan dalam bentuk: 1) dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui teller dengan Kode Billing; 2) struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC; 3) dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan 4) teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP.  SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).  Berikut ketentuan terkait pembayaran dan penyetoran PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi:

PPh Pasal 25

Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

411125

Kode Jenis Setoran 100

PPh Pasal 25 OPPT


411125

101

PPh Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan


411128

402

Jenis PPh

Tanggal Penyetoran

Kode Akun Pajak


29

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis PPh

Tanggal Penyetoran

PPh Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan


411128

Kode Jenis Setoran 403

PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013


411128

420

PPh Pasal 29

Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan

411125

200

Kode Akun Pajak

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Khusus untuk SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan cara: • melaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) • drop box • e-filing • kantor pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Terdapat tiga jenis formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi: 1) Formulir 1770 Digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

30


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 2)

3)

Formulir 1770 S Digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan sebagai karyawan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Formulir 1770 SS Digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Batas waktu pelaporan SPT PPh adalah sebagai berikut: Jenis SPT

Tanggal Pelaporan

PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 OPPT PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46/2013 SPT Tahunan PPh OP

Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *) 3 bulan setelah akhir tahun pajak

*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu (PP 46/2013) yang telah mendapat validasi NTPN, dianggap telah melaporkan SPT Masa. 4. Pembukuan dan Pencatatan a. Pembukuan  Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000,000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).  Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan pencatatan.  Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

31

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak yang bersangkutan.  Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan: • sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang; • diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau kegiatan usaha yang sebenarnya; • diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan; • diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. b. Pencatatan  Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau yang dikenai pajak yang bersifat final.  Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000,000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan netonya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.  Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pencatatan.  Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan: • harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan

32


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/ atau diperoleh, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final; • bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan; dan • selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan atas penghasilan, Wajib Pajak orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. B. HAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Selain kewajiban yang telah dijelaskan di atas, Wajib Pajak orang pribadi juga memiliki hak perpajakan antara lain: 1. Perlindungan Kerahasiaan Atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan, antara lain SPT, laporan keuangan, dan dokumen lainnya, Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan. Namun dalam hal tertentu, misalnya penyidikan, data tersebut dapat diberikan dengan persetujuan Menteri Keuangan. 2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Apabila dalam suatu tahun pajak ternyata PPh yang terutang dari jumlah kredit pajak (jumlah pembayaran PPh yang dibayar dan/atau PPh yang dipotong/dipungut lebih besar dari PPh yang terutang), maka Wajib Pajak berhak atas kelebihan PPh tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran PPh tersebut diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. 3. Memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB)  Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kriteria berikut dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemugutan PPh: a. Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: 1) mengalami kerugian fiskal; 2) berhak melakukan kompensasi kerugian; atau BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

33

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi 3) PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. b. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenai PPh yang bersifat final.  Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi.  Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.  Permohonan harus dilampiri dengan penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukan permohonan.  Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh tersebut tidak berlaku untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final. 4. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk memenuhi batas waktu penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu (menunda) penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yaitu sebagai berikut:  Pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.  Pemberitahuan dilampiri dengan perhitungan sementara, laporan keuangan sementara dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan.  Pemberitahuan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.  Dalam hal Pemberitahuan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.  Pemberitahuan disampaikan secara langsung, melalui pos dengan

34



5.

bukti pengiriman surat atau cara lain melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara e-filing melalui ASP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.  Bukti pengiriman surat melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik menjadi bukti penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Pengurangan PPh Pasal 25  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila setelah tiga bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat membuktikan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.  Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulanbulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.


35


C. KETENTUAN KHUSUS 1. Ketentuan PPh atas Penghasilan Keluarga Sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga (termasuk istri dan anggota keluarga lainnya), digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Penggabungan penghasilan dari seluruh anggota keluarga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, kecuali: • penghasilan tersebut semata-semata diterima/diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan • pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya atau anggota keluarga lainnya. b. Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah) digabung dengan penghasilan orang tuanya. Pada dasarnya, kewajiban PPh atas penghasilan keluarga merupakan tanggung jawab kepala keluarga (suami). Namun demikian, dalam hal tertentu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami dan istri (wanita kawin) dilakukan secara terpisah, apabila: a. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Berikut kode status kewajiban perpajakan suami-istri sebagaimana isian dalam halaman identitas SPT Tahunan orang pribadi: a. KK = hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh kepala keluarga; b. HB = suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; c. PH = suami-istri melaksanakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau d. MT = istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi masing-masing jenis status tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

36


Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Lain

Penyampaian SPT

4

Konsep Penghasilan

2.

3

NPWP

Uraian

1

No

Suami

Menggunakan NPWP suami

Seluruh penghasilan/ kerugian istri dianggap penghasilan/ kerugian suami, kecuali penghasilan istri dari satu pemberi kerja dengan syarat sesuai Pasal 8 (1) UU PPh

NPWP suami (kepala keluarga)

KK

Masing-Masing

Menggunakan NPWP masingmasing

Seluruh penghasilan/ kerugian merupakan penghasilan atau kerugian masing-masing

NPWP masingmasing

HB

Masing-Masing

Menggunakan NPWP masing-masing

Namun demikian, dalam menghitung PPh yang terutang dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka

Seluruh penghasilan/ kerugian merupakan penghasilan atau kerugian masing-masing.

NPWP masing-masing

PH

Masing-Masing

Menggunakan NPWP masing-masing

Namun demikian, dalam menghitung PPh yang terutang dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suamiistri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka

Seluruh penghasilan/ kerugian merupakan penghasilan atau kerugian masingmasing.

NPWP masing-masing

MT



37

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Contoh 1: Pengusaha, Zidan Arserio,mempunyai seorang istri Aqeela Maheswari yang bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan swasta. Penghasilan selama tahun 2015: - Penghasilan neto Zidan Arserio dari kegiatan usahanya sebesar Rp500.000.000,00. - Penghasilan istri sebagai direktur perusahaan swasta dengan penghasilan neto sebesar Rp400.000.000,00. Mengingat penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami, penghasilan neto sebesar Rp400.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan Zidan Arserio. Pengenaan pajak atas penghasilan istri tersebut bersifat final.

Contoh 2: Apabila selain menjadi direktur perusahaan swasta, Aqeela Maheswari selama tahun 2015 juga memiliki penghasilan usaha apotek dengan penghasilan neto sebesar Rp3.000.000.000,00, maka penghasilan neto Zidan Arserio dihitung sebagai berikut: penghasilan neto Zidan Arserio dari usaha

Rp 500.000.000,00

penghasilan neto Aqeela Maheswari sebagai direktur perusahaan swasta

Rp 400.000.000,00

Penghasilan neto Aqeela Maheswari dari usaha apotek

Rp 3.000.000.000,00 +

Penghasilan neto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Zidan

Rp 3.900.000.000,00

Karena penghasilan istri tidak semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, maka penghasilan neto istri sebesar Rp400.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 digabung dengan penghasilan Zidan Arserio.

38


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi Contoh 3: Dalam hal setelah dilakukan penghitungan diketahui bahwa pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp1.092.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam hal dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), maka untuk masing-masing suami-istri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut: Suami: Istri:

Rp500.000.000,00 Rp3.900.000.000,00 Rp3.400.000.000,00 Rp3.900.000.000,00

x

Rp1.092.500.000,00 = Rp140.064.102,56

x

Rp1.092.500.000,00 = Rp952.435.897,44

2. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Di peroleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, berlaku pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013). Berikut ketentuan pengenaan PPh Final berdasarkan PP 46/2013 bagi Wajib Pajak orang pribadi:  Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha apabila memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 46/2013. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk dari: a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

39

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi  Jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang atas penghasilannya tidak termasuk dalam peredaran bruto yang dikenai PP 46/2013, adalah: a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.  Tidak termasuk dalam Wajib Pajak orang pribadi yang diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PP 46/2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan dan/ atau jasa dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  Wajib Pajak PP 46/2013 wajib mendaftarkan diri pada setiap KPP tempat kegiatan usaha dilakukan.  Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.  Wajib Pajak orang pribadi harus menyetorkan Pajak Penghasilan terutangnya paling lama tanggal lima belas bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir melalui: • kantor pos; • bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; atau

40


Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi • Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Wajib Pajak orang pribadi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) oleh kantor pos atau bank persepsi. SSP yang digunakan untuk penyetoran diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 420. Apabila penyetoran PPh terutang melalui ATM, Wajib Pajak orang pribadi menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan NTPN dalam bentuk cetakan struk ATM. BPN dalam bentuk cetakan struk ATM tersebut kedudukannya disamakan dengan SSP. Wajib Pajak orang pribadi yang telah menyetor PPh terutang dengan menggunakan SSP atau ATM, yang telah mendapat validasi berupa NTPN, sudah dianggap melaporkan SPT Masa sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP atau struk ATM. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menyetor PPh yang bersifat final tetapi SSPnya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak orang pribadi terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2): • kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”; dan • kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.  Apabila dalam suatu Masa Pajak Wajib Pajak PP 46/2013 tidak memiliki

peredaran bruto, maka PPh Final PP 46/2013 yang terutang untuk Masa Pajak tersebut adalah nihil. Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).  Apabila atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi PP 46/2013 wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, Wajib Pajak orang pribadi dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013.  Wajib Pajak orang pribadi yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, tidak diwajibkan


41

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  Penentuan apakah Wajib Pajak orang pribadi dikenai PPh Final berdasarkan PP 46/2013 pada suatu Tahun Pajak adalah berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar penentuan pengenaan PPh Final berdasarkan PP 46/2013 adalah berdasarkan jumlah peredaran bruto bulan pertama yang disetahunkan.  Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai PPh Final berdasarkan PP 46/2013 tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh: Adi Singodimejo belum menikah dengan dua tanggungan memiliki rincian penghasilan untuk tahun pajak 2015 sebagai berikut: a.

Penjualan baju dari butik “Adi Gaul” sebesar Rp3.000.000.000,00

b.

Penjualan baju dari butik “Adi Gaul” cabang Medan sebesar Rp150.000.000,00

c.

Penghasilan dari menyewakan ruangan untuk kantor sebesar Rp500.000.000,00

d.

Penjualan dari butik di Singapura sebesar Rp1.000.000.000,00

Selain penghasilan tersebut, Adi Singomejo juga memberikan jasa konsultansi pada tahun 2015 sebesar Rp250.000.000,00. Total peredaran bruto usaha tahun 2015 Adi Singodimejo adalah sebesar Rp3.150.000.000,00 (Rp3.000.000.000,00 + Rp150.000.000,00). Karena peredaran bruto usaha Adi Singodimejo masih di bawah Rp4,8 miliar, Adi Singodimejo harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2016 sesuai dengan ketentuan PP 46/2013

42


PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN ORANG PRIBADI

3

Sebagai bagian utama dari kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi, penghitungan PPh yang terutang dalam pelaporan SPT Tahunan menjadi sangat penting. Berikut akan dijelaskan tahap demi tahap pengisian SPT Tahunan orang pribadi hingga didapatkan jumlah PPh terutang dan PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar pada akhir tahun pajak, serta pengisian lampiran dalam SPT. A. FORMULIR SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya. SPT Tahunan orang pribadi terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu 1770, 1770S, dan 1770SS. SPT Tahunan orang pribadi jenis 1770 merupakan SPT Tahunan yang paling lengkap karena mengakomodir semua jenis penghasilan, termasuk penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Oleh karena itu, SPT Tahunan yang akan digunakan sebagai ilustrasi adalah SPT Tahunan orang pribadi 1770. 1. 1770 Induk Lampiran Induk berisi rangkuman jumlah penghasilan neto dari seluruh jenis penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak, PPh terutang, Kredit Pajak, PPh Kurang/Lebih Bayar, Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya, dan daftar Lampiran 2. 1770 Lampiran I Halaman 1 Lampiran I Halaman 1 berisi rincian penghitungan penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Pada bagian ini juga dilakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas penghasilan neto komersial Wajib Pajak untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. 1770 Lampiran I Halaman 2 Lampiran I Halaman 2 berisi penghitungan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan (menghitung penghasilan netonya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto), penghitungan jumlah penghasilan neto dari pekerjaan, serta penghitungan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya (yang tidak dikenai PPh bersifat final). BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

43

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 4. 1770 Lampiran II Lampiran II berisi rincian pemotongan dan/atau pemotongan yang telah dilakukan oleh pihak lain serta data rincian bukti pemotongannya. 5. 1770 Lampiran III Lampiran III berisi rincian penghasilan yang dikenai PPh final, rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan jumlah penghasilan istri/suami yang dikenai PPh secara terpisah 6. 1770 Lampiran IV Lampiran IV berisi rincian harta pada akhir tahun pajak, rincian hutang/kewajiban pada akhir tahun pajak, dan daftar susunan anggota keluarga 7. Lampiran Penghitungan PPh PH-MT Lampiran ini berisi penghitungan PPh terutang bagi suami dan istri dengan status perpajakan PH atau MT. 8. Lampiran Daftar Pembayaran OPPT Lampiran ini berisi rincian jumlah penghasilan Wajib Pajak OPPT, beserta rincian PPh Pasal 25 yang telah disetorkan. 9. Lampiran Daftar Pembayaran PP 46 Lampiran ini berisi rincian peredaran bruto per Masa Pajak per tempat usaha bagi Wajib Pajak PP 46, beserta rincian PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar B. PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS Wajib Pajak melakukan penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Formulir 1770 lampiran I halaman 1 dan bagian atas lampiran I halaman 2. Wajib Pajak dapat menghitung penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan menggunakan pembukuan atau dengan menggunakan pencatatan. 1. Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan Penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dihitung dengan cara:

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto/omzet - Biaya 3M

44


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Penjelasan mengenai Penghasilan Bruto/omzet dan Biaya 3M adalah sebagai berikut:  Penghasilan Bruto/Omzet, adalah seluruh penghasilan yang diterima

Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.  Biaya 3M (Biaya untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara), adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang tidak dikenai PPh bersifat final, yaitu antara lain: o Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. o Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 1 tahun. o Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. o Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. o Kerugian selisih kurs mata uang asing o Sumbangan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, terdiri dari: - Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; - Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; - Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan - Sumbangan fasilitas pendidikan.  Selain dari biaya yang termasuk dalam biaya 3M sebagaimana diuraikan di

atas, terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Biaya yang tidak boleh dikurangkan oleh Wajib Pajak meliputi biayabiaya yang dikurangkan bukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, antara lain: o premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;


45

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan o penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; o harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh di atas serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; o Pajak Penghasilan;

o Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya (misalnya biaya untuk pembayaran uang sekolah anak dari Wajib Pajak); o sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. Contoh: Ahmad Bustomi mempunyai usaha toko obat “TAHES” di Pasar Besar dengan peredaran usaha (omzet) dalam tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Ahmad Bustomi menyelenggarakan pembukuan atas usaha toko obatnya tersebut. Disamping pembelian barang dagangan yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,00, Ahmad Bustomi mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut: • Biaya Sewa Toko Sebesar Rp. 50.000.000,00 • Biaya Gaji pegawai Rp. 25.000.000,00 • Biaya Pembayaran Listrik dan Air sebesar Rp. 5.000.000,00 • Biaya Pengiriman kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000.000,00 • Biaya Pribadi Ahmad Bustomi Rp. 20.000.000,00

46


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal Ahmad Bustomi sehubungan dengan usaha toko obat “TAHES” untuk dilaporkan dalam SPT Tahunan Ahmad Bustomi adalah sebagai berikut: Peredaran usaha (omzet)

Rp

5.000.000.000,00

Pembelian Barang Dagangan Penghasilan Bruto

Rp Rp

2.000.000.000,00 3.000.000.000,00

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan: Biaya Sewa Toko Rp 50.000.000,00 Biaya Gaji Pegawai Rp 25.000.000,00 Biaya Pembayaran Listrik dan Air Rp 5.000.000,00 Biaya Pengiriman kepada pelanggan Rp 10.000.000,00 + Rp Penghasilan Neto Rp Biaya yang tidak dapat dikurangkan: Biaya pribadi Ahmad Bustomi Rp.20.000.000,00

90.000.000,00 2.910.000.000,00

Penghitungan penghasilan neto beserta penyesuaian fiskal yang dilakukan tersebut diisikan dalam formulir 1770 Lampiran I halaman 1, sebagai berikut: Penghasilan dari Usaha dan/atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan

Rp Rp

5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 -

Laba/Rugi Bruto Usaha

Rp

3.000.000.000,00

Biaya Usaha

Rp

110.000.000,00 -

Penghasilan Neto Rp Penyesuaian Fiskal Positif: Biaya yang dibebankan/dikeuarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya Rp

2.890.000.000,00

Jumlah (Penghasilan Neto Fiskal)

2.910.000.000,00

Rp

20.000.000,00 +


47

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Kemudian, penghasilan neto fiskal dari usaha tersebut menjadi bagian dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang jumlahnya dilaporkan pada Formulir 1770 Induk Bagian A Nomor 1. 2. Orang Pribadi yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan (Menggunakan Norma)  Pada dasarnya penghitungan besaran penghasilan neto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M) yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan kondisi tertentu, Dirjen Pajak memperbolehkan WPOP yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto.  Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.  Wajib Pajak dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN dengan memperhatikan syarat- syarat berikut: • melakukan pekerjaan bebas, • peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dan • menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.  Wajib Pajak yang memilih menggunakan norma wajib menyelenggarakan pencatatan dalam suatu tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pencatatan yang harus diselenggarakan meliputi: • peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final; • penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut;

48


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan • penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; • pencatatan atas harta dan kewajiban baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas.  Bentuk pencatatan adalah seperti contoh berikut: Tanggal

Uraian

Jumlah Bruto (Rp)

Keterangan

(1) 1 Januari ............. ............. 31 Desember Jumlah

(2) ............. ............. ............. .............

(3) ............. ............. ............. ............. .............

(4) ............. ............. ............. .............

 Perhitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihitung dengan cara:

Penghasilan neto = Penghasilan bruto x % Norma Penghitungan

Contoh: Namira Raisha berprofesi sebagai pekerja seni dengan penghasilan bruto selama tahun 2015 sebesar Rp350.000.000,00. Namira Raisha memilih untuk menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan Penghasilan Neto: NPPN untuk usaha jasa pekerja seni Namira Raisha di DKI Jakarta adalah 35%. Penghasilan Neto = Rp350.000.000,00 x 35% = Rp122.500.000,00


49

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghitungan penghasilan neto tersebut diisikan dalam formulir 1770 Lampiran I halaman 2 Bagian B Nomor 3. Kemudian, penghasilan neto tersebut menjadi bagian dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas yang jumlahnya dilaporkan pada Formulir 1770 Induk Bagian A Nomor 1. C. PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

DALAM

NEGERI

 Yang dimaksud penghasilan sehubungan dengan pekerjaan adalah

penghasilan Wajib Pajak yang berasal dari pekerjaan Wajib Pajak sebagai pegawai, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap ataupun pegawai harian.  Penghasilan ini wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja dan disetorkan oleh pemberi kerja yang bersangkutan. Sebagai bukti penghasilan Wajib Pajak telah dipotong pajaknya, Wajib Pajak akan diberikan bukti pemotongan pajak yang memuat jumlah penghasilan bruto, pengurangan penghasilan, penghasilan neto dan pajak terutangnya.  Untuk penghasilan Neto sendiri dapat diketahui dari penghasilan bruto dikurangi oleh: • biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan; • iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maksimal Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan. Contoh: Raisha Almahira adalah pegawai di PT Singosari dengan penghasilan bruto tahun 2015 yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), honorarium dan bonus sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setahun. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dipotong langsung dari gaji pokok yang diperoleh Raisha Almahira.

50


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Perhitungan penghasilan neto Raisha Almahira selama tahun 2015 yang bersumber dari pekerjaannya sebagai pegawai di PT Singosari adalah sebagai berikut: • Penghasilan bruto: Rp300.000.000,00 • Pengurangan: - Biaya jabatan: Rp6.000.000,00 (5% x Rp300.000.000,00 atau maksimum Rp6.000.000,00) - Iuran Jamsostek: Rp2.000.000,00 (2% x Rp100.000.000,00) • Jumlah pengurangan penghasilan bruto = Rp8.000.000,00 (Rp6.000.000,00+Rp2.000.000,00) • Penghasilan neto dari pekerjaan = Rp 292.000.000,00 (Rp300.000.000,00 -Rp 8.000.000,00)

Penghitungan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan tersebut diisikan dalam formulir 1770 Lampiran I halaman 2 Bagian C. Kemudian, penghasilan neto tersebut menjadi bagian dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang jumlahnya dilaporkan pada Formulir 1770 Induk Bagian A Nomor 2. D. PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA Penghasilan dalam negeri lainnya dalah penghasilan selain dari usaha dan pekerjaan serta penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final. Penghasilan neto yang dilaporkan adalah sebesar pembayaran yang diterima dari pihak lain. Contoh: Penghasilan dalam negeri lainnya yang diperoleh Joko Susilo selama tahun 2015 selain dari gaji sebagai pegawai di PT Gajayana adalah sebagai berikut: • Bunga deposito Rp10.000.000,00 (neto sudah dipotong pajak oleh pihak Bank) • Penghasilan sewa atas satu unit ruko sebesar Rp 25.000.000,00 dari PT Kanjuruhan. • Royalti atas hak cipta komik “Leo Cartoon” dari penerbit buku PT. Brantas Printing sebesar Rp 50.000.000,00. • Menjual mobil dengan harga Rp. 150.000.000,00 yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 130.000.000,00 BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

51

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan • Pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan-penghasilan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut: • Penghasilan bunga deposito merupakan objek PPh yang dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final oleh bank sehingga Joko Susilo tidak perlu menggabungkan penghasilan bunga deposito dengan penghasilan lain yang tidak dikenai PPh final. • Penghasilan sewa ruko merupakan objek PPh yang dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final oleh PT Kanjuruhan sebesar Rp2.500.000,00 (10% x Rp 25.000.000,00). Dalam hal penyewa ruko adalah orang pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka PPh sebesar Rp2.500.000,00 (10% x Rp 25.000.000,00) wajib disetorkan sendiri oleh Joko Susilo. • Penghasilan berupa pembayaran royalti dari penerbit PT Brantas Printing sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan objek PPh Pasal 23 yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Brantas Printing sebesar Rp7.500.000,00,00 (15%x Rp50.000.000,00) dan harus dilaporkan dalam perhitungan PPh tahun 2015. • Keuntungan atas penjualan mobil sebesar Rp. 20.000.000,00 dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 sebagai penghasilan lainnya. Karena penghasilan dalam negeri lainnya berupa bunga deposito, dan sewa ruko telah dikenai PPh Final, maka jumlah penghasilan neto lainnya yang dilaporkan dalam Formulir 1770 Lampiran I Halaman 2 Bagian D hanya royalti dan keuntungan penjualan harta. Untuk penghasilan yang dikenai PPh Final berupa bunga deposito dan sewa ruko, dilaporkan pada Formulir 1770 Lampiran III Bagian A. Bukti pemotongan PPh yang dapat dikreditkan (bukan PPh Final), yaitu bukti pemotongan PPh atas penghasilan berupa royalti, dilaporkan pada Formulir 1770 Lampiran II Bagian A. Penghasilan bruto serta PPh terutang untuk penghasilan yang dikenai PPh Final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan sewa ruko dilaporkan pada Formulir 1770 Lampiran III Bagian A.

52


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan E. PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI  Atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, terutang Pajak Penghasilan.  Untuk mengurangi efek pajak berganda, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.  Pelaporan dan perhitungan penghasilan neto dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: • Untuk penghasilan dari usaha di luar negeri dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh. • Untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima.  Ketentuan tentang besarnya kredit pajak luar negeri (KPLN) yang dapat dikreditkan sebagai berikut: • Pengkreditan pajak dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri. • Jumlah pajak yang dapat dikreditkan paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. • Jumlah tertentu tersebut dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. • Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.


53

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan • Apabila jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan di atas, maka kelebihannya tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi. Batas Maksimum KPLN =

Penghasilan di Luar Negeri Penghasilan Kena Pajak

x PPh Terutang

 Untuk mengkreditkan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib

menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan: • Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan • Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.  Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh. Contoh: Usahawan, Budi Indrianto, (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2015 sebesar Rp125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp25.000.000,00. Pajak yang telah dipotong di Singapura adalah sebesar Rp3.750.000,00. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi tahun pajak 2015 adalah sebagai berikut : Jumlah penghasilan Neto PTKP (K/2) Penghasilan Kena Pajak

Rp150.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp105.000.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp55.000.000,00 = Rp 8.250.000,00 Jumlah = Rp10.750.000,00

54


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) : Rp 25.000.000,00 x Rp 10.750.000,00 = Rp2.559.524,00 Rp105.000.000,00 Walaupun jumlah PPh yang dibayar di luar negeri adalah sebesar Rp3.750.000,00 namun jumlah PPh atas penghasilan yang diterima dari luar negeri yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan Budi Indrianto hanya sebesar Rp2.559.524,00. Jumlah penghasilan neto dari luar negeri dilaporkan dalam Formulir 1770 Induk Bagian A Angka 4. Kredit Pajak Luar Negeri dilaporkan dalam Formulir 1770 Lampiran II Bagian A, dengan ketentuan jumlah maksimum sebagaimana dijelaskan di atas.


55

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan F. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR  Untuk menghitung jumlah PPh terutang, Wajib Pajak perlu menghitung

terlebih dahulu jumlah penghasilan neto dari masing-masing jenis penghasilan sebagaimana dijelaskan dan dicontohkan di atas. Penghitungan jumlah penghasilan neto, PPh terutang, dan PPh kurang/ lebih bayar dilakukan dalam Formulir 1770 Induk.  Pada dasarnya tata cara penghitungan pajak terutang adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan Neto dari: a. Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas b. Pekerjaan c. Dalam Negeri Lainnya d. Luar Negeri Jumlah penghasilan neto Dikurangi: 2. Zakat/sumbangan keagamaan yang wajib 3. Kompensasi kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Jumlah pengurangan 5. Penghasilan Kena Pajak

Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx + Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx + Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx

6. PPh terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17) 7. Kredit Pajak 8. PPh kurang/(lebih) bayar

Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx

 Jumlah penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan neto dari

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, penghasilan neto dari pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto dari luar negeri. Jumlah penghasilan neto tersebut diisikan dalam Formulir 1770 Induk bagian A Angka 5.

56


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan  Setelah didapatkan jumlah penghasilan neto, kemudian dihitung

juga jumlah pengurangan-pengurangan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak, yaitu: a. Zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan neto adalah pembayaran zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan pembayaran sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut harus dibuktikan dengan bukti setoran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Daftar lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. b. Kompensasi Kerugian Kompensasi kerugian hanya berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan (tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto). Apabila pada suatu tahun pajak terdapat kerugian usaha, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. c. Penghasilan Tidak Kena Pajak Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku mulai 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut: 1) Rp36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2) Rp3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3) Rp36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ; dan


57

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 4) Rp3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Yang termasuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus antara lain orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.  Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah jumlah penghasilan neto dikurangi pengurangan-pengurangan yang diperkenankan sebagaimana telah dijelaskan di atas.  Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 di atas Rp500.000.000,00

Tarif 5% 15% 25% 30%

 Kredit Pajak, adalah PPh yang dilunasi dalam tahun berjalan baik yang

dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun dibayar sendiri merupakan angsuran pajak yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang dilunasi tersebut bersifat final. Rincian kredit pajak adalah: a. Pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh Pasal 21), impor atau transaksi tertentu lainnya (PPh Pasal 22), penghasilan dari persewaan harta (PPh Pasal 23). - PPh Pasal 21 dapat dikreditkan apabila ada bukti pemotongan berupa formulir 1721-A1 (Pegawai tetap non Pegawai Negeri) atau 1721-A2 (Pegawai Negeri) dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya. Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan

58


Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, dan penyelenggara kegiatan. - PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikreditkan apabila ada bukti pemungutan PPh atau bukti penyetoran dari pemotong dan/atau pemungut PPh. b. Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri berupa angsuran PPh Pasal 25. PPh yang dipotong atau dipungut maupun dibayar sendiri di atas merupakan pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan dengan cara dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam SPT Tahunan PPh dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan/atau bukti penyetoran PPh yang dibayar sendiri. Besarnya PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan adalah sejumlah pembayaran PPh Pasal 25 yang telah dilakukan setiap bulan (masa pajak) sesuai dengan bukti penyetoran PPh sebagaimana yang tertulis di Surat Setoran Pajak (SSP) dan telah mendapat validasi dengan NTPN. c. PPh Pasal 24 (PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri) Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN), mana yang lebih kecil.  PPh yang Kurang Dibayar/Lebih Dibayar didapatkan dengan mengurangkan Kredit Pajak dari Jumlah PPh Terutang.


59

Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan G. PENGISIAN LAMPIRAN SPT TAHUNAN Untuk pengisian Formulir 1770 Induk, 1770 Lampiran I, 1770 Lampiran II, dan 1770 Lampiran III Bagian A telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut adalah penjelasan tentang pengisian Lampiran Formulir 1770 lainnya: 1. 1770 Lampiran III Bagian B Sebagaimana dicontohkan pada bagian awal buku ini, warisan adalah contoh penghasilan dalam negeri lainnya (selain dari usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan). Namun, berdasarkan Undang-Undang, warisan bukan merupakan objek pajak. Dengan demikian, penghasilan Wajib Pajak berupa warisan tidak digabungkan dalam menghitung penghasilan neto Wajib Pajak, namun dilaporkan pada Formulir 1770 Lampiran III Bagian B. 2. 1770 Lampiran III Bagian C Apabila suami-istri menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah, yaitu dengan status PH atau MT, maka dalam SPT Tahunan suami wajib dilaporkan jumlah penghasilan neto istri, dan dalam SPT Tahunan suami wajib dilaporkan jumlah penghasilan neto suami. 3. 1770 Lampiran IV Bagian A Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi hartanya pada akhir tahun, yang terdiri dari kode dan nama harta, tahun perolehan, dan harta perolehan pada Formulir 1770 Lampiran IV Bagian A. 4. 1770 Lampiran IV Bagian B Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi kewajiban/utangnya pada akhir tahun, yang terdiri dari kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah utang pada Formulir 1770 Lampiran IV Bagian B. 5. 1770 Lampiran IV Bagian C Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi anggota keluarganya pada akhir tahun pajak, yang terdiri dari nama anggota keluarga, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan pada Formulir 1770 Lampiran IV Bagian C.

60


CONTOH PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI

4

A. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Usaha A.1 Pengusaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) di atas Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak Andaliman Boraspati adalah seorang pengusaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2013. Dalam menghitung kewajiban perpajakannya, Andaliman menggunakan metode pembukuan dikarenakan peredaran bruto Andaliman telah mencapai lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Data pribadi Andaliman per awal tahun 2015 adalah sebagai berikut: Status

:

Usaha Lokasi Usaha

: :

Kawin, istri tidak bekerja, 3 (tiga) orang tanggungan Minimarket 1. Minimarket A terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X 2. Minimarket B terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Y

Selama tahun 2015, Andaliman Boraspati memiliki peredaran bruto sebagai berikut: Peredaran bruto Minimarket A Peredaran bruto Minimarket B Total Peredaran bruto

= = =

Rp2.800.000.000,00 Rp2.100.000.000,00 Rp4.900.000.000,00*)

Andaliman Boraspati termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) karena melakukan kegiatan usaha yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Angsuran PPh 25 dari usaha Andaliman Boraspati disetorkan dan dilaporkan secara terpisah di masing-masing KPP sesuai dengan tempat usaha tersebut terdaftar. Besarnya angsuran PPh 25 ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.


61

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Angsuran PPh Pasal 25 (dalam Rp) Minimarket (KPP x) Bulan

Peredaran Bruto

Angsuran PPh 25

Minimarket (KPP Y) Peredaran Bruto

Angsuran PPh 25

1

200.000.000

1.500.000

150.000.000

1.125.000

2

100.000.000

750.000

50.000.000

375.000

3

200.000.000

1.500.000

150.000.000

1.125.000

4

200.000.000

1.500.000

150.000.000

1.125.000

5

250.000.000

1.875.000

200.000.000

1.500.000

6

175.000.000

1.312.500

125.000.000

937.500

7

300.000.000

2.250.000

250.000.000

1.875.000

8

450.000.000

3.375.000

300.000.000

2.250.000

9

175.000.000

1.312.500

125.000.000

937.500

10

150.000.000

1.125.000

100.000.000

750.000

11

200.000.000

1.500.000

150.000.000

1.125.000

12

400.000.000

3.000.000

350.000.000

2.625.000

2.800.000.000

21.000.000

2.100.000.000

15.750.000

Total

*) Dengan peredaran bruto selama tahun 2015 sebesar Rp4,9 miliar maka Andaliman Boraspati wajib menyelenggarakan pembukuan dan atas penghasilan yang diperoleh Andaliman Boraspati dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2015 diketahui bahwa Andaliman Boraspati telah mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilannya yaitu sebagai berikut: Jenis Biaya terkait Usaha Harga Pokok Penjualan Gaji Pegawai Biaya sewa 2 toko Franchise Fee Sewa Peralatan Gerai (Cash register, Rak, AC, TV Display dll) Biaya Promosi

62


Jumlah (Rp) 1.500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 325.000.000 100.000.000 12.000.000

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Jumlah (Rp) 35.000.000 6.000.000 3.600.000 60.000.000 400.000.000 344.000.000 4.535.600.000

Jenis Biaya terkait Usaha Biaya Kebersihan Biaya Telepon Biaya PAM Biaya Listrik Training Pegawai Uang Makan Pegawai Total Biaya

Harta yang dimiliki oleh Andaliman Boraspati pada akhir tahun 2015: Jenis Harta

Tahun Perolehan

Nilai Perolehan (Rp)

Rumah

2008

2.000.000.000

Mobil

2013

150.000.000

Tabungan

2010

800.000.000

Penghasilan dari bunga tabungan yang diperoleh Andaliman Boraspati sebesar Rp60.000.000,00 dan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar Rp12.000.000,00 oleh pihak bank. Andaliman Boraspati tidak memiliki kewajiban/utang pada akhir tahun 2015. Penghitungan PTKP Andaliman Boraspati, sebagai berikut: PTKP Andaliman Boraspati (dalam Rp) Wajib Pajak

36.000.000

Wajib Pajak Kawin

3.000.000

Tanggungan (3 orang x 3.000.000)

9.000.000

Total PTKP

48.000.000

 Penghitungan PPh terutang Andaliman Boraspati adalah sebagai berikut: 1. Penghitungan PPh terutang Andaliman Boraspati (dalam Rp) Total Peredaran Bruto

4.900.000.000

Biaya sehubungan dengan usaha (3M) PTKP Penghasilan kena pajak

(4.535.600.000) (48.000.000) 316.400.000


63

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi PPh Terutang Andaliman Boraspati 5% x

50.000.000 =

2.500.000

15% x

200.000.000 =

30.000.000

25% x

66.400.000 =

16.600.000

PPh Terutang

49.100.000

2. PPh yang kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dibayar A

PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya

49.100.000

B

Kredit Pajak :

Pembayaran angsuran PPh 25 (Minimarket A)

21.000.000

Pembayaran angsuran PPh 25 (Minimarket B)

15.750.000

Jumlah Kredit Pajak

(36.750.000)

3. PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29

12.350.000

PPh Pasal 29 yang harus dibayar dan dilaporkan pada SPT Andaliman Boraspati pada tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp12.350.000,00. A.2 Pengusaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) di bawah Rp4,8 miliar pada satu tahun pajak Anggara Pardomuan adalah seorang pengusaha yang terdaftar di KPP Medan sejak tahun 2013. Selama tahun 2015, Anggara Pardomuan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pengenaan PPh yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto tahun 2014 yang berjumlah kurang dari Rp4,8 miliar. Data pribadi Anggara Pardomuan per awal tahun 2015 adalah sebagai berikut:

64

Status Usaha

: :

Terdaftar di

:

Kawin, Istri tidak bekerja, 2 (dua) orang tanggungan Usaha pembuatan kue kering yang penjualannya secara online merk “Adinda” KPP Medan sejak 2013


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi ∗ Selama tahun 2015, Anggara Pardomuan memiliki peredaran bruto sebesar Rp307.850.000,00. ∗ PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2015 yang harus dibayar setiap masa pajak adalah sebagai berikut: Bulan

Peredaran Bruto (Rp)

Tarif

PPh Final (Rp)

Januari

32.250.000

x

1%

=

322.500

Februari

18.500.000

x

1%

=

185.000

Maret

22.300.000

x

1%

=

223.000

April

17.800.000

x

1%

=

178.000

Mei

30.450.000

x

1%

=

304.500

Juni

35.250.000

x

1%

=

352.500

Juli

25.800.000

x

1%

=

258.000

Agustus

19.750.000

x

1%

=

197.500

September

21.800.000

x

1%

=

218.000

Oktober

20.450.000

x

1%

=

204.500

Nopember

28.500.000

x

1%

=

285.000

35.000.000

x

1%

=

Desember

Total PPh Final

350.000 3.078.500

 Anggara Pardomuan mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) untuk setiap masa pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2015. * Selama tahun 2015, Anggara Pardomuan juga memperoleh bunga tabungan sebesar Rp12.500.000,00 dan telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar Rp2.500.000,00 oleh pihak bank.  Anggara Pardomuan mempunyai kewajiban melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas bunga tabungan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2015. A. B. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas Adi Putra Tarigan, S.T. melakukan pekerjaan bebas sebagai arsitek dengan status menikah, istri tidak bekerja, dan mempunyai 2 (dua) orang tanggungan. Selama tahun 2015, Adi Putra Tarigan memperoleh penghasilan dari beberapa pekerjaan sebagai berikut: BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

65

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Status Usaha/Pekerjaan

: :

Kawin, Istri tidak bekerja, 2 (dua) orang tanggungan Pekerjaan Bebas sebagai Arsitek

1. Memperoleh proyek dari PT.A, PT.B, dan PT.C. Penghasilan yang diperoleh dari PT.A, PT.B, dan PT.C dihitung berdasarkan per satuan pekerjaan/proyek sesuai Tabel 1; 2. Pada bulan Maret, mengajar mata kuliah desain interior sebagai dosen pengganti di Universitas Sebelas April dengan honor sebesar Rp5.000.000,00 sesuai Tabel 2; 3. Memberikan pelatihan desain interior sesuai Tabel 3: a. pada bulan Agustus kepada dinas PU Kabupaten Deli Serdang dengan honor Rp10.000.000; b. pada bulan September kepada dinas PU Kotamadya Binjai dengan honor Rp8.000.000; c. pada bulan Oktober kepada PT A dengan honor Rp7.000.000. 4. Sebagai pembicara sesuai Tabel 4: a. di acara Pengembangan desain interior yang diadakan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) di bulan Maret dan mendapat honor Rp5.000.000,00; b. bulan Mei dalam seminar desain interior gedung bertingkat yang diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan honor Rp7.000.000,00; c. bulan Juli dalam seminar desain interior rumah hunian yang diadakan oleh IPK (Ikatan Pengusaha Konstruksi) dengan honor Rp8.000.000,00. 5. Menerima penghasilan atas persewaan mobil minibus dari PT B sebesar Rp3.000.000/bulan selama tahun 2015. 6. Untuk membiayai usaha, Adi Putra Tarigan mempunyai pinjaman ke bank karena dipakai untuk membeli peralatan yang dimilikinya. Daftar utang dan harta Adi Putra Tarigan pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

66


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi DAFTAR UTANG

No

Pemberi Utang

T a h u n Utang

Sisa Utang (Rp)

1

Bank A

2009

560.000.000

2

Bank B

2010

60.000.000

3

Bank C

2011

28.000.000

Jumlah

648.000.000

DAFTAR HARTA Nilai Perolehan (Rp)

No

Harta

Tahun Perolehan

1

Peralatan Desain

2010

200.000.000

2

Mobil Minibus A

2010

140.000.000

3

Mobil Minibus B

2011

240.000.000

4

Sepeda Motor

2009

12.000.000

5

Rumah

2013

900.000.000

6

Rumah

2008

500.000.000

Jumlah

1.992.000.000

 Penghitungan Pajak Penghasilan Adi Putra Tarigan adalah sebagai berikut : 1. Perolehan proyek dari PT.A, PT.B, dan PT.C ∗ Sesuai PER 32/PJ/2015, Dasar Pengenaan dan Pemotongan (DPP) PPh 21 adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. ∗ Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) atas DPP. Tabel 1 menjabarkan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. A, PT. B, dan PT. C. ∗ Adi Putra Tarigan wajib menyampaikan bukti potong PPh Pasal 21 yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja sebelumnya kepada pemberi kerja berikutnya. BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

67

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Tabel 1. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.A, PT.B, dan PT. C (dalam ribuan rupiah)

Pemberi Kerja

Bulan

Penghasilan Bruto

Dasar Pemotongan (DPP)

Dasar Pemotongan PPh Ps.21 Kumulatif

Tarif Pasal 17 ayat (1)

PPh Pasal 21 Terutang

(4) = (3) x (7) = (4) 5 6 50% x (6) Februari 35.000 17.500 17.500 5% 875 Maret 23.000 11.500 29.000 5% 575 April 20.000 10.000 39.000 5% 500 PT A 11.000 50.000 5% 550 Mei*) 37.000 7.500 57.500 15% 1.125 Juni 45.000 22.500 72.500 15% 3.375 Juli 30.000 15.000 87.500 15% 2.250 PT B Agustus 40.000 20.000 107.500 15% 3.000 November 48.000 24.000 131.500 15% 3.600 PT C Desember 30.000 15.000 146.500 15% 2.250 Jumlah 308.000 154.000 738.500 18.100 ∗ Pada bulan Mei, terdapat bagian penghasilan sebesar Rp7.500.000 yang dikenai tarif 15%, dikarenakan jumlah kumulatif penghasilan bruto telah mencapai lebih dari Rp50 juta (kolom 5). 1

2

3

2. Pada bulan Maret, mengajar mata kuliah desain interior di Universitas Sebelas April dengan honor sebesar Rp5.000.000,00 sesuai Tabel 2;

68


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Tabel 2. Penghitungan PPh yang dipotong dari mengajar di Universitas (dalam ribuan rupiah) Universitas

Bulan

Penghasilan Bruto

Tarif DPP

DPP

Tarif PPh

PPh

Universitas Sebelas April

Maret

5.000

(50%xPenghasilan Bruto Kumulatif)

2.500

5%

Rp125

Jumlah Bruto

5.000

3. Memberikan pelatihan desain interior sesuai Tabel 3: Tabel 3. Penghitungan PPh yang Dipotong dari Memberikan Pelatihan Desain Interior (dalam ribuan rupiah) Tempat Pelatihan

Bulan

Penghasilan Bruto

Dinas PU Deli Serdang

Agustus

10.000

Dinas PU Kota Binjai

September

8.000

PT A

Oktober

7.000

Jumlah Bruto

DPP

Tarif PPh

PPh

5.000

5%

250

4.000

5%

200

3.500

5%

175

625

Tarif DPP


25.000

Tabel 4. Penghitungan PPh yang dipotong sebagai pembicara

(dalam ribuan rupiah) Lembaga/ Ikatan

Bulan

LPJK

Maret

5.000

IAI

Mei

7.000

IPK

Juli

8.000

Ph bruto

Jumlah

20.000

Tarif DPP

DPP

Tarif PPh


2.500

5%

125

3.500

5%

175

4.000

5%

200

500

PPh

Tabel 5. Penghitungan PPh yang dipotong atas Persewaan mobil minibus (dalam ribuan rupiah) Perusahaan

Bulan

Penghasilan

Tarif PPh

PPh

PT B

1 s.d. 12

Rp36.000

2%

720


69

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi 4. Penghitungan PPh terutang Adi Putra Tarigan Perhitungan Penghasilan Neto dari pekerjaan bebas (dalam Rp) No.

Jenis Pekerjaan Bebas

1.

Arsitek

2.

Dosen Pengganti

3. 4.

Penghasilan Bruto

Norma*)

Penghasilan Neto

308.000.000

50%

154.000.000

5.000.000

50%

2.500.000

Pelatihan desain interior

25.000.000

50%

12.500.000

Pembicara

20.000.000

50%

10.000.000

*) Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/ PJ/2000 1. PPh yang terutang pada Tahun Pajak 2015 (dalam Rp) Perhitungan Penghasilan Neto A. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas: Penghasilan dari jasa arsitek

154.000.000

Penghasilan sebagai dosen pengganti

2.500.000

Penghasilan atas memberikan pelatihan

12.500.000

Penghasilan sebagai pembicara

10.000.000

Jumlah Penghasilan neto dari pekerjaan bebas

179.000.000

B. Penghasilan Neto Lainnya: Penghasilan atas persewaan minibus

36.000.000

Jumlah Penghasilan Neto (A+B)

215.000.000

Zakat

0

Jumlah Penghasilan Neto setelah Zakat PTKP: Wajib Pajak Sendiri

70

36.000.000

Tambahan Wajib Pajak kawin

3.000.000

Tanggungan 2

6.000.000


215.000.000

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi B. Jumlah PTKP

(45.000.000)

Penghasilan Kena Pajak

170.000.000

PPh Terutang: 5% x 50.000.000

2.500.000

15% x 120.000.000

18.000.000

PPh yang terutang

20.500.000

2. PPh yang Kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya 20.500.000 B Kredit Pajak : PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain:

1) PPh Pasal 21

a. Bukti potong PPh PT. A, PT.B, dan PT.C b. Bukti potong atas mengajar di Universitas c. Bukti potong atas pelatihan desain interior

18.100.000 125.000 625.000

500.000

d. Bukti potong atas penghasilan sebagai pembicara

2) PPh Pasal 23 Bukti potong atas persewaan mini bus Jumlah Kredit Pajak

720.000 (20.070.000)


430.000

 PPh Pasal 29 yang harus dibayar Adi Putra Tarigan adalah sebesar Rp430.000,00 BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

71

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi C.

C.1

Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Tetap dan Istri Bekerja, kewajiban perpajakan digabung Onnur adalah pegawai tetap pada perusahaan konstruksi PT. Wibowo Karya yang bertempat tinggal di Jakarta. Status

:

Pekerjaan : Onnur

Kawin, Istri bekerja, 1 tanggungan PegawaiTetap di perusahaan konstruksi PT.Wibowo Karya, Gaji tetap per bulan Rp30.000.000,00 Iuran Pensiun per bulan Rp320.000,00

Penghasilan : Narasumber dalam berbagai seminar dan talkshow Lain - terkait peningkatan pengembangan properti di Indonesia - Persewaan tanah dan/atau bangunan atas ruko yang disewakan kepada rekan kerjanya untuk usaha salon kecantikan di daerah Kebon Jeruk - Royalti atas penerbitan buku bidang arsitektur dan konstruksi dari PT Yudistira Media - Bunga deposito dari Bank Merdeka - Keuntungan dari penjualan logam mulia Pekerjaan Istri Onnur (Shehrazaat)

:

Guru Musik Privat

Onnur membayar zakat melalui Badan Amil Zakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Shehrazaat dalam menjalankan hak dan kewajibannya menggunakan NPWP suami. ∗ Data penghasilan Onnur dan Shehrazaat selama tahun 2015 dirinci sebagai berikut:

72


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Penghasilan Onnur (Rp) Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai pegawai tetap PT Wibowo Karya. (sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 formulir 1721 A1)

Gaji Setahun dikurangi: Biaya jabatan Iuran pensiun Penghasilan Neto

350.160.000

360.000.000 (6.000.000) (3.840.000) 350.160.000

Penghasilan bersifat final a. Persewaan tanah dan/atau bangunan b. Bunga deposito dari Bank Merdeka

200.000.000 5.000.000

Penghasilan lainnya a. Narasumber pada Seminar dan Talkshow terkait peningkatan pengembangan properti di Indonesia

6.000.000

b. Royalti atas penerbitan buku dari PT Yudistira Media c. Keuntungan dari penjualan logam mulia

15.000.000 10.000.000

Penghasilan Shehrazaat (Istri Onnur) Selama tahun 2015, Shehrazaat mendapatkan honor sebagai guru musik privat. Atas penghasilannya sebagai guru musik privat tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena semua pemberi penghasilan merupakan orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

200.000.000

Karena penghasilan Shehrazaat dari pekerjaan bebas bidang seni jumlahnya di bawah Rp4.800.000.000,00, maka Shehrazaat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pada bulan Maret 2015 Shehrazaat telah menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ke KPP.

∗ PPh yang telah dipotong oleh pemotong pajak berdasarkan pada bukti potong yang diperoleh Onnur sebagai berikut: BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

73

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi

PPh yang telah dipotong pihak lain

PPh Pasal 21 Onnur sebagai narasumber pada seminar dan talkshow

150.000

PPh Pasal 21 Onnur atas penghasilan sebagai pegawai tetap di PT Wibowo Karya

47.040.000

PPh Pasal 23 atas royalti penerbitan buku

2.250.000

Pajak Penghasilan yang bersifat final a. Persewaan tanah dan/atau bangunan b. Bunga deposito

20.000.000 1.000.000

∗ Daftar harta sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut: No 1 2

Jenis Harta Rumah di Jl. Pondok Jaya X/26, Mampang Prapatan Jakarta Selatan Ruko di Jalan Panjang, Kedoya Utara, Kebon Jeruk

Nilai Perolehan (Rp) 300.000.000

Tahun Perolehan 1999

400.000.000

2005

3

Mobil

200.000.000

2001

4

Sepeda motor

20.000.000

2003

5

Tabungan di Bank Merdeka

400.000.000

2012

6

Logam Mulia 75 gram

41.250.000

2014

 Penghitungan PPh Onnur : ∗ Penghitungan PPh yang dipotong dari penghasilan lain (dalam Rp)

74


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi PPh 21 Sebagai Narasumber Penghasilan

6.000.000

PPh 21 atas penghasilan Narasumber

150.000

(5% x (6.000.000x50%))* *Sesuai KEP - 536/PJ./2000 PPh Pasal 23 atas Royalti : Penghasilan Penerbitan Buku

15.000.000

PPh Pasal 23 atas royalti

2.250.000

(15% x 15.000.000) PPh Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau bangunan Penghasilan Sewa

200.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2)

20.000.000

(10% x 200.000.000) PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito Penghasilan dari Bunga Deposito

5.000.000


1.000.000

(20% x 5.000.000) ∗ Penghasilan Neto Shehrazaat sebagai guru musik privat Penghasilan Neto Shehrazaat Penghasilan bruto dari guru musik privat Penghasilan Neto Shehrazaat*)

200.000.000 70.000.000

(35% x 200.000.000) *) Sesuai KEP - 536/PJ./2000


75

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi ∗ Penghitungan PPh yang terutang selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

PPh yang terutang Tahun Pajak 2015 (dalam Rp) Perhitungan Penghasilan Neto: A. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas

70.000.000

Penghasilan Onnur sebagai narasumber

3.000.000

B. Penghasilan neto dari pekerjaan (sesuai bukti potong 1721 A2):

76

Penghasilan Sherazaat (Istri Onnur) sebagai guru musik privat

Penghasilan Onnur sebagai pegawai tetap PT Wibowo Karya C. Penghasilan Neto Lainnya

Royalti buku dari PT Yudistira Media

15.000.000

Keuntungan dari penjualan logam mulia

10.000.000

Jumlah Penghasilan Neto (A+B+C)

448.160.000

Zakat

10.000.000

Jumlah Penghasilan Neto setelah Zakat

PTKP

350.160.000

438.160.000

Wajib Pajak Sendiri

36.000.000

Istri Bekerja

36.000.000

Tambahan wajib pajak kawin

3.000.000

Tanggungan

3.000.000

Jumlah PTKP

(78.000.000)


360.160.000

PPh Terutang 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000

2.500.000 30.000.000

25% x 110.160.000

27.540.000

PPh yang terutang


60.040.000

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi 2. PPh yang kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya

60.040.000

B Kredit Pajak : PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain: a. Bukti potong PPh 1721 A1 dari PT. Wibowo Karya atas penghasilan Onnur b. PPh 23 atas royalti dari PT Yudistira Media c. PPh 21 atas penghasilan sebagai narasumber

47.040.000

2.250.000 150.000

Jumlah Kredit Pajak

49.440.000


10.600.000

 PPh Pasal 29 yang harus dibayar oleh Onnur sebesar Rp10.600.000,00 C.2 Pegawai Tetap dan Istri Bekerja, Pelaksanaan kewajiban perpajakan terpisah Danang bekerja sebagai supervisor di PT Bangun Maju, perusahaan konstruksi di Jakarta. Status

:

Pekerjaan Danang

: -

Kawin, Istri bekerja, kewajiban perpajakan terpisah, (Danang dan Salma masing-masing memiliki NPWP yang berbeda), belum mempunyai anak Supervisor di PT Bangun Maju di Jakarta

-

Gaji tetap perbulan Rp10.000.000,00

-

Membayar iuran perbulan Rp320.000,00


77

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Penghasilan Danang Lainnya

:-

Pekerjaan (Salma)

Istri :

Penghasilan Salma : Lainnya :Pembayaran zakat : melalui Badan Amil Zakat

Royalti atas penerbitan buku dari PT Airlangga Salemba Persewaan tanah dan/atau bangunan atas rumah yang disewakan kepada kerabatnya di daerah Tanjung Duren Bunga tabungan dari Bank Mandiri 25 Pegawai Tetap di perusahaan advertising PT Digital Kreativindo dengan gaji sebesar Rp7.000.000,00 per bulan Usaha di bidang katering dan selama tahun 2014 memiliki peredaran bruto Rp1 miliar dan tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun Bunga tabungan dari Bank Mandiri 25 Danang membayar zakat Rp3.000.000,00 Salma membayar zakat Rp2.100.000,00

Data penghasilan Danang dan Salma selama tahun 2015 dirinci sebagai berikut: Penghasilan Danang (Rp) Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai pegawai tetap PT Bangun Maju setelah dikurangi biaya jabatan sebesar Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp3.840.000,00

110.160.000

Penghasilan bersifat final: a. Persewaan tanah dan/atau bangunan

300.000.000

b. Bunga tabungan dari Bank Mandiri 25

6.000.000

Penghasilan lainnya: Royalti atas penerbitan buku dari PT Airlangga Salemba

78


25.000.000

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Penghasilan Salma (Rp) Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai pegawai tetap PT Digital Kreativindo setelah dikurangi biaya jabatan sebesar Rp4.200.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp2.400.000,00 (sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 formulir 1721 A1)

77.400.000

Penghasilan bersifat final: bunga tabungan dari Bank Mandiri 25

6.000.000

PPh yang telah dipotong oleh pemotong pajak berdasarkan pada bukti pemotongan dari pemotong sebagai berikut: PPh Pasal 21 Danang atas penghasilan sebagai pegawai tetap PT Bangun Maju

Rp5.674.000,00

PPh Pasal 21 Salma atas penghasilan sebagai pegawai tetap PT Digital Kreativindo

Rp2.070.000,00

PPh Pasal 23 atas royalti penerbitan buku

Rp3.750.000,00

Pajak Penghasilan yang bersifat final a. Persewaan tanah dan/atau bangunan

Rp30.000.000,00

b. Bunga tabungan Bank Mandiri 25 a.n. Danang

Rp1.200.000,00

c. Bunga tabungan Bank Mandiri 25 a.n. Salma

Rp1.200.000,00

Daftar harta Danang pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut: No

Uraian Aset


Tahun Perolehan

1

Rumah di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 4, Tanjung Duren Jakarta Barat

200.000.000

2000

2

Rumah di Taman Aries, Meruya Ilir Jakarta Barat

300.000.000

2003

3

Tanah seluas 600 m2 di Jalan Tomang Raya Nomor 45

400.000.000

2002

4

Mobil

250.000.000

2000

5

Sepeda motor

18.000.000

2014

6

Tabungan di Bank Mandiri 25

200.000.000

2013

7

Logam Mulia 50 gram

27.500.000

2014


79

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Daftar harta Salma pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut: Uraian Aset


Tahun Perolehan

Mobil

250.000.000

2004

Tabungan di Bank Mandiri 25

200.000.000

2010

27.500.000

2012

Logam Mulia 50 gram

Penghasilan dari usaha katering Salma Tahun 2015 dikenai PPh berdasarkan PP 46 Tahun 2013 karena peredaran bruto Tahun Pajak 2014 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final yang harus disetor sendiri sebesar 1% dari peredaran usaha setiap bulan adalah sebagai berikut: Bulan

PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp)

Januari

30.000.000

300.000

Februari

100.000.000

1.000.000

Maret

80.000.000

800.000

April

50.000.000

500.000

Mei

65.000.000

650.000

Juni

80.000.000

800.000

Juli

72.000.000

720.000

Agustus

69.000.000

690.000

September

84.000.000

840.000

Oktober

94.000.000

940.000

November

88.000.000

880.000

Desember

79.000.000

790.000

891.000.000

8.910.000

Jumlah

80

Peredaran Bruto (Rp)


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi  Penghitungan PPh yang harus dibayar Danang dan Salma dengan melaksanakan kewajiban perpajakan yang terpisah PPh yang terutang Tahun Pajak 2015 (Rp) 1.

A

Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

B

Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

C

Penghasilan neto dalam negeri lainnya

Jumlah Penghasilan Neto (A+B+C)

D Zakat

E

Jumlah Penghasilan Neto setelah Zakat

F

Jumlah Penghasilan Neto Danang dan Salma

G PTKP

Danang

Salma

Perhitungan Penghasilan Neto

110.160.000

77.400.000

25.000.000 135.160.000

77.400.000

(3.000.000)

2.100.000

132.160.000

75.300.000

207.460.000

Wajib Pajak Sendiri

36.000.000

Tambahan wajib pajak kawin

Tambahan penghasilan digabung

Jumlah PTKP

H Penghasilan Kena Pajak

3.000.000 36.000.000 (75.000.000) 132.460.000

I PPh Terutang

5% x 50.000.000

2.500.000

15% x 82.460.000

12.369.000

Jumlah Pajak Penghasilan terutang (Gabungan)

PPh yang terutang yang ditanggung Danang

PPh yang terutang yang ditanggung Salma

14.869.000 9.472.125

5.396.875


81

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Perhitungan Pajak yang ditanggung PPh yang ditanggung oleh masing-masing yaitu:

1. PPh terutang Danang

= (132.160.000 : 207.460.000) x 14.869.000 = Rp9.472.125

2. PPh terutang Salma

= (75.300.000 : 207.460.000) x 14.869.000 = Rp5.396.875

2 Danang PPh yang kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain: A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya 9.472.125 B Kredit Pajak PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain: a. Bukti potong PPh 1721 A1 dari 5.674.000 PT Bangun Maju b. PPh Pasal 23 atas royalti dari PT 3.750.000 Airlangga Salemba ( 9.424.000) Jumlah Kredit Pajak (A+B) PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29 (A-B) 48.125 3 Salma PPh yang kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya 5.396.875 B Kredit Pajak PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain: Bukti potong PPh 1721 A1 dari PT 2.070.000 Digital Kreativindo Jumlah Kredit Pajak (A+B) PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29 (A-B)

( 2.070.000) 3.326.875

 PPh terutang yang harus dibayar oleh Danang sebesar Rp48.125,00 sedangkan PPh yang harus dibayar Salma sebesar Rp3.326.875,00

82


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi C3. Pegawai Tetap dan pekerjaan bebas Palmira Vidya bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian dan komisaris perusahaan sawit nasional. Status : Pekerjaan Palmira : Vidya Pekerjaan/Usaha : Lainnya : :

Belum Menikah PNS Kementerian Pertanian dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 per bulan; iuran pensiun yang dibayar Rp320.000,00 per bulan Komisaris di Perusahaan Kelapa Sawit PT Palm Indo Plantation, total honorarium selama tahun 2015 sebesar Rp150.000.000,00 Penghasilan dari dividen atas saham di PT Palm Indo Plantation Penghasilan dari bunga deposito dari Bank Mumpuni

Penghasilan yang diperoleh Palmira Vidya selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Penghasilan Palmira Vidya selama tahun 2015 (Rp) Penghasilan neto (gaji, tunjangan) sebagai PNS Kementerian Pertanian biaya jabatan sebesar Rp4.200.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp3.840.000,00 (sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 formulir 1721 A2) Penghasilan bersifat final: a. Penghasilan atas dividen

20.000.000,00

b. Bunga deposito dari Bank Mumpuni Honorarium sebagai Komisaris

75.960.000,00

5.000.000,00 150.000.000,00


83

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Tabel Pajak Penghasilan yang diperoleh Palmira Vidya berdasarkan bukti potong dari pemberi kerja sebagai berikut: PPh Pasal 21 Palmira Vidya atas penghasilan sebagai PNS Kementerian Pertanian PPh Pasal 21 atas honorarium sebesar Rp 150.000.000 sebagai Komisaris selama tahun 2015 5% x 50.000.000 =

2.500.000

15% x 100.000.000 =

15.000.000

Total

=

2.500.000 17.500.000

17.500.000

Pajak Penghasilan yang bersifat final a. atas penghasilan dari dividen

2.000.000

b. atas penghasilan dari Bunga deposito

1.000.000

 Penghitungan PPh Palmira Vidya ∗ Penghasilan bersifat final PPh Pasal 4 ayat (2) atas dividen: Penghasilan atas dividen PPh Pasal 4 ayat (2) atas dividen

20.000.000 2.000.000

(10% x 20.000.000) PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito Penghasilan dari bunga deposito

5.000.000


1.000.000

(20% x 5.000.000)

84


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi ∗ Penghitungan PPh terutang Palmira Vidya pada tahun pajak 2015 1. PPh yang terutang Tahun Pajak 2015 (dalam Rp) Perhitungan Penghasilan Neto: A. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas B. Penghasilan neto dari pekerjaan (sesuai bukti potong 1721 A2): Penghasilan sebagai PNS di Kementerian Pertanian C. Penghasilan neto lainnya: Honorarium sebagai Komisaris PT Palm Indo Plantation Jumlah Penghasilan Neto (A+B+C) Zakat Jumlah Penghasilan Neto setelah Zakat PTKP: Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang: 5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 139.960.000 20.994.000 PPh yang terutang

0

75.960.000

150.000.000 225.960.000 0 225.960.000

(36.000.000) 189.960.000

23.494.000

2. PPh yang kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya 23.494.000 B Kredit Pajak : PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh ditanggung pemerintah 2.500.000 (Bukti potong 1721 A2 dari Kementerian Pertanian) PPh atas Honorarium sebagai Komisaris 17.500.000 Jumlah Kredit Pajak 20.000.000 3.

PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29

3.494.000


85

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi  PPh yang kurang dibayar oleh Palmira Vidya pada tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp3.494.000,00 D. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan

Sehubungan dengan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Bayu Sastro adalah seorang Notaris/PPAT. Status : Kawin, Istri tidak bekerja, 2 anak masih SD Pekerjaan Bayu Sastro : Jasa Notaris/PPAT wilayah kerja kota Semarang Penghasilan Bayu Lainnya : Bengkel Mobil “Supreme” di kota Semarang Bayu Sastro dan keluarga tinggal di rumah sekaligus kantor yang berada di Semarang dengan luas tanah 200m2 dan luas bangunan 250m2 yang dahulu merupakan warisan dari ayah Bayu Sastro. Semua aset di bengkel merupakan aset yang diperoleh Bayu Sastro dengan cara kredit dari pihak lain. Tabel 1. Harta Bayu Sastro (dalam Rp)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Harta Peralatan Bengkel Tabungan di Bank Kimun Mobil Minibus Mobil Truk Mobil Box Mobil Derek Sepeda Motor Persediaan Rumah Sedan

Tahun Perolehan 2009 2014 2010 2011 2011 2012 2012 2014 2005 2014

Nilai Perolehan Keterangan 1.400.000.000 12.150.000

Kredit

140.000.000 240.000.000 180.000.000 210.000.000 15.000.000 500.000.000 900.000.000 250.000.000

Kredit Kredit Kredit Kredit

Warisan Kredit

Jumlah 3.847.000.000 Untuk membiayai usaha bengkelnya Bayu Sastro mempunyai pinjaman ke bank yang digunakan untuk membeli peralatan yang dimilikinya

86


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Tabel 2. Pinjaman Bayu Sastro (dalam Rp) No

Pemberi Hutang

Tahun Hutang

1

Bank A

2009

1.400.000.000

560.000.000

2

Bank A

2009

300.000.000

60.000.000

3

Bank B

2010

140.000.000

28.000.000

4

Bank C

2011

240.000.000

96.000.000

5

Bank C

2011

180.000.000

72.000.000

6

Bank B

2012

210.000.000

126.000.000

7

Bank D

2014

250.000.000

200.000.000

2.720.000.000

1.142.000.000

Jumlah

Nilai Hutang

Sisa Hutang

Total penghasilan bruto yang diperoleh oleh Bayu Sastro dari usaha bengkel mobil dan jasa notaris/PPAT selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3. Penghasilan bruto Bayu Sastro selama 2015 (dalam Rp)

∗

Bulan

Bengkel Mobil

Notaris

PPAT

Jumlah

1

465.005.000

40.000.000

21.000.000

526.005.000

2

450.000.000

35.000.000

24.000.000

509.000.000

3

470.000.000

45.000.000

18.000.000

533.000.000

4

360.000.000

40.000.000

20.000.000

420.000.000

5

380.000.000

30.000.000

15.000.000

425.000.000

6

375.000.000

20.000.000

20.000.000

415.000.000

7

350.000.000

25.000.000

15.000.000

390.000.000

8

480.000.000

35.000.000

20.000.000

535.000.000

9

390.000.000

30.000.000

25.000.000

445.000.000

10

450.000.000

25.000.000

22.000.000

497.000.000

11

380.000.000

40.000.000

20.000.000

440.000.000

12

450.000.000

30.000.000

25.000.000

505.000.000

Jumlah

5.000.005.000

395.000.000

245.000.000

5.640.005.000

Total penghasilan bruto Bayu : Rp5.000.005.000,00 + Rp640.000.000,00 = Rp5.640.005.000,oo BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

87

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi  Penghitungan PPh Bayu Sastro adalah sebagai berikut : 1. Pemotongan PPh 21 sehubungan dengan jasa notaris selama tahun 2015. ∗ Sesuai PER 32/PJ/2015, Dasar Pengenaan dan Pemotongan (DPP) PPh 21 adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.1 ∗ Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 ayat 1 atas DPP. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pihak lain sehubungan dengan jasa notaris Bayu Sastro adalah sebesar Rp5.000.000,00 2. Pembukuan Tahun 2015 atas Usaha Bayu Sastro Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bayu Sastro wajib menyelenggarakan pembukuan karena peredaran usaha bruto Bayu sastro telah melebihi Rp4,8 miliar. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2015 diketahui rincian secara ringkas penghasilan dan beban usaha bengkel Bayu Sastro sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5. Tabel 5. Ikhtisar Laporan Rugi Laba Tahun 2015 (dalam Rp)

Pendapatan Usaha: Pendapatan jasa servis bengkel mobil “Supreme” Pendapatan jasa notaris dan PPAT Total Pendapatan Beban Operasional: Biaya Sparepart dan bahan lainnya Beban Listrik, Air Beban Asuransi Kebakaran Beban Penyusutan Peralatan Beban Penyusutan Gedung Beban Pemeliharaan Peralatan Beban Promosi Jumlah

88


5.000.005.000 640.000.000 5.640.005.000

850.000.000 100.000.000 250.000.000 378.000.000 541.875.000 360.000.000 250.000.000 (2.729.875.000)

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Beban Administrasi dan Umum: Beban Gaji karyawan Bunga Beban Asuransi Kesehatan Karyawan Jumlah Laba Bersih Sebelum Pajak

900.000.000 250.000.000 90.000.000 (1.240.000.000) 1.670.130.000

3. Angsuran PPh Pasal 25 Berdasarkan Pasal 25 UU PPh, Bayu Sastro wajib melakukan penyetoran angsuran PPh sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dikurangi dengan PPh Pasal 21 dibagi 12 bulan. PPh terutang tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp450.000.000,00 sedangkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp50.000.000,00 sehingga PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp30.000.000,00 per bulan. Bayu Sastro menyampaikan SPT Tahunan pada tanggal 10 bulan Februari 2015, sehingga angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Februari tahun 2015 masih menggunakan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00. Selain itu, Bayu Sastro juga melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 25 yang berasal dari usaha bengkelnya sebesar 0,75% dari peredaran brutonya setiap bulan sesuai ketentuan penyetoran Pasal 25 orang pribadi pengusaha tertentu. Tabel 6. Angsuran PPh Pasal 25 (dalam Rp) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

Jenis Angsuran Berdasarkan Usaha SPT Tahun Bengkel Pajak 2014 20.000.000 3.487.538 20.000.000 3.375.000 30.000.000 3.525.000 30.000.000 2.700.000 30.000.000 2.850.000 30.000.000 2.812.500 30.000.000 2.625.000 30.000.000 3.600.000

Jumlah 23.487.538 23.375.000 33.525.000 32.700.000 32.850.000 32.812.500 32.625.000 33.600.000


89

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Jenis Angsuran Berdasarkan Bulan Usaha SPT Tahun Bengkel Pajak 2014 September 30.000.000 2.925.000 Oktober 30.000.000 3.375.000 November 30.000.000 2.850.000 Desember 30.000.000 3.375.000 Total Penghasilan bruto bengkel mobil x 0,75%

Jumlah 32.925.000 33.375.000 32.850.000 33.375.000 377.500.038

4. Penghitungan PPh yang terutang (dalam Rp) PPh Pasal 29 tahun pajak 2015 yang harus dibayar Bayu Sastro adalah sebagai berikut: Penghasilan neto dari usaha

1.670.130.000

Jumlah penghasilan neto

1.670.130.000

PTKP

(45.000.000)


1.625.130.000

PPh Terutang: 5% x 50.000.000

2.500.000

15% x 200.000.000

30.000.000

25% x 250.000.000

62.500.000

30% x 1.125.130.000

337.539.000 + 432.539.000

PPh Pasal 25 yang telah disetor PPh Kurang Bayar

(377.500.038) 55.038.962

 PPh Pasal 29 tahun pajak 2015 yang harus dibayar Bayu sastro sebesar Rp55.038.962,00

90


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi E. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Usaha dan Pekerjaan E.1. Penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar Hisyam Faraz adalah seorang atlet bola basket profesional yang bermain untuk Klub Nombock Dhong. Selain sebagai atlet, Hisyam Faraz mempunyai usaha sampingan sebagai pemilik restoran. Data pribadi Hisyam Faraz per awal tahun 2015 sebagai berikut: Status Pekerjaan Hisyam Faraz Penghasilan Lainnya Peredaran Bruto 2014

: : : :

Kawin, Istri tidak bekerja, 1 tanggungan Atlet bola basket profesional Pemilik restoran Tidak melebihi Rp4,8 miliar

Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2015 (Formulir 1721-A1) yang dibuat klub Nombock Dhong, diperoleh data sebagai berikut (dalam Rp): Gaji dan Bonus Biaya jabatan Iuran pensiun PTKP (K/1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dipotong bendahara klub

: : : : :

500.000.000 6.000.000 12.000.000 42.000.000 80.000.000

Selain menyediakan makanan dan minuman di tempat, restoran milik Hisyam Faraz juga menerima pesanan katering. Peredaran bruto yang diperoleh dari usaha restoran selama tahun 2015 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Tabel 1. Peredaran Bruto Tahun 2015 (dalam Rp) Bulan

Penjualan di Tempat

Penghasilan dari Katering

Peredaran Bruto Keseluruhan

Januari

112.000.000

9.000.000

121.000.000

Februari Maret

100.000.000 95.000.000

7.750.000 2.150.000

107.750.000 97.150.000


91

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Penjualan di Tempat

Bulan April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Penghasilan dari Katering


3.500.000 4.525.000 12.350.000 5.790.000 6.450.000 1.125.000 11.370.000 4.675.000 7.850.000 76.535.000

102.500.000 179.525.000 136.350.000 135.790.000 95.450.000 114.125.000 102.370.000 91.675.000 162.850.000 1.446.535.000

99.000.000 175.000.000 124.000.000 130.000.000 89.000.000 113.000.000 91.000.000 87.000.000 155.000.000 1.370.000.000

Daftar harta dan utang yang dimiliki oleh Hisyam Faraz pada akhir tahun 2015 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2. Daftar Harta Akhir Tahun 2015 No

Harta

Tahun Perolehan

1

Tanah dengan luas 150 m2,

2009

2

Desa Rukun Makmur, Garut Rumah dengan luas 230 m2,

2010

Jl. Bangau 30, Jakarta

92


Nilai Keterangan Perolehan (Rp) 100.000.000 NOP 10.31.230.032. 008.0165.0 1.500.000.000 NOP 09.56.070.032. 005.0265.0

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi No

Harta

Tahun Perolehan

3

Bangunan Restoran dengan luas 450 m2 yang berdiri di atas Tanah seluas 1000 m2,

2012

Nilai Keterangan Perolehan (Rp) 2.250.000.000 NOP 08.45.060.024. 010.0102.0

4

Jl Kemerdekaan 25, Jakarta Mobil Box

2012

175.000.000

5

Mobil Sedan

2012

210.000.000

6

Sepeda Motor

2012

15.000.000

7

Peralatan Restoran

2011

250.000.000

8

Furnitur

2011 Jumlah

75.000.000 Furnitur kayu 4.575.000.000

Tabel 3. Daftar Utang Akhir Tahun 2015 No.

Pemberi Hutang

1

Bank A

2

Bank B

Alamat Pemberi Pinjaman

Tahun Peminjaman

Jumlah Hutang (Rp)

Jl. Juanda no.45, Jakarta Selatan

2010

1.250.000.000

Jl. Swasembada no.34, Jakarta Timur

2009

2.250.000.000

Jumlah

3.500.000.000

a) Atas penghasilan Hisyam Faraz dari penjualan makanan dan minuman di tempat serta penyediaan jasa katering, Hisyam Faraz wajib membayar PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto kegiatan usaha tersebut setiap bulan. Perlakuan PPh tersebut karena jumlah peredaran bruto yang diperoleh Hisyam Faraz selama tahun 2015 tidak mencapai Rp4,8 miliar. Pembayaran pajak tersebut dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

93

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Rincian pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4. Rincian Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Bulan



(Rp)

(Rp)

Januari

121.000.000

1.210.000

Februari

107.750.000

1.077.500

Maret

97.150.000

971.500

April

102.500.000

1.025.000

Mei

179.525.000

1.795.250

Juni

136.350.000

1.363.500

Juli

135.790.000

1.357.900

95.450.000

954.500

September

114.125.000

1.141.250

Oktober

102.370.000

1.023.700

Nopember

91.675.000

916.750

Desember

162.850.000

1.628.500

1.446.535.000

14.465.350

Agustus

Jumlah

Atas penghasilan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final tersebut, tidak diperhitungkan dengan penghasilan Hisyam Faraz yang berasal dari Klub Nombock Dhong. Penghasilan bersifat final tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada jenis penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, namun atas penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam penghitungan PPh kurang bayar pada akhir tahun pajak.

94


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi b) Atas penghasilan Hisyam Faraz yang berasal dari Klub Nombock Dhong dihitung berdasarkan formulir 1721 A1 yang telah disampaikan, sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut: Penghasilan bruto Rp500.000.000,00 Pengurang Penghasilan: Biaya jabatan Rp 6.000.000,00 Iuran pensiun Rp12.000.000,00+ Rp 18.000.000,00- Penghasilan neto Rp482.000.000,00 Pengurang Penghasilan: PTKP (K/3) Wajib Pajak Rp36.000.000,00 Istri (Tidak Bekerja) Rp 3.000.000,00 1 Anak Rp 3.000.000,00+ Rp 42.000.000,00 Penghasilan kena pajak Rp440.000.000,00 PPh terutang: 5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp200.000.000,00 Rp30.000.000,00 25% x Rp190.000.000,00 Rp47.500.000,00+ Rp80.000.000,00 PPh yang telah dipotong Rp80.000.000,00 PPh Kurang Bayar Nihil

E.2.Penghasilan dari usaha melebihi Rp4.800.000.000,00 Dengan menggunakan contoh yang sama pada huruf a, apabila berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2014 yang disampaikan oleh Hisyam, diketahui bahwa peredaran bruto usaha restorannya selama tahun 2014 melebihi Rp4.800.000.000,00 (daftar penyusutan dalam Tabel 5 dan rincian ikhtisar Laporan Rugi Laba dalam Tabel 6). Selama tahun 2015, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Hisyam Faraz adalah sebesar Rp250.000.000.


95

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Tabel 5. Daftar Penyusutan Harta Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) No

Harta

Bulan Perolehan

Tahun Perolehan

Nilai Perolehan

Kelompok

Penyusutan

1

Bangunan Restoran Luas 450 m2, Jl Kemerdekaan, Jakarta

Januari

2012

1.000.000

Permanen

50.000

2

Mobil Box

Februari

2012

175.000

2

21.875

3

Peralatan Restoran

Maret

2011

250.000

1

62.500

4

Furnitur Kayu

Maret

2011

30.000

1

7.500

Jumlah

141.875

Tabel 6. Ikhtisar Laporan Rugi Laba Tahun 2015 (dalam Rp) (sudah dilakukan penyesuaian fiskal) Pendapatan: Penjualan Harga Pokok Penjualan

4.950.000.000

3.465.000.000

Laba Bruto

1.485.000.000

Pendapatan lainnya

15.000.000

Beban Operasional:

Beban Promosi

45.000.000

Beban Asuransi Kebakaran

30.000.000

Beban Pengiriman

124.000.000

Beban Penyusutan

141.875.000

53.000.000

Jumlah

(393.875.000)

Beban Administrasi dan Umum

125.000.000

15.000.000

Jumlah

(140.000.000)

Laba Bersih Sebelum Pajak

966.125.000

Beban Pemeliharaan Peralatan

Beban Gaji Beban Asuransi Kesehatan Karyawan

96



Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Hisyam Faraz wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, Hisyam Faraz tidak berhak lagi menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dikarenakan jumlah penghasilan bruto Hisyam Faraz dalam satu tahun pajak telah melebihi 4,8 miliar. Dengan menggunakan asumsi jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar oleh Hisyam Faraz dalam setahun adalah sebesar jumlah penghasilan dari klub Nombock Dhong yang sama seperti pada contoh soal huruf a, maka penghitungan Pajak Penghasilan Hisyam Faraz adalah sebagai berikut: Penghasilan neto dari usaha Penghasilan neto dari pekerjaan Jumlah penghasilan neto PTKP Penghasilan kena pajak

Rp 966.125.000,00 Rp 482.000.000,00 + Rp1.448.125.000,00 Rp 42.000.000,00 – Rp1.406.125.000,00

PPh terutang: 5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp250.000.000,00 Rp 62.500.000,00 30% x Rp906.125.000,00 Rp 271.837.500,00 Rp 366.837.500,00 PPh yang telah dipotong Rp (80.000.000,00) PPh Pasal 25 yang telah disetor Rp (250.000.000,00) – PPh Kurang Bayar Rp 36.837.500,00

F. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas dan Pekerjaan Ghifari Fadhia adalah seorang pengacara yang bekerja pada Firma Hukum Saul Goodman. Di luar jam kerja kantornya, Ghifari Fadhia juga membuka praktek konsultasi hukum di rumahnya. Ghifari Fadhia telah menikah dan mempunyai dua orang anak, anak pertamanya berstatus sebagai pelajar sekolah dasar dan anak keduanya berusia 4 tahun. Istri Ghifari Fadhia adalah seorang dokter gigi yang membuka praktik pada kliniknya sendiri. Selain berpraktik sendiri, dia juga menyewakan sebagian ruang kliniknya kepada koleganya untuk berpraktik. Istri Ghifari Fadhia tidak memiliki NPWP karena memilih untuk melaksanakan kewajiban dan hak di bidang perpajakan sebagai satu kesatuan dengan suaminya. BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

97

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Dokter yang berpraktik di klinik milik istri Ghifari Fadhia tidak ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada tahun 2015 anak kedua Ghifari Fadhia dikontrak sebagai bintang iklan susu balita yang diproduksi oleh PT Susu Segar. Pembayaran kontrak sebagai bintang iklan dilakukan sekaligus pada awal penayangan iklan, baik di media cetak maupun elektronik. Status Pekerjaan Ghifari Fadhia

: :

Kawin, Istri bekerja, 2 anak (9 dan 2 tahun) Pengacara di Firma Hukum Saul Goodman dan membuka praktek konsultan hukum di rumah

Pekerjaan Istri

:

Dokter gigi yang membuka praktek di klinik sendiri Satu kesatuan dengan suami

Kewajiban Perpajakan : Istri Penghasilan Lainnya : : Angsuran PPh Pasal 25 : tahun pajak 2015

Penghasilan anak dari kontrak bintang iklan sebesar Rp150.000.000,00 dan telah dipotong PPh Pasal sebesar Rp3.750.000,00 Penghasilan dari sewa sebagian ruangan klinik* Rp20.000.000,00 per tahun

*Dokter yang berpraktik di klinik milik istri Ghifari Fadhia tidak ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Direktur Jenderal Pajak.

98


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 Tahun 2015 (Formulir 1721-A1) yang dibuat Firma Hukum Saul Goodman, diperoleh data sebagai berikut: Gaji, tunjangan, uang lembur, premi asuransi, : 650.000.000 dan bonus Biaya jabatan : 6.000.000 Iuran pensiun : 20.000.000 Penghasilan Neto dari pekerjaan : 624.000.000 PTKP (K/I/2) : 81.000.000 Penghasilan Kena Pajak : 543.000.000 PPh 21 yang telah dipotong Firma Hukum Saul : 107.900.000 Goodman Selama tahun 2015, penghasilan Ghifari Fadhia yang diperoleh dari praktik konsultan hukum yang dilakukannya di rumah, penghasilan istrinya dari praktik dokter gigi dan usaha penyewaan kliniknya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Januari

Tabel 1. Peredaran Bruto Tahun 2015 (dalam Rp) Praktik Praktik Persewaan Penghasilan Konsultan Dokter Gigi Ruangan Keseluruhan Hukum Klinik 6.500.000 4.500.000 5.000.000 16.000.000

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

5.400.000 7.300.000 10.500.000 12.000.000 6.700.000 7.400.000 3.200.000 15.000.000 7.500.000 8.900.000 11.450.000 101.850.000

Bulan

2.750.000 3.500.000 7.500.000 4.350.000 2.150.000 4.750.000 5.115.000 3.240.000 5.250.000 7.300.000 6.320.000 56.725.000

7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 77.500.000

15.650.000 15.800.000 23.000.000 21.350.000 13.850.000 19.650.000 15.815.000 25.740.000 20.250.000 23.700.000 25.270.000 236.075.000


99

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Daftar harta dan utang yang dimiliki oleh Ghifari Fadhia pada akhir tahun 2015 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2. Daftar Harta Akhir Tahun 2015 Tahun Nilai Perolehan Perolehan (Rp)

No

Harta

1

Rumah Luas 150 m², Jl. Jalan 450, Jakarta Tanah Luas 100 m², Jl Kemerdekaan, Jakarta Mobil MPV Mobil Sedan Sepeda Motor Furnitur Jumlah

2

3 4 5 8

Keterangan

2013

775.000.000

NOP 10.32.232.320. 071.0164.2

2014

525.000.000

NOP 10.31.230.032. 008.0165.1

2012 2015 2012 2011

350.000.000 275.000.000 162.500.000 50.000.000 2.137.500.000

Tabel 3. Daftar Utang Akhir Tahun 2015 No

Pemberi Hutang

Alamat Pemberi Pinjaman

Tahun Peminjaman

1

Bank A

Jl. Jend. Sudirman no.12, Jakarta Selatan

2010

Jumlah

Jumlah Hutang (Rp) 275.000.000 275.000.000

Penghitungan PPh Ghifari Fadhia Tahun Pajak 2015 1) Atas penghasilan yang diperoleh dari persewaan ruangan klinik, Ghifari Fadhia wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 10% dan bersifat final, dengan rincian pembayaran sebagaimana sebagai berikut:

100


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Sewa Ruangan Klinik (Rp)

PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp)

Januari

5.000.000

500.000

Februari

7.500.000

750.000

Maret

5.000.000

500.000

April

5.000.000

500.000

Mei

5.000.000

500.000

Juni

5.000.000

500.000

Juli

7.500.000

750.000

Agustus

7.500.000

750.000

September

7.500.000

750.000

Oktober

7.500.000

750.000

Nopember

7.500.000

750.000

Desember

7.500.000

750.000

Jumlah

77.500.000

7.750.000

Bulan

1) Atas penghasilan Ghifari Fadhia sebagai konsultan hukum dan penghasilan istrinya dari praktik dokter gigi, Ghifari Fadhia dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000, Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk konsultan hukum di kota Jakarta adalah 51% dari penghasilan bruto sedangkan untuk dokter adalah 45% dari penghasilan bruto. Penghitungan penghasilan neto dari kedua jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Januari Februari Maret

Praktik Konsultan Hukum (Rp) 6.500.000 5.400.000 7.300.000

Penghasilan Penghasilan Neto Neto Dokter Gigi Konsultan Hukum (Rp) (Rp) (Rp) 4.500.000 3.315.000 2.025.000 2.750.000 2.754.000 1.237.500 3.500.000 3.723.000 1.575.000

Praktik Dokter Gigi


101


Bulan April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Praktik Konsultan Hukum (Rp)

Praktik Dokter Gigi (Rp)

Penghasilan Penghasilan Neto Neto Dokter Gigi Konsultan Hukum (Rp) (Rp) 5.355.000 3.375.000 6.120.000 1.957.500 3.417.000 967.500 3.774.000 2.137.500 1.632.000 2.301.750

10.500.000 12.000.000 6.700.000 7.400.000 3.200.000

7.500.000 4.350.000 2.150.000 4.750.000 5.115.000

15.000.000

3.240.000

7.650.000

1.458.000

7.500.000

5.250.000

3.825.000

2.362.500

8.900.000

7.300.000

4.539.000

3.285.000

11.450.000

6.320.000

5.839.500

2.844.000

101.850.000

56.725.000

51.943.500

25.526.250

Sedangkan penghasilan neto yang diperoleh oleh anak Ghifari Fadhia sebagai bintang iklan akan digabung dengan penghasilan orang tuanya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000, Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pekerjaan bebas bidang seni adalah sebesar 35% dari penghasilan bruto. Penghasilan Bruto anak Ghifari Fadhia Norma Penghitungan Penghasilan Neto (35% x 150.000.000)

=

Rp

150.000.000

=

Rp

52.500.000

Berdasarkan hasil penghitungan penghasilan neto dari pekerjaan, dan penghasilan neto dari pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, maka penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2015 Ghifari Fadhia adalah sebagai berikut:

102


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi 1

PPh yang terutang Tahun Pajak 2015 (dalam Rp) Perhitungan Penghasilan Neto A. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas: Penghasilan Ghifari Fadhia sebagai konsultan 51.943.500 hukum Penghasilan istri Ghifari Fadhia sebagai doker gigi 25.526.250 Penghasilan anak Ghifari Fadhia sebagai bintang 52.500.000 iklan B. Penghasilan neto dari pekerjaan (sesuai bukti potong 1721 A2):

C.

Penghasilan Ghifari Fadhia sebagai pegawai di Firma Hukum Saul Goodman Penghasilan Neto Lainnya: Jumlah Penghasilan Neto (A+B+C) Zakat Jumlah Penghasilan Neto setelah Zakat PTKP: Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Istri Bekerja 36.000.000 Tambahan wajib pajak kawin 3.000.000 Tanggungan 2 6.000.000 Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang: 5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 200.000.000 30.000.000 25% x 250.000.000 62.500.000 30% x 172.969.000 51.890.700 PPh yang terutang

624.000.000 0 753.969.750 0 753.969.750 (81.000.000) 672.969.000 146.890.700


103

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi 2. PPh yang Kurang dibayar dengan memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut dan dipotong pihak lain dan PPh ditanggung pemerintah A PPh yang terutang dari perhitungan sebelumnya 146.890.700 B Kredit Pajak : PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain: 1) PPh 21 (sesuai bukti potong) a. Bukti potong PPh 1721 A1 dari 107.900.000 Firma Hukum Saul Goodman b. Bukti potong PT Susu Segar atas 3.750.000 bintang iklan anak Ghifari Fadhia c. Pembayaran angsuran Pasal 25 20.000.000 Jumlah Kredit Pajak (131.650.000 ) 3. PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29 15.240.700  PPh Pasal 29 yang harus dibayar Ghifari Fadhia sebesar Rp15.240.700,00 G. Contoh Penghitungan PPh Bagi Orang Pribadi atas Penghasilan Sehubungan dengan Usaha, Pekerjaan Bebas, Pekerjaan, dan/atau Penghasilan Lainnya Mika Khairani, direktur perusahaan alat telekomunikasi yang juga berprofesi sebagai artis. Status Pekerjaan Khairani

Belum Menikah (Usia 23 Tahun) Direktur Perusahaan Alat Telekomunikasi dengan Gaji Rp75.000.000 perbulan * Pada bulan Juli 2015 mendapat bonus Rp300.000.000 Pekerjaan/Usaha : Artis dan usaha toko spare part mobil “Kumplit” Lain Atas penghasilan gaji dan/atau bonus sebagai direktur tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan tempat dia bekerja.

104

: Mika :


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi ∗ Harta yang dimiliki Mika pada akhir tahun 2015 yaitu sebagai berikut (dalam ribuan): No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Harta Rumah Apartemen Mobil sedan Mobil sedan Motor Motor Deposito di Bank ABC Tabungan di Bank ABC Peralatan Usaha Mobil box persediaan spare part Jumlah

Tahun Perolehan 2011 2010 2011 2011 2010 2014 2012 2014 2012 2012 2015

Nilai Perolehan (Rp) 2.000.000 500.000 3.000.000 360.000 11.000 16.000 2.000.000 200.000 50.000 290.000 500.000 8.927.000

Keterangan hibah

Kredit

∗ Dari data harta yang dimiliki Mika, mobil box yang digunakan untuk usaha tokonya diperoleh dengan cara kredit dari perusahaan leasing Tiara Finance dengan data sebagai berikut: Pemberi Tahun Nilai Hutang Sisa Hutang Hutang Hutang (Rp) (Rp) 1 Tiara Finance 2012 150.000.000 50.000.000 Selain hutang pada perusahaan leasing tersebut, Mika tidak memiliki hutang lainnya. No


105

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi  Penghitungan PPh yang terutang 1. Bintang iklan dan penyanyi Selama Tahun 2015, Mika beberapa kali mendapat tawaran pekerjaan sebagai presenter dan penyanyi dengan penghasilan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini. Bulan

Jumlah Honor (Rp) Bintang Iklan Penyanyi

Jumlah (Rp)

1 2 3 40.000.000 40.000.000 4 5 30.000.000 50.000.000 80.000.000 6 7 8 30.000.000 30.000.000 9 50.000.000 50.000.000 10 11 12 Jumlah 110.000.000 90.000.000 200.000.000 ∗ Atas penghasilannya sebagai bintang iklan dan penyanyi tersebut juga telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

106

2. Usaha toko spare part mobil “Kumplit“ Berdasarkan jumlah penghasilan dari usaha toko spare part mobil yang diterima atau diperoleh Mika selama tahun 2014, penghasilan dari usaha toko spare part mobil Mika di tahun 2015 tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Oleh karena itu, Mika wajib menyelenggarakan pembukuan. Peredaran usaha toko spare part mobil selama tahun 2015 yaitu sebagai berikut:


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah

Peredaran Usaha (Rp) 400.000.000 500.000.000 550.000.000 450.000.000 600.000.000 400.000.000 300.000.000 750.000.000 800.000.000 650.000.000 500.000.000 550.000.000 6.250.000.000

Laporan Laba/Rugi Mika tahun pajak 2015 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: Laporan Laba/Rugi Mika (dalam Rupiah)

Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Pembelian Persediaan Akhir Laba Bruto Usaha Biaya-Biaya Biaya Gaji Biaya Listrik Biaya Bunga

6.250.000.000 750.000.000 4.500.000.000 (500.000.000) (4.750.000.000) 1. 500.000.000 120.000.000 54.000.000 28.000.000 BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

107

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi Biaya Gas dan Air 60.000.000 Biaya Transportasi 48.000.000 Biaya Penyusutan 42.500.000 Jumlah Biaya (352.500.000) Penghasilan Neto 1.147.500.000 ∗ Atas penghasilan Mika dari menjalankan usaha toko spare part mobil, penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M) dari penghasilan bruto usaha. ∗ Mika tidak ditunjuk oleh KPP tempat terdaftar sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Sesuai ketentuan PPh Pasal 21, Mika Wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkannya kepada karyawan sepanjang telah melebihi PTKP ∗ Atas penghasilan Mika dari pekerjaan bebas sebagai artis selama tahun 2015 telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/penyelenggara dan diberikan bukti potong PPh Pasal 21 setiap penghasilan diterima. 1. Pemotongan PPh dan Penyetoran PPh a

Pemotongan PPh (Rp) b c

d

PPh Pasal PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21 21 atas PPh Pasal atas Bunga atas Gaji dan Penghasilan 22 Tabungan Bonus Artis dan Deposito 96.800.000

292.400.000

10.000.000

Setor Sendiri (Rp) e f PPh Pasal 25

4.500.000 360.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan 2.500.000

Berikut keterangan dari tabel diatas: 1. Pada bulan Agustus 2015, usaha toko spare part mobil “Kumplit” menjual spare part mobil kepada suatu instansi pemerintahan dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00, sehingga dipotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% yaitu Rp4.500.000,001; 2. Selama tahun 2015, Mika memperoleh penghasilan berupa bunga deposito dan obligasi dan atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) final dengan tarif PPh sebesar 20%. Jumlah PPh yang dipotong oleh Bank ABC sebesar Rp96.800.000,00;

108


Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi 3. Apartemen yang dia peroleh tahun 2010 disewakan secara tahunan dengan harga Rp25.000.000,00 yang pembayarannya diterima pada bulan April 2015. Karena penghasilan dari sewa apartemen tersebut diterima dari orang pribadi yang bukan merupakan pemotong PPh, Mika menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan apartemen tersebut. Mika telah menyetorkan PPh sebesar Ro2.500.000,00 atas penghasilan dari sewa apartemen dengan menggunakan SSP ke Kas Negara; 4. Selain itu, pada bulan September 2015, Mika menjual koleksi lukisan yang dia punya kepada temannya seharga Rp100.000.000,00. Lukisan tersebut dia beli pada tahun 2010 dengan harga Rp75.000.000,00. Selisih atas harga penjualan dibanding dengan harga pembelian lukisan tersebut dilaporkan oleh Mika sebagai penghasilan lain-lain dalam SPT Tahunan 2015. Atas penghasilannya lainnya berupa keuntungan penjualan lukisan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, namun penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan dibayar Pajak Penghasilannya. 5. Selama tahun 2015 Mika melakukan penyetoran PPh Pasal 25 setiap bulan yang jumlahnya berdasarkan perhitungan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014. Total angsuran PPh Pasal 25 yang sudah disetor oleh Mika selama 2015 sebesar Rp360.000.000. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (Rupiah) Penghasilan Neto dari Usaha 1.147.500.000 Penghasilan Neto dari Pekerjaan Bebas 200.000.000 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya 25.000.000 Penghasilan Neto dari Pekerjaan 1.200.000.000 Jumlah Penghasilan Neto 2.572.500.000 PTKP (36.000.000) Penghasilan Kena Pajak 2.536.500.000


109

Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Orang Pribadi PPh Terutang 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000 25% x 250.000.000 30% x 2.036.500.000 Kredit Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Kurang Bayar

= = = =

2.500.000 30.000.000 62.500.000 610.950.000

+

302.400.000 4.500.000 360.000.000 +

705.950.000 666.900.000 39.050.000

 PPh Pasal 29 tahun pajak 2015 yang harus dibayar oleh Mika sebesar Rp39.050.000

110


Lampiran Pengisian Surat Pemberitahunan Tahunan Orang Pribadi


111

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Pengusaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) di atas Rp4,8 miliar setahun 1770

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

A1

• • • •

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.

•

SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

:

1

5

2

2

3

3

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N D A

L

I

M A N

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

P E D A G A N G

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

0

2

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

1

2

2

3

4

HB

2

1

1

8

4

BL

1 5

s.d

5 1

TH

2

1

BL

X PEMBUKUAN

5 TH

PENCATATAN

9

9

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0

0

B O R A S P A T

I

4

PH

1

BERI TANDA " X " DALAM

E C E R A N 3

0 1

SPT PEMBETULAN KE - …….

•

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

2 0

KLU :

4

0 7

1

1

1

/ MT

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

C. PPh TERUTANG

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

A. PENGHASILAN NETO

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

2.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

D. KREDIT PAJAK

2

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

364.400.000 0 0 0 364.400.000 0 364.400.000

3.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

4.

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

5.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

6.

………………………………………………………………………………………………………………………….. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

3

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

4

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]

5 6

9

10.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

11.

PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

12.

PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

13.

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

14.

TK /

K/

3

10

K/I/

11

[Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf i]

16. 17.

19.

14

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

X

a.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

(14-15)

a.

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

X

b.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

(16-18)

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

TGL LUNAS

20.

PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

21.

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR

2

4

0

tgl

3

1

bln

6 thn

0 364.400.000 48.000.000 316.400.000 49.100.000 0 49.100.000

15

0

16

49.100.000

17b

36.750.000 0

18

36.750.000

19

12.350.000

17a

JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)

a.

12 13

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

18. E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

1

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

15.

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

RUPIAH *)

1.

a.

DIRESTITUSIKAN

c.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

21

DIHITUNG BERDASARKAN :

a. b.

c.

1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16

X

PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA : SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

b.

X

SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

h.

............................................................................................................................

c.

X

NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA

i.

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

j.

a.

d.

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI

e.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA

k. l.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)

f.

PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT

X

............................................................................................................................

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP :

A N D A L

I

M A N

NPWP

1

3

3

:

5

2 2

1

TANGGAL:

2

5

0

2

B O R A S P A T 1

8

0

9

F.1.1.32.16

112

3


9

0

0

I 0

0

1

6

TANDA TANGAN

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN:

•

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

•


NPWP

:

1 5

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N D A L

BAGIAN A:

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

2.


2 2 3

3 1 1

I M A N

8

DIAUDIT

1

0 1 1 5 BL

X

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN

A1

TH

PENCATATAN


0 0 0 A

T

x

OPINI AKUNTAN :

I

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH

PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : a. PEREDARAN USAHA

1a

4.900.000.000

b. HARGA POKOK PENJUALAN

1b

1.500.000.000

c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

1c

3.400.000.000

d. BIAYA USAHA

1d

3.035.600.000

e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

1e

364.400.000

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF 2a

0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

2g

0

h. SANKSI ADMINISTRASI

2h

0

ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f.

PAJAK PENGHASILAN

i.

SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL

2i

0

j.

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0

c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

3c

0

d. JUMLAH (3a s.d. 3c)

3d

0

4

364.400.000

k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA l.

JUMLAH (2a s.d. 2k)

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF: a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL

4

0


4 9 9

B O R A S P

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU

3.

•

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

1.

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha

JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1


113

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :

• • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN


:

1 5

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N D A L

2 2 3

3 1 1

I M A N

8

0

4 9 9

1

0 1 1 5 BL

X

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



NPWP

2

TAHUN PAJAK

A1

FORMULIR


TH

PENCATATAN


0 0 0

B O R A S P A T

I

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN) NO.

JENIS USAHA

PEREDARAN USAHA (Rupiah)

NORMA (%)

PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0

JBB Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NO. (1)

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

PENGHASILAN BRUTO

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA

PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 0

JBC

JUMLAH BAGIAN C

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NO.

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4

PENGHARGAAN DAN HADIAH

0

5

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0

JBD Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

114


Halaman ke -

1

dari

1

halaman Lampiran -II

1770 - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :

•

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH


•

NPWP

:

1 5

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N D A L

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR



2 2 3 I

3 1 1 M A N

8

•

2 0

0 1 1 5

BL

X

PEMBUKUAN

4 9 9

0

5 1 2 1 5

s.d

TH


B O R A S P A T

1 BL

TH

A1

PENCATATAN


0 0 I

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

(1)

(2)

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN NOMOR

TANGGAL

(4)

(5)

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)

(6)

(7)

0

1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

0

JBA Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)


Halaman ke -

1

dari

1 halaman Lampiran-II


115

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• • •


PERHATIAN :

•

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL BERSIFAT FINAL PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

DAN/ATAU

PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


•

NPWP

:

1 5

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N D A L

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR

A1

LAMPIRAN - III

1770 - III


2 2 3

3 1 1

I M A N

8

4 9 9

•

2

0

1

0 1 1 5 X

s.d

TH

BL

5 1 2 1 5 BL

PEMBUKUAN


TH

PENCATATAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0 0 0

B O R A S P A T

I

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JENIS PENGHASILAN

NO

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG (Rupiah)

(3)

(4)

(2)

(1)

1.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2.

60.000.000

12.000.000

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

0

0

3.

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

0

0

6.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

0

0

7.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

0

0

8.

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

0

0

9.

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

0

0

10. USAHA JASA KONSTRUKSI

0

0

11. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0

15. PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

0

0

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL 16. DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

0

12.

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

0 12.000.000

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

0

2.

WARISAN

0

3.

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

0

4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

0

5.

BEASISWA

0

6.

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0 0

JBB

PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH (Rupiah)

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

116


0

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•

HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

•


NPWP NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A :

:

1 5

:

A N D A L

•


2 2 3

3 1 1

8

I M A N

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha 0 X

BL

0 1

1

5

PEMBUKUAN

5 1

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN

A1



4 9 9

TH

1 s.d

0 0 0

B O R A S P A T

I

HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

2

043

3

012

KETERANGAN (6)

RUMAH TINGGAL, JALAN MOH. TOHA NO.225, KARAWACI, TANGERANG MOBIL

2008

2.000.000.000

2013

150.000.000

NO.BPKB: TNG-131415

TABUNGAN BANK MASYARAKAT INDONESIA

2010

800.000.000

NO.REK: 445-00976.9

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0 2.950.000.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

NOP:36.75.040.002.020.02526.0

JBA

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

NAMA PEMBERI PINJAMAN

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

(3)

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0

10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.

NAMA ANGGOTA KELUARGA

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IBU RUMAH TANGGA

1

NADHA

3675024506750006

ISTRI

2

ADI BORASPATI

3675021107050001

ANAK

3

IDA BORASPATI

3675026302080002

ANAK

4

ANDI BORASPATI

3675023012110001

ANAK

PEKERJAAN

5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


117

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

A1 Nama NPWP Alamat NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi

Alamat

15.223.311.8-499.001

JALAN PERKUTUT RAYA NO.14, KARAWACI, TANGERANG

No.

1.

: ANDALIMAN BORASPATI : 15.223.311.8-499.000 : JALAN MOH TOHA NO.225, KARAWACI, TANGERANG Peredaran Bruto Pedagang Pengecer

PPh Pasal 25 Dibayar

JANUARI

200.000.000

FEBRUARI

100.000.000

750.000

MARET

200.000.000

1.500.000

APRIL

200.000.000

1.500.000

MEI

250.000.000

1.875.000

JUNI

175.000.000

1.312.500

JULI

300.000.000

2.250.000

AGUSTUS

450.000.000

3.375.000

SEPTEMBER

175.000.000

1.312.500

OKTOBER

150.000.000

1.125.000

NOPEMBER

200.000.000

1.500.000

DESEMBER

400.000.000

3.000.000

2.800.000.000

21.000.000

JANUARI

150.000.000

1.125.000

FEBRUARI

50.000.000

375.000

MARET

150.000.000

1.125.000

APRIL

150.000.000

1.125.000

MEI

200.000.000

1.500.000

JUNI

125.000.000

937.500

JULI

250.000.000

1.875.000

AGUSTUS

300.000.000

2.250.000

SEPTEMBER

125.000.000

937.500

OKTOBER

100.000.000

750.000

NOPEMBER

150.000.000

1.125.000

SUBJUMLAH 2.

15.223.311.8-469.001

1.500.000

JALAN INTAN NO.44, BEKASI TIMUR, BEKASI

DESEMBER SUBJUMLAH Jumlah

350.000.000

2.625.000

2.100.000.000

15.750.000

4.900.000.000

36.750.000

Tanda Tangan, Nama dan Cap

ANDALIMAN BORASPATI Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- 1 dari 1 halaman

118


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Pengusaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) di bawah Rp4,8 miliar setahun SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU

2 0

•

NPWP

:

2

2

9

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A


:

P E D A G A N G


:

0

6


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

1

8

8

7

8

3

1

3

s.d

5 1

TH

2

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


5

2

9

9


0

0

0

4

7

P A R D O M U A N

4

HB

2

1 5


•


1

BL

DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.


0 1

A2

2

E C E R A N 3

4

PH

KLU :

9

1

1

/ MT


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.


E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

1


2


3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

10.


11.


12.

TK /

K/

10

K/I/

11




14.


15.


16. 17.

19.

a.


b.



a.


b.



b.


15

0

16

0

17b

0 0

18

0

19

0

17a


a.

14

0 0 0

12 13

(14-15)

(16-18)

TGL LUNAS

20.


21.


tgl

bln

thn

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

13.

18.


RUPIAH *)

1.

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


21


a.

c.


b.



G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

a. b.

X

c. d.

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.



h.

............................................................................................................................


i.



j.


e.

k.

f.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)

X

l.


DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA ............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP :

A N G G A R A

NPWP

2

:

2

9 8

7

TANGGAL:

2

5

0

3

2

0

0

0

1

TANDA TANGAN

6

P A R D O M U A N 1

2

3

5

2

9

9

0

F.1.1.32.16


119

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


•



NPWP

:

2 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A

BAGIAN A:


: :


2.

9 8 7

1 2 3

5

P A R D O M U A

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN

X

TH

PENCATATAN


0 0 0 N

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

0


1b

0


1c

0

d. BIAYA USAHA

1d

0


1e

0


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0


DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK




PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

0


JUMLAH (2a s.d. 2k)





120

5

TIDAK DIAUDIT

b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI

4

0


2 9 9


3.

•

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

TAHUN PAJAK

A2

FORMULIR



HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



:

2 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A

9 8 7

1 2 3

5

0

2 9 9

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



NPWP

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR


X

TH

A2

PENCATATAN


0 0 0

P A R D O M U A N


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 0

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



Halaman ke -

1

dari

1



121

1770 - II


•

LAMPIRAN - II



•


NPWP

:

2 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A

BAGIAN A :

NO

9 8 7

1 2 3

5

•

2

0

0 1 1 5 BL


0

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN

2 9 9

1 BL

X

TH

PENCATATAN


0 0

P A R D O M U A N



(1)

TAHUN PAJAK

A2

FORMULIR


(2)



TANGGAL

(4)

(5)



(6)

(7)

0

1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

0


*)



122


Halaman ke -

1

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



•


NPWP

:

2 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

9 8 7

1 2 3

5

0

1

0 1 1 5

s.d

5 1 2 1 5

TH

BL

BL

X

PEMBUKUAN

•

2 9 9

2


TH

A2

PENCATATAN


0 0 0

P A R D O M U A N


NO



(3)

(4)

(2)

(1)

1.


2.

12.500.000

2.500.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA 12. ANGGOTA KOPERASI

0

0

0

0

13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF 14. DIVIDEN

0

0

307.850.000

3.078.500

15. PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA 16.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

5.578.500

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



0


123

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


:

2 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

A N G G A R A

BAGIAN A :

•


NPWP

9 8 7

1 2 3

5

2

TAHUN PAJAK

A2

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha 0 X

BL

0 1

1

5

PEMBUKUAN

5 1

s.d

BL

2 1 5 TH

PENCATATAN



2 9 9

TH

1

0 0 0

P A R D O M U A N


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

2

043

3

KETERANGAN (6)

RUMAH TINGGAL, JALAN KEMERDEKAAN I NO.3, MEDAN MOBIL

2009

750.000.000

NOP:22.32.002.032.001.01110.0

2013

150.000.000

NO.BPKB: MDN-000645

042

SEPEDA MOTOR

2014

13.750.000

NO.BPKB: MDN-102685

4

011

KAS

2015

50.000.000

5

012

TABUNGAN BANK BANGSA INDONESIA

2015

250.000.000

6

0

7

0

8

0

9

0 0 1.213.750.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

NO.REK: 01.113.004012.6

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

(3)

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0

10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IBU RUMAH TANGGA

1

TATI SINAGA

2245024008760001

ISTRI

2

ARA PUTRA

2245020410050001

ANAK

3

IRA PUTRI

2245026611100002

ANAK

PEKERJAAN

4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

124


Halaman ke-

1 dari

1 halaman Lampiran-IV

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama NPWP Alamat

A2

: ANGGARA PARDOMUAN : 22.987.123.5-299.000 : Jalan Kemerdekaan I No.3, Medan

No.

NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi

Alamat

1

26.327.978.8-031.000

Jalan Kemerdekaan I No.3, Medan

Peredaran Bruto

PPh Final 1% Dibayar

Januari

32.250.000

322.500

Februari

18.500.000

185.000

Maret

22.300.000

223.000

April

17.800.000

178.000

Mei

30.450.000

304.500

Juni

35.250.000

352.500

Juli

25.800.000

258.000

Agustus

19.750.000

197.500

September

21.800.000

218.000

Oktober

20.450.000

204.500

November

28.500.000

285.000

Desember

35.000.000

350.000

307.850.000

3.078.500

Jumlah


ANGGARA PARDOMUAN Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini



125

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Dan Melakukan Pekerjaan Bebas 1770

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

B

• • • •


2 0

1

•

NPWP

:

2

0

9

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D


:

J

A S A


:

0

6


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

I 1

8

7

6

5

4

P U T R A 8

8

0

2

9

T A R

I

G A N

I

T E K T U R

8

0

8

HB

0 PH

5

5 1

TH

2

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


A R S 0

1 s.d


•


1

BL



0

9 KLU :


0

0

0

7

1

1

0

0

/ MT


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.



1


2


179.000.000 0 36.000.000 0 215.000.000 0 215.000.000

3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

18.


RUPIAH *)

1.

19.

TK /

K/

2

10

K/I/

11


X

a.


b.



a.


X

b.


b.


(16-18)


15

20.070.000

16

430.000

17b

0 0

18

0

19

430.000

17a


a.

14

20.500.000 0 20.500.000

12 13

(14-15)

0 215.000.000 45.000.000 170.000.000

TGL LUNAS

20.


21.


tgl

bln

thn

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


35.833

21


a.

X

b.

c.




G. LAMPIRAN


g.


X


h.

............................................................................................................................

X


i.



j.


a. b. c. d.

X

e.


l.


f.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA

k.

............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

NAMA LENGKAP :

A D

NPWP

2

:

0

I

KUASA

P U T R A 9 8

7

6

5

5

0

T A R

I

G A N

0

2

9

TANGGAL:

4

2

F.1.1.32.16

126


9

3 0

2

0

0

0

1

6

TANDA TANGAN

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


:

2 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D


: :


2.


9 8 7 I

6 5 4

P U T R A

0

2 9 9

T A R

I G A

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


5

X

B

TH

PENCATATAN


0 0 0 N

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

0


1b

0


1c

0

d. BIAYA USAHA

1d

0


1e

0


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

0


JUMLAH (2a s.d. 2k)



4

0

TIDAK DIAUDIT


3.

•

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


NPWP

BAGIAN A:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Dan Melakukan Pekerjaan Bebas




127

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



NPWP

:

2 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D I

6 5 4

P U T R A

0

0

2 9 9

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



9 8 7

2

TAHUN PAJAK

B

FORMULIR


X

TH

PENCATATAN


0 0 0

T A R I G A N


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

4

PEKERJAAN BEBAS

5

USAHA LAINNYA

358.000.000

0 Lihat Lampiran

179.000.000 0

0

JUMLAH BAGIAN B

179.000.000

JBB

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1



PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 0

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

0

1

BUNGA

2

ROYALTI

3

SEWA

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 36.000.000

0 JUMLAH BAGIAN D

36.000.000

JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

128 BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak

Halaman ke -

1

dari

1


1770 - II


•

LAMPIRAN - II



NPWP

:

2 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D I

BAGIAN A :

NO

(1)

•


9 8 7

6 5 4

P U T R A

0

•

2

0

0 1 1 5 BL


0

5 1 2 1 5

TH

PEMBUKUAN

2 9 9

1 s.d

BL

X

TH

B

PENCATATAN


0 0

T A R I G A N



PT A

TAHUN PAJAK

FORMULIR


(2)





(6)

(7)

TANGGAL

(4)

(5)

01.999.888.0-299.000

06/III/2015

02/03/2015

21

875.000

PT A

01.999.888.0-299.000

08/IV/2015

04/04/2015

21

575.000

PT A

01.999.888.0-299.000

13/V/2015

09/05/2015

21

500.000

PT A

01.999.888.0-299.000

03/VI/2015

02/06/2015

21

1.675.000

PT A

01.999.888.0-299.000

22/VII/2015

10/07/2015

21

3.375.000

PT B

08.554.433.9-299.000

56/VIII/2015

08/08/2015

21

2.250.000

PT B

08.554.433.9-299.000

37/IX/2015

37/IX/2015

21

3.000.000

PT C

04.656.656.7-289.000

76/XII/2015

04/12/2015

21

3.600.000

PT C

04.656.656.7-289.000

124/XII/2015

10/12/2015

21

2.250.000

UNIVERSITAS BERSAMA

02.543.765.9-299.000

08/III/2015

09/03/2015

21

125.000

10

DINAS PU DELI SERDANG

00.769.337.0-299.000

23/IX/2015

09/09/2015

21

250.000

11

DINAS PU KOTA BINJAI

00.363.933.3-289.000

76/X/2015

10/10/2015

21

200.000

PT A

01.999.888.0-299.000

65/XI/2015

08/11/2015

21

175.000

PT B

03.444.555.0-289.000

23/II/2015

02/02/2015

23

60.000

LPJK

09.777.999.0-299.000

09/IV/2015

10/04/2015

21

125.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

19.035.000

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)



Halaman ke -

1

dari



129

1770 - II


•

LAMPIRAN - II



NPWP

:

2 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D

BAGIAN A :

NO

•


9 8 7 I

6 5 4

P U T R A

0

•

0 1 1 5

BL


0

1

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN

2 9 9

T A R

2 0

BL

X

TH

PENCATATAN


0 0

I G A N



(1)

TAHUN PAJAK

B

FORMULIR


(2)


BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN



(5)

(6)

(7)

NOMOR

TANGGAL

(4)

19.035.000

1

IAI

08.888.777.0-299.000

06/VI/2015

09/06/2015

21

175.000

IPK

09.999.888.0-289.000

07/VIII/2015

08/08/2015

21

200.000

PT B

03.444.555.0-289.000

123/III/2015

09/03/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

43/IV/2015

03/04/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

15/V/2015

02/05/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

23/VI/2015

12/06/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

100/VII/2015

07/07/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

53/VIII/2015

04/08/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

76/IX/2015

05/09/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

70/X/2015

04/10/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

53/XI/2015

13/11/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

5/XII/2015

01/12/2015

23

60.000

PT B

03.444.555.0-289.000

202/XII/2015

10/12/2015

23

60.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

20.070.000

JBA


*)




Halaman ke -

2

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha Dan Melakukan Pekerjaan Bebas FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



NPWP

:

2 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D I

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

•


9 8 7

6 5 4

P U T R A

0

0

1

0 1 1 5

s.d

5 1 2 1 5

TH

BL

BL

X

PEMBUKUAN

•

2 9 9

2


TH

B

PENCATATAN


0 0 0

T A R I G A N

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)

PPh TERUTANG (Rupiah) (4)

(3)

1.


0

0

2.


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0


0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

0

0


16.


0

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



0


131

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•



BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

B

FORMULIR


:

2 0

:

A D

I

•


9 8 7

6 5 4

0

P U T R A

0 1

1 5

s.d

PEMBUKUAN

X

BL

1

TH

5 1

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN



2 9 9

T A R

2 0

0 0 0

I G A N


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

059

PERALATAN DESIGN

2010

200.000.000

2

043

MOBIL MINIBUS A

2010

140.000.000

NO.BPKB: MDN-001542

3

043

MOBIL MINIBUS B

2011

240.000.000

NO.BPKB: MDN-008768

4

042

SEPEDA MOTOR

2009

12.000.000

5

061

2013

900.000.000

NOP:22.32.041.008.055.00078.0

6

061

RUMAH TINGGAL, JALAN BERINGIN IX, BLOK C NO.115, MEDAN RUMAH UNTUK USAHA, JALAN SUDIRMAN NO.56, MEDAN

2008

500.000.000

NOP:22.32.005.010.004.00234.0

NO.BPKB: MDN-100976

7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

1.992.000.000

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101

2 3


TAHUN PEMINJAMAN

(4)

(5)

BANK A

JALAN KOPI NO.20, JAKARTA BARAT

2009

560.000.000

101

BANK B

60.000.000

BANK C

JALAN PAHLAWAN NO.101, JAKARTA PUSAT JALAN BUNGA MAWAR NO.54, JAKARTA PUSAT

2010

101

2011

28.000.000

NAMA PEMBERI PINJAMAN (3)

JUMLAH (Rupiah) (6)

4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

648.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

PEKERJAAN (5)

1

CARLA BR SINAGA

2101254003850003

ISTRI

IBU RUMAH TANGGA

2

MELATI PUTRI TARIGAN

2101254511050001

ANAK

PELAJAR

3

NAGA PUTRA TARIGAN

2101252202090002

ANAK

PELAJAR



Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


B

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO Nama NPWP Alamat No.

: ADI PUTRA TARIGAN : 20.987.654.0-299.000 : JALAN BERINGIN IX, BLOK C NO.115, MEDAN Jenis Pekerjaan Bebas

1 ARSITEK 2 DOSEN PENGGANTI 3 PELATIH DESAIN INTERIOR 4 PEMBICARA Jumlah

Penghasilan Bruto

Norma

Penghasilan Neto

308.000.000

50%

5.000.000

50%

154.000.000 2.500.000

25.000.000

50%

12.500.000

20.000.000

50%

10.000.000

358.000.000

179.000.000


ADI PUTRA TARIGAN


133

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Pegawai Tetap dan Istri Bekerja, C1 Suami kewajiban perpajakan digabung SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •


2 0

•

NPWP

:

0

9

2

3

NAMA WAJIB PAJAK

:

O N N U R


:


4

4

P E G A W A

I

:

0

2

4


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

1

3

3

4

HB

5

6

5

7

0

6

PH

s.d

5 1

TH

2

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


9

S W A S T A 5

1 5


•


1

BL



0 1

2 KLU :


0

0

0

9

6

3

0

4

/ MT


C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.


D. KREDIT PAJAK

2


73.000.000 350.160.000 25.000.000 0 448.160.000 10.000.000 438.160.000

3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.

TK /

K/

K/I/

1

10 11


16. 17.

19.


X

21.


b.



(14-15)

a.


a.

X

b.



(16-18)



14 15

49.440.000

16

10.600.000 0 0

17a 17b


b. 20.

a.

0 438.160.000 78.000.000 360.160.000 60.040.000 0 60.040.000

12 13


18. E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

1


15.


RUPIAH *)

1.

TGL LUNAS

2

9

0

tgl

3

1

bln

6 thn

18

0

19

10.600.000

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.



625.000

21


a.

c.


b.

X



G. LAMPIRAN


b. c.

X


g.

X


h.

............................................................................................................................

X


i.



j.


a.

d. e.

X


f.

X

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (

1


k. l.

LEMBAR)


............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

NAMA LENGKAP :

O N N U R

NPWP

0

:

9

2 3

KUASA

4

4

5

TANGGAL:

6

7

3

0 0

0 9

F.1.1.32.16

134


2

3 0

2

0

0

0

1

6

TANDA TANGAN

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


•


NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

O N N U R

BAGIAN A:


: :


2.

4 5 6

7

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


5

X

TH

PENCATATAN

C1


0 0 0

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

0


1b

0


1c

0

d. BIAYA USAHA

1d

0


1e

0


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

0


JUMLAH (2a s.d. 2k)



4

0

TIDAK DIAUDIT


3.

•

0 9 2

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.


2 3 4

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan




135

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

O N N U R

2 3 4

4 5 6

7

0

0 9 2

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



NPWP

2

TAHUN PAJAK

C1

FORMULIR


X

TH

PENCATATAN


0 0 0


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

4

PEKERJAAN BEBAS

5

USAHA LAINNYA

206.000.000

0 Lihat Lampiran

73.000.000

0

0

JUMLAH BAGIAN B

73.000.000

JBB


BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

PT WIBOWO KARYA 02.009.010.4-089.000

NO.

360.000.000

9.840.000

350.160.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 350.160.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

0

1

BUNGA

2

ROYALTI

3

SEWA

0

4


0

5


6

PENGHASILAN LAINNYA

15.000.000

10.000.000 0

JUMLAH BAGIAN D

25.000.000

JBD


136


Halaman ke -

1

dari

1


1770 - II


•

LAMPIRAN - II



•

NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

O N N U R

BAGIAN A :

NO

(1)

TAHUN PAJAK

FORMULIR



2 3 4

4 5 6

7

•

2 0

0 1 1 5

BL


0

5 1 2 1 5

TH

PEMBUKUAN

0 9 2

1 s.d

BL

X

TH

C1

PENCATATAN


0 0


NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (2)


BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN NOMOR (4)



(6)

(7)

TANGGAL (5)

PT WIBOWO KARYA

02.009.010.4-089.000

1233/XII/2015

31/12/2015

21

47.040.000

PT AB PROPERTY

09.001.002.2-079.000

213/VIII/2015

08/08/2015

21

150.000

PT YUDISTIRA MEDIA

07.070.070.8-069.000

77/XI/2015

13/11/2015

23

2.250.000

1

2

3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

49.440.000

JBA


*)



Halaman ke -

1

dari



137

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• • •


PERHATIAN :

•

PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL

DIKENAKAN

PAJAK

FINAL

DAN/ATAU

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


•

NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

O N N U R

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR

C1

LAMPIRAN - III

1770 - III

4 5 6

7

0 9 2

0

1

0 1 1 5 BL

s.d

5 1 2 1 5

TH

BL

X

PEMBUKUAN

•


2 3 4

2


TH

PENCATATAN


0 0 0


NO



(3)

(4)

(2)

(1)

1.


2.

5.000.000

1.000.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


9.


0

0

200.000.000

20.000.000


0

0


0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

0

0

12.



16.


21.000.000

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


BAGIAN C :

0 0

JBB



138


0

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•



BAGIAN A :

:

0 9

:

O N N U R

•


2 3 4

4 5 6

7

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan 0

0 1

s.d

PEMBUKUAN

X

TH

5 1

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN

C1



0 9 2

1 5

BL

1

0 0 0


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

2

062

3

043

4

KETERANGAN (6)

RUMAH JALAN PONDOK JAYA X/26, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA RUKO JALAN PANJANG, KEDOYA UTARA, KEBON JERUK, JAKARTA MOBIL

1999

300.000.000

NOP:31.09.008.008.011.01001.0

2005

400.000.000

NOP:28.12.021.010.010.00222.0

2001

200.000.000

NO.BPKB: JKT-025687

042

SEPEDA MOTOR

2003

20.000.000

5

014

DEPOSITO BANK MERDEKA

2012

400.000.000

6

051

LOGAM MULIA 75 GRAM

2014

41.250.000

7

0

8

0

9

0 0 1.361.250.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

NO.BPKB: JKT-134455 NO.REK: 655.00054876.9

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

(3)

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0

10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PEGAWAI SWASTA

1

SHEHRAZAAT

4102112202750002

ISTRI

2

IIS KURNIASIH

4102114403000002

ANAK

PEKERJAAN

3 4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


139


C1


: ONNUR : 09.234.456.7-092.000 : JALAN PONDOK JAYA X/26, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA Jenis Pekerjaan Bebas

1 PEMBICARA

Penghasilan Bruto

Norma

Penghasilan Neto

6.000.000

50%

3.000.000

2 GURU MUSIK PRIVAT

200.000.000

35%

70.000.000

Jumlah

206.000.000

73.000.000


ONNUR

140



C1

LAMPIRAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA No.

Uraian

Penghasilan Neto

(1)

(2)

(3)

A

PENGHASILAN NETO 1


2


3


4


5

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

6

JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )

7

KOMPENSASI KERUGIAN

8

JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 6 - 7 )

B


C

PENGHASILAN KENA PAJAK [ A8 - C ]

D

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

E

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN 1

PPh PASAL 21

2

PPh PASAL 23

3

JUMLAH (1 + 2)

70.000.000 350.160.000 15.000.000 10.000.000 425.160.000 425.160.000 78.000.000 347.160.000 56.790.000 47.040.000 2.250.000 49.290.000 7.500.000

F

PPH YANG DIBAYAR SENDIRI (D - E3)

G

ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK TAHUN PAJAK 2016 (F DIBAGI 12)

625.000

ONNUR


141

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Suami Pegawai Tetap, Istri Bekerja, kewajiban perpajakan terpisah - SPT Danang PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.


IDENTITAS

PERHATIAN

•

•

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

D A N A N G

PEKERJAAN

:

P E G AW A I

NO. TELEPON

:

0 2 1

STATUS KEWAJIBAN : PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

KK

:

2 6

NPWP ISTERI / SUAMI

-

0 0 7

7

0 3 3

BERI TANDA "X" PADA

X

PH

3 2 7

SPT PEMBETULAN KE - …


0 0 0

SW A S T A

6 6 0 1 2 3 4

HB

•

ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

0 0 2

2 0 1 5

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN

1770 S

FORMULIR

C2a

9 6 3 0 4

KLU :

-

NO. FAKS

:

0 3 3

0 0 0

MT

9 7 8

8

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. RUPIAH *)


1


110.160.000

…….…………………………………………….. 1

C. PPh TERUTANG

B.PENGHASILAN KENA PAJAK

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3


25.000.000

…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

…………………………………………………………………………………………………………………………. 3


………………………………………………………………………………………

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

5

ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

6

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)

7


7

0

8

PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

……………………………………………………………………………………………. 8

0

9

…………………………………………………………………… PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) 9 [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G:

9.472.125

TK /

K/

Lampiran huruf d]

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

D. KREDIT PAJAK

x

13 a.

……………………………………… 10

0

…………………………………………………………………………………………… 11

9.472.125

b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

(11-12) ……………………………………………………..

12

9.424.000

13

48.125 0

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a

a.

PPh PASAL 25

b.

STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

……………………………………………………… 14b

0 0

………………………………………………………………………………………… 15 TGL LUNAS

x

16

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

(13-15)

2

0

TGL

0

3

BLN

1

6

THN

48.125

16

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

18 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA …………………………………………………………………………………………………………………….. SEBESAR

4.010

DIHITUNG BERDASARKAN : X 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13

a.

PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

b. a.

X Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

d.

Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT

b.

X Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29

e.

…………………………………………………………..

c.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP

:

D A N A N G

NPWP

:

0 7

0 0 2

TANGGAL

0 0 7

2 5

0 3

2 0 1 6

TGL

BLN

THN

7

0 3 3

F.1.1.32.18

142

3.000.000 132.160.000

……………………………………………………………………………………… 6

K/I/

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)

G. LAMPIRAN

4

…………………………………………………………………………… 5

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

X

0 135.160.000

4


0 0 0

TANDA TANGAN

LAMPIRAN - I

1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• • •

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

D A N A N G

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR


0 0 2

0 0 7

7

0 3 3

2 0 1 5

C2a

0 0 0

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)

(3)

0

1. BUNGA

25.000.000

2. ROYALTI 3. SEWA

0

4. PENGHARGAAN DAN HADIAH

0

5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

0 0

6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A

25.000.000

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:


NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)


(3)

1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

0

2. WARISAN

0

3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

0

4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

0

5. BEASISWA

0

6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C NO (1) 1. 2.

:

0

JBB

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH NAMA PEMOTONG/

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

(2)

(3)

BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(6)

(7)

PT AIRLANGGA SALEMBA

02.022.110.0-098.000

7684/XII/2015

10/12/2015

23

3.750.000

PT BANGUN MAJU

04.998.008.1-089.000

6365/XII/2015

09/12/2015

21

5.674.000 0

3.

0

4.

0

5. dst JUMLAH BAGIAN C

9.424.000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)


Halaman ke-

1 dari

1 halaman Lampiran-I


143

LAMPIRAN - II

1770 S - II


• • • •


PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

D A N A N G

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

C2a

FORMULIR


0 0 2

0 0 7

7

0 3 3

2


(Rupiah)

(2)

(1)

(3)

1.


2.

5

0 0 0

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK/ SUMBER/JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO

NO.

1

0

(4)

6.000.000

1.200.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

0

0

6.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

0

0

7.


0

0

8.

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

300.000.000

30.000.000

9.

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

0

0

0

0

10. 11.

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

12.

DIVIDEN

0

0

13.

PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

0

0

14.


0

JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B

0 31.200.000

JBA


:

NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KETERANGAN

(Rupiah)

(6)

1.

061

RUMAH, JALAN TANJUNG DUREN NO.4, JAKARTA BARAT

2.

061

RUMAH, JALAN TAMAN ARIES, JAKARTA BARAT

2003

300.000.000

NOP:30.11.007.013.002.00251.0

3.

061

TANAH 600M2, JALAN TOMANG RAYA NO.45, JAKARTA BARAT

2002

400.000.000

NOP:30.09.004.002.011.00311.0

4.

043

MOBIL

2000

250.000.000

NO BPKB: JKT-025677

5. dst

042

SEPEDA MOTOR

2014

18.000.000

NO BPKB: JKT-114236

2000

200.000.000

NOP:30.01.020.002.014.00137.0

JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C KODE NO. UTANG (1)

:

1.168.000.000

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN (4)


(2)

(3)

TAHUN PEMINJAMAN (5)

JUMLAH (6)

1

0

2

0

3

0

4

0

5 dst

0 JUMLAH BAGIAN C

BAGIAN D

:

0

JBC


NO.

NAMA

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3405124509800001

ISTRI

PEGAWAI SWASTA

1

SALMA

PEKERJAAN

2 3 4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

144


Halaman ke-

1

dari

2

halaman Lampiran-II

LAMPIRAN - II

1770 S - II


• • • •


PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

D A N A N G

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR


0 0 2

0 0 7

7

0 3 3

2

(2)

5

(Rupiah)

(3)

(4)

1.


0

0

2.


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0

0

0

10. 11.


12.

DIVIDEN

0

0

13.


0

0

14.


0

0


C2a

PPh TERUTANG

(Rupiah)

(1)

1

0 0 0


NO.

0

0

JBA


:

NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(Rupiah)

1.168.000.000

1. 2.

012

TABUNGAN BANK MANDIRI 25

2013

200.000.000

3.

051

LOGAM MULIA 50 GRAM

2014

27.500.000

NO REK: 609.000544.986.1

4. 5. dst JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C KODE NO. UTANG (1)

:

1.395.500.000

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN (4)


JUMLAH (6)

1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C BAGIAN D

:

JBC


NO.

NAMA

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

2

dari

2

halaman Lampiran-II


145


C2a

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT) No.

Uraian

Penghasilan Neto Suami

Penghasilan Neto Isteri

(1)

(2)

(3)

(4)

A

PENGHASILAN NETO 1


-

-

110.160.000

77.400.000

25.000.000

-

-

-

[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]

3

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]

4

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]

5

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]

6 7

JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )

3.000.000

2.100.000

132.160.000

75.300.000

KOMPENSASI KERUGIAN

-

-

132.160.000

75.300.000

[Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]

8


No

Uraian

(1)

(2)

Nilai (3)

B

JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ]

C


D

PENGHASILAN KENA PAJAK [ B - C ]

E

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)

207.460.000 75.000.000

[K/I/0]

132.460.000 2.500.000

1

5% x 50.000.000

2

15% x 82.460.000

3

25% x …………………………….

0

4

30% x …………………………….

0

12.369.000

14.869.000

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN) F

PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [ (A.8.(3) / B) x E ]

9.472.125

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]

G PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [ (A.8.(4) / B) x E ]

5.396.875

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]

Jakarta, 25 Maret 2016

SUAMI Nama

: DANANG

NPWP

: 07.002.007.7-402.000

Tanda Tangan

ISTERI Nama

: SALMA

NPWP

: 26.327.978.0-031.000

Tanda Tangan

146


Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Suami Pegawai Tetap, Istri Bekerja, kewajiban perpajakan terpisah - SPT Salma SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •


•


NPWP

:

2

NAMA WAJIB PAJAK

:

S A L M A


:

P E G A W A

I


:

0

1


:

NPWP ISTERI/SUAMI

:

6

2

3

1

6

KK

0

7

2

7

6

0

9

HB

0

7

8

3

8

0

4

x

PH

0

2

0

0

BL

1 5

5 1 2

s.d

TH

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


3

S W A S T A 2

0 1


•


2 0 1

C2b

1


0

KLU :

0

0

9

6

0

0

3

0

4

/ MT

7

7

0

3

3

0


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.



1


2


3.


4.


5.


3


4


5

0 77.400.000 0 0 77.400.000 2.100.000 75.300.000

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


6


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

19.

K/

11

X

a.


b.



a.


X

b.



(16-18)



15

2.070.000

16

3.326.875

17b

0 0

18

0

19

3.326.875

17a


a.

14

5.396.875 0 5.396.875

12 13

(14-15)

TGL LUNAS

a.

2

0

0

tgl

3

1

bln

6 thn

DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

b. 21.

10

K/I/


b. 20.

TK /

0 0 0 0

9

10.

18.


RUPIAH *)

1.

c.


d.



21


a.

c.


b.



G. LAMPIRAN


a.

X

b. c. d.


g.



h.

............................................................................................................................


i.



j.


e.

X

f.

k.


X

l.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 ( 1 LEMBAR)



X

WAJIB PAJAK

NAMA LENGKAP :

S A

NPWP

2

:

6

KUASA

TANGGAL:

2

5

0

3

2

0

0

0

1

TANDA TANGAN

6

L M A 3 2

7

9

7

8

8

0

3

1

0

F.1.1.32.16


147

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

NAMA WAJIB PAJAK

:

2 6

:

S A L M A


: :


2.


3 2 7

9 7 8

8

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


X

TH

PENCATATAN


0 0 0

: : : :

: :

RUPIAH


1a

0


1b

0


1c

0

d. BIAYA USAHA

1d

0


1e

0


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

0


JUMLAH (2a s.d. 2k)





148

5

:


4

0

TIDAK DIAUDIT


3.

•

0 3 1

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


NPWP

BAGIAN A:


TAHUN PAJAK

C2b

FORMULIR



HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN • PENGHITUNGAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • •


:

2 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

S A L M A

3 2 7

9 7 8

8

0

0 3 1

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



NPWP

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR


X

C2b

TH

PENCATATAN


0 0 0


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

PT DIGITAL KREATIVINDO 04.000.054.6-089.000

84.000.000

6.600.000

77.400.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

1

0 77.400.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



Halaman ke -

1

dari

1



149

1770 - II


•

LAMPIRAN - II



•

NPWP

:

2 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

S A L M A

BAGIAN A :

NO

(1)

1

TAHUN PAJAK

C2b

FORMULIR



3 2 7

9 7 8

8

•

2 0

0 1 1 5

BL


0

0

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN

0 3 1

1 BL

X

TH

PENCATATAN


0



PT DIGITAL KREATIVINDO


04.000.054.6-089.000


663/XII/2015



(6)

(7)

TANGGAL (5)

10/12/2015

21

2.070.000

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

2.070.000

JBA


*)



150


Halaman ke -

1

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



•

NPWP

:

2 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

S A L M A

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

3 2 7

9 7 8

8

0 3 1

0

1

0 1 1 5

s.d

5 1 2 1 5

TH

BL

BL

X

PEMBUKUAN

•


2


C2b

TH

PENCATATAN


0 0 0


NO



(3)

(4)

(2)

(1)

1.


2.

6.000.000

1.200.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0


0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0


PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL 16. DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

891.000.000

8.910.000 10.110.000

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



132.160.000


151

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


NPWP

:

2 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

S A L M A

BAGIAN A :

•


3 2 7

9 7 8

8

2

TAHUN PAJAK

C2b

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan 0

0 5

s.d

PEMBUKUAN

X

BL

1

1

TH

5 1

BL

2 1 5 TH

PENCATATAN



0 3 1

1

0 0 0


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

043

MOBIL

2004

250.000.000

NO BPKP: JKT-015487

2

012

TABUNGAN BANK MANDIRI 25

2010

200.000.000

NO REK: 007.008757.7

3

051

LOGAM MULIA 50 GRAM

2012

27.500.000

KETERANGAN (6)

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0 477.500.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

(3)

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0

10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3405120909770005

SUAMI

PEGAWAI SWASTA

1

DANANG

PEKERJAAN

2 3 4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

152


Halaman ke-

1 dari

1 halaman Lampiran-IV


C2b

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT) No.

Uraian

Penghasilan Neto Suami

Penghasilan Neto Isteri

(1)

(2)

(3)

(4)

A PENGHASILAN NETO 1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

-

-

110.160.000

77.400.000

25.000.000

-

-

-

[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]

3 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]

4 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]

5 ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]

6 JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )

3.000.000

2.100.000

132.160.000

75.300.000

-

-

7 KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]

75.300.000

132.160.000

8 JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 6 - 7 ) No

Uraian

(1)

(2)

Nilai (3)

207.460.000

B JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ] C PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

75.000.000

[K/I/0]

132.460.000

D PENGHASILAN KENA PAJAK [ B - C ] E PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN) 1 5% x ………………………………

2.500.000

2 15% x …………………………….

12.369.000

3 25% x …………………………….

0

4 30% x …………………………….

0 14.869.000

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN) F

PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [ (A.8.(3) / B) x E ]

9.472.125

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]

G PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [ (A.8.(4) / B) x E ]

5.396.875

[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]

Jakarta, 25 Maret 2016

SUAMI Nama

: DANANG

NPWP

: 07.002.007.7-402.000

Tanda Tangan

ISTERI Nama

: SALMA

NPWP

: 26.327.978.0-031.000

Tanda Tangan


153


C2b

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama NPWP Alamat

: SALMA : 26.327.978.8-031.000 : Jalan Tanjung Duren Raya No.4, Jakarta Barat

No.

NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi

Alamat

1

26.327.978.8-031.000

Jalan Tanjung Duren Raya No.4, Jakarta Barat

Januari Februari

Peredaran Bruto


30.000.000

300.000

100.000.000

1.000.000

Maret

80.000.000

800.000

April

50.000.000

500.000

Mei

65.000.000

650.000

Juni

80.000.000

800.000

Juli

72.000.000

720.000

Agustus

69.000.000

690.000

September

84.000.000

840.000

Oktober

94.000.000

940.000

November

88.000.000

880.000

Desember

79.000.000

790.000

891.000.000

8.910.000

Jumlah


SALMA Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini


154


Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.


IDENTITAS

PERHATIAN

•

•

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN

:

1 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

P A L M I R A

V I D Y A

PEKERJAAN

:

P E G AWA I

N E G E R I

NO. TELEPON

:

STATUS KEWAJIBAN : PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

3 1 2

0 2 1 KK

-

8 9 7

0

0 9 9

8 8 3 3 2 3 4 5

HB

•

ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

PH

2 0 1 5

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN

1770 S

BERI TANDA "X" PADA

SPT PEMBETULAN KE - …

C3


0 0 0 9 6 3 0 1

KLU :

-

:

NO. FAKS

MT

:

NPWP ISTERI / SUAMI

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. RUPIAH *)


1


225.960.000

…….…………………………………………….. 1

C. PPh TERUTANG

B.PENGHASILAN KENA PAJAK

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3


…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

…………………………………………………………………………………………………………………………. 3


………………………………………………………………………………………

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

5

ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

6

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)

7


7

36.000.000

8

PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

……………………………………………………………………………………………. 8

189.960.000

9

…………………………………………………………………… PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) 9 [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G:

23.494.000

TK /

0

K/

D. KREDIT PAJAK E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

4

…………………………………………………………………………… 5

Lampiran huruf d]

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

x

13 a.

……………………………………… 10

0

…………………………………………………………………………………………… 11

23.494.000

b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

0 225.960.000

……………………………………………………………………………………… 6

K/I/

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

(11-12) ……………………………………………………..

12

20.000.000

13

3.494.000 0

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a

a.

PPh PASAL 25

b.

STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)


0 225.960.000

4

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

G. LAMPIRAN

0

……………………………………………………… 14b

0 0

………………………………………………………………………………………… 15 TGL LUNAS

x

16

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

(13-15)

2

0

TGL

0

3

BLN

1

6

THN

3.494.000

16

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

18 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA …………………………………………………………………………………………………………………….. SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a.

1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13

b.

PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

a.

X Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

d.

Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT

b.

X Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29

e.

…………………………………………………………..

c.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X

WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL

NAMA LENGKAP

:

P A L M I R A

NPWP

:

1 2

3 1 2

2 5

0 3

2 0 1 6

TGL

BLN

THN

TANDA TANGAN

V I D Y A 8 9 7

0

0 9 9

0 0 0

F.1.1.32.18


155

LAMPIRAN - I

1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• • •

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

:

1 2

NAMA WAJIB PAJAK

:

P A L M I R A

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

C3

FORMULIR


3 1 2

8 9 7

0

0 9 9

2 0 1 5

0 0 0

V I D Y A

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)


(3)

1. BUNGA

0

2. ROYALTI

0

3. SEWA

0

4. PENGHARGAAN DAN HADIAH

0

5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

0 0

6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A

0

JBA Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:


NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)


(3)

1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

0

2. WARISAN

0

3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

0

4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

0

5. BEASISWA

0 0

6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C NO (1) 1. 2.

:

0

JBB

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH NAMA PEMOTONG/

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

(2)

(3)

BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(6)

(7)

KEMENTERIAN PERTANIAN

00.022.101.4-098.000

542/XII/2015

10/12/2015

21

2.500.000

PT PALM INDO PLANTATION

02.462.053.2-089.000

3615/XII/2015

09/12/2015

21

17.500.000 0

3.

0

4.

0

5. dst JUMLAH BAGIAN C


156


20.000.000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Halaman ke-

1 dari

1 halaman Lampiran-I

LAMPIRAN - II

1770 S - II


• • • •


NPWP NAMA WAJIB PAJAK BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

:

1 2

3 1 2

:

P A L M I

8 9 7

0

V

D Y A

R A

I

0 9 9

2

(2)

1. 2.

(4)

5.000.000

1.000.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0

0

0

10. 11.


12.

DIVIDEN

20.000.000

2.000.000

13.


0

0

14.


0


0 3.000.000

JBA


:

NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KETERANGAN

(Rupiah)

(6)

1.

061

RUMAH, JALAN ASIA SELATAN IV NO.4, BEKASI BARAT, BEKASI

2.

063

TANAH 1500M2, DESA SUKAMANDI RT.09/RW.13, KARAWANG

2012

600.000.000

3.

043

MOBIL

2010

150.000.000

NO BPKB: BKS-008876

4.

014

DEPOSITO BANK MUMPUNI

2013

150.000.000

NO REK: 7.007.000768-7

5. dst

032

SAHAM PT PALM INDO PLANTATION

2012

2009

275.000.000

NOP:42.01.018.012.010.00187.0 NOP:44.12.027.006.001.00261.0

JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C KODE NO. UTANG (1)

C3

(Rupiah)

(3)


5

PPh TERUTANG

(Rupiah)

(1)

1

0 0 0


NO.

0

:

750.000.000 1.925.000.000

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN (4)


JUMLAH (6)

1

0

2

0

3

0

4

0

5 dst

0 JUMLAH BAGIAN C

BAGIAN D

:

0

JBC


NO.

NAMA

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-II


157

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan Bebas SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


•

IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

FORMULIR

D

1770

• • • •


2 0 1

0 1

BL

1 5

s.d

5 1 2

TH

1

BL

X PEMBUKUAN

5 TH

PENCATATAN


•


•


NPWP

:

0

8

2

NAMA WAJIB PAJAK

:

B A Y U


:

N O T A R

I

S


:

0

2

4

4


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

1

3

3

4

0

0

0


1

5

9

9


0

0

0

9

6

S A S T R O 3 HB

KLU :

5

5

6

PH

3

0

4

/ MT

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO

1.


1


1.670.130.000 0

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

KOMPENSASI KERUGIAN

9.


2



12.


13.


14.


15.


19.

21.

K/

2

a.


b.


(14-15)

a.


b.


X


(16-18)



TGL LUNAS

2

7

0

tgl

3 bln

1

6

X

0

14

432.539.000

15

0

16

432.539.000

17b

377.500.038 0

18

377.500.038

19

thn

55.038.962

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


21


a.

432.539.000

13

a.


b.

12

17a


a.

11

10

K/I/


b. 20.

TK /

1.670.130.000 45.000.000 1.625.130.000

9



0

8

11.

17.

1.670.130.000

5

10.

X

7

4


16.

6

0 0 1.670.130.000 0

3


18.


RUPIAH *)


c.


36.044.916



G. LAMPIRAN


g.


X


h.

............................................................................................................................

X


i.



j.



k.



l.

............................................................................................................................

a. b. c. d. e. f.


X

WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL:

NAMA LENGKAP :

B A Y U

S A S T R O

NPWP

0

4

:

8

2 3

0

0

0

1

3

0 5

0 9

F.1.1.32.16

158


9

3 0

2

0

0

0

1

6

TANDA TANGAN

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

NAMA WAJIB PAJAK

:

0 8

:

B A Y U


: :


2.


2 3 4

0 0 0

1

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

X

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


TH

PENCATATAN

D


0 0 0

X

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH


1a


1b

0


1c

5.640.005.000

d. BIAYA USAHA

1d

3.969.875.000


1e

1.670.130.000

5.640.005.000


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

1.670.130.000


JUMLAH (2a s.d. 2k)



4

0

S A S T R O


3.

•

5 9 9

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


NPWP

BAGIAN A:


TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan Bebas




159

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



NPWP

:

0 8

NAMA WAJIB PAJAK

:

B A Y U

0 0 0

1

0

5 9 9

1

0 1 1 5 BL

X

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



2 3 4

2

TAHUN PAJAK

D

FORMULIR


TH

PENCATATAN


0 0 0

S A S T R O


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 0

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



160


Halaman ke -

1

dari

1


1770 - II


•

NAMA WAJIB PAJAK

NO

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

:

0 8

:

B A Y U

•


2 3 4

0 0 0

1

•

2 0

0 1 1 5

BL

X

PEMBUKUAN

0

0

5 1 2 1 5

s.d

TH


5 9 9

1 BL

TH

PENCATATAN

D


0

S A S T R O



(1)



NPWP

BAGIAN A :

LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK

FORMULIR


(2)



TANGGAL

(4)

(5)



(6)

(7)

0

1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

0


*)



Halaman ke -

1

dari



161

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan Bebas SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



NPWP

:

0 8

NAMA WAJIB PAJAK

:

B A Y U

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR

D

LAMPIRAN - III

1770 - III

•

•


2 3 4

0 0 0

1

5 9 9

2

0

1

0 1 1 5 X

s.d

TH

BL

5 1 2 1 5 BL

PEMBUKUAN


TH


0 0 0

S A S T R O


NO



(3)

(4)

(2)

(1)

1.


2.

182.250

36.450


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

12.



16.


0

0 36.450

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


BAGIAN C :

0 0

JBB



162


0

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•



BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR


:

0 8

:

B A Y U

•


2 3 4

0 0 0

1

2 0 X

BL

0 1

1

PEMBUKUAN

5 1

s.d

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN

D



5 9 9

TH

1 5

0 0 0

S A S T R O


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

2

059

3

KETERANGAN (6)

RUMAH, JALAN TEUKU UMAR NO.134, SEMARANG SELATAN, SEMARANG PERSEDIAAN

2005 2014

500.000.000

055

PERALATAN BENGKEL

2009

1.400.000.000

4

043

MOBIL MINIBUS

2010

140.000.000

NO BPKB: SMG-007673

5

043

MOBIL TRUK

2011

240.000.000

NO BPKB: SMG-003543

6

043

MOBIL BOX

2011

180.000.000

NO BPKB: SMG-007743

7

043

MOBIL DEREK

2012

210.000.000

NO BPKB: SMG-001428

8

043

MOBIL SEDAN

2014

250.000.000

NO BPKB: SMG-003653

9

042

SEPEDA MOTOR

2012

15.000.000

10 dst

012

TABUNGAN BANK KIMUN

2014

12.150.000 3.847.150.000

NO REK: 1090.0007748.776.9


TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

JALAN BOROBUDUR NO.65, SEMARANG TENGAH JALAN BOROBUDUR NO.65, SEMARANG TENGAH JALAN MENJANGAN I NO.24, SEMARANG SELATAN JALAN RAMBUTAN BLOK D IX NO.54, SEMARANG TENGAH JALAN CUT NYAK DIN NO.2, SEMARANG TENGAH JALAN MENJANGAN I NO.24, SEMARANG SELATAN JALAN SAMUDRA HINDIA NO.116, SEMARANG TIMUR

2009

560.000.000

2009

60.000.000

2010

28.000.000

2011

96.000.000

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

900.000.000

JBA

NOP:51.01.008.002.010.00809.0

NO BPKB: SMG-106554


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101

BANK A


2

101

BANK A

3

101

BANK B

4

101

BANK C

5

101

BANK C

6

101

BANK B

7

101

BANK D

(6)

2011

72.000.000

2012

126.000.000

2014

200.000.000

8

0

9

0 0

10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

1.142.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

PEKERJAAN (5)

1

AGNI WALUYO

5401016507830002

ISTERI

IBU RUMAH TANGGA

2

ARDHI SASTRO

5401011311050001

ANAK

PELAJAR

3

BANYU SASTRO

5401012006100001

ANAK

PELAJAR


Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


163

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

E1

1770

• • • •


•


NPWP

:

0

9

6

6

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

I


:

A T L E T


:

0

2


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

6

3

S Y A M 1

6

3

3

6

BL

1 5

s.d

5 1 2

TH

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


4

0

9

8


0

0

0

7

4

F A R A Z K L U B

7

0 1


•


2 0 1

7

HB

1

0

KLU :

1

PH

9

0

9

/ MT


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.



1


2


0 482.000.000 0 0 482.000.000 0 482.000.000

3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

18.


RUPIAH *)

1.

19.

TK /

K/

1

10

K/I/

11


X

a.


b.



a.


X

b.


b.


(16-18)


15

80.000.000

16

0

17b

0 0

18

0

19

0

17a


a.

14

80.000.000 0 80.000.000

12 13

(14-15)

0 482.000.000 42.000.000 440.000.000

TGL LUNAS

20.


21.


tgl

bln

thn

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


21


a.


b.


c.


G. LAMPIRAN


a.


g.


b.


h.

............................................................................................................................


i.



j.

X

c. d.


e.

X

f.

k.


X

l.




X

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP :

H

I

S Y A M

NPWP

0

9

6 6

:

6

TANGGAL:

2

5

0

2

0

0

0

F A R A Z 3

3

3

4

0

9

F.1.1.32.16

164

3


8

0

1

6

TANDA TANGAN

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

BAGIAN A:


6 6 6

I

S Y A M

3 3 3

4

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:


0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


5

X

TH

PENCATATAN

E1


0 0 0

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH

1a

0


1b

0

1c

0

1d

0

1e

0

e.

LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a.

BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

2a

0


2b

0

PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0

b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI c.


e.

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

f.

PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

k.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

2k

0

l.

JUMLAH (2a s.d. 2k)

2l

0

3a

0

3b

0

3c

0

3d

0

4

0

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF: a.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL c.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

d. JUMLAH (3a s.d. 3c) 4

1

F A R A Z

d. BIAYA USAHA

3.

0


c.

2.

•

0 9 8

2



1.

•


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan




165

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

I

6 6 6

3 3 3

4

0

0 9 8

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



S Y A M

2

TAHUN PAJAK

E1

FORMULIR


X

TH

PENCATATAN


0 0 0

F A R A Z


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

KLUB BASKET NOMBOCK DHONG 02.002.003.0-098.000

500.000.000

18.000.000

482.000.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

1

0 482.000.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



166


Halaman ke -

1

dari

1


1770 - II

LAMPIRAN - II



•


NPWP NAMA WAJIB PAJAK BAGIAN A :

NO

(1)

1

TAHUN PAJAK

FORMULIR


:

0 9

:

H

I

•


6 6 6 S Y A M

3 3 3

4

•

2 0

0 1 1 5

BL


0

0

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN

0 9 8

1 BL

X

TH

PENCATATAN

E1


0

F A R A Z



KLUB BASKET NOMBOCK DHONG


02.002.003.0-098.000


86/XII/2015



(6)

(7)

TANGGAL (5)

09/12/2015

21

80.000.000

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

80.000.000

JBA


*)



Halaman ke -

1

dari



167

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



•


NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H I S Y A M

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

FORMULIR

E1

LAMPIRAN - III

1770 - III

6 6 6

3 3 3

4

0 9 8

2

0

1

0 1 1 5

s.d

1 2 1 5

TH

BL

BL

X

PEMBUKUAN

•

5


TH

PENCATATAN


0 0 0

F A R A Z


JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)


(3)

1.


0

0

2.


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

12.


13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF 14. DIVIDEN

0

0

1.446.535.000

14.465.350

15. PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA 16.


14.465.350

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


BAGIAN C :

0 0

JBB



168


0

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

BAGIAN A :

I

•


6 6 6

3 3 3

S Y A M

4

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan 0

0 5

s.d

PEMBUKUAN

X

BL

1

1

TH

5 1

BL

2

1 5

E1

0 0 0

F A R A Z


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KETERANGAN (6)

TANAH, 150M2, DESA RUKUN MAKMUR, GARUT RUMAH, 230M2, JALAN BANGAU 30, JAKARTA BANGUNAN RESTORAN 450M2 DAN TANAH, 1000M2, JL.KEMERDEKAAN 25 MOBIL BOX

2009

100.000.000

NOP 10.31.230.032.008.0165.0

2010

1.500.000.000

NOP 09.56.070.032.005.0265.0

2012

2.250.000.000

NOP 08.45.060.024.010.0102.0

2012

175.000.000

NO BPKB: JKT-055393

1

063

2

061

3

062

4

043

5

043

MOBIL SEDAN

2012

210.000.000

NO BPKB: JKT-097763

6

042

SEPEDA MOTOR

2012

15.000.000

NO BPKB: JKT-083683

7

055

PERALATAN RESTORAN

2011

250.000.000

8

055

FURNITUR

2011

75.000.000 0

9

0 4.575.000.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101 101

2

TH

PENCATATAN



0 9 8

1


TAHUN PEMINJAMAN

(4)

(5)

BANK A

JALAN JUANDA 45, JAKARTA SELATAN

2010

1.250.000.000

BANK B

JALAN SWASEMBADA 34, JAKARTA TIMUR

2009

2.250.000.000


JUMLAH (Rupiah) (6)

3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

3.500.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IBU RUMAH TANGGA

1

RAHAYU

2201082202780002

ISTRI

2

LUCKY FARAZ

2201080711130001

ANAK

PEKERJAAN


Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


169


E1

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama NPWP Alamat

: HISYAM FARAZ : 09.666.333.4-098.000 : JALAN BANGAU NO.30, JAKARTA NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi

No.

Alamat

Peredaran Bruto


Jalan Bangau No.30, Jakarta

09.666.333.4-098.000 Januari

121.000.000

1.210.000

Februari

107.750.000

1.077.500

97.150.000

971.500

April

102.500.000

1.025.000

Mei

179.525.000

1.795.250

Juni

136.350.000

1.363.500

Juli

135.790.000

1.357.900

95.450.000

954.500

September

114.125.000

1.141.250

Oktober

102.370.000

1.023.700

Maret

Agustus

November

91.675.000

916.750

Desember

162.850.000

1.628.500

1.446.535.000

14.465.350

Jumlah


HISYAM FARAZ Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini


170


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •


•


NPWP

:

0

9

6

6

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

I


:

A T

L E T


:

0

2

1


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

6

3

S Y A M 6

3

3

6

BL

1 5

s.d

5 1 2

TH

1

BL

X PEMBUKUAN


4

0

9

5 TH

PENCATATAN

E2

8


0

0

0

7

4

F A R A Z K L U B

7

0 1


•


2 0 1

7

HB

1

0

KLU :

1

PH

9

0

9

/ MT


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.



1


2


966.125.000 482.000.000 0 0 1.448.125.000 0 1.448.125.000

3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

18.


RUPIAH *)

1.

19.

TK /

K/

1

10

K/I/

11


X

13 14

a.


b.



(14-15)

a.


b.


X

b.


(16-18)


TGL LUNAS

20.


21.


2

3

0

tgl

3

1

bln

6 thn

X

b.

80.000.000

16

286.837.500

17b

250.000.000 0

18

250.000.000

19

36.837.500

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


21


a.

366.837.500 0 366.837.500

15

17a


a.

12

0 1.448.125.000 42.000.000 1.406.125.000

c.


23.903.125



G. LAMPIRAN


g.


X


h.

............................................................................................................................

X


i.



j.


a. b. c. d.


e.

X

f.


k. l.


............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP :

H

I

S Y A M

NPWP

0

9

6 6

:

6

TANGGAL:

2

5

0

3

2

0

0

0

1

TANDA TANGAN

6

F A R A Z 3

3

3

4

0

9

8

0

F.1.1.32.16


171

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

BAGIAN A:


: :


2.


6 6 6

I

S Y A M

3 3 3

4

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

X

BL

PEMBUKUAN

TH

PENCATATAN


0 0 0

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

4.950.000.000


1b

3.465.000.000


1c

1.485.000.000

d. BIAYA USAHA

1d

533.875.000


1e

951.125.000


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0 0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

j.


2j

0

2k

15.000.000

2l

15.000.000

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

966.125.000


JUMLAH (2a s.d. 2k)





172

5 1 2 1 5

s.d

TH


X


4

0

F A R A Z


3.

•

0 9 8

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


TAHUN PAJAK

E2

FORMULIR




KEMENTERIAN KEUANGAN RI

•

• • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • •


NPWP

:

0

9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

I

6

6

3

S Y A M

3

3

4

0

0

0 1

1

BL

X

9

8

0

0

1 5

5 1

s.d

TH

2 1 5 BL

PEMBUKUAN



6

TAHUN PAJAK

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :

2

LAMPIRAN - I

HALAMAN 2

1770 - I

TH

PENCATATAN

E2


0

F A R A Z


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

KLUB BASKET NOMBOCK DHONG 02.002.003.0-098.000

500.000.000

18.000.000

482.000.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

1

0 482.000.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



Halaman ke -

1

dari

1



173

1770 - II

LAMPIRAN - II



•


NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

BAGIAN A :

NO

(1)

1

TAHUN PAJAK

E2

FORMULIR


I

•


6 6 6 S Y A M

3 3 3

4

•

2 0

0 1 1 5

BL

X

0

0

5 1 2 1 5

TH

PEMBUKUAN


0 9 8

1 s.d

BL

TH

PENCATATAN


0

F A R A Z



KLUB BASKET NOMBOCK DHONG


02.002.003.0-098.000


86/XII/2015



(6)

(7)

TANGGAL (5)

09/12/2015

21

80.000.000

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

80.000.000

JBA


*)



174


Halaman ke -

1

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



NPWP

:

0 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

H

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

I

•


6 6 6 S Y A M

3 3 3

4

0 9 8

•

2

0

1

0 1 1 5 TH

BL

X

s.d

1 2 1 5 BL

PEMBUKUAN


0 0

5 TH


0

F A R A Z


JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)


(3)

1.


0

0

2.


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


0

0


0

0


0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

0

0

12.

E2



16.


0

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



0


175

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


:

0 9

6 6 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

H I

S Y A M

BAGIAN A :

•


NPWP

3 3 3

4

2

TAHUN PAJAK

E2

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha dan Melakukan Pekerjaan 0 X

BL

0 1

1

5

PEMBUKUAN

5 1

s.d

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN



0 9 8

TH

1

0 0 0

F A R A Z


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

063

2

061

3

062

4

043

5

KETERANGAN (6)

TANAH, 150M2, DESA RUKUN MAKMUR, GARUT RUMAH, 230M2, JALAN BANGAU 30, JAKARTA BANGUNAN RESTORAN 450M2 DAN TANAH, 1000M2, JL.KEMERDEKAAN 25 MOBIL BOX

2009

100.000.000

NOP 10.31.230.032.008.0165.0

2010

1.500.000.000

NOP 09.56.070.032.005.0265.0

2012

2.250.000.000

NOP 08.45.060.024.010.0102.0

2012

175.000.000

NO BPKB: JKT-055393

043

MOBIL SEDAN

2012

210.000.000

NO BPKB: JKT-097763

6

042

SEPEDA MOTOR

2012

15.000.000

NO BPKB: JKT-083683

7

055

PERALATAN RESTORAN

2011

250.000.000

8

055

FURNITUR

2011

75.000.000 0

9

0 4.575.000.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101

2

101


TAHUN PEMINJAMAN

(4)

(5)

BANK A

JALAN JUANDA 45, JAKARTA SELATAN

2010

1.250.000.000

BANK B

JALAN SWASEMBADA 34, JAKARTA TIMUR

2009

2.250.000.000


JUMLAH (Rupiah) (6)

3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

3.500.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IBU RUMAH TANGGA

1

RAHAYU

2201082202780002

ISTRI

2

LUCKY FARAZ

2201080711130001

ANAK

PEKERJAAN


176


Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •


•


NPWP

:

0

7

9

NAMA WAJIB PAJAK

:

G H


:

K O N S U L

T A N


:

0

2

0


:

X

KK

NPWP ISTERI/SUAMI

:

I 1

9

9

F A R 7

7

7

0 I

HB

0

0

0

BL

1 5

5 1 2

s.d

TH

1

BL

5 TH

X PENCATATAN

PEMBUKUAN


2

0

F A D H

0 1

F


•


2 0 1

I

9

7


0

0

0

6

9

A

H U K U M

7

KLU :

1

0

0

/

PH

MT


D. KREDIT PAJAK

C. PPh TERUTANG


A. PENGHASILAN NETO



2.



1


2


129.969.750 624.000.000 0 0 753.969.750 0 753.969.750

3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

18.


RUPIAH *)

1.

19.

TK /

K/

K/I/

2

10 11


X

a.


b.



a.


X

b.


b.


(16-18)


TGL LUNAS

20.


21.


2

4

0

tgl

3

1

bln

6

35.240.700

17b

20.000.000 0

18

20.000.000

19

thn

15.240.700

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.


21 c.


b.

111.650.000

16

a.


a.

15

17a


a.

14

146.890.700 0 146.890.700

12 13

(14-15)

0 753.969.750 81.000.000 672.969.000

X

1.434.771



G. LAMPIRAN


g.

X


h.

............................................................................................................................

X


i.



j.


a. b. c. d.


e.

X

f.

X



k. l.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 ( 1 .LEMBAR)


............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

NAMA LENGKAP :

G H

NPWP

0

:

7

I F A R 9 9

TANGGAL:

2

5

F A D H

I

A

KUASA

9

I 0

0

0

2

0

0 9

7

3 0

2

0

0

0

1

TANDA TANGAN

6

F.1.1.32.16


177

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

G H

BAGIAN A:


: :


2.


9 9 9 I

F A R

0 0 0 I

2

F A D H

I

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN


X

TH

PENCATATAN


0 0 0

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

0


1b

0


1c

0

d. BIAYA USAHA

1d

0


1e

0


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

0

j.


2j

0

2k

0

2l

0

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

0


JUMLAH (2a s.d. 2k)





178

5

TIDAK DIAUDIT


4

0

A


3.

•

0 9 7

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


TAHUN PAJAK

F

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan


HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I




•

PERHATIAN :


NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

G H

BAGIAN B:

F A R

0 0 0 I

2

F A D H

0 9 7 I

0

1

0 1 1 5 BL

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN



9 9 9 I

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR


BL

X

TH

F

PENCATATAN


0 0 0

A

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.

JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

4

PEKERJAAN BEBAS

5

USAHA LAINNYA

0

0 308.575.000

LIHAT LAMPIRAN

129.969.750

0

0

JUMLAH BAGIAN B

129.969.750

JBB




PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(2)

(3)

(4)

(5)

FIRMA HUKUM SAUL GOODMAN 01.011.202.8-098.000

650.000.000

26.000.000

624.000.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

1

0 624.000.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

0

1

BUNGA

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


0

6

PENGHASILAN LAINNYA

0 JUMLAH BAGIAN D

0



Halaman ke -

1

dari

1



179

1770 - II


•

NAMA WAJIB PAJAK

NO

(1)



NPWP

BAGIAN A :

LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK

F

FORMULIR


:

0 7

:

G H

•


9 9 9 I

F A R

0 0 0 I

2

•

I

0

0 1 1 5

BL


0

0

1

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN

0 9 7

F A D H

2

BL

X

TH

PENCATATAN


0

A







(6)

(7)

TANGGAL (5)

PT SUSU SEGAR

01.001.002.7-098.000

76/XII/2015

10/12/2015

21

FIRMA HUKUM SAUL GOODMAN

01.011.202.8-098.000

45/XII/2015

09/12/2015

21

3.750.000

1

2

107.900.000

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

111.650.000

JBA


*)



180


Halaman ke -

1

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



•


NPWP

:

0 7

NAMA WAJIB PAJAK

:

G H I F A R I

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

9 9 9

0 0 0

2

0 9 7

2

0

1

0 1 1 5

s.d

1 2 1 5

TH

BL

BL

X

PEMBUKUAN

•

5


TH

PENCATATAN


0 0 0

F A D H I A


JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)


(3)

1.


0

0

2.


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


77.500.000

7.750.000


0

0


0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

12.

F



16.


0

0 7.750.000

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



0


181

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


:

0 7

9 9 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

G H I

F A R I

BAGIAN A :

•


NPWP

0 0 0

2

0

0 1

1

1 5

s.d

PEMBUKUAN

X

BL

TH

5 1

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN



0 9 7

F A D H I

2

TAHUN PAJAK

F

FORMULIR


0 0 0

A


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

Rumah Luas 150 m², Jl. Jalan 450, Jakarta

2013

775.000.000

NOP 10.32.232.320.071.0164.2

2

062

525.000.000

NOP 10.31.230.032.008.0165.1

043

Tanah Luas 100 m², Jl Kemerdekaan, Jakarta Mobil MPV

2014

3

2012

350.000.000

NO BPKB: JKT-075533

4

043

Mobil Sedan

2015

275.000.000

NO BPKB: JKT-086626

5

042

Sepeda Motor

2012

162.500.000

NO BPKB: JKT-176635

6

055

Furnitur

2011

50.000.000

KETERANGAN (6)

7

0

8

0

9

0 0 2.137.500.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101



TAHUN PEMINJAMAN

(4)

(5)

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.12, JAKARTA SELATAN

2010

(3)

BANK A

JUMLAH (Rupiah) (6)

275.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

275.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

(1)

(2)

(3)

(4)

PEKERJAAN (5)

1

INDAH KIRANI

6203076606800001

ISTRI

DOKTER GIGI

2

ANANDA FADHIA

6203071311060001

ANAK

PELAJAR

3

ADINDA FADHIA

6203074312130001

ANAK


182


Halaman ke-

1

dari

1

halaman Lampiran-IV


F


: GHIFARI FADHIA : 07.999.000.2-097.000 : JL. JALAN NO.450, JAKARTA Jenis Pekerjaan Bebas

1 KONSULTAN HUKUM 2 DOKTER GIGI 3 BINTANG IKLAN Jumlah

Penghasilan Bruto

Norma

Penghasilan Neto

101.850.000

51%

56.725.000

45%

51.943.500 25.526.250

150.000.000

35%

52.500.000

308.575.000

129.969.750


GHIFARI FADHIA


183

Pengisian Formulir 1770 WP OP Melakukan Pekerjaan Bebas dan Melakukan Pekerjaan Bebas

F


Uraian

Penghasilan Neto

(1)

(2)

(3)

A

PENGHASILAN NETO 1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS A. KONSULTAN HUKUM B. DOKTER GIGI

51.943.500 25.526.250 624.000.000

2


3


-

4


-

5


6

JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )

7

KOMPENSASI KERUGIAN

8


701.469.750 701.469.750 81.000.000

B


C


620.469.750

D


125.117.250

E


PPh PASAL 21

2

PPh PASAL 23

3

JUMLAH (1 + 2)

F


G


107.900.000 107.900.000 17.217.250 1.434.771

GHIFARI FADHIA

184


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas , dan Melakukan Pekerjaan SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :


IDENTITAS

PERHATIAN

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

• • • •


•


NPWP

:

1

0

8

NAMA WAJIB PAJAK

:

M

I

K A


:

P E G A W A

I


:

0

0


:

NPWP ISTERI/SUAMI

:

2

5

1

KK

8

8

4

1

1

1

K H A

I

R A N

7

HB

7

2

PH

BL

1 5

s.d

5 1 2

TH

1

BL

X PEMBUKUAN


4

0

9

5 TH

G

PENCATATAN

7


0

0

0

9

6

I

S W A S T A 0

0 1


•


2 0 1

2

KLU :

3

0

4

/

MT

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

A. PENGHASILAN NETO B. PENGHASILAN KENA PAJAK C. PPh TERUTANG D. KREDIT PAJAK E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

1


1.347.500.000 1.200.000.000 25.000.000 0 2.572.500.000 0 2.572.500.000

2.


3.


4.


5.


6.


7.


7

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

8

9.


2


3


4


5 6

9

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. 17.

18.


RUPIAH *)


1.

19.

21.

0

K/

10

K/I/

11


X

a.


b.



a.

X

(14-15)

a.


b.


PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

15

306.900.000

16

399.050.000

17b

360.000.000 0

18

360.000.000

19

39.050.000

17a

(16-18)


14

705.950.000 0 705.950.000

12 13


b. 20.

TK /

TGL LUNAS

2

4

0

tgl

3

1

bln

6 thn

0 2.572.500.000 36.000.000 2.536.499.250

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.



21


a.


c.

b.


X

32.629.167


G. LAMPIRAN


X


g.

b.

X


h.

............................................................................................................................

c.

X


i.



j.


a.

d. e.

X


f.

X

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 ( 1 .LEMBAR)



k. l.

............................................................................................................................


X

WAJIB PAJAK

NAMA LENGKAP :

M

I

NPWP

1

0

:

K A 8 8

KUASA

TANGGAL:

2 I

K H A

I

R A N

8

1

1

1

4

5 0

0 9

7

3 0

2

0

0

0

1

TANDA TANGAN

6

F.1.1.32.16


185

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I



•


NPWP

:

1 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

M I

BAGIAN A:


: :


2.


8 8 8 K A

1 1 1

K H A

4

I R A N

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

1

0 1 1 5 BL

X

BL

PEMBUKUAN

TH

PENCATATAN


0 0 0

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH


1a

6.250.000.000


1b

4.750.000.000


1c

1.500.000.000

d. BIAYA USAHA

1d

352.500.000


1e

1.147.500.000


0

2b

0

2c

0

2d

0

2e

0

2f

0


2g

0


2h

0 0






PAJAK PENGHASILAN

i.


2i

j.


2j

0

2k

200.000.000

2l

200.000.000

3a

0

3b

0


3c

0


3d

0

4

1.347.500.000


JUMLAH (2a s.d. 2k)





186

5 1 2 1 5

s.d

TH


X


4

0

I


3.

•

0 9 7

2


NAMA AKUNTAN PUBLIK

1.

•


TAHUN PAJAK

G

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas, dan Melakukan Pekerjaan


HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

1770 - I



•

PERHATIAN :



NPWP

:

1 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

M I

8 8 8

1 1 1

K H A

I

4

R A N

0

0 9 7

1

0 1 1 5 BL

X

5 1 2 1 5

s.d

TH

BL

PEMBUKUAN



K A

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas ,dan Melakukan Pekerjaan

TH

G

PENCATATAN


0 0 0

I


JENIS USAHA


NORMA (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

0

0

2

INDUSTRI

0

0

3

JASA

0

0

4

PEKERJAAN BEBAS

0

0

5

USAHA LAINNYA

0

0

JUMLAH BAGIAN B

0


BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

PENGHASILAN BRUTO


PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

PT TELE RAKINDO 04.562.888.0-099.000

NO.

(5)

1.206.000.000

6.000.000

1.200.000.000

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0 1.200.000.000

JBC

JUMLAH BAGIAN C



JENIS PENGHASILAN


(1)

(2)

(3)

1

BUNGA

0

2

ROYALTI

0

3

SEWA

0

4


0

5


6

PENGHASILAN LAINNYA

25.000.000 0

JUMLAH BAGIAN D

25.000.000

JBD


Halaman ke -

1

dari

1



187

1770 - II


•

LAMPIRAN - II



NPWP

:

1 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

M I

BAGIAN A :

NO

(1)

TAHUN PAJAK

G

FORMULIR


•


8 8 8 K A

1 1 1

K H A

4

•

0 1 1 5

BL

X

0

0

1

5 1 2 1 5

s.d

TH

PEMBUKUAN


0 9 7

I R A N

2 0

BL

TH

PENCATATAN


0

I







(6)

(7)

TANGGAL (5)

PT TELE RAKINDO

04.562.888.0-099.000

376/XII/2015

10/12/2015

21

292.400.000

PT KAKATUA SINEMA

01.111.202.8-098.000

145/XII/2015

09/12/2015

21

10.000.000

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR

00.765.755.4-491.000

656/XI/2015

13/11/2015

22

4.500.000

1

2

3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

306.900.000

JBA


*)



188


Halaman ke -

1

dari


Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas ,dan Melakukan Pekerjaan FORMULIR


• • •


PERHATIAN :

•


DAN/ATAU



NPWP

:

1 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

M I

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - III

1770 - III

•


8 8 8 K A

1 1 1

4

0 9 7

•

2

0

1

0 1 1 5 X

s.d

TH

BL

5 1 2 1 5 BL

PEMBUKUAN


TH


0 0 0

K H A I R A N I


NO



(3)

(4)

(2)

(1)

1.


2.

484.000.000

96.800.000


0

0

3.


0

0

4.

HADIAH UNDIAN

0

0

5.


0

0

6.


0

0

7.


0

0

8.


0

0

9.


25.000.000

2.500.000


0

0


0

0

0

0

14. DIVIDEN

0

0


0

0

12.

G



16.


0

0 99.300.000

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :


NO



(1)

(2)

(3)

1.


0

2.

WARISAN

0

3.


0

4.


0

5.

BEASISWA

0

6.


0

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

0

JBB



0


189

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•


NPWP

:

1 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

M I

BAGIAN A :

TAHUN PAJAK

G

FORMULIR


K A

•


8 8 8

1 1 1

K H A

I

4

2 0 X

BL

0 1

1

5

PEMBUKUAN

5 1

s.d

BL

2

1 5 TH

PENCATATAN



0 9 7

TH

1

0 0 0

R A N I


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

061

2011

2

061

3

043

Rumah, Jalan Jalak Harupat XII No.4A, Bogor Apartemen Taman Gatot Subroto A11-1116, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Mobil Sedan

4

043

5

KETERANGAN (6)

2.000.000.000

NOP 47.32.109.250.046.0654.2

2010

500.000.000

NOP 09.31.230.032.008.0165.1

2011

3.000.000.000

NO BPKB: JKT-075522

Mobil Sedan

2010

360.000.000

NO BPKB: JKT-086699

042

Sepeda Motor

2010

11.000.000

NO BPKB: JKT-176676

6

042

Sepeda Motor

2014

16.000.000

NO BPKB: JKT-176786

7

014

Deposito Bank ABC

2012

2.000.000.000

NO REK: 76.000.9767.4

8

012

Tabungan Bank ABC

2014

200.000.000

NO REK: 76.000.7876.6

9

055

Peralatan Usaha

2012

50.000.000

10 dst

043

Mobil Box

2012

290.000.000 8.427.000.000

NO BPKB: JKT-076746


TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.44, JAKARTA SELATAN

2012

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)

1

101


Tiara Finance

50.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

50.000.000

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

190


Halaman ke-

1

dari

2

halaman Lampiran-IV

LAMPIRAN - IV

1770 - IV


• • •


PERHATIAN

•


•



BAGIAN A :

:

1 0

:

M I

K A

•


8 8 8

1 1 1

K H A

I

4

R A N

2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

Pengisian Formulir 1770 WP OP Menjalankan Usaha, Melakukan Pekerjaan Bebas ,dan Melakukan Pekerjaan 0 X

BL

0 1

1

5

PEMBUKUAN

5 1

s.d

BL

2

TH

G

0 0 0

I


NO.

KODE HARTA

NAMA HARTA

TAHUN PEROLEHAN


KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8.427.000.000

1 2

1 5

PENCATATAN



0 9 7

TH

1

Persediaan Sparepart

059

2015

500.000.000

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0 0 8.927.000.000

10 dst

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B :

JBA


NO.

KODE UTANG

(1)

(2)



TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(4)

(5)

(6)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

-

JBB


NO.


NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

2

dari

2

halaman Lampiran-IV


191


G


Uraian

Penghasilan Neto

(1)

(2)

(3)

A

PENGHASILAN NETO 1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS A. USAHA SPAREPART B. ARTIS

1.147.500.000 200.000.000 1.200.000.000

2


3


-

4


-

5


6

JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )

7

KOMPENSASI KERUGIAN

8


B


C


D


E


PPh PASAL 21

2

PPh PASAL 23

3

JUMLAH (1 + 2)

F


G


2.547.500.000 2.547.500.000 36.000.000 2.511.500.000 698.450.000 302.400.000 4.500.000 306.900.000 391.550.000 32.629.167

MIKA KHAIRANI

192


QUESTIONS AND ANSWERS

5

1. Kapan Wajib Pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. 2. Jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki usaha toko di beberapa kota yang berbeda, ke KPP mana orang pribadi tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Wajib Pajak OPPT atau orang pribadi lainnya yang menjalankan usaha, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut, untuk memperoleh NPWP Cabang bagi setiap tempat usaha. 3. Jika dalam satu wilayah kerja KPP terdapat dua tempat kegiatan usaha, apakah Wajib Pajak OPPT atau orang pribadi lainnya yang menjalankan usaha tersebut harus mendaftarkan kedua tempat usaha tersebut untuk mendapatkan dua NPWP? Ya. Wajib Pajak orang pribadi tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang bagi setiap tempat usaha, termasuk jika kedua tempat usaha tersebut berada di wilayah kerja KPP yang sama. 4. Apakah artis cilik yang menerima atau memperoleh penghasilan harus memiliki NPWP sendiri? Anak yang belum dewasa harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Kepala Keluarga. 5. Siapa saja kah yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa? Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.


193

Questions and Answers 6. Untuk wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP, kemudian menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, bagaimana dengan NPWP yang telah dimilikinya? Wanita kawin tersebut wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP yang dimilikinya sebelum menikah. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. 7. Bagaimana ketentuan pengurangan pembayaran zakat pada penghasilan neto? Pengurangan zakat/sumbangan wajib agama dari penghasilan neto pada SPT Tahunan orang pribadi harus dibuktikan dengan dokumen pembayaran kepada lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah. Daftar lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 8. Bagaimana mengetahui besaran persentase norma penghitungan penghasilan neto yang sesuai dengan pekerjaan/profesi yang saya lakukan? Besaran persentase norma penghitungan penghasilan neto didasarkan kepada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Mulai 1 Januari 2016, ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 9. Bagaimana pengenaan PPh atas transaksi saham yang dilakukan di luar bursa? Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 hanya mengatur tentang pengenaan PPh atas transaksi saham yang dilakukan di Bursa Efek. Untuk transaksi penjualan saham yang dilakukan di luar bursa berlaku ketentuan umum UU PPh, yaitu atas keuntungan penjualan harta berupa saham (capital gain) wajib dikenai tarif umum Pasal 17 UU PPh dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi yang bersangkutan.

194


Questions and Answers 10. Bagaimanakah penerapan PTKP bagi warisan yang belum terbagi? Tidak ada PTKP untuk warisan yang belum terbagi. PTKP melekat pada masing-masing ahli waris yang telah melaporkan SPT Tahunan. 11. Bagaimana jika Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai PPh berdasarkan PP 46 Tahun 2013, di tahun berjalan ternyata omzetnya melebihi Rp4,8 miliar? Wajib Pajak orang pribadi tersebut tetap dikenai PPh berdasarkan PP 46/2013 sampai dengan akhir tahun pajak, namun di tahun berikutnya dikenai PPh berdasarkan ketentuan tarif umum Pasal 17 UU PPh. 12. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang bekerja sebagai karyawan pada badan yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh, misalnya kantor perwakilan negara asing? Orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 wajib memiliki NPWP, melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran PPh yang terutang dalam tahun berjalan, dan melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh yang terutang dalam tahun berjalan dalam SPT Tahunan. 13. Bagaimana ketentuan biaya jabatan bagi karyawan yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja? Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan, yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari dua pemberi kerja, maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya jabatan dari setiap Formulir 1721-A1 atau 1721-A2. 14. Bagaimana jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak jatuh pada hari libur? Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak jatuh pada hari libur atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak 195

Questions and Answers 15. Apakah pembayaran pajak dengan menggunakan Billing System merupakan pembayaran pajak yang sah? Pembayaran pajak dengan cara elektronik menggunakan Billing System merupakan bukti pembayaran pajak yang sah yang dipersamakan dengan SSP, sepanjang didapatkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN). 16. Bagaimanakah cara pembayaran PPh final berdasarkan PP 46/2013 melalui ATM? Masuk ke menu bayar -> pajak -> PPh Final bruto tertentu -> masukkan NPWP -> konfirmasi NPWP -> masukkan masa pajak -> masukkan PPh terutang -> konfirmasi pembayaran. 17. Jika Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai PPh berdasarkan PP 46/2013, memiliki beberapa tempat usaha yang terdaftar di KPP yang berbeda, bagaimana ketentuan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)nya? Wajib Pajak orang pribadi tersebut wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto untuk masingmasing tempat kegiatan usaha. 18. Apakah mengisi SPT Tahunan selalu berarti membayar Pajak Penghasilan? Orang pribadi yang mengisi SPT Tahunan tidak selalu membayar PPh. Orang pribadi yang diwajibkan membayar PPh nya apabila yang bersangkutan dalam perhitungan pada formulir induknya dinyatakan "PPh kurang bayar". 19. Bagaimanakah cara pelaporan SPT Tahunan WP OP melalui e-filing? Dan bagaimanakah cara permintaan e-fin? a. mengajukan permohonan e-fin ke KPP terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-filing. b. mendaftarkan diri sebagai WP e-filing di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-fin. c. cara melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing hanya dengan 4 (empat) prosedur saja yaitu:  Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing pada situs DJP.  Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.  Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi  Notifikasi status e-SPT dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.

196


Questions and Answers 20.Apakah sebagai suami yang membelikan rumah dengan sertifikat hak milik atas nama isteri harus melaporkan harta tersebut di SPT orang pribadi (suami)? Jika status perpajakannya adalah KK, maka harta tersebut tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan suami. 21. Bagaimana pengenaan PPh bersifat final? Pengenaan PPh bersifat final berarti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenai PPh dengan tarif tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final ini tidak perlu dihitung lagi PPh-nya di SPT Tahunan untuk dikenai tarif umum bersamasama dengan penghasilan lainnya. PPh bersifat final yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. 22.Apa perbedaan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) final dengan kewajiban BPHTB pada saat transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan? PPh Pasal 4 ayat (2) final dikenakan kepada penerima penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan BPHTB dikenakan terhadap penerima hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam kasus jual beli rumah, PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap penjual dan BPHTB dikenakan terhadap pembeli. 23. Apa maksud dari frase "kegiatan sejenis lainnya" di PP 46 Tahun 2013? Frase "kegiatan sejenis lainnya" hanya mengacu ke penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf k PP 46 tahun 2013 dan pasal 2 ayat (3) huruf k PMK-107/PMK.011/2013. Ini untuk mengantisipasi jika nantinya terdapat kegiatan yang sejenis dengan MLM dan direct selling. 24.Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan atas sumbangan? a. jika sumbangan tersebut masuk kategori bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh maka bagi pihak yang menerima bukan merupakan penghasilan, sehingga bagi pihak yang memberi tidak dapat dibiayakan. b. jika sumbangan tersebut tidak termasuk kategori bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh atau jika ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan, maka bagi pihak yang menerima merupakan penghasilan sehingga bagi pihak yang memberikan dapat diakui sebagai biaya.

BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak 197

Questions and Answers

25.Apakah yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi? Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Misalnya, seorang Bapak memiliki toko yang omzet setahunnya Rp4M meninggal dunia pada Mei 2015, dan sampai dengan akhir 2015, toko tersebut belum diwariskan ke ahli warisnya. maka di sini warisan yang berupa toko tersebut masuk dalam kategori warisan yg belum terbagi dan menurut UU menjadi subjek pajak. Atas penghasilan dari toko tersebut yang omzetnya Rp4M masih dapat dikenakan pajak karena syarat subjek pajak dan objek pajak terpenuhi. Tapi bila toko tersebut diwariskan ke ahli waris, warisan berupa toko tersebut bukan objek pajak. tapi penghasilan yang dihasilkan oleh toko tersebut (omzet Rp4M) merupakan objek pajak. 26.Apakah pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Daerah terhadap usaha koskosan dapat berarti telah terjadi pengenaan pajak ganda? Tidak, karena PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap pemilik kos-kosan sebagai penerima penghasilan, sedangkan Pajak Daerah dikenakan terhadap penyewa kos-kosan atas konsumsi yang dilakukannya.

198


DAFTAR PERATURAN TERKAIT

4

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1997 4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA 6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN 7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI 9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERITAH NOMOR 100 TAHUN 2013


199

Daftar DaftarPeraturan PeraturanTerkait Terkait

4

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI 11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. 13. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 14. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.03/2014 15. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.03/2015 16. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

200


Daftar Peraturan Terkait 17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.010/2015 18. PERATURAN MENTERI KEUANGAN MOMOR 254/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 19. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 20. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 21. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.010/2015 TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 22. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/ PMK.03/2008 23. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/KMK.03/2002.


201

4

Daftar DaftarPeraturan PeraturanTerkait Terkait

24. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NOMOR

164/KMK.03/2002

25. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 26. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2015 27. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2014 28. P ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PER-15/PJ/2012 29. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2014 30. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2011 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

202


Daftar Peraturan Terkait

31. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2012 32. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 20133 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 33. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK 34. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN DARI USAHAYANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAKYANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 35. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2014 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK 36. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 37. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/ PJ/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI


203

Daftar DaftarPeraturan PeraturanTerkait Terkait 38. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-536/ PJ./2000TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN 39. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-537/PJ./2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU 40. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-227/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

204


TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (BIJAK - ORANG PRIBADI PINTAR PAJAK) Cetakan I - Jakarta 2015 Pengarah: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol Penanggung Jawab: Sulistiyo Wibowo Redaktur: Anggrainy Editor: Sudiro Sekretaris: Bambang Eko Nugroho Anis Ria Susanti Desain Grafis dan Fotografi: Samuel Nugroho Tri Utomo Tim Artikel: Sri Indriyanta

Wahyudi

Waskito Eko Nugroho

Abdul Gafur

Aulia Rais

Ikha Yuni Hapsari

Raisita Agus Edward Parulian D.T.I.S Muhammad Shodiq M. Hidayat Taufik Oka Wina Pebrina Sagala Indradi

Irine Diani Tyasnita Daniar Azis Teguh Rulianto Tanti Agustin Ety Rahmawati Adi Putra Tarigan


205

PERINGATAN Buku ini merupakan buku panduan yang dipersiapkan DJP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Peraturan Perpajakan II. Buku ini senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam buku ini dengan peraturan perpajakan, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

Recommend Documents