BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain dari sektor migas dan non migas untuk membiayai APBN negara Di samping sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Dari banyaknya jenis pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak di Indonesia, baik suatu badan usaha atau perorangan, secara umum pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara atau yang sering disebut dengan pajak pusat, dipungut langsung oleh Pemerintah 1
2
Pusat. Pajak yang termasuk ke dalam Pajak Negara ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Tas Barang Mewah, Bea Materai, Bea
Masuk, dan Cukai.
Pengertian Pajak Penghasian (PPh) menurut Undang-Undang No 17 Tahun
2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang
ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan pasal 22. Definisi dari Pajak Penghasilan pasal 22 sendiri, menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah PPh yang dipungut oleh : 1. Bendahara
pemerintah
untuk
memungut
pajak
sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, 2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, adapun jenis barang yang tergolong sangat mewah adalah : a. Pesawat
udara
pribadi
dengan
harga
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
jual
lebih
dari
Rp
3
b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas
bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi).
d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi). e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud seperti di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100 % (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada tanggal 26 Desember 2012, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Peraturan ini adalah ketentuan teknis pemungutan PPh Pasal 22 yang mengatur siapa saja yang menjadi
4
pemungut PPh Pasal 22, besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22, dan apa saja yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 dan mulai berlaku setelah 60 hari
Peraturan Menteri Keuangan Tersebut diterbitkan.
Salah satu isi dari Peraturan Menteri Keuangan baru tersebut adalah
ditunjuknya Badan Usaha dibidang Industri Farmasi sebagai pemungut pajak dari
seluruh penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri.
PT Bio Farma (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri farmasi. Dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan yang baru tentang ketentuan teknis pemungutan PPh Pasal 22 yang baru, PT Bio Farma diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Dari seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dengan distributor di dalam negeri, terdapat dua jenis transaksi, yaitu penjualan kredit dan penjualan tunai. Penjualan Tunai adalah penjualan yang transaksi pembayaran dan pemindahan hak atas barang/jasanya langsung, sehingga tidak perlu ada prosedur pencatatan piutang di perusahaan yang menjual barang/jasa. Sedangkan pengertian dari Penjualan Kredit adalah penjualan yang transaki pembayarannya tidak diterima sekaligus saat pemindahan hak atas barang/jasanya dilakukan, sehingga muncul pencatatan piutang di perusahaan yang menjual barang/jasa. Dengan adanya transaksi penjualan kredit kepada distributor dalam negeri, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan berpengaruh pada manajemen kas di PT Bio Farma (Persero) karena pembayaran pajak yang harus dilakukan tepat waktu
5
sesuai masa pajaknya sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh distributor dalam negeri melebihi masa pajak yang ditetapkan. sehingga PT Bio Farma (Persero)
diharuskan untuk memberikan pinjaman kepada distributor dalam negeri dalam
pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 terlebih dahulu.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“Implementasi PMK No. 224/PMK.011/2012 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor Dalam Negeri Terhadap Manaje men kas di PT Bio Farma (Persero)”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka
permasalahan yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: a. Apakah tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. b. Bagaimana implementasi penerapan PMK NO. 224/PMK.011/2012 terhadap manajemen kas di PT Bio Farma (Persero). c. Bagaimana pencatatan jurnal piutang atas PPh pasal 22 di PT Bio Farma (Persero).
6
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui apakah tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal
22 yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan PMK NO. 224/PMK.011/2012 terhadap manajemen kas di PT Bio Farma (Persero). c. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan jurnal piutang atas PPh pasal 22 di PT Bio Farma (Persero).
1.3.2 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : a. Perusahaan Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh PT Bio Farma (Persero) untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan tentang pajak yang sering mengalami perubahan agar segera diterapkan dan memperhatikan sejak munculnya peraturan baru tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen kas.
7
b. Penulis
Dapat memperoleh informasi mengenai penerapan peraturan baru yang mengharuskan badan usaha di bidang industri farmasi memungut Pajak Penghasian Pasal 22 yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero).
c. Ilmu Pengetahuan
-
Memberikan informasi mengenai bagaimana penerapan dari PMK No. 224/PMK.011/2012 terhadap badan usaha di bidang industri farmasi.
-
Menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang melakukan penelitian pada bidang kajian atau objek yang sama.
1.4
Metodologi Penelitian
1.4.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu suatu metode pengujian secara intensif dan rinci terhadap suatu objek yang sesungguhnya dengan menelaah secara mendalam sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.
1.4.2 Data Penelitian 1.4.2.1 Jenis Data Jenis data yang dalam penelitian ini adalah : 1. Data Subjek
8
Data subjek adalah data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan PMK No. 224/PMK.011/2012 dan dampaknya
pada manajemen kas pada karyawan di bagian Pajak dan Administrasi
Keuangan di PT Bio Farma (Persero).
2. Data Dokumenter
Data dokumenter adalah data perusahaan berupa dokumen yang diperoleh dari
pihak perusahaan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskripsi jabatan unit yang terkait, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri dan manajemen kas di PT Bio Farma (Persero)
1.4.2.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Data Primer Data ini diperoleh langsung dari bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri dan manajemen kas di PT Bio Farma (Persero). 2. Data Sekunder Data ini merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari teori- teori dan literatur yang menunjang dan berhubungan dengan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan manejemen kas
9
1.4.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara
Wawancara dilakukan penulis dengan cara mengajukan pertanyaan kepada
bagian yang terkait dengan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas
penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri dan pengaruhnya terhadap manajemen kas. b. Observasi Observasi dilakukan penulis dengan cara mengamati langsung beberapa kegiatan dari pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri dan pengaruhnya terhadap manajemen kas. c. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dan yang digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri dan pengaruhnya pada manajemen kas.
10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT PT Bio Farma (Persero) yang berlokasi di Jalan
Pasteur No. 28 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April
sampai dengan bulan Juni 2013.
