BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut undang-undang iuran wajib yang tidak mendapat prestasi kembali atau timbale balik secara langsung dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, (Mardiasmo, 2009:1). Penerimaan pajak suatu Negara di ukur dari pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap financial masyarakat. Penerimaan Negara sebagian besar di dapatkan dari pajak, dengan demikian pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak berusaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke Kas Negara. Penerimaan pajak disuatu negara di dukung dengan kesadaraan wajib pajak tersebut akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik banyak wajib pajak masih berasumsi miring mengenai pajak. Mereka menganggap pembayaran pajak masih sangat memberatkan wajib pajak. Pemerintah tidak ingin asumsi tersebut terus berkembang, Pihak direktorat jendral pajak gencar mengadakan sosialisasi namun asumsi tersebut tetap berkembang.
1
Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak bahwa setiap Penghasilan yang wajib pajak terima yang memenuhi penghasilan kena pajak wajib membayar pajak penghasilan. Jika wajib pajak telah mendapatkan penghasilan dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib pajak tersebut wajib melaporkan kewajiban perpajakannya terhitung dari 12 bulan berikutnya sejak terdaftarnya sebagai wajib pajak. Jika perbulan bagi wajib pajak orang pribadi telah melaporkan kewajiban perpajakannya maka diakhir tahun wajib pajak harus melaporkan perpajakannya yang biasa disebut dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, Wajib Pajak wajib menyetor dan melaporkan SPT Tahunan mereka. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menganut system self assessment. Dalam system ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang. Sarana Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, dan atau pembayaran Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi tiga formulir yaitu SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S, 1770 S, setiap formulir tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, SPT Tahunan PPh WP OP 1770 digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha,
2
konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 S digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/ pengajar / pelatih dan sebagainya. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 SS digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek PPh dan/atau
bukan
objek
PPh,
dan/atau
harta
dan
kewajiban
sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. SPT tahunan yang dilaporkan sekaligus setiap tahun pajak, membuat pembayaran PPh terutang menjadi terbebani karena perhitungannya sekaligus dalam satu tahun pajak tersebut.Pihak pemerintah akhirnya membuat suatu keputusan dengan membuat peraturan baru bagi wajab pajak, sehingga untuk mengamankan
3
penerimaan Negara dalam penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan, Wajib pajak harus membayar Pajak terutang kurang bayar mereka dengan cara mengangsur atau di cicil tiap bulannya. Namun wajib pajak yang bisa mengangsur PPh terutangnya adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memiliki usaha, itu dianggap akan meringankan pembayaran pph terutang mereka. Dalam hal ini Orang pribadi khususnya di Bali memiliki banyak usaha yang sukses dan maju. Setiap orang berlomba-lomba ingin memiliki usaha maka dari itu orang pribadi yang memiliki usaha PPh terutangnya akan dipermudah dengan cara mengangsur PPh terutang tersebut secara bulanan agar pengusaha-pengusaha kecil tidak terlalu terbebani dengan biaya dari PPh terutang. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampain SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran Pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Namun tidak semua orang pribadi mengetahui tentang PPh pasal 25, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah. Dukungan dan sosialisasi dari pemerintah lebih di tingkatkan lagi. Banyak wajib pajak lebih memilih konsultan pajak untuk membantu dalam pembayarannya, sebenarnya wajib pajak diharapkan
4
untuk bisa lebih aktif sendiri dalam menghitung perpajakannya karena pemerintah sudah memudahkannya dengan sistem online yang ada. Wajib pajak hanya perlu membaca aturan dan mekanisme perhitungannya. PT ManasaSitematika Indonesia memiliki beberapa klien Wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha dan beberapa klien lainnya merupakan orang pribadi yang bekerja dalam suatu perusahaan. Klien tersebut memerlukan jasa konsultan untuk menghitung PPh terutang SPT Tahunan PajakPenghasilan dan PPh terutang Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Tata Cara Perhitungan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Klien PT Manasa Sistematika Indonesia ?” 1.2
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Klien PT Manasa Sistematika Indonesia.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Bagi Tempat PKL Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang dimana bisa digunakan oleh pimpinan, staf dan karyawan, agar memperhatikan
5
mekanisme perhitungan SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) Bagi Mahasiswa Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan untuk mengetahui perhitungan SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi. 1.4
Sistematika Penelitian Untuk lebih jelas dan terarahnya penyusunan penulisan ini, maka disajikan
pokok pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengertian menurut para ahli tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokkan pajak, system pajak, pengertian pajak penghasilan, subyek dan objek pajak penghasilan Pengertian SPT Tahunan, Jenis-Jenis SPT Tahunan, Pengertian Pasal 25, Cara Menghitung Pasal 25.
6
Bab III
Metode Penelitian Menguraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknis analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.
Bab V
Simpulan dan Saran Merupakan bab penutupya nimenyimpulkan mengenai bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai saran-saran.
7
