BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara dan warga negara yang membayar pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung atas pembayaran pajak tersebut. Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan bagi negara ini sangat diandalkan hasilnya agar dapat digunakan untuk membangun negara ini. Pajak antara lain dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum, membayar gaji Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Kenyataan ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu badan yang diberi hak untuk memungut pajak dari masyarakat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan perpajakan mencapai Rp 571 triliun, naik 34% dari realisasi tahun 2007 yang sebesar Rp 435 triliun, sedangkan pada 2009 ini mencapai Rp 565,77 triliun. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu Eselon I di bawah Departemen Keuangan, diharapkan mampu memenuhi target tersebut demi menunjang kehidupan negara. 1
Dalam perkembangannya DJP selalu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang ada. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, pada tahun 2002 DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan yang saat ini lebih dikenal sebagai modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dijalankan dengan melaksanakan beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh DJP meliputi empat aspek utama, yaitu: restrukturisasi organisasi, sistem dan prosedur, teknologi informasi serta sumber daya manusia (SDM). Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan prima, efisiensi administrasi serta membentuk citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Seperti yang sudah disebutkan diatas, salah satu aspek yang menjadi andalan DJP dalam melakukan modernisasi adalah Teknologi Informasi. Setelah modernisasi perpajakan dilaksanakan, DJP semakin giat menerapkan teknologi informasi terkini demi mendukung terciptanya peningkatan dalam hal pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi perhatian utama DJP dalam penerapan teknologi informasi adalah registrasi wajib pajak. Sistem sebagai salah satu bagian dari teknologi informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Keandalan suatu sistem merupakan syarat utama agar dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat, terkini dan akurat. Keandalan dari suatu sistem dipengaruhi oleh empat aspek, aspek-aspek tersebut adalah :
2
1. Keamanan (security), berarti sistem tersebut terlindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. 2. Ketersediaan (availability), berarti sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkannya pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan. 3. Integritas (integrity), berarti pemprosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat diotorisasi. 4. Dapat dipelihara (maintainability), berarti sistem tersebut dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan dan integritas sistem. Penerapan teknologi informasi terkini dalam bidang registrasi wajib pajak sangat penting, terutama terkait dengan program Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijalankan oleh DJP. Penerapan teknologi informasi terkini di bidang registrasi wajib pajak diyakini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal alat identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan NPWP diyakini dapat meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat utuk mendapatkan NPWP, sehingga rencana peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilaksanakan.
3
Salah satu contoh penggunaan teknologi informasi pada program Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dibuatnya Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal. Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal (PWPM) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan digunakan oleh DJP untuk memproses pemberian NPWP Orang Pribadi berdasarkan e-NPWP atau Daftar Nominatif. e-NPWP sendiri adalah
suatu
aplikasi
yang
diberikan
oleh
DJP
kepada
Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan Identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik
dan Pegawai yang
berpenghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan belum berNPWP. Salah satu tujuan dari modernisasi DJP adalah memberikan pelayanan prima kepada WP. Dengan membantu
bendaharawan
adanya Sistem PWPM diharapkan dapat
dalam
mendaftarkan
Pengurus, Komisaris,
Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum memiliki NPWP. Selain itu dengan adanya Sistem PWPM diharapkan DJP dapat menjaring lebih banyak lagi WP-WP baru sehingga dapat mendukung program Ekstensifikasi WP Orang Pribadi yang digalakkan oleh DJP. Dari latar belakang inilah penulis merasa tertarik dengan Sistem PWPM dan berusaha untuk menuangkan ide dan pikiran penulis dalam bentuk penelitian
yang
berjudul
:
“ANALISIS
PERBANDINGAN
DAN
EFEKTIFITAS SISTEM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MASAL
4
UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 20052009”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 1. Bagaimana prosedur dan aplikasi Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal di Kantor Pelayanan Pajak? 2. Apakah penerapan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal dapat secara efektif meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak?
C. Batasan Masalah Salah satu contoh pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak adalah pelayanan pada proses registrasi Wajib Pajak. Pemberian NPWP di KPP kepada Wajib Pajak bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1. Pendaftaran e-Registration 2. Mekanisme Manual Penjatahan 3. Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal Yang akan dibahas oleh penulis dalam penysusunan tugas akhir ini adalah registrasi WP Orang Pribadi melalui sistem PWPM khusus melalui
5
Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Penulis mengambil sampel data untuk penelitian pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2005-2009.
D. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan aplikasi Sistem PWPM melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak. 2. Untuk menengetahui apakah penerapan Sistem PWPM dapat secara efektif meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak.
E. Kegunaan penelitian Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti: a. Sebagai
salah
satu
persyaratan
dalam
menyelesaikan
jenjang
pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. b. Sebagai bahan perbandingan untuk teori-teori yang sudah penulis dapatkan selama kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana dengan praktek yang sesungguhnya.
6
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: a. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teknologi informasi yang andal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada Wajib Pajak. b. Sebagai bahan pertimbangan mengenai efektifitas Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal. 3. Bagi Masyarakat: a. Sebagai sarana bagi masyarakat khususnya yang belum memiliki NPWP untuk dapat mengetahui kemudahan dalam mendapatkan NPWP. b. Sebagai sarana bagi masyarakat khususnya WP untuk lebih mengenal mengenai Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Masal. c. Sebagai sarana untuk menggambarkan kepada masyarakat mengenai usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Bagi Pengembangan Keilmuan: a. Sebagai bahan bagi mahasiswa / mahasiswi dan juga pihak lain yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu di bidang perpajakan.
7
