BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003). Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa kewajiban negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut dan meningkatkan pendapatan negara guna maka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur
pemerintah melakukan berbagai usaha baik melalui sektor perdagangan, sektor
pariwisata, pajak, dan usaha lainnya. Pajak
merupakan
sumber
pengeluaran - pengeluaran
penerimaan
negara
dan
negara
membangun
terbesar
guna
fasilitas-fasilitas
membiayai
umum
demi
kemakmuran rakyat. Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah
telah
melakukan
berbagai
macam
kebijakan.
Salah satu usaha
yang
dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan jalan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan dari modernisasi adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan sehingga wajib pajak yang dilayani akan
memperoleh
Good Governance
pelayanan yang terbaik dari
Direktorat Jenderal Pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut asas self assessment system, sistem ini dianut sejak terjadi reformasi perpajakan atau tax reform
pada tahun 1983. Sejak
reformasi tersebut Indonesia mulai menganut asas self assessment system pemungutan pajak sebagai pengganti dari sistem official
dalam hal
assessment. Pada dasarnya
maksud dari self maupun
SPT
assessment,
Masa,
Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPT Tahunan
maksudnya adalah Wajib Pajak
diberi kan kepercayaan oleh
Pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak - pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sebagai bentuk kewajiban tersebut,
Wajib Pajak Orang Pribadi harus
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilan yang diterima nya. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengisian SPT harus benar, jelas dan dilengkapi dengan lampiran lampirannya dan harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 25 ayat (2) yaitu batas waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan berfungsi untuk mengawasi penerimaan pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka dibutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang
tinggi.
Dalam
Pemberitahuan Tahunan
pelaksanaannya , Wajib
Pajak
yang
menyampaikan
Surat
Pajak penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul
masih senantiasa dijumpai berbagai permasalahan . Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM
MENYAMPAIKAN
SURAT
PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANTUL”.
1.2 Perumusan Masalah Penulis ingin merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya di KPP Pratama Bantul ? 2. Apa saja hambatan dan upaya yang terjadi sehubungan dengan
penyampaian
SPT Tahunan pajak penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul?
1.3 Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang terjadi sehubungan dengan ketaatan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .
1.4 Manfaat 1. Bagi Penulis Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan, serta tingkat efektivitas penyampaiannya. 2. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan, pertimbangan, ataupun sebagai bahan pengetahuan bagi pihak - pihak pemerintah daerah kabupaten Bantul khususnya yang berkaitan 3. Bagi Ilmu Pengetahuan Penulis berharap karya ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi, referensi serta bermanfaat bagi pihak - pihak lain yang membutuhkannya.
1.5 Kerangka Penulisan
KPP Pratama Bantul
Mekanisme DJP yang berlaku tentang Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul
Kesimpulan
Gambar 2. 1 Kerangka Penulisan Tugas Akhir
1.6 Sistematika Penulisan BAB I.
Pendahuluan Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II. Gambaran Umum Penulisan Dalam bab ini memuat profil instansi, landasan teori, serta metode penelitian.
BAB III. Analisis dan Pembahasan Analisis dan pembahasan dapat berisi tentang analisis deskripsi dan inferensi serta interpretasi dan pembahasan. BAB IV. Kesimpulan dan Saran Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.
