BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pajak
Menurut Rocmat Soemitro seperti yang dikutip
Munawir “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbalan (kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengerluaran umum" Pudyatmoko
yang
mengutip
pendapat
PJA.
Andirani
mendefinisaikan pajak sebagai iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-penegeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangakan menurut Smeets seperti yang dikutip Suandy “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipakasakan, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”. Dari definisi-definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa penegrtian pajak adalah iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa
18
19
mendapat kontrapretasi yang langsung dapat ditujukan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dan dapat disimpulkan juga bahwa pajak memiliki unsur : a.
Iuran dari rakyat kepada Negara yang berarti bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b.
Berdasarkan Undang-undang bahwa pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanannya.
c.
Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
d.
Digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
Negara,
yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. B. Fungsi Pajak Menurut Suandy ada dua fungsi pajak, yaitu: a.
Fungsi Budgetair/ Financialyaitu memasukan uang sebanyakbanyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
b.
Fungsi Regulerend/ fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
C. Syarat dan Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
20
Syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.
Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
b.
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
c.
Tidak menganggu kestsabilan perekonomian suatu daerah maupun Negara (syarat ekonimis)
d.
Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)
e.
Sistem
pemungutan
pajak
harus
sederhana
dan
mudah
di
aplikasikannya Teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori tersebut antara lain : a.
Teori asuransi
b.
Teori kepentingan
c.
Teori daya pikul
d.
Teori bakti
e.
Teori asas daya beli Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang,
pemungutan, maupun sifatnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. a.
Pembagian pajak berdasrakan golongan, pajak yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:
21
1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. b.
Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Pusat/ Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanannya dilakukang oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya adalah pada pemerintah daerah yang pelaksanannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
c.
Pembagian pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi suatu keadaan wajib pajak. 2) Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subyeknya baik orang pribadi maupun badan.
22
D. Asas-Asas Pemungutan Pajak Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dalam pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada: (Waluyo, 2007) a.
Equity Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima.
b.
Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.
c.
Convenience Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
d.
Economy Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiabn pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.
23
E. Tarif Pajak Menurut Mardiasmo ada empat tarif pajak yaitu: a.
Tarif sebanding/ proposional yaitu tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang propoaional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b.
Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
c.
Tarif progresif yaitu presentase terif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
d.
Tarif degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
F. Pajak Daerah a.
Pengertian Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
24
b.
Jenis Pajak Daerah 1) Pajak Propinsi a) Pajak kendaran bermotor dan kendaraan diatas air. b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. e) Pajak Rokok 2) Pajak Kabupaten/ Kota a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Peneragan Jalan f)
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g) Pajak Parkir h) Pajak Air Tanah i)
Pajak Bumi dan Bangunan
j)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
G. Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan a.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan-perolehan hak atas tanah dan
25
bangunan. Perolehan atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. b.
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperole hak atas tanah dan atau bangunan.
H. Sistem Pemungutan Pajak Waluyo (2007) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam, yaitu: a.
Official Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untung menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
b.
Self Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c.
With Holding System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutang) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
