BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011:1). Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Sukardji (2009:2) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak memdapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan , yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang dapat digunakan sebagai alat pendorong,penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Definisi pajak lainya dikemukakan oleh Marihot (2010:7) mengatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali ( kontraprestasi / balas jasa ) secara langsung , yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib 5
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan ciriciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : 1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang. 2. Pajak dapat dipaksakan. 3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.2 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu : 1. Fungsi Budgetair
6
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Sebagai contoh, pajak dimasukan ke dalam APBN sebagai sarana penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi mengatur (regulered) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 2.1.3 Pengelompokan Pajak Pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu menurut golonganya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo,2011:5). 1) Pajak menurut golonganya dibagi menjadi dua, yaitu : a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . 2) Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu : a. Pajak Subyektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak penghasilan .
7
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3) Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu : a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,dan Bea Materai. b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak adalah metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Mardiasmo (2011:7) terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu : 1) Official Assessment System
8
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri dari Official Assessment System ini adalah : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif . c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi . 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan
9
besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah Self Assessment System, namun dalam penerapanya di lapangan, ketiga sistem tersebut digunakan oleh Wajib Pajak di Indonesia. 2.1.5 Tata Cara Penyetoran/Pembayaran Pajak Tata cara pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu, membayar sendiri pajak yang terutang, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah dan Pembayaran pajak-pajak lainnya. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan juga bisa dilakukan di Kantor Pos. Pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengisi 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayarkan dan juga jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tanggal batas waktu penyetoran pajak berbeda-beda, tergantung dari jenis pajak yang akan dibayarkan. 2.1.6 Sistem Pembayaran Pajak dengan Menggunakan SSP Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
10
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari Surat Setoran Pajak menurut Mardiasmo ( 2011: 37 ) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Terdapat dua jenis Surat Setoran Pajak, yaitu : 1) Surat Setoran Pajak (SSP) Standar SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakansebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006) SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan. SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut : a) Lembar ke-1: Untuk Arsip Wajib Pajak
11
b) Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) c) Lembar ke-3: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP d) Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran e) Lembar ke-5: Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan
perpajakan yang berlaku.
SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiranII Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ./2006 Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 2) SSP Khusus SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. SSP Khusus dicetak
pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran
pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar, terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang
12
berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP). Kelima lembar SSP Standar tersebut harus diisi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku panduan pengisian SSP. Berikut adalah bentuk dari SSP sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak no PER38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan PER-31/PJ/2013: Gambar : 2.1
Surat Setoran Pajak dibagi kedalam beberapa bagian yang harus diisi oleh wajib pajak, tata cara pengisian SPT juga diatur dalam PER38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan PER-31/PJ/2013 , yaitu :
13
1) NPWP, Nama WP dan Alamat Gambar 2.2
Bagian pertama dalam SSP ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak, nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau tanda pengenal yang sah , dan alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2) Kolom NOP Pada bagian kedua Surat Setoran Pajak terdapat kolom NOP, Bagian ini diisi hanya jika pembayaran pajak berhubungan dengan transaksi atas tanah dan atau bangunan, misal pembayaran pajak atas penjualan, hibah atau waris tanah dan atau bangunan. isi kolom NOP dengan nomor Objek pajak PBB. Nomor NOP dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tanah.
14
3) Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Gambar 2.3
Dalam bagian ini wajib pajak harus mengisi
Kode
Akun Pajak dengan angka Kode Akun Pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor yang tertera di Tabel Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran yang terdapat pada lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan PER-31/PJ/2013 . Dan juga mengisi kolom Kode Jenis Setoran dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada Tabel Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran yang sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan” pada Tabel Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran. Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
15
4) Uraian Pembayaran ( Untuk SSP Standar ) Gambar 2.4
Kolom ini diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran pada Tabel Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran pada PER-38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan PER-31/PJ/2013. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa. 5) Masa Pajak dan Tahun Pajak Gambar 2.5
16
Kolom masa pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Gambar: 2.6
Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun terhutangnya pajak. 6) Nomor Ketetapan Gambar : 2.7
Kolom Nomor Ketetapan diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ketika wajib pajak telah menerima surat tersebut.
17
7) Jumlah Pembayaran dan terbilang Gambar: 2.8
Bagian ini diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen. Untuk bagian terbilang diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. 8) Tanda Tangan Gambar 2.9
Bagian ini diisi dengan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran
oleh
Kantor
Penerima
Pembayaran
(Bank
Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan,
18
dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran. Gambar: 2.10
Bagian ini diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran atau
penyetoran,
tanda
tangan,
dan
nama
jelas
Wajib
Pajak/Penyetor serta stempel usaha. 9) Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Gambar: 2.11
Bagian ini diisi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
19
Setelah mengisi Surat Setoran Pajak dengan lengkap dan benar, selanjutnya pembayaran bisa dilakukan di Bank Persepsi atau di Kantor Pos, jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pajak terhutang.
2.1.7 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System)
Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Untuk dapat melaksanakan pembayaran dengan menggunakan Ebilling terlebih dahulu Wajib Pajak harus mendaftarkan diri. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri dengan cara membuka halaman web Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat web http://sse.pajak.go.id . Setelah proses pendaftaran selesai, setelah pendaftaran selesai konfirmasi aktivasi untuk mengaktifkan akun billing wajib pajak akan dikirim ke alamat e-mail wajib pajak yang telah di daftarkan pada saat melakukan pendaftaran, pada email tersebut akan tertera user ID yang telah didaftarkan dan link aktivasi, klik link aktvasi tersebut untuk mengaktifkan akun billing.
20
Setelah mendaftarkan akun billing, tahap selanjutnya adalah membuat kode billing. Kode Billing adalah kode yang akan diperoleh wajib pajak setelah memasukan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagi kode pembayaran pajak di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau internet banking. Untuk membuat kode billing, wajib pajak
harus
mengakses
situs
Billing
System
dengan
alamat
http://sse.pajak.go.id , setelah itu wajib pajak harus melakukan login dengan memasukan User ID dan PIN yang dimiliki. Setelah proses login selesai, wajib pajak dapat memasukan informasi mengenai detail pembayaran pajak yang akan dilakukan, informasi tersebut mencangkup : 1) Jenis pajak yang akan dibayarkan 2) Jenis setoran pajak 3) Nomor Objek Pajak (NOP), untuk pembayaran pajak terkait dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri 4) Masa pajak 5) Tahun pajak 6) Nilai rupiah pembayaran 7) Nomor surat ketetapan pajak bila ada. Setelah semua informasi tersebut diisi, klik kolom simpan. Wajib pajak hendaknya memeriksa kembali detail informasi yang telah diinput, jika informasi sudah sesuai klik “Terbitkan Kode Billing”
untuk
menerbitkan kode billing. Setelah proses penerbitan kode billing selesai, 21
wajib pajak dapat mencetak Surat Setoran Elektronik (SSP) tersebut sebagai referensi untuk pembayaran di loket Bank, Kantor pos, ATM, ataupun melalui Internet Banking. Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Wajib pajak dapat membuatnya kembali apabila kode Billing telah terhapus secara system. Kode Billing berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data eletronik yang berada di Kementerian Keuangan. Apabila wajib pajak telah menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan menggunakan E-Billing,maka wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara atau BPN. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. BPN dapat diterbitkan dalam beberapa bentuk, tergantung dimana wajib pajak membayarkan pajaknya. BPN dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen bukti pembayaran
yang
diterbitkan
Bank/Pos
Persepsi,
untuk
pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing, Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM , Dokumen elektronik, untuk
22
pembayaran/penyetoran melalui internet banking, dan juga Teraan BPN pada Surat Setoran Pajak (SSP)/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB. BPN termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSP dan SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem Penerimaan Negara secara elektronik. Sebagaimana halnya dengan Surat Setoran Pajak, BPN dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.
23
