BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara.Adapun beberapa pengertian pajak oleh para ahli. 1) Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat jasa-jasa timbal balik dari Negara, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2) Menurut Adriani, pengertian pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat balasan kembali, yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 3) Menurut Fieldman mengemukakan pengertian pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak, kepada terutang kepada penguasa (menurut
norma-norma
yang
ditetapkan),
kontraprestasi dan semata-mata digunakan pengeluaran-pengeluaran umum.
5
tanpa untuk
adanya menutup
Berdasarkan definisi yang diungkapkan para ahli diatas mengenai pengertian pajak maka dapat disimpulkan bahwa, pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak (yang telah ditentukan
undang-undang)
digunakan
untuk
membiayai
keperluan
pembelanjaan pemerintah suatu Negara.
2.1.2 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu. 1) Fungsi budgetair Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2) Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak
sebagai
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 2.1.3 Pengelompokkan Pajak Sesuai dengan dasar pengelompokkannya, menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti. 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu.
6
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2012:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu. 1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya.
7
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah (fiskus). b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan suratketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment Sytem Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciricirinya : a) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untukmenentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan tiga sistem pemungutan tersebut Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem self assessment system dimana wajib pajak diminta aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. 2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadapsubjek pajak yaitu orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.
8
2.1.6 Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 1) Subjek pajak penghasilan Subjek pajak penghasilan yang ditunjukan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.Subjek pajak dibagi menjadi empat golongan.yaitu. a) Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesian maupun luar negeri. b) Warisan yang belum terbagai sebagai satu kesatuan Warisan yang belum terbagi untuk menggantikan
yang berhak.
Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.Masal penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. c) Badan Pengertian badan mengacu pada undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun (koprasi, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenisnya, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya) . Dalam hal ini
9
termasuk
BUMN
atau
BUMD
sebagai
subjek
pajak
tanpa
memperhatikan nama dan bentuknya. d) Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari (183) dalam jangka waktu duabelas bulan (12) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak badan.Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. 2) Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Yang tidak termasuk subjek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah. a) Badan perwakilan Negara. b) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh mentri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 3) Objek pajak Penghasilan-penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh pasal 21) antara lain.
10
a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pensiun bulanan, uang lembur, uang tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupa jasa produksi, tunjangan hari raya, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur. c) Honorarium uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari. - Tenaga ahli ( Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris). 2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang disebut subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang pajak penghasilan. 2.1.8 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tata cara perhitungan atas Direktur undang-undang adalah sebagai berikut. .
11
pada PT.X yang diatur dalam
a)
Menghitung PPh Pasal 21 atas Direktur untuk penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan. b) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Contoh: Tabel 2.1 Biaya Jabtan dan Iuran Pensiun Biaya jabatan
5% * penghasilan bruto
Iuran pension
Maksimal Rp. 500.000,00/bulan
Sumber : Undang-undang perpajakan,2015. c) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas). d) Selanjutnya dihitung PTKP Contoh: Tabel 2.2 Tarif PTKP Keterangan
PTKP
Diri sendiri atau Wajib Pajak
24,300,000/Thn
Wajib pajak menikah
2,025,000/Thn
Tanggunan anggota keluarga
2,025,000/Thn
Istri berpenghasilan digabung dengan suami
24,300,000/Thn
Sumber : Undang-undang Perpajakan,2015
12
e) Selanjutnya menghitung PPh terutang Contoh Tabel 2.3 Tarif PPh Terutang PENGASILAN
TARIF
Rp 50.000.000,-
5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000
15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
25%
Lebih dari Rp 500.000.000
30%
Sumber : Undang-undang Perpajakan,2015
13
