BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Perpajakan . Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H yang dikutip dalam buku
karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk. Menurut UU No. 28 tahun 2007 Pasal 1, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan normanorma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
5
2.1.2
PPh Pasal 21 Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Subjek PPh pasal 21 adalah: a) Pegawai b) Penerima pensiun c) Penerima honorarium d) Penerima upah e) Orang pribadi lainnya yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.
2.1.3
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 Adapun penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: a)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
b)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
c)
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat Pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 6
d)
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
e)
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
f)
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
2.1.4
Dasar Hukum PPh Pasal 21 Adapun dasar hukum dari PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: a)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 28 Tahun 2007.
b)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
c)
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 7
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. d)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
e)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
2.1.5
Perhitungan PPh 21 Pegawai tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya
menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini menerima imbalan atau upah berupa upah harian, upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Penghasilan pegawai
8
tidak tetap ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, 2) dibayar tidak secara bulanan.
2.1.6
Tarif Penghasilan PPh 21 a)
Penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen).
b)
Penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen).
c)
Penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah) sebesar 15 % (lima belas persen).
d)
Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2.1.7
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru adalah sebagai berikut: a)
Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi = Rp. 24.300.000,-
b)
Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000,-
c)
Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 24.300.000,-
d)
Tambahan untuk anggota keluarga (maksimal 3 orang) = Perorang Rp.2.025.000,9
Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut :
2.1.8
1)
TK/0
= Rp. 24.300.000,-
2)
K/0
= Rp. 26.325.000,-
3)
K/1
= Rp. 28.350.000,-
4)
K/2
= Rp. 30.375.000,-
5)
K/3
= Rp. 32.400.000,-
Penghasilan yang Tidak dipotong PPh Pasal 21 Adapun penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: a)
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
b)
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
c)
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 10
d)
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
e)
Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2.1.9
Penyetoran PPh Pasal 21 Penyetoran PPh pasal 21 dapat di setorkan atau dibayarkan ke bank atau
kantor pos terdekat. Peyetoran PPh pasal 21 menggunakan surat setoran pajak yang pengisiannyan di isi oleh perusahaan atau pegawai itu sendiri. Penyetoran dilakukan sesudah perhitungan PPh pasal 21 betul-betul benar dan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Penyetoran PPh pasal 21 di setorkan oleh perusahaan atau pegawai yang bersangkutan. Batas waktu penyetoran PPh pasal 21 tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Atas keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
11
yang datur dalam Pasal 14 UU KUP. Atas STP tersebut WP harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2.1.10
Pelaporan PPh Pasal 21 Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak
terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut: a)
SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.
b)
SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untukPelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.
2.1.11
Keterlambatan Pelaporan Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT 12
Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
13
