BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat
penting dalam
pelaksanaan pembiayaan pelayanan publik dan pengeluaran
pemerintah lainnya serta bertujuan
untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono & Damayanti, 2009). Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini berasal dari pajak. Pajak memberi kontribusi signifikan dan semakin meningkat terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Fenomena pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Di satu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar, di sisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasan, 2009). Berikut ini adalah tabel 1.1 yang menggambarkan perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun terakhir.
1
2
Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara 2010-2014 (dalam milyar Rupiah) Tahun
Penerimaan Negara Penerimaan Pajak
2010 995.272 2011 1.210.600 2012 1.338.110 2013 1.502.005 2014 1.662.509 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
723.307 873.874 980.518 1.040.320 1.143.318
Persentase (%) 73 72 73 69 69
Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada penerimaan negara yaitu dengan persentase di atas 50%. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas penting yang berkaitan dengan penerimaan negara. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai institusi yang bertugas menghimpun penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, visi DJP adalah: “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.” Kurang lebih empat tahun berlalu sejak visi tersebut dijadikan pedoman bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Visi baru Direktorat
3
Jenderal Pajak mulai tahun 2013 tersebut adalah: “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara” (Akhmad Nurhidayat dkk, 2013). Berdasarkan artikel “Target Pajak Gagal, Ini Prestasi Terburuk dalam 5 Tahun Terakhir” yang dimuat oleh Harian Tempo pada Rabu, 1 April 2015 dalam situs resmi http://bisnis.tempo.co menyatakan bahwa: “Usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi, ternyata gagal. Faktanya, penerimaan pajak sepanjang triwulan I 2015 saja masih jauh dari harapan. Bahkan perolehan pada triwulan I 2015 merupakan prestasi terburuk dalam lima tahun terakhir. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga Maret, penerimaan pajak memang masih minim. “Kami fokusnya pada penyerahan SPT badan, masuknya akhir April,” katanya. Setelah itu, pemerintah akan berfokus pada tahun pembinaan pajak 2015, yakni semua Wajib Pajak diwajibkan membenahi SPT selama lima tahun terakhir. Dengan perbaikan itu, ia berharap penerimaan pajak bisa lebih karena adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.”
Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Di banyak Kantor Pelayanan Pajak masih sangat banyak jumlah Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT. Penerapan sanksi tegas dan konsisten bagi Wajib Pajak yang melanggar patut diletakkan sebagai bagian dari kampanye sadar pajak, yaitu memberi pemahaman bahwa jika tidak taat aturan maka akan mendapatkan sanksi. Karena bisa jadi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan didorong oleh masih adanya praktik-praktik tidak diterapkannya sanksi tegas dan konsisten bagi mereka yang melanggar ketentuan perpajakan (Laili, 2013).
4
Menurut Murray dalam Hutagaol (2007), rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi paling utama adalah karena tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Sedangkan ketidakpatuhan tersebut terlihat dari adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT dan jumlah SPT yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tingkat kepatuhan dinilai masih relatif rendah. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.2 berikut ini: Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Nasional Penyampaian SPT Tahunan 2010-2014 Jumlah WP Lapor SPT 2010 14.101.933 8.202.309 2011 17.694.317 9.331.616 2012 17.659.278 9.482.480 2013 17.731.736 10.781.105 2014 18.357.833 10.781.720 Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun
Jumlah WP Terdaftar
Tingkat Kepatuhan (%) 58 53 54 61 59
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah hanya berkisar di bawah 60%. Fenomena serupa pun terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan laporannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak pajak pun cenderung menurun dari tahun ke tahun.
5
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying Tingkat Tahun Kepatuhan (%) 2010 81.441 37.809 33.491 88 2011 96.685 42.002 32.429 77 2012 99.973 75.617 39.484 52 2013 102.596 66.514 39.641 59 2014 113.839 66.856 38.109 57 Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung Cibeunying Jumlah WP Terdaftar
Jumlah WP Wajib SPT
Jumlah WP Lapor SPT
Berdasarkan data di atas mengenai kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah Wajib Pajak wajib SPT dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengejar tercapainya target penerimaan pajak adalah dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan mengeluarkan kebijakan Sunset Policy Jilid II atau yang disebut dengan program Reinventing Policy yang dimulai 1 Mei 2015. Pemerintah dalam mengadakan kebijakan Reinventing Policy pada tahun 2015 ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal keadaan dan faktor-faktor. Salah satunya adalah bercermin dari Sunset Policy Jilid I pada tahun 2008 yang bisa dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan negara (Arie dan Medina, 2015) dikutip dari www.ortax.org .
6
Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan melanjutkan kebijakan Sunset Policy untuk membantu pencapaian target penerimaan pajak 2015. Namun, Sunset Policy akan berubah menjadi Reinventing Policy. Di tahun pembinaan 2015, Reinventing Policy ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Sunset Policy. Melalui kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau para Wajib Pajak agar membetulkan SPT Tahunannya hingga lima tahun terakhir atas inisiatif sendiri, dengan insentif pembebasan
sanksi
administrasi
(dikutip
dari
situs
resmi
http://ekonomi.rimanews.com ). Meskipun tidak disebutkan secara jelas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang dimaksud dengan Reinventing Policy yaitu fasilitas
pengurangan atau penghapusan sanksi
keterlambatan
penyampaian
Surat
Pemberitahuan,
administrasi pembetulan
atas Surat
Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Mengusung moto “Reach the Unreachable, Touch the Untouchable”, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ditujukan pada kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selama Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, DJP memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. DJP akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
7
Dalam jangka panjang, kebijakan Reinventing Policy diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak serta tax ratio. Dengan dihapusnya sanksi administrasi, maka untuk tahun selanjutnya diibaratkan hutang pajak sudah dianggap
selesai
sehingga
Wajib
Pajak
akan
menjalankan
kewajiban
perpajakannya dari awal dan menjadi lebih tertib serta taat. Menurut Suryoputro dan Widodo (2004), pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak melalui 2 cara, yaitu: 1. Wajib Pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayarkan akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. 2. Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan cross checking informasi dengan instansi lainnya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan
8
kinerja pelayanan publik. Petugas Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak (Santosa, 2015). Layanan adalah cara melayani atau membantu menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Layanan fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, dalam hal ini Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada mutu layanan terbaik yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah referensi dan membuktikan teori yang menyatakan bahwa kebijakan Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara empiris mengenai: “PENGARUH REINVENTING POLICY DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam
penelitian ini, dapat diidentifikasi yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut maka apakah penerapan
9
kebijakan Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kapatuhan Wajib Pajak yang diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh Reinventing Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 3. Bagaimana pengaruh Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan kontribusi
bukti empiris tentang masalah yang diteliti yaitu pengaruh Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasikan. 1.3.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami: 1. Pengaruh kebijakan Reinventing Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 2. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 3. Pengaruh Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus terhadap
10
kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1
Kegunaan Teoritis Adapun
kegunaan
teoritis
dari
penelitian
ini
adalah
untuk
memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan dari kebijakan Reinventing Policy, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan Wajib Pajak, dan berbagai kebijakan perpajakan lainnya. 1.4.2
Kegunaan Praktis Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi
berbagai pihak antara lain bagi: 1. Penulis Menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan dan sebagai bagian dari proses belajar sehingga dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya aplikasi dari teori-teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah, tentunya dengan topik yang penulis pilih. Serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 2. Instansi Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan
11
bahan masukan bagi instansi pajak untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal tentang pengaruh Reinventing Policy dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berguna bagi kemajuan KPP Pratama Bandung Cibeunying. 3. Pihak Lain Sebagai sumber informasi dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelititan ini.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada
KPP Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No.21 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016.
