BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam menjalankan pemerintahannya suatu negara membutuhkan
pendapatan atau penghasilan. Pendapatan itu berasal dari berbagai sumber, salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang, bersifat dipaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan penerimaan strategis untuk membiayai pengeluaranpengeluaran Negara. Hal ini terlihat secara nyata, kontribusi pajak di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara terlihat naik dari tahun ke tahun. Bagi wajib pajak yang berbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu pula dengan orang pribadi, akan mengurangi tingkat kesejahteraaan karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. Sedangkan kalau dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang publik juga semakin besar, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang, menggalakkan gerakan sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi secara aktif
1
2
mendukung program yang sedang gencar disosialisasikan tersebut terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sistem pemungutan pajak yang bersifat witholding system yang diterapkan pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Masukan merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh Perusahaan Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Jasa. Pengkreditan atau pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas Negara. Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak
3
Keluaran yang terjadi adalah PPN lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena Faktur Pajak merupakan pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Sebagai perwujudan dari self assessment system, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan analisa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pipa dan bahan bangunan. Penulis ingin mengetahui bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada perusahaan dagang. CV. Mitra Sinergi adalah badan usaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak , jadi semua kegiatan yang berkenaan dengan transaksi jual beli perusahaan dikenakan PPN.
4
Hasil yang diharapkan oleh penulis ialah terjadinya sebuah keselarasan yang membuat perbaikan dalam bidang perpajakan yang ada dalam perusahaan dan menjadikan sebuah perusahaan yang taat dan patuh dalam bidang perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan judul: “ ANALISIS PERHITUNGAN
PAJAK
MASUKAN
DAN
PAJAK
KELUARAN
TERHADAP PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. MITRA SINERGI SURABAYA”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mitra Sinergi telah sesuai dengan UU No.42 / tahun 2009 tentang PPN
2.
Apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mitra Sinergi telah sesuai dengan UU No.42 / tahun 2009 tentang PPN
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1.
Untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi sesuai dengan UU No. 42 / Tahun 2009 tentang PPN.
2.
Untuk mengetahui apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi sudah sesuai dengan UU No. 42 / Tahun 2009 tentang PPN.
5
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain :
1.
Manfaat Praktis a. Bagi Penulis Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan menambah wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai. b. Bagi Perusahaan Sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai pajak pertambahan nilai. c. Bagi Pembaca Diharapkan
penelitian
ini
dapat
bermanfaat
sebagai
bahan
referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya. 2.
Manfaat Teoritis a. Lingkungan akademis Sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah pajak pertambahan nilai.
