BAB I PENAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment system, yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, Oleh karena itu sangat penting
bagi
masyarakat
untuk
mengetahui
sistem
pemungutan
Pajak
Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut 1
lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan
PPN
tetapi
tidak
dikenakan
Pajak
Pertambahan
Nilainya,
membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam
2
penyetoran PPN adalah ketidaktahuan Wajib Pajak batas akhir penyetoran dan apa saja yang harus dibawa pada saat melakukan penyetoran. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak
semua
penerimaan
jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya,dalam keterlambatan dokoumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
sehingga
pelaporan
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu “ Bagaimana Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ.” 1.2 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ. 1.3 Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan untuk memperhatikan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan
3
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam SPT Masa PPN sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang dimana bisa digunakan oleh pimpinan, staf dan karyawan, agar memperhatikan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengusaha Kena Pajak yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 1.4 Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang masalah pokok permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika Penelitian.
Bab II
Kajian Pustaka Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengertian menurut para ahli tentang pengertian Pajak, Fungsi pajak,Tarif pajak dan Seputaran tentang Pph Pasal 21.
Bab III
Sistematika Penulisan Menguraikan
Tentang
lokasi
penelitian,
objek
penelitian,
identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
4
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.
Bab V
Simpulan dan Saran Merupakan bab penutup yakni menyimpulkan mengenai babbab yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai saran-saran.
5
