BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Antara lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal – tegen prestatie- yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan1.
P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang oleh penguasa digunakan untuk memperoleh uang dengan paksaan yuridis, guna membiayai pengeluaran negara terhadap mana tidak dapat ditunjuk adanya suatu jasa timbal2. Pandangan Seligman menjelaskan pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya3.
1
Rochmat Soemitro. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: PT. Eresco. 1979. Hlm 23. 2 R. Santoso Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Ketiga. Bandung: PT. Eresco. 1993. Hlm 2. 3 R. Santoso Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010. Hlm 4.
9
Sedangkan pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku4.
Pengertian dari pajak tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.
Dengan adanya ketentuan pajak harus berdasarkan undang-undang maka pajak dipungut dengan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, pajak bukan pemaksaan yang dibebankan kepada rakyat melainkan kehendak dari rakyat. Sehubungan dengan itu, dicantumkannya dasar hukum pajak dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang5.
Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak, atas kekayaan seseorang dan kemudian menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui
4
Wiratni Ahmadi. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006. Hlm 6. 5 Ibid. Hlm 7.
10
program kerja pemerintah dari anggaran belanja negara atau daerah merupakan termasuk dalam lingkup pengertian dari hukum pajak.
Pembedaan pajak di Indonesia dilakukan dalam suatu pemerintahan adalah pembedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pembedaan pajak pusat dan daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan/penggunaannya serta untuk menghindari adanya pajak berganda. Pada umumnya, pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah pusat, tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya. Dalam pemungutan PPN di Indonesia misalnya, pemerintah pusat tidak menjadikan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya, karena menghindari pajak berganda dengan pajak daerah6.
Penghindaran beban pajak yang berlebihan, dapat juga dilakukan bukan dengan membagi objek pajak mana yang dipungut pusat dan mana yang dipungut daerah, melainkan dengan cara revenue sharing/tax sharing7. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagi hasil pajak meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (diatur dalam Pasal 31c UU PPh), PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) (diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen) (diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
6
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. Pengantar Ilmu Hukum (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2012. Hlm 63. 7 Ibid.
11
1997)8. Dengan diberlakukannya UU PDRD, kewenangan pemungutan PBB dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya9. Dengan meningkatnya bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah juga harus meningkat.
Berdasarkan UU PDRD yang mengharuskan PBB-PP tertanggal 1 Januari 2014 harus dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota untuk kewenangan dan pengelolaannya. Dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dijelaskan “Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam
Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”.
2.1. Pengertian Pelaksanaan Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci10. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, pelaksanaan bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 8
Ibid Hlm 64. Ibid. Hlm 33. 10 Adrian Sutedi. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2009. Hlm 56. 9
12
Guntur Setiawan berpendapat pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif11. Hanifah Harsono menjelaskan pengertian pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program12. Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan berrmuara mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma untuk mencapai tujuan kegiatan. 2.2. Pengertian Pajak Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Nightingale menyatakan bahwa pajak adalah sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan Wajib Pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, sejahtera, dan berpendidikan13. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum14.
11
Guntur Setiawan. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. . 2004. Hlm 39. Hanifah Harsono. Implementasi Kebijakan dan Politik. . 2002. Hlm 67. 13 Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. Hukum Pajak Material 2. Jakarta : Salemba Humanika. 2012. Hlm 2. 14 Ibid. 12
13
Sedangkan pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku15. Dari pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur dalam pengertian pajak yaitu : 1) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 2) Sifatnya memaksa. 3) Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin. Pembedaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum yang tertinggi adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang16.
15 16
Wiratni Ahmadi. Op.Cit. Hlm 6. Pasal 23 UUD 1945.
14
Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat17. Menurut Tony Marsyahrul, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I maupun pemerintah daerah TK. II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)18. Mardiasmo berpendapat pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah19. 2.2.1
Macam-Macam Pajak Pusat
Pajak pusat ini terdari dari20 : 1. Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pajak yang dikenakan pemerintah untuk orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 17
Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007. 18 Tony Marsyahrul. Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT. Grasindo. 2005. Hlm 2. 19 Ibid. Hlm 2-3. 20 R. Santoso Brotodihardjo. Op.Cit. Hlm 29.
15
dalam satu tahun pajak. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya21. 2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 200922. 3. Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan23. 4. Bea Masuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan24. 5. Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai25.
2.2.2
Macam-Macam Pajak Daerah
Sesuai UU PDRD, berikut jenis-jenis Pajak Daerah26 : Pajak Provinsi terdiri atas : 1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif Pajak 21
Ibid. Tony Marsyahrul. Op.Cit. Hlm 116-117. 23 R. Santoso Brotodihardjo. Op.Cit. Hlm 30. 24 Ibid. Hlm 31. 25 Ibid. Hlm 31. 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 22
16
Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 UU PDRD ditetapkan sebagai berikut : a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). b) Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)27. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan
27
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
17
tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)28. 5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)29. 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
28 29
Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
18
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 10. PBB-PP adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif PBB-PP ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%(nol koma tiga persen)30. 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)31.
30 31
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
19
2.3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 2.3.1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU PDRD Pasal 77 objek PBB-PP adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan32. Objek PBB dari bumi/tanah diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Sawah; 2. Ladang; 3. Kebun; 4. Tanah Perkarangan; 5. Pertambangan; dan 6. Perairan untuk pelabuhan. Sedangkan objek yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut : 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; 2. Jalan tol; 3. Kolam renang; 4. Pagar mewah; 5. Tempat olahraga; 6. Galangan kapal, dermaga; 32
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
20
7. Taman mewah; 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 9. Menara.
Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-PP adalah objek pajak yang berupa : 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan; 2. Digunakan untuk tanah pekuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya; 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2.3.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pasal 78 UU PDRD Subjek PBB-PP adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan33. Sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak
33
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
21
akan/baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak, yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). 2.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan PBB-PP dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Dasar hukum dalam pelaksanaan pengalihan PBB-PP dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan PBB-PP sebagai Pajak Daerah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
