BAB 2 LANDASAN TEORI. Ada berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

BAB 2 LANDASAN TEORI

II.1. Pengantar Pajak II.1.1 Definisi Pajak Ada berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: Menurut Soemitro seperti yang dikutip Mardiasmo (2008:1) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Feldmann seperti yang dikutip oleh Waluyo (2008:2), Pajak adalah prestaasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang sifatnya dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipunggut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yaitu bila dari pemasukannya yang masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayaipublik investment.

6

II.1.2 Pengelompokan Pajak Mengacu pada Waluyo (2008), pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, klasifikasinya adalah sebagai berikut: 1. Menurut golongannya a. Pajak langsung, adalah 2008 pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut sifatnya a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Obyektif, adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Menurut pemungut dan pengelolanya a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, Pajak Bumi bangunan, dan Bea Materai. 7

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan. II.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Mengacu pada Mardiasmo (2008), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan setsel, asas dan sistem pemungutan pajak. 1. Setsel Pajak a. Stelsel nyata (riel stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (pengahasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahhun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

8

c. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 2. Asas Pemungutan Pajak a. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. b. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

9

3. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assesment System Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2. Wajib Pajak bersifat pasif. 3. pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciricirinya : 1. Wewenang untuk menentukan besarya pajak tterutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 10

II.1.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Gambar II.1 Mekanisme Pemungutan Pajak

PEMOTONG (Witholder)

MEMBAYAR

YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan

Pemberi Hasil

OBJEK PEMOTONGAN

BUKAN OBJEK

Psl 4 (1) & (2) UU PPh

Psl 4 (3) UU PPh

KEWAJIBAN PERPAJAKAN


POTONG/PUNGUT
SETOR
LAPOR

SSP Bukti Potong

SPT MASA

Sumber: radenagussuparman.files.wordpress.com/2009/11/benny-potput-21.ppt

II.2 Pajak Penghasilan II.2.1 Pengertian pajak Penghasilan

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang

11

a. UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) b. UU No. 36 tahun 2008 (PPh) 2. Peraturan Pemerintah a. PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghasilan PNS) b. PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) 3. Peraturan Menteri Keuangan 

PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)



PMK No. 184 Th 2007 (Tanggal jatuh tempo pembayaran,pelaporan)



PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)



PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)



PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)



PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)



PMK No.250 Th 2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)

II.2.2 Subyek Pajak dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk Subyek Pajak adalah: 1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. 2. Badan yaitu termasuk PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan pribadi, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana pensiun dan bentuk badan usaha lain. 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

12

Dalam pasal 3 Undang-Undang PPh disebutkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 1. Badan Perwakilan Asing 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi - organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. 4. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi international yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. II.2.3 Obyek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Yang termasuk Objek PPh (Pasal 4 ayat (1) UU PPh): 1. Imbalan pekerjaan, berupa gaji, upah dan sejenisnya. 2. Hadiah dan penghargaan.

13

3. Laba usaha. 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan. 6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen, termasuk diterima pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti/imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain terkait harta. 10. Penerimaan pembayaran berkala. 11. Keuntungan pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih penilaian aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran diterima perkumpulan dari anggota. 16. Tambahan kekayaan belum kena PPh. 17. Penghasilan berbasis syariah. 18. Imbalan bunga pelaksanaan KUP. 14

19. Surplus Bank Indonesia. Bukan Objek PPh (Pasal 4 ayat (3) UU PPh): 1. Bantuan, sumbangan, zakat/sumbangan wajib keagamaan, harta hibahan, dengan syarat tertentu. 2. Warisan. 3. Harta dan setoran tunai pengganti saham/modal. 4. Imbalan dalam bentuk natura, kecuali diberikan bukan Wajib Pajak terutang final, Norma penghitungan khusus Pasal 15. 5. Asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. 6. Dividen yang diterima PT, Koperasi, BUMN/BUMD dari badan usaha dalam negeri dengan syarat: a. berasal cadangan laba yang ditahan. b. memiliki minimal 25% modal disetor. 7. Iuran yang diterima dana pensiun. 8. Penghasilan modal dana pensiun bidang tertentu. 9. Bagian laba yang diterima anggota CV, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha dengan syarat tertentu. 15

11. Beasiswa dengan syarat tertentu. 12. Sisa lebih badan nirlaba pendidikan, litbang yang ditanamkan dalam sarana atau prasarana pendidikan. Litbang, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. 13. Bantuan/santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada WP tertentu.

II.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 II.3.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. II.3.2 Wajib Pajak dan Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemunggut pajak atau pemotong pajak tertentu, adapun wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

16

1. Pegawai. 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,

bintang

iklan,

sutradara,

kru

film,

foto

model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. c. Olahragawan. d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; g. agen iklan; h. pengawas atau pengelola proyek; i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; j. petugas penjaja barang dagangan. k. petugas dinas luar asuransi; 17

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Bukan wajib pajak PPh pasal 21 adalah: 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: a. Bukan warga negara Indonesia. b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

18

II.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Yang termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah: 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis 4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7.

penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. bukan Wajib pajak; b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

19

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). 8. Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21: 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009; 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 4.

Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan gkeagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan 20

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. II.3.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Hak-hak Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah : 1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong Pajak. 2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas. 3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah: 1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

21

2. Wajib Pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan takwim. 3. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada : a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan. b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. II.3.5 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tabel II.1 Tarif PPh Pasal 21 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

5%

rupiah) Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

15%

sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

25%

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

30% 22

Sumber : ORTax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan.Jakarta : Penerbit PT Integral Data Prima

II.4 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) II.4.1 Pengertian PTKP

Sebelum penghasilan dihitung sesuai Pasal 17 UU PPh, pengasilan selama setahun tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 stdtd UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6 ayat (3) UU PPh. Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau dalam bahasa inggris disebut Personal Exempation. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh. II.4.2 Penjelasan PPh Pasal 7

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak 23

angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Menurut Surat Direktur Jendral Pajak No. S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995 dijelaskan sebagai berikut : 1. Pengertian anak angkat bukan pengertian masyarakat sehari-hari, yaitu seorang anak yang diakui dan diangkat sebagai anak, dan juga bukan anak angkat menurut hukum perdata yang harus yang harus terlebih dahulu ada pengesahan hakim pengadilan Negeri. 2. Pengertian anak angkat menurut UU PPh adalah : a. Seseorang yang belum dewasa. b. Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau saudara semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak. c. Menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak. 3. Pengertian dewasa adalah sudah berumur 18 tahun atau belum 18 tahun namun sudah menikah. 4. Pengertian tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan sebenarnya, yaitu : a. Tinggal bersama-sama dengan wajib Pajak. b. Secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri. c. Tidak pula dibantu oleh anggota keluarga lainnya atau orang tuanya sendiri.

24

5. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya. II.4.3 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam Pasal 7 UU PPh, yang salah satunya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya PTKP tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, moneter, dan pokok setiap tahunnya. Menteri Keuangan telah beberapa kali mengubah besarnya PTKP tersebut dan terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 desember 2005 yang mulai berlaku 1 Januari 2006. Selanjutnya dengan adanya amandemen UU PPh baru (UU No. 36 Tahun 2008), besarnya PTKP adalah sebagai berikut : 1. Sebesar Rp. 15.840.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan 2. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin, sebesar Rp. 1.320.000 3. Tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabungkan dengan pengasilan suami sebesar Rp 15.840.000 4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar Rp. 1.320.000.

25

Besaran PTKP untuk masing-masing status Wajib Pajak dilihat dalam tabel berikut : Tabel II.2 Besarnya PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak

NO.

STATUS

KODE

JUMLAH

1.

WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan

TK/-

15.840.000

2.

WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan

TK/1

17.160.000

3.

WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan

TK/2

18.480.000

4.

WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan

TK/3

19.800.000

5.

WP Kawin + 0 Tanggungan

K/-

17.160.000

6.

WP Kawin + 1 Tanggungan

K/1

18.480.000

7.

WP Kawin + 2 Tanggungan

K/2

19.800.000

8.

WP Kawin + 3 Tanggungan

K/3

21.120.000

9.

WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 Tanggungan

K/I/-

33.000.000

10.

WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 Tanggungan

K/I/1

34.320.000

11.

WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 Tanggungan

K/I/2

35.640.000

12.

WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 Tanggungan

K/I/3

36.960.000

Sumber : ORTax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan.Jakarta : Penerbit PT Integral Data Prima

26

II.4.4 Ketentuan Penerapan PTKP

1. Penerapan PTKP tersebut ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai Pasal 7 ayat (2) UU PPh. Misal: pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tangungan 1 anak. Apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tambah 1 anak, maka statusnya menjadi kawin dengan tanggungan 2 anak sehingga besarnya PTKP Rp. 15.840.000 + Rp. 1.320.000 + Rp. 1.320.000 + Rp. 1.320.000 = Rp. 19.800.000 Namun apabila anak lahir tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2009, maka tambahan anak tidak dapat diakui sebagai tanggungan pada tahun 2009, namun baru diakui pada tahun 2010. 2. PTKP bagi karyawati dihitung hanya untuk diri sendiri karena tambahan PTKP untuk kawin dan tanggungan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Penambahan PTKP kawin dan tanggungannya bagi karyawati dapat diterapkan apabila ada keterangan tertulis dari kelurahan yang menyebutkan suami tidak mempunyai pekerjaan. 3. Status Wajib Pajak dapat terdiri atas : a. TK/…= Tidak Kawin, ditambah dengan jumlah tanggungan anggota keluarga (TK/0= tidak kawin tanpa tanggungan, TK/1 = tidak kawin dengan tanggungan 1 anggota keluarga dan seterusnya maksimal TK/3) b. K/…. = kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga (K/1) s.d (K/3)

27

c. K/I/… = kawin, tambahan untuk istri (hanya seorang) yang penghasilanya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga (K/I/1 s.d K/I/3) d. PH = Wajib Pajak Kawin yang melakukan perjanjian Tertulis Pemisahan Harta dan Penghasilan. e. HB/….. = Wajib Pajak Kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota (HB/1 s.d HB/3) II.4.5 Contoh Penghitungan PTKP

1. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah PTKP setahun : Untuk Wajib Pajak Sendiri : Rp. 15.840.000 Tambahan WP Kawin

: Rp. 1.320.000

Tambah 1 Anak

: Rp. 1.320.000 +

Jumlah

: Rp. 18.480.000

II.5 SPT II.5.1 Pengertian SPT

Pasal 1 angka 11 Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberi tahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan

28

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. II.5.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain: 1. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan : a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2.

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak : a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

29

c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3.

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak : Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

II.5.3 Prosedur Penyelesaian SPT

1. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) pada kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukan NPWP. 2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan. 3. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkuan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman. 4. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), anatar lain:

30

a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitunng besarnya penghasilan kena pajak. b. Untuk SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. II.5.4 Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas keamauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat tertuang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut: 1. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksan. Pembentulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). 2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran 31

jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar. II.5.5 Jenis-Jenis SPT

1. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam sauatu masa pajak atau pada suatu saat. 2. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. II.5.6 Batas Waktu Penyampaian SPT

1. SPT Masa Tabel II.3 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa NO 1

JENIS PAJAK PPh Pasal 21

2

PPh Pasal 22 Impor

3

PPh Pasal 22 Bendaharawan

4

PPh Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC) PPh Pasal 22

5

6

PPh Pasal 22 Badan Tertentu

7

PPh Pasal 23

PENYAMPAIAN PAJAK Pemotongan PPh pasal 21

BATAS WAKTU Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Bea Cukai Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir Bendaharawan Pemerintah Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pemungut Pajak (DJBC) Secara Mingguan Paling lambat 7 hari setelah batas waktu pajak berakhir Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari penyerahan setelah Masa Pajak Berakhir Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari penyerahan setelah Masa Pajak Berakhir Pemotongan PPh Pasal 23 Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir 32

8

PPh Pasal 25

Wajib pajak mempunyai NPWP

yang Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir 9 PPh Pasal 26 Pemotongan PPh Pasal 26 Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir 10 PPN dan Pengusaha kena Pajak Paling lambat 20 hari PPnBM setelah Masa Pajak Berakhir 11 PPN dan Bea Cukai Paling lambat 7 hari setelah PPnBM DJBC Masa Pajak Berakhir 12 PPN dan Pemungut Pajak Selain Paling lambat 20 hari PPnBM Bendaharawan setelah Masa Pajak Berakhir Sumber : ORTax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan.Jakarta : Penerbit PT Integral Data Prima Wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Pengahsilan Kena Pajak. 2. SPT Tahunan Tabel II.4 SPT Tahunan NO JENIS PAJAK PENYAMPAIAN PAJAK BATAS WAKTU 1 SPT tahunan PPh Wajib pajak yang Selambatnya 3 orang pribadi (1770) mempunyai NPWP bulan setelah tahun pajak berakhir 2 SPT tahunan PPh Wajib pajak yang Selambatnya 3 orang Pribadi (1770 s) mempunyai NPWP bulan setelah tahun yang tidak melakukan pajak berakhir kegiatan usaha pekerjaan bebas 3 SPT Tahunan PPh Wajib pajak yang Selambatnya 3 Badan (1771) mempunyai NPWP bulan setelah tahun pajak berakhir 4 SPT tahunan PPh Pemotong PPh Pasal 21 Selambatnya 3 Pasal 21 (1721) bulan setelah tahun pajak berakhir

33

Sumber : ORTax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan.Jakarta : Penerbit PT Integral Data Prima II.5.7 Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai: 1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan 2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak 3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata perhitungan sementara pajak selama 1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. II.6 JAMSOSTEK II.6.1 Pengertian JAMSOSTEK

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus 34

penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risikorisiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/ atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme asuransi sosial.

II.6.2 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Kematian (JK) 3. Jaminan Hari Tua (JHT) 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan social tenaga kerja. Jenis Jaminan Program Jamsostek 1. Jaminan berupa uang yang meliputi : a.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b.

Jaminan Kematian (JK)

c.

Jaminan Hari Tua (JHT)

35

2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK). Bagi perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik disbanding paket pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja, tidak diwajibkan lagi mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan ini.

II.6.3 Premi Jamsostek

1.

JKK, dibedakan berdasarkan pengelompokan jenis usaha, Jasa Konstruksi masuk Kelompok V, iuran/premi = 1,74 % dari Upah/Gaji sebulan.

2.

JK, iuran/premi sebesar = 0,30 % dari Upah/Gaji sebulan.

3.

JHT, iuran premi sebesar = 5,70 % dari Upah/Gaji sebulan, dengan perincian, 2 %

ditanggung

oleh

Tenaga

Kerja,

dan 3,70

%

di

tanggung

oleh

Perusahaan (Pemberi Kerja) 4.

JPK, 6 % dari Upah/Gaji sebulan (pegawai yg sdh berkeluarga), 3 % dari Upah/Gaji sebulan (pegawai yg belum berkeluarga)

II.6.4 Hak dan Kewajiban Peserta Jamsostek (Perusahaan & Tenaga Kerja).

1. Hak Pengusaha / Perusahaan. a. Menerima Sertifikat/tanda bukti telah menjadi peserta Jamsostek. b. Menerima bukti penerimaan iuran sebagai bukti pembeyaran iuran. c. Menerima pelayanan yang terbaik dari PT Jamsostek. d. Menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dalam kasus kecelakaam kerja (reimbursement). 36

2. Kewajiban Pengusaha/ Perusahaan a. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalap program Jamsostek sesuai ketentuan perundangan. b. Melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja maupun upah serta perubahab jenis usaha. c. Melaksanakan pembayaran iuran bulanan tepat waktu (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya) dan besarnya iuran sesuai dengan jumlahyang dibayarkan setiap bulan. d. Mencatat setiap penambahan dan pengurangan tenaga kerja serta perubagan upah dan melaporkan ke PT Jamsosek setiap bulan. e. Perusahaan wajib melaporkan pula perubahan mengenai; 1. Alamat perusahaan, 2. Kepemilikan perusahaan, 3. Jenis/ bidang bidang usaha 4. Jumlah tenaga kerja dan keluarga 5. Besarnya upah setiap tenaga kerja 3. Hak Tenaga Kerja. a.

Menerima Kartu Jamsostek

b.

Menerima jaminan dan santunan (berupa Uang dan Pelayanan)

4. Kewajiban Tenaga Kerja. a. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan. b. Bagi yang sdh menjadi Peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta Jamsosteknya kepada Perusahaan yang baru.

37