BAB 2 LANDASAN TEORI. Definisi-definisi pajak menurut para ahli: Menurut Prof. Dr.P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1.

Pemahaman Pajak

2.1.1. Definisi Pajak Definisi-definisi pajak menurut para ahli: Menurut Prof. Dr.P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) “Perpajakan Indonesia” karangan Waluyo (2013:2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H yang dikutip Resmi (2011:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukakan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

11

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.2. Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2013:6) fungsi pajak ada dua yaitu: 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang

sosial

dan

ekonomi.

Sebagai

contoh:

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak Menurut Resmi (2011:7) Jenis-adalah sebagai berikut: Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. 1. Menurut Golongannya a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

12

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. 2. Menurut Sifatnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaam pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan kesadaran subjeknya. Contoh: PPh. Dalam Pajak Penghasilan terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. b. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal Contoh: PPN dan PPnBM.

13

3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh:PPh, PPN, PPnBM, PBB serta BPHTB. PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011. b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. 1.

Pajak

Provinsi

meliputi

Pajak

Kendaraan

Bermotor

dan

Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Barkar kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2.

Pajak Kebupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir.

14

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak Mardiasmo (2011:7) mengemukakan beberapa sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 1.

Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.

Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

15

3.

With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkitan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.

Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1. Definisi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Menurut

Priantara

(2012:407)

pengertian

Pajak

Pertambahan

Nilai adalah sebagai berikut: PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, PPN harus selalu dilekatkan atau dipungut pada setiap transaksi penjualan atau dikenal sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Demikian juga pada saat PKP melakukan perolehan barang atau jasa dari PKP yang lain, ia pasti akan dipunggut PPN. Berhubung perolehan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi atau bisnis menjadi masukan (bahan baku, suku cadang, peralatan, jasa-jasa dan masukan lainnya) atau menjadi sumber daya maka PPN yang telah dipungut PKP yang lain akan diperhitungkan kepada PPN yang ia pungut. Sudah barang tentu, sebagai aktifitas ekonomi yang mencari keuntungan, masukan dan sumber daya tersebut diolah sedemikian rupa kemudian menjadi keluaran atau produk

16

dan jasa untuk dijual desertai keuntungan. Inilah yang disebut pertambahan nilai sehingga atas penjualan tersebut harus dipungut PPN-nya. Sesuai skema masukan, proses, dan keluaran tersebut serta rantai barang dan jasa sejak dari industri primer yang memproses bahan baku berupa hasil bumi seperti pertanian sampai dengan konsumen akhir maka sudah tentu PPN memberikan konstribusi besar pada penerimaan pajak.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Menurut Sukardji (2012:14) Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1984, berlakunya Undang-Undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1985, Undang-Undang ini diterapkan mulai sejak 1 April 1985. Dalam perjalanannya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah yaitu: 1. Mulai 1 januari 1995 diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan; 2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UndangUndang No. 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan pasal 16C namun tidak berurutan.

17

3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UndangUndang No. 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

2.2.3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Ada beberapa karakteristik PPN menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:3), adalah sebagai berikut: Pajak Pertambahan Nilai (Value added Tax) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (UU Pajak Penjualan 1951). Penggantian sistem perpajakan ini dikenal sebagai Tax Reform 1983 karena PPN mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, sebagai berikut: 1. Pajak Tidak langsung PPN sebagai pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban (Destinataris) pajak berada dipihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan PPN. 2. Pajak Objektif PPN sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak dan tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. 3. Pajak atas Konsumsi umum Dalam Negeri PPN sebagai pajak atas konsumsi hanya dikenakan atas barabf dan jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (destination principle) yang

18

digunakan dalam pengenaan PPN bahwa PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi atau dimanfaatkan. 4. Bersifat Multi Stage levy PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi barang atau jasa dan bersifat nonkumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. 5. Perhitungan PPN dengan Indirect Subtraction Method Metode perhitungan PPN dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha lain atas perolehan barang atau jasa. 6. Tarif Tunggal (Single Rate) Penerapan tarif tunggal dalam PPN adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan.Tarif tunggal PPN dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Tarif pajak ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan pertimbangan dan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

2.2.4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 2.2.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Sukardji (2012:62), berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, subjek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

19

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. 2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP) Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu impor BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan Pasal 4 (1) huruf e yaitu pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean serta Pasal 16C UU PPN 1984 yaitu

Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau perkerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

20

2.2.4.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Gunadi (2011:8) Objek Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam UU PPN tercantum dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16C , dan Pasal 16D. 1. Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 Ada perubahan Objek PPN sejak adanya perubahan UU No. 42 tahun 2009 dengan menambahkan lingkup Objek PPN yaitu: a. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. b. Ekspor Jasa Kena Pajak a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b) Impor Barang Kena Pajak; c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

21

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan No. 42 Tahun 2009. a. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 16C). b. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (bukan inventory), kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena (Pasal 16D): a) Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b) ; dan b) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagang atau disewakan (Pasal 9 ayat (8) huruf c).

2.2.5. Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai Agustinus dan Kurniawan (2011:9), mengungkapkan Barang Kena Pajak adalah “Barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN”. Dalam Pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga UU PPN 1984, Jenis barang yang tidak dikenai PPn didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

22

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit. 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium), daging (daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus), telur, (telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu (susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas), buah-buahan (buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas), dan sayur-sayuran (sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah).

23

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. (untuk menghindari pengenaan pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah) 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi). Pengertian Jasa diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, yaitu: “Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN diatur dalam Pasal 4A ayat 3 UU No. 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 yaitu: 1. Jasa pelayanan kesehatan medik; 2. Jasa pelayanan sosial; 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa keuangan; 5. Jasa asuransi; 6. Jasa keagamaan; 7. Jasa pendidikan;

24

8. Jasa kesenian dan hiburan; 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; 11. Jasa tenaga kerja; 12. Jasa perhotelan (telah dikenakan pajak daerah); 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; 14. Jasa penyediaan tempat parkir; 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan 17. Jasa boga atau katering.

2.2.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak 2.2.6.1.Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Sukardji (2012:135), Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984 sebagai berikut: “(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) (2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. Ekspor BKP Berwujud; b. Ekspor BKP Tidak Berwujud c. Ekspor JKP

25

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).” Pajak yang Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.2.6.2. Pengertian dan Jenis Dasar Pengenaan Pajak Menurut Gunadi (2011:34), Pengertian dan Jenis Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No, 42 Tahun 2009, jenis-jenis DPP PPN yaitu: 1.

Harga jual, untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

2.

Penggantian, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak.

3.

Nilai impor, untuk impor Barang Kena Pajak.

4.

Nilai ekspor, untuk ekspor Barang Kena Pajak.

5.

Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7. Saat dan Tempat Pajak Terhutang Pertambahan Nilai 2.2.7.1. Saat Pajak Terhutang Pertambahan Nilai Menurut Gunadi (2011:48) Saat Pajak Terhutang (Pasal 11 UU PPN) adalah sebagai berikut: Terhutangnya PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 jo.

26

Pasal 13 PP No. 143 Tahun 2000, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2002 adalah pada saat: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 2. Impor Barang Kena Pajak; 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau 8. Ekspor Jasa Kena Pajak. 9. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean; dan 10. Lain, yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal saat terhutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2.2.7.2. Tempat Terhutang Pajak Pertambahan Nilai Menurut Gunadi (2011:54) Tempat Terhutang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang tempat terhutangnya PPN dimuat dalam Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 jo. Pasal 14 PP No. 143 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan

27

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2002. Ketentuan tersebut menjelaskan tempat terhutang adalah sebagai berikut: 1. Atas Penyerahan BKP/JKP adalah tempat tinggal (orang pribadi) atau tempat kedudukan (badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. 2. Atas Impor BKP adalah di tempat dimasukkannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean. 3. Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean (baik sebagai PKP/non PKP) adalah ditempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau ditempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut. 4. Atas Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak adalah di tempat bangunan didirikan. 5. Atas ekspor JKP terhutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan. 6. Direktur Jendral Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat di atas sebagai tempat pajak terhutang atas ekspor BKP, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan. 7. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada diwilayah kerja 1 (satu) kantor Direktorat jendral Pajak, untuk seluruh tempat terhutang tersebut, Pengusaha kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terhutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu)

28

tempat pajak terhutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak.

2.2.8. Faktur Pajak 2.2.8.1. Pengertian Faktur Pajak Menurut Rosdiana, et al (2011:235), Pengertian Faktur Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 42 Tahun 2009 adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

2.2.8.2. Jenis – Jenis Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:16) mengungkapkan ada beberapa jenis Faktur Pajak, yaitu: 1.

Faktur Pajak Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, sehingga dalam penerbitannya harus memenuhi: a) Persyaratan formal, yaitu Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. b) Persyaratan

material,

yaitu

berisi

keterangan

yang

sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena

29

Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan tersebut di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 2. Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 yang telah mengalami perubahan, yang terakhir PER/27/PJ/2011 dipersamakan dengan Faktur Pajak. 3. Faktur Pajak Gabungan Faktur pajak gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender. Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. 4. Faktur Pajak Khusus Faktur Pajak Khusus (FPK) adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/invoice sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas

30

pembelian Barang Bawaan yang PPN-nya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi. 5. Dokumen Tertentu Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 yang telah mengalami perubahan,

yang terakhir

PER/27/PJ/2011. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwewenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkhan dengan PEB tersebut; b) Surat

Perintah

Penyerahan

Barang

(SPPB)

yang

dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; c) Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM; d) Tanda

pembayaran

atau

kuitansi

untuk

penyerahan

jasa

telekomunikasi; e) Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; f) Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan; g) Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

31

h) Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; i) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;dan j) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean; k) Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum; l) Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan perantara efek;dan m) Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan. Dokumen–dokumen tersebut minimal harus memuat: a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; b. Nama pembeli BKP atau penerima JKP; c. Jumlah satuan barang apabila ada; d. Dasar Pengenaan Pajak;dan e. Jumlah Pajak yang terhutang kecuali dalam hal ekspor.

32

2.2.8.3. Saat Pembuatan Faktur Pajak Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; 2.

Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau 4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h. Berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 Pasal 13 ayat 2 “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender”

2.2.8.4. Persyaratan Faktur Pajak Menurut Gunadi (2011:75), Persyaratan Fakur Pajak adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak harus memuat: a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;

33

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. PPN yang dipungut; e. PPn BM yang dipungut; f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.2.8.5. Faktur Pajak Tidak Lengkap Agustinus dan Kurniawan (2011:34) mengungkapkan: 1. Faktur Pajak Lengkap Tidak apabila: a) Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani; b) PKP

tidak

atau

terlambat

menyampaikan

pemberitahuan

penggunaan Kode Cabang; c) PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan; d) PKP melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak; e) PKP pada awal tahun kalender bulan Januari, menerbitkan FP tidak dimulai dari Nomor Urut 00000001; f) PKP tidak atau terlambat menyampaian pemberitahuan dalam hal sebelum Masa Pajak Januari berikutnya PKP menerbitkan Faktur Pajak mulai dari Nomor Urut 00000001; g) PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan pejabat penandatanganan Faktur Pajak.

34

2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak; 3. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sanksi Atas Penerbitan Faktur Pajak Tidak Lengkap (Pasal 14 UU KUP) Menurut Gunadi (2011:88), sanksi atas penerbitan Faktur Pajak tidak lengkap adalah sebagai berikut: PKP dikenai sanksi Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007, dalam hal: a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER13/PJ/2010, Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat bukan merupakan Faktur Pajak. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang terlambat tersebut dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

35

saat Faktur Pajak seharusnya dibuat oleh PKP tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli. b. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, selain: a) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya atau; b) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Sanski Administrasi yang Dikenakan a) Terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, masing-masing selain wajib menyetor pajak yang terhutang juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. b) PKP yang tidak membuat Faktur Pajak maupun PKP yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak dikenai sanksi administrasi

36

berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. c) Demikian pula PKP yang membuat Faktur Pajak tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terhutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU KUP.

2.3.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.3.1. Pajak Masukan Menurut UNDANG-UNDANG No 42 Tahun 2009 Pasal 1 No (24) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

2.3.1.1. Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan Menurut Sukardji (2012:137), prinsip pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut: Prinsip pengkreditan Pajak Masukan tersirat dan tersurat dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut: “ Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa

37

Pajak yang sama”. Dalam rumusan ini terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu: 1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 2. Pengkreditan Pajak Masukkan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas penyerahan BKP atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas perolehan JKP atau BKP. 3. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh UU PPN 1984 yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi.

2.3.1.2. Pengkreditan Pajak Masukan Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:28), pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut: 1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 2. Untuk dapat dikreditkan, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. 3. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan pengeluaran yang langsung berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen serta berkaitan dengan adanya penyerahan yang terhutang PPN.

38

4. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk (Pasal 9 ayat (8) UU PPN) 5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 6. PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu dapat menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010) 7. PKP yang melakukan penyerahan yang terhutang PPN dan penyerahan yang tidak terhutang PPN, dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terhutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 8. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu 9. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, maka Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan, dengan syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terhutang PPN. 10. Dalam hal terjadi pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP

39

yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.(Pasal 9 (14) UU PPN 1984)

2.3.1.3. Pengkreditan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama Menurut Sukardji (2012:138) mengatakan: Dalam hal Faktur Pajak diterima setelah SPT Masa PPN yang terkait disampaikan ke KPP, sehingga tidak mungkin

dikreditkan

dengan

Pajak

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama, maka Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984 memberikan solusi sebagai berikut. “Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.3.1.4. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Menurut Sukardji (2012: 148) pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut: Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 Ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Tahun 1983, yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, yaitu: 1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;

40

2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; 5. Pasal 9 ayat (8) huruf e dihapus karena istilah Faktur Pajak Sederhana tidak ada lagi sejak mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ.2010 tanggal 24 Maret 2010. 6. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksid dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984; 7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984; 8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; 9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan ditemukan dalam pemeriksaan; 10. Perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pemungutan PPN (Pasal 16B ayat (3) UU PPN 1984);

41

2.3.2. Pajak Keluaran Menurut UNDANG-UNDANG No 42 Tahun 2009 Pasal 1 No (25) “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

2.4.

Penerapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:45) menyatakan penyetoran PPN adalah sebagai berikut: Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. Batas waktu penyetoran Dalam peraturan terdahulu yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (13) yaitu “PPN atau PPn dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir“. Sejak 1 April 2010, dalam peraturan terbaru yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal (2A) yaitu “PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus

42

disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan“. Catatan: a) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, hari penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama nasional, maka penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. b) PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean Impor. Pembayaran

dan

penyetoran

pajak

harus

dilakukan

dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain, yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah: a. Disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwewenang. b. Divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

2.4.2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sukardji (2012:243) mengemukakan “Kewajiban Menyampaikan SPT” adalah sebagai berikut: Kewajiban melaporkan pajak yang terhutang dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 merupakan refleksi dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang menentukan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,

43

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan” Dalam memori penjelasan Pasal ini ditegaskan fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang; a)

Pengkreditan Pajak masukkan terhadap Pajak keluaran.

b)

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;

c)

Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau di pungut dan disetorkan.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN Dalam peraturan terdahulu yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 7 ayat (1) yaitu “Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”. Dalam peraturan terbaru yang di atur dalam Peraturan Menteri

44

Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (1a), SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyelenggara Pemilihan Umum dan cuti bersama nasional, maka SPT Masa PPPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

2.4.3. Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) 2.4.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Berdasarkan UU KUP No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Jo Undang–Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) dalam Pasal 1 No (11) “Surat pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.4.3.2. Kelengkapan SPT Masa PPN Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:42), kelengkapan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut: 1. SPT Masa PPN 1111, terdiri dari: a. Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111 (F.1.2.32.04) b. Lampiran SPT Masa PPN 1111; a. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.3.2.07);

45

b. Formulir 1111 A1 - daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08); c. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09); d. Formulir 1111 B1- Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10); e. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

atas

Perolehan

BKP/JKP

Dalam

Negeri

(D.1.2.32.11); dan f. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12), 2. SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 3. SPT Masa PPN 1111 tidak perlu dilampiri dengan Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 tersebut dan SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP dianggap lengkap.

2.4.3.3. Sanksi Terkait Pelaporan SPT Masa PPN Gunadi (2011:332) mengungkapkan sanksi-sanksi yang terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN, yaitu: 1.

Sanksi Pasal 7 berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 apabila SPT Masa PPN tidak disampaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Termasuk yang dikenakan sanksi ini

46

adalah PKP yang dianggap tidak memasukkan SPT karena tidak menyampaikan pelaporan dalam bentuk e-SPT. 2.

Sanksi Pasal 9 ayat (2a) berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari hari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila PKP terlambat membayar PPN.

3.

Sanksi Pasal 8 ayat (2a) berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari hari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila PKP terlambat membayar PPN apabila pembetulan SPT PPN menyatakan PPN yang harusnya dibayar menjadi lebih besar.

4.

Sanksi Pasal 8 ayat (3), berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar apabila PKP melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT PPN setelah pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan atas tindak pidana sesuai pasal 38 UU KUP

5.

Sanksi Pasal 8 ayat (5), berupa sanksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan PKP melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT PPN setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

6.

Sanksi Pasal 14 ayat 4, berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar Pengenaan Pajak apabila PKP

47

melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

2.4.3.4. e-SPT Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:39), pengertian e-SPT adalah: “e-SPT adalah

aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktirat

Jenderal Pajak”. Kewajiban e-SPT PPN Menurut Gunadi (2011:322), kewajiban e-SPT adalah sebagai berikut: Untuk PKP yang menggunakan SPT Masa PPN 1111 (PER44/PJ/2010) a. Melaporkan Pemberitahuan Ekspor barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/BKP Tidak Berwujd; b. Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; c. Melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean; d. Menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau e. Menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas

48

pengembalian BKP/Pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas Dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. Apabila kegiatan yang dilaporkan tidak memelebihi 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak maka PKP dapat menggunakan formulir kertas (hard copy) atau dapat memilih eSPT. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan e-SPT 1.

PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

2.

PKP dianggap tidak menyampaikan SPT: a) PKP yang telah memenuhi persyaratan menyampaikan eSPT tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT. b) PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT tetapi melaporkan SPT dalam bentuk hard copy.

49