BAB II LANDASAN TEORI
II.1.
Konsep Auditing
II.1.1. Pengertian Auditing Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A (2003), “auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen, untuk dapat menetukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.” (h.1) Menurut Mulyadi (2002), “auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” (h. 7) Menurut Robertson dan Louwers (2002),”auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events assertion the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the result to interested users.” Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian atas sebuah informasi untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang ada.
6
II.1.2. Jenis Audit Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003), audit dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Seringkali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. 2. Audit Operasional Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Umumnya pada saat selesai audit operasional, auditor akan memberikan saran kepada manajemen
untuk
memperbaiki
jalannya
operasi
perusahaan
yang
menyangkut efisien, efektifitas dan ekonomis. 3. Audit Kepatuhan Bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu audit ketaatan dalam perusahaan, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, peninjauan tingkat upah untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan dengan upah minimum untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku umum. (h.18 – 20) 7
II.1.3. Standar Audit Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, standar auditing berkaitan dengan kriteria atau aturan mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Menurut SPAP ( SA seksi 150 PSA No.1 paragraf 2), standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ( dahulu Ikatan Akuntan Indonesia) adalah sebagai berikut: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam
pelaksanaan
audit
dan
penyusunan
laporannya,
auditor
wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
8
c. Standar Pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia. 2. Laporan
auditor
harus
menunjukkan
atau
menyatakan,
jika
ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyususnan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prisnsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (h. 150.1)
II.2.
Audit Operasional
II.2.1. Pengertian Audit Operasional Menurut Arens, A.A. dan Loebbecke, J.K. yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A (2003) menyatakan, “Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat penyelesaian audit opersional, auditor akan 9
memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan. (h. 4)
II.2.2. Definisi Efektif, Efisien, dan Ekonomis Menurut Bayangkara, I. B. K. (2008), ”Pengertian efektif, efisien, dan ekonomis adalah sebagai berikut: 1. Efektif Yaitu tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program atau aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan ukuran dari output. 2. Efisien Berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisien berhubungan dengan metode kerja. 3. Ekonomis Berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas.”(h. 12)
II.2.3. Jenis Audit Operasional Tunggal, A. W. (2008) menyatakan, “ Jenis-jenis audit operasional yaitu terdiri dari: 1. Fungsional Audit operasional berkaitan dengan fungsi atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pembayaran, fungsi penggajian suatu divisi atau untuk perusahaan 10
secara keseluruhan. Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor-auditor tertentu dalam staf audit intern dapat mengembangkan banyak keahlian dalam suatu bidang, seperti rekayasa produksi. Sehingga mereka dapat lebih efisien untuk memeriksa dalam bidang itu. 2. Organisasi Audit operasioanl atas suatu oraganisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinterkasi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting dalam audit jenis ini. 3. Penugasan Khusus Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Audit ini dapat terjadi sewaktu-waktu, dapat pula dalam suatu pelaksanaan audit operasional secara fungsional maupun organisasional, pemeriksa diminta untuk melakukan audit operasional yang bersifat khusus.” (h. 28)
II.2.4. Tujuan Audit Operasional Menurut Tunggal, A.W. (2008) menyatakan, “Beberapa tujuan dari audit operasional ialah: 1. Objek
dari
audit
operasional
adalah
mengungkapakan
kekurangan
dan
ketidakberesan dalam setipa unsure yang diuji ol;eh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang memungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien. 11
3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen operasi kurang pengetahuan tentang pengelolaan yag efisien. 4. Auditor operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan. 5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen. 6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.
II.2.5. Tahap Audit Operasional Menurut Agoes, S. (2004), ”Tahap-tahap dalam audit operasional terdiri dari empat tahap, yaitu: 1. Survey Pendahuluan Survey pendahuluan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum dan latar belakang mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan. 2. Penelaahan
dan
Pengujian
atas
Sistem
Pengendalian
Manajemen,
untuk
mengevaluasi dan menguji efektifitas dari pengendalian manajemen yang terdapat diperusahaan. 3. Pengujian Terinci Melalui pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan. 12
4. Pengembangan Laporan Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Laporan yang dibuat mirip dengan management letter, karena berisi temuan audit megenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektifitas, dan pemborosan dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Selain itu auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan. (h. 11)
II.2.6. Kriteria Audit Operasional Menurut Tunggal, A. W. (2008),” Salah satu pendekatan untuk menentukan kriteria dalam audit operasional adalah menyatakan bahwa apakah tujuan yang ditentukan dalam beberapa aspek kesatuan usaha efektif atau efisien dan untuk merekomendasi perbaikan. Beberapa sumber kriteria audit operasional adalah: 1. Prestasi Historis Seperangkat kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada hasil sebenarnya dari periode sebelumnya 2. Prestasi yang dibandingkan Sebagian besar kesatuan yang terkena audit operasional tidak bersifat unik, terdapat banyak kesatuan yang sama di dalam keseluruhan organisasi atau diluarnya. Dalam hal demikian, data prestasi dari kesatuan yang dapat dibandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria.
13
3. Standar terekayasa Dalam
banyak
tipe
penugasan
audit
operasional,
mungkin
tepat
untuk
mengembangkan kriteria sebagai standar rekayasa. Sebagai contoh, studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat keluaran produksi. 4. Pembahasan dan persetujuan Kadang-kadang kriteria yang obyektif sulit atau memakan biaya dalam mendapatkannya, dan kriteria yang dikembangkan melalui pembahasan dan persetujuan yang sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini harus meliputi manajemen kesatuan yang diaudit, auditor operasional dan kesatuan atau orang-orang yang akan mendapat laporan tentang temuan-temuan yang didapat.” (h. 50)
II.3
Program Audit Menurut Arrens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf
(2003), program audit dalam kebanyakan audit, dirancang dalam tiga bagian : 1. Pengujian transaksi Program audit pengujian atas transaksi biasanya mencakup bagian penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai pengendalian intern. (h. 319) 2. Prosedur analitis Prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan (h. 133). Prosedur analitis dilakukan pada tiga tahap audit yang berbeda: dalam tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi resiko audit yang diinginkan (disyaratkan), selama 14
pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi den pengujian terinci atas saldo (bebas pilih), dan mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir (diisyaratkan). (h. 320) 3. Pengujian terinci atas saldo Pengujian terinci atas saldo adalah prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan ( h. 133)
II.4.
Prosedur Audit
II.4.1. Pengertian Prosedur Audit Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002) yang diterjemahkan Rajoe, A. A., Gania, G., dan Budi, I. S., “prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang kompeten. (h. 236) Menurut Mulyadi (2002), “prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu.” (h. 82)
II.4.2. Jenis Prosedur Audit Menurut Mulyadi (2002), prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi: 1. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap dokumen, auditor dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. 2. Pengamatan (observation) merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan.
15
3. Permintaan keterangan (enquiry) merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter. 4. Konfirmasi
merupakan
bentuk
penyelidikan
yang
memungkinkan
auditor
memperoleh secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut: a. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. b. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. c. Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. 5. Penelusuran (tracing). Dalam melakukan audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. 6. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) merupakan prosedur audit yang meliputi: a. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. b. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. 7. Perhitungan (counting) meliputi : (1) perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan di tangan, dan (2) pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak.
16
8. Scanning merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih dalam. 9. Pelaksanaan
ulang
(reperforming)
merupakan
pengulangan
aktivitas
yang
dilaksanakan oleh klien. Umumnya diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. 10. Computer-assisted audit techniques. Bilamana catatan akuntansi diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan computer-assisted audit techniques dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas.
II.5
Kertas Kerja Audit
II.5.1. Pengertian Kertas Kerja Audit Menurut Mulyadi (2002) disadur dari SPAP ( SA seksi 339 paragraf 3 ), “kertas kerja adalah catatan – catatan yang diselenggarakan oleh auditor menngenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.” (h.95)
II.5.2. Tujuan Kertas Kerja Audit Menurut Mulyadi (2002), ada empat tujuan penting pembuatan kertas kerja audit: 1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. 2. Menguatkan kesimpulan – kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. 3. Mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. 4. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya. (h.96)
17
II.5.3. Jenis Kertas Kerja Audit Menurut Mulyadi (2002), kelompok kertas kerja terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam lima tipe kertas kerja berikut ini: 1. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. 2. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. 3. Ringkasan jurnal adjustment 4. Skedul utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. 5. Skedul pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut.
II.6.
Bukti Audit
II.6.1. Pengertian Bukti Audit Menurut Mulyadi (2002), “bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya.” (h.71) 18
Menurut Arrens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003), “bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan kesesuian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan.” (h. 2)
II.6.2. Tipe Bukti Audit Menurut Mulyadi (2002), tipe bukti audit dapat digolongkan menjadi dua golongan: 1. Tipe data akuntansi: a. Pengendalian intern Semakin kuat pengendalian intern, semakin sedikit bukti audit yang harus dikumpulkan sebagai dasar pernyataan pendapat auditor. Jika pengendalian auditor lemah, auditor harus mengumpulkan jumlah bukti audit yang lebih banyak. b. Catatan akuntansi Keandalan catatan akuntansi sebagai bukti audit tergantung pada pengendalian intern yang diterapkan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut. 2. Tipe informasi penguat: a. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Tipe bukti ini pada umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap sediaan dan kas. b. Bukti dokumenter dibuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka atau simbol-simbol yang lain. Bukti dokumenter dibagi menjadi tiga golongan:
19
•
Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor.
•
Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien.
•
Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.
c. Perhitungan sebagai bukti: •
Footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal.
•
Cross-footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal.
•
Pembuktian
ketelitian
perhitungan
biaya
depresiasi
dengan
cara
menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. •
Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseroan dan lain-lain.
d. Bukti lisan adalah jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan. Keterangan yang diminta oleh auditor akan meliputi masalah-masalah yang sangat luas, seperti kebijakan akuntansi, lokasi catatan dan dokumen, alasan penggunaan prinsip akuntansi yang tidak berterima umum, kemungkinan pengumpulan piutang usaha yang sudah lama tidak tertagih, dan kemungkinan adanya utang bersyarat. e. Perbandingan dan ratio ini dikumpulkan oleh auditor pada awal audit untuk membantu penentuan objek audit yang memerlukan penyelidikan yang mendalam dan diperiksa kembali pada akhir audit untuk menguatkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat atas dasar bukti-bukti lain.
20
f. Bukti dari spesialis. Beberapa contoh tipe masalah yang kemungkinan menurut pertimbangan auditor memerlukan pekerjaan spesialis meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: •
Penilaian (misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities).
•
Penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kualitas yang tersedia atau kondisi (misalnya, cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang).
•
Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus (misalnya, beberapa perhitungan actuarial).
•
Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan (misalnya, pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak atas property). (h.7)
II.7.
Audit Operasional Atas Penjualan
II.7.1. Pengertian Penjualan Menurut Arrens dan Loebbecke (2003), yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, menyatakan “ penjualan merupakan proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Proses ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan perubahan barang atau jasa menjadi piutang usaha, dan akhirnya menjadi uang tunai.” (h.356)
21
II.7.2. Tujuan Audit Operasional Atas Penjualan Menurut Arrens dan Loebbecke, yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003).” Tujuan audit penjualan, sebagai berikut: 1. Penjualan yang tercatat adalah untuk pengiriman aktual yang dilakukan kepada pelanggan. 2. Penjualan yang ada telah dicatat. 3. Penjualan yang tercatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih serta dicatat dengan benar. 4. Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan pantas. 5. Penjualan dicatat dengan waktu yang tepat. 6. Transaksi penjualan dimasukkan dengan pantas dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.” (h. 379)
II.7.3. Prosedur Penjualan Menurut Mulyadi (2002), prosedur audit untuk penjualan kredit antara lain: 1. Lakukan pengamatan terhadap (termasuk pengamatan terhadap pemisahan fungsi): a. persetujuan surat order pengiriman b. pengiriman barang c. penagihan customer d. pengiriman pernyataan piutang bulanan dan penindaklanjutan keluhan customer. 2. Ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama customer, dan jumlah moneter dan nonmoneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung seperti, faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan surat pengiriman barang yang telah diotorisasi. 22
3. Periksa
bukti
digunakannya
formulir
bernomor
urut
tercetak
dan
pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut (surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, faktur penjualan). Periksa secara selintas nomor urut faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. 4. Ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut ini: a. laporan pengiriman barang b. faktur penjualan c. pencatatan ke dalam juranl penjualan 5. Untuk sampel yang diambil pada langkah ke-2, periksa bukti adanya: a. persetujuan kredit semestinya untuk setiap transaksi penjualan kredit b. pengecekan independen terhadap pencantuman harga barang dalam faktur penjualan. c. Pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan dalam faktur penjualan. 6. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun. (h.54)
II.8
Audit Operasional Atas Piutang Usaha
II.8.1. Pengertian Piutang Usaha Menurut Mulyadi (2002) “ piutang usaha adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan.” (h.87) 23
Menurut Agoes, S. (2004), “ Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa dimasukkan sebagai piutang antara lain: 1. Piutang usaha 2. Wesel tagih 3. Piutang Pegawai 4. Piutang bunga 5. Uang muka 6. Uang jaminan 7. Piutang lain-lain 8. Penyisihan piutang tak tertagih.” (h. 183)
II.8.2. Tujuan Audit Operasional Atas Piutang Usaha Menurut Arrens dan Loebbecke (2003), yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A, tujuan audit piutang usaha dibagi menjadi sembilan, antara lain: 1. Piutang usaha pada neraca saldo menurut umur cocok dengan jumlah pada file master dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan cocok dengan buku besar (rincian – rincian cocok). 2. Piutang usaha yang dicatat adalah ada (keberadaan). 3. Piutang usaha yang ada telah dimasukkan semuanya (kelengkapan). 4. Piutang usaha secara mekanis adalah akurat. 5. Piutang usaha diklasifikasikan dengan tepat. 6. Piutang usaha dicatat dalam periode (pisah batas) yang sesuai. 7. Piutang usaha dinilai dengan memadai pada nilai yang dapat direalisir. 8. Piutang usaha benar-benar sah dimiliki klien. 24
9. Penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah memadai (penyajian dan pengungkapan). (h.434).
II.8.3 Prosedur Piutang Usaha Menurut Mulyadi (2002), dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan, auditor melakukan 6 prosedur audit, antara lain: 1. Usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. 3. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang. 4. Usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. 5. Usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. (h. 94 – 95)
II.9.
Audit Atas Kas
II.9.1. Pengertian Kas Menurut Mulyadi (2002), kas adalah uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, certified check, cashier’s check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan dalam neraca terdiri dari dua unsur berikut ini: 25
1. Kas di tangan perusahaan, yang terdiri dari: a. penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang tunai, pos wesel, certifeid check, cashier’s check, cek pribadi, dan bank draft. b. Saldo dana kas kecil, yang berupa uang tunai yang ada ditangan pemegang dana kas kecil. 2. Kas di bank, yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. (h.373)
II.9.2. Tujuan Audit Kas Menurut Mulyadi (2002), tujuan diadakannya audit atas kas, adalah: 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. 2. Membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca.
II.9.3. Prosedur Audit Kas Menurut Mulyadi (2002), prosedur audit yang dilakukan untuk merekonsiliasi kas di neraca, antara lain: 1. Usut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun kas di buku besar. 3. Usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu. 26
4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas. 5. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang bersangkutan. (h.374)
II.10. Pengendalian Intern II.10.1.Pengertian Pengendalian Intern Menurut Meisser, W.F., Glover, S. M., Prawitt, D. F., “pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas, dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” (h.250)
II.10.2.Unsur – Unsur Pengendalian Intern Menurut SPAP ( SA seksi 319. paragraf 7 ), unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait: 1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendelian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan displin dan struktur. 2. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
27
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedsur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan organisasi melaksanakan tanggungjawabnya. 5. Pemantauan adalah proses yang menetukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. (h.319.2)
II.10.3.Tujuan Pengendalian Intern Menurut SPAP ( SA seksi 319 paragraf 6 ), tujuan pengendalian intern antara lain: 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. 3. Kepatuhan terhaddap hukum dan peraturan yang berlaku. (h.319.2)
II.10.4.Pengendalian Intern Atas Penjualan Menurut Arrens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003), pengendalian intern penjualan, yaitu: 1. Pencatatan penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan order pelanggan disetujui. 2. Faktur penjualan prenumbered dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. 3. Rekening bulanan dikirim ke pelanggan; keluhan mendapatkan tindak lanjut yang independen. 4. Dokumen pengiriman prenumbered dan dipertanggungjawabkan. 28
5. Faktur penjualan prenumbered dan dipertanggungjawabkan. 6. Penentuan harga, syarat penjualan dan potongan harga mendapat persetujuan sebagaimana mestinya. 7. Verifikasi intern atas penyiapan faktur. 8. Penggunaan bagian akun yang memadai. 9. Telaah dan verifikasi intern. 10. Prosedur yang diperlukan untuk penagihan dan pencatatan penjualan setiap hari sedikit mungkin dari saat kejadian. (h. 363)
II.10.5.Pengendalian Intern Atas Penagihan Piutang Usaha Menurut Arrens dan Loebbecke diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf. (2003), pengendalian intern piutang usaha, yaitu: 1. Memeriksa dokumen sebelum tagihan dikirim ke pelanggan. 2. Membandingkan total dari berkas induk piutang usaha dengan akun buku besar. 3. pengujian terinci atas saldo penting untuk menetukan keberadaan piutang usaha yang dicatat adalah konfirmasi saldo pelanggan. 4. Piutang usaha dicatat sebesar jumlah yang dapat direalisir (nilai realisasi). 5. Piutang usaha diperhitungkan dengan cepat. 6. Transaksi piutang yang terjadi dicatat dalam periode yang sesuai. (h. 439 – 444)
29
