5
BAB II LANDASAN TEORI A. Landasan Teori 1. Definisi Pajak Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Berbagai spekulasi juga terjadi untuk menentukan definisi pajak. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Definisi pajak menurut Siti (2008 : 1) Pajak merupakan suatu kewajiban menerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum . Definisi pajak yang dikemukakan P.J.A Adriani yang dikutib oleh Waluyo (2007:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak medapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Definisi pajak menurut Soeparman yang dikutib oleh Tony Marsyahrul (2007:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
5
6
Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a. Iuran dari rakyat kepada Negara secara paksa, dimana yang dimaksud dengan rakyat adalah perseorangan maupun badan. Sehingga yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung tidak dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. d. Digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
Negara
yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. e. Suatu pemungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki oleh Negara.
7
B. Laporan Keuangan Komersial 1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keptusan ekonomi. Penyajian informasi keuangan memerlukan proses penetapan dan penandingan (matching) secara periodic antara pendapatan dan beban sehingga dapat menentukan besarnya laba (rugi) komersial. 2. Pendapatan dan Beban Akuntansi a. Pendapatan Akuntansi Pendapatan adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penenaman modal. Menurut Rusjdi dalam Gunadi (2006:52) pengertian penghasilan adalah: Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk
8
aktivitas ekonomi seperti mengkomunikasikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan. Pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, PSAK (2007:23:par 06). Dalam entitas rumah sakit terdapat pendapatan yang dinamakan pendapatan operasioanal pelayanan pasien. Menurut perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang dimaksudkan dengan pendapatan operasioanal pasien (2005 : 15) adalah “ Pendapatan yang timbul dari aktifitas pelayanan rumah sakit kepada pasien “. Pendapatan
operasional
pelayanan
pasien
bruto
dapat
dikelompokkan berdasarkan strukturnya, antara lain menjadi : 1. Pendapatan rawat inap 2. Pendapatan rawat jalan 3. Pendapatan penunjang medis 4. Pendapatan pelayanan pasien lainnya Pendapatan operasioanal lainnya adalah pendapatan yang biasa (rutin) diperoleh rumah sakit dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien dan ditunjukkan untuk mencari penghasilan. b. Beban Akuntansi Biaya (cost) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan beban (expense) adalah penurunan
9
manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Menurut Kieso dan weygandt (2005 : 41) sebagaimana dikutib dari SFAC no. 6, beban didefinisikan sebagai berikut : Expense are outflows or other using up assets or increase of liabilities (or combination of both)from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities constitute the entity’s on going major or central operation.
Sedangkan ada pengertian lain yang mendefinisikan beban adalah “aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan “ (warren, 2006 : 63) Beban operasional adalah beban yang rutin dikeluarkan entitas rumah sakit untuk melaksakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien dan pendapatan entitas rumah sakit. Beban operasional antara lain terdiri dari beban administrasi dan umum dan beban operasional lainnya. 3. Laba Akuntansi Laba akuntansi atau disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Menurut Mamduh dalam Djoko Muljono (2005 : 16) laba diartikan : Selisih antara total pendapatan dikurangi dengan biaya, dimana pendapatan mengukur aliran masuk asset bersih setelah dikurangi dengan hutang dari penjualan barang/jasa, sedangkan biaya mengukur
10
aliran keluar asset bersih karena digunakan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Terdapat dua cara penyusunan Laporan Laba Rugi, yaitu : a. Current Operating Performance Income Statement. Pola ini menetapkan bahwa laporan hanya menyajikan aktifitas utama perusahaan, sedangkan kejadian yang sifatnya luar biasa (extra ordinary items) dan penyesuaian periode yang lalu (perior period adjustment) akan dilaporkan dalam retained Earning Statement atau Capital statement. b. All Inclusive Income Statement. Merupakan cara penyajian income statement dengan memasukkan extra ordinary items setelah penyajian aktiva utama perusahaan. Dari dua cara di atas setiap perusahaan akan menyusun dengan cara yang berbeda, tergantung kebijakan akuntansi perusahaan.
11
C. Laporan Keuangan Fiskal 1. Pengertian Laporan Keuangan Fiskal Ketentuan perpajakan mempunyai criteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena argumentasi dari motivasi dari laporan keuangan fiscal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan member dorongan untuk merealokasi
dalam
bentuk-bentuk
investasi.
Penyusunan
laporan
keuangan fiscal, seperti dikemukakan oleh Gunadi (2005 : 31), praktik penyusunan laporan keuangan fiscal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak terdiri dari tiga pendekatan : a. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Dalam pendekatan pertama, laporan keuangan walaupun disusun berdasarkan prinsip akuntansi, sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini terlihat adanya dua perangkat yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal. b. Pada pendekatan kedua ini, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar proses pembukuan yang sering disebut sebagai extra comptable. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara kauntansi komersial
12
dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari extra comptable tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi. c. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan denga prinsip common basis. Dalam dasar ini laporan keuangan dasar disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan. Dalam fungsi budgeter, pajak sebagai alat mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada Negara. Oleh karena itu laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) lebih berkepentingan terhadap informasi tentang laba atau rugi perusahaan yang berkenaan dengan pajak penghasilan, pajak distribusi laba berkenaan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan peredaran berkenaan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terutang PPN dan PPnBM. 2. Penghasilan dan Biaya Fiskal Pengertian penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
13
menanmbah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan ini juga diatur dalam Undang-Undang antara lain : d. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 yang mengatur objek pajak, pasal 2 dan 3 yang bukan termasuk objek pajak e. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) tahun 2000 yang mengatur besarnya tarif pajak penghasilan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalm negeri dan Wajib Pajak Luar negeri yang menjalankan atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut : Table 2.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Nol Sampai dengan Rp.50.000.000
5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000
15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000
25%
Di atas Rp.500.000.000
35%
Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2009
14
Table 2.2 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak 28%
Langsung dikalikan Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2011
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 yang mengatur biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak.
3. Rekonsiliasi Fiskal Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya baru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, positif maupun negatif Gambar 2.1 Alur rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial
Rekonsiliasi Fiskal
Laporan Keuangan Fiskal
Sumber : Perencanaan Pajak, erly Suandy (2008:54) Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian
terhadap
penghasilan
neto
komersial
(diluar
unsur
penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
15
Sedangkan yang dimaksud penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial seperti yang telah dibahas sebelumnya yang hasilnya bersifat mengurangi penghasilan atau menambah biaya-biaya komersial. 4. Laba Fiskal Laba fiskal atau yang lebih dikenal dengan penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pajak nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaknsanaannya. Penghasilan
Kena
Pajak
berdasarkan
prinsip
taxability
deductability, dengan prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan, melaporkannya sebagai penghasilan dan pengasilan tersebut dikenakan pajak (taxable). Untuk meghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Penghasilan yang menjadi objek pajak. b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. d. Baiya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. e. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
16
Format untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut : Pendapatan bersih
xxx
Harga pokok penjualan
(xxx)
Laba kotor
xxx
Beban-beban operasi
(xxx)
Laba operasi
xxx
Pendapatan lain-lain
xxx
Laba bersih
xxx
Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak
(xxx) xxx
D. Tax Planning 1. Pengertian Tax Planning Tax Planning merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (tax savings) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin. Definisi tax planning menurut Harnanto (2001:4) Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajakpajak lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan undang-undang perpajakan.
17
Definisi tax planning menurut Crumbley (1994) “ Planning is the systematic analysis of defering tax option aimed at the minimalization of tax liability in current and future tax period.”
2. Tujuan dan Manfaat Tax Planning Tax planning dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban-kewajiban pajaknya. Jadi, perencanaan pajak berfungsi untuk menekan serendah mungkin beban pajak perusahaan dengan merekayasa atas tindakan yang dapat dikenakan pajak dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada. Tujuan tax planning secara khusus ditujukan untuk memenuhi halhal sebagai berikut : a. Memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return). b. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Membuat metode perhitungan dalam efisiensi, pembayaran pajak secara legal. d. Mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh otoritas yang berwenang. Sementara manfaat tax planning adalah : 1. Menghemat kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat berkurang. 2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat
18
pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Tax Planning a. Wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait jika dalam perencanaan pajak dipaksakan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. c. Dalam melakukan tax planning harus memahami karakter usaha wajib pajak karena hampir setiap perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. d. Memahami tingkat kewajiban atas transaksi yang diatur dalam tax planning karena jika mengabaikan kewajiban maka akan menimbulkan kecurigaan oleh fiskus (pemerintah) yang dapat berimplikasi pada pemeriksaan karena ada indikasi kecurangan. 4. Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen system manajemen, adalah:
19
a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi : 1. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanki-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara. 3. Melaksanakan
secara
efektif
segala
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasala 22, dan pasal 23). b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari : 1. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. 2. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan. c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan : 1. System informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang
20
memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait. 2. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.
E. Efisiensi Beban Pajak. a. Prinsip-prinsip Efisiensi beban Pajak Secara umum efisiensi beban pajak merupakan pengalokasian beban-beban fiskal yang akan menjadi pengurang bagi peghasilan untuk menghasilkan laba yang rendah sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang. Prinsip-prinsip beban pajak yaitu : a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya ditangguhkan. b. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. c. Kurangi biaya-biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. d. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atau penghasilan. e. Perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
2. Strategi Mengefisienkan Beban Pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat illegal, supaya dapat menghindar sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.
21
Menurut Erly (2008 : 112-113) strategi mengefisienkan beban pajak dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah menentukan semacam insentif pajak atau fasilitas perpajakan khususnya daerah tertentu. c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan Undang-Undang. d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan perusahaan. e. Mendirikan perusahaan ada yang berbagai pusat laba (profit centre) dan ada yang hanya berfungsi shanya sebagi pusat biaya (cost center). f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat digunakan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket). g. Pemilihan metode penilaian persediaan yaitu metode rata-rata (average method) dan metode masuk pertama keluar pertama ( FIFO method). h. Untuk pendanaan asset dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), disamping pembelian langsung karena jangka waktu sewa pada umumnya lebih pendek dari umur asset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.
22
i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan pertauran perpajakan yang berlaku. j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. k. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak, dengan cara membayar pajak mendekati tanggal jatuh tempo. m. Menghindari pemeriksaan pajak. n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan cara menguasai aturan perpajakan yang berlaku.
