BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Perpajakan Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar adalah: a. Menurut P.J A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang
dapat
dipaksakan)
yang
terutang
oleh
yang
wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dituunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung denngan tugas Negara yang menyelengggarakkan pemerintah (Waluyo, 2010:2). b. Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkann bahwa cirriciri yang melekat pada pengertiann pajak adalah sebagai berikut:
7
a) Pajak
dipunguut
berdasarkan
Undang-Undang
serta
aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b) Dalam
pembayaran
pajak
tidak
dapat
ditunjukan
adanyya
kontraprestasi individual oleh pemerintah. c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. e) Pajak dapat pula mempunyyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. 2.1.2 Fungsi Pajak Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran seta masyarakat dalam membayar pajak. Maka dari itu ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011:1): 1) Fungsi budgeter Pajak sebagai
summber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran.
8
2) Fungsi mengatur (regulered) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau kebijakasanaan pemerintahh salam bidang
melaksanakan social dan
ekonomi. Contohh: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurrangi konnsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor
produk Indonesia dipasaran
dunia. 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia sistem pemungutan pajakk dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketigga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajibb pajak. Cirinnya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
9
2) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yanngg member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak
terutang. Cirinya adalah: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak ooleh fiskuus. 3) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberikan
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah: a) Wewenang untuk menetukan besarnyya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dann melaporkan sendiri pajak terutang. c) Fiskus tidak ikutt campur dan hanya mengawasi.
10
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat serta pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut. 1) Menurut golongan , dibagi menjadi dua yaitu: a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembanya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi
harus menjadi beban
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertammbahan Nilai 2) Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagianya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut: a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
11
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah. 3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut: a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dann digunakan untuk
membiayai rumahh tangga
Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bea Materai.. b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Air Tanah. 2.1.5 Pajak Daerah Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No.28 Tahun 2009. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yan terutang olleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12)
12
2.1.6 Pajak-Pajak Daerah di Indonesia Mengenai pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 1) Pajak Provinsi Berdasarkan UU No. 28
Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak
Daerah yang dapat dipungut terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (4) Pajak Air Permukaan. 2) Pajak Kabupaten/Kota Sedangkan menurut UU No.
28 Tahun 2009 disebutkan bahwa
Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memungut 11 Pajak Daerah antar lain: (1) Pajak Hotel. (2) Pajak Restoran. (3) Pajak Hiburan. (4) Pajak Reklame. (5) Pajak Penerangan Jalan. (6) Pajak Parkir. (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. (8) Pajak Air Tanah. (9) Pajak Sarangg Burungg Walet. (10)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
(11)
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 13
2.1.7 Pengertian Pajak Air Tanah Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya Pajak Air Tanah disebut dengan Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Disamping itu juga Pajak Air Tanah berfungsi sebagai sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan air tanah sehingga ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya sesuai dengan pemanfaatanya. 2.1.8 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian data subjek pajak ditetapkan oleh Bupati. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan antara lain, konsumsi perusahaan, dan perkantoran. Penyelengaraan Air Tanah yang ditetapkan menjadi objek Pajak Air Tanah sebagaiman disebutkan dalam Perbup Kabupaten Badung Nomor 1 Bab II Pasal 3 Tahun 2011 yaitu Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
14
2.1.9 Bukan Objek Pajak Air Tanah Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan dibawah ini: a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah ousat dan pemerintah daerah, serta untukkeperluan pemadam kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian dan sebagainya. 2.1.10 Izin Pengambilan Air Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau badan yang akan mengambil dan atau memanfaatan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industry, perternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dewatering, dan untuk kepentingan lainya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati/Walikota. Izin tersebut adalah: -
Izin pengeboran air tanah.
-
Izin pemanfaatan air tanah.
-
Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur bor
-
Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali 15
Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan perubahan izin harus dengan persetujuan Bupati/Walikota. Permohonan untuk mendapatakan
izin
adalah
Disampaikan
secara
tertulis
kepada
Bupati/Walikota dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dan izin tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota setelah hasil pemerikasaan laboratories kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk keperluan: 1) Air minum dan atau dasar rumah tangga. 2) Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga mendapat
pemerintah
pengakuan
atau
swasta
pemerintah dengan
yang
telah
memberikan
laporan penelitian kepada Gubernur. 3) Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial. 2.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT). Besarnya NPAT ditetapkan dengan peraturan Bupati. NPAT
16
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor berikut: 1) Jenis sumber air 2) Lokasi sumber air 3) Tujuan sumber air 4) Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan 5) Kualitas air 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Cara menghitung NPAT adalah dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodic oleh Bupati dengan persetujuan DPRD dan memerhatikan factor-faktor diatas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh Bupati dapat mengacu antara laintarif air yang ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten lainya, asalkan tidak melebihi dar 20%.
17
Perhitungan Pajak Air Tanah: Volume pengambilan (penggunan Watermeter) x Tarif x 20% = Pajak Terhutang
18
