BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Beberapa Konsep Tentang Kemiskinan Berbagai definisi tentang kemiskinan sudah diberikan oleh para ahli di bidangnya. Menurut Todaro (2002), salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang paling sahih (valid) mengenai penduduk miskin adalah bahwasannya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan,
dengan
mata
pencaharian
pokok
di
bidang
pertanian
dan
kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Pengertian kemiskinan itu sangat luas, dimana Arsyad (1997) mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi 2 macam, yaitu. 1) Kemiskinan Absolut, yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatn dibawah kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. 2) Kemiskinan Relatif, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan
13
masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal. Kemudian Dilihat dari segi penyebabnya (Baswir :1997) kemiskinan dapat dibagi menjadi. 1) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya menadapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam 2) Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. 3) Kemiskinan
struktural
adalah
kemiskinan
yang
disebabkan
oleh
faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil,
14
distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Djojohadikusumo (1994) kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok diantara golongan-golongan pelaku ekonomi, dimana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selain dari dimensi ekonomi dan non ekonomi, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh dimensi geografis, sebuah rumah tangga miskin diwilayah yang mendukung dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan, sementara rumah tangga miskin yang berada pada wilayah yang tidak mendukung, cenderung menjadi stagnan dan bahkan menjadi sangat miskin. Kebijakan yang
memperhatikan
ketimpangan
geografis
memberikan
sumberdaya
(tenaga kerja dan modal) di wilayah miskin menjadi lebih produktif kemudian
menstimulasi
pertumbuhan
yang
pro
orang
miskin
(Rusastra dan Napitupulu, 2006). 2.1.2 Kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut BPS Provinsi Bali (2009) kriteria untuk menentukan keluarga / rumah tangga dikategorikan miskin apabila sebagai berikut. 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal dari tanah / bambu / kayu murahan
15
3) Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo / bersama-sama dengan rumah tangga lain 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan 7) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu 9) Hanya memebeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik 12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD 14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor (non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
16
2.1.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah berdasarkan tujuan diselenggarakannya program tersebut adalah. 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar diantaranya. a. Pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain. Komponen kebijakan ini adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). BOS ini diperuntukkan dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan BKM ditujukan untuk pemberian beasiswa bagi siswa wajib belajar dari keluarga miskin. b. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit. c. Penyediaan sarana dan prasarana desa dilakukan di daerah yang dikategorikan banyak dihuni keluarga miskin yang dilakukan dengan tujuan memberikan lapangan pekerjaan dan perluasan lapangan medis kepada keluarga miskin. 2) Peningkatan kesempatan kerja Pelaksanaan kebijakan peningkatan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin diarahkan pada kegiatan-kegiatan.
17
a. Program Pengembangan Kecamatan PPK memiliki tujuan meningkatkan penghasilan kepada masyarakat miskin desa, PPK sendiri dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri b. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin secara ekonomi, sosial dan linkungan di kawasan kelurahan. c. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) P4K dilaksanakan oleh Departemen Pertanian, P4K bertujuan menumbuhkan
kemandirian
dan
memberdayakan
masyarakat
prasejahtera di pedesaan agar bersedia dan mampu menjangkau fasilitas yang
tersedia
untuk
mengembangkan
agribisnis
agar
dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. 2.1.4 Kinerja Menurut Sulistiyani (2003), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006). Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja Satuan Kerja
18
Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh entitasnya, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, dll. Dalam SKPD , setelah adanya anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi, dan akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu cirri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan, bahwa bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo : 2002). Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yang merupakan perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo : 2002). Penilaian kinerja dilakukan dengan penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebalumnya. Melainkan menurut Bastian (2005) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
19
2.1.5 Pengertian Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi dan orang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang ini hal-hal yang dimaksud sebagai berikut. 1) Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2) Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 3) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 4) Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 5) Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna.
20
2.1.6 Pelayanan Kesehatan Dalam rangka mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimal, maka berbagai
upaya
harus
dilaksanakan,
salah
satu
di
antaranya
ialah
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sejalan dengan makin tingginya tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kesehatan tampak makin meningkat pula. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan, kecuali menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaikbaiknya2. Adanya dinamisasi dalam gerak langkah pembangunan mendorong diwujudkannya suatu upaya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Kurniasari dan Kuntjoro : 2006). Azwar (1996) berpendapat bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Azwar (1996) menyatakan agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Syarat dimaksud mencakup hal pokok, yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Secara lebih terperinci diuraikan sebagai berikut. 1) Tersedia dan berkesinambungan Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang selalu harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan 21
(continuous). Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan serta tersedia/ada di masyarakat pada setiap saat dibutuhkan. 2) Dapat diterima dan wajar Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangna dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakatt, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. 3) Mudah dicapai Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting, misalnya tidak hanya terkonsentrasi di kota. 4) Mudah dijangkau Pengertian keterjangkauan disini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaaan seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat. 5) Bermutu Pengertian bermutu disini adalah pada tingkat kesempurnaan. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan
22
2.1.7
Derajat Kesehatan
Sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi sehat dan Kabupaten/Kota Sehat, disebutkan Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu daerah adalah sebagai berikut. 1) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. 2) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia
23
satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia di sebuah negara dari sisi kesehatan masyarakatnya. 3) Status Gizi merupakan ekspresi satu aspek atau lebih dari nutrisi seorang individu dalam suatu variabel (Hadi, 2002). Adapun Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau
perwujudan
dari
nutriture
dalam
bentuk
variabel
tertentu
(Supariasa, dkk, 2001). Status gizi merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan SDM yang berkualitas yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan berikutnya. Gizi kurang pada balita tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi
kecerdasan
dan
produktivitas
ketika
dewasa
(Lina Handayani : 2008). Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama.
2.1.8 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) adalah program Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan
24
derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana sebesar Rp. 127 milyar untuk Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dalam tahun 2010. Alokasi dana ini meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (2009) yang hanya Rp 27 milyar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan alokasi dana untuk pelayanan kesehatan tersebut mencapai 13,5 persen dari total APBD Bali 2010. Padahal, sesuai UU Kesehatan, alokasi untuk kesehatan idealnya hanya lima persen dari APBD. Di tahun 2009 Pemerintah Bali sudah menjalankan pelayanan kesehatan gratis keliling ke seluruh pelosok Bali (kecuali Jembrana) yang bernama Program Pelayanan Kesehatan Gratis (YANKESTIN) atau pelayanan kesehatan gratis ini diganti oleh program baru bernama Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang diharapkan akan digunakan seterusnya untuk menjamin kesehatan masyarakat Bali. Program ini mulai berlaku per 1 Januari 2010. Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mengatakan di depan otoritas kesehatan Kabupaten bahwa kemampuan masyarakat Bali mengakses kesehatan tidak merata, karena itu JKBM memberikan akses pada warga Bali yang belum tertanggung. Dalam perjanjian kerjasama ini, Pemprov akan memberikan dana hibah kepada RSUD sebesar 123, 2 milyar dan Puskesmas sebesar 48 milyar di seluruh kabupaten/kota se-Bali kecuali Jembrana. Secara umum program JKBM ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali yang memiliki KTP dan KK dan sudah terdaftar di desa masing-masing akan mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan
25
Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Bali secara gratis. Tentunya harus dilakukan secara bertahap, dari tempat pelayanan kesehatan terdepan/terkecil (Puskesmas) kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Daerah dan ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Hanya dengan menunjukkan KTP dan KK kita sudah bisa mendapatkan pelayanan gratis ini. Namun masih dalam ruang inap kelas 3, seiring perkembangannya akan berkembang menuju kelas yang lebih elit bahkan sampai kelas VIP, namun kemungkinan akan diperlukan dana tambahan dari yang bersangkutan yang dibayar dalam sistem asuransi. Manfaat yang diperoleh peserta JKBM adalah sebagai berikut. 1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan. a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan : 1). konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, 2). Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin), 3). Tindakan medis kecil, 4). Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal, 5). Pemeriksaan ibu hamil/infas/menyusui, bayi dan balita, 6).Pelayanan KB dan penanganan efek samping (IUD, Pil dan kondom disediakan oleh BKKBN). 7). Pemberian obat. b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan : 1). akomodasi rawat inap, 2). konsultasi medis, 3). pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan, 4). laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin), 5). tindakan medis kecil, 6). pemberian obat, 7). persalinan normal dan dengan
26
penyulit (PONED). 8). Persalinan normal yang dilakukan di puskesmas non perawatan/bidan di desa/polindes/di rumah pasien/praktek bidan swasta. 9). Pelayanan gawat darurat. 2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialistik Rumah Sakit Pemerintah yang merupakan jejaring JKBM, meliputi : 1).konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, 2). rehabilitasi medik, 3). penunjang diagnostic : laboratorium klinik, radiology dan elektromedik, 4). tindakan medis kecil dan sedang, 5). pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, 6)
Pelayanan
KB
termasuk
kontap
efektif,
kontap
pasca
persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN), 7). Pemberian obat yang mengacu pada formularium obat program Jamkesmas tahun 2008, 8). Pelayanan darah, 9). Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit. b. Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III rumah sakit pemerintah meliputi : 1). Akomodasi rawat inap pada kelas III, 2). Konsultasi medis pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, 3). Penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiology dan elektromedik, 4). Tindakan medis, 5). Operasi sedang dan besar, 6). Pelayanan rehabilitasi medis, 7). Perawatan intensif (ICU,
27
ICCU, PICU, NICU, PACU), 8). Pemberian obat mengacu pada formularium obat program Jamkesmas tahun 2008, 9). Pelayanan darah, 10). Bahan dan alat kesehatan habis pakai, 11). Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK). c. Pelayanan gawat darurat (emergency) 3) Pelayanan yang dibatasi (Limitation) pada program JKBM adalah. a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 200.000,- berdasarkan resep dokter, b. Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, dengan nilai maksimal Rp. 300.000,- untuk operasi katarak SICS, maksimal Rp. 1000.000,- untuk operasi katarak dengan metode Phaeco dan bola mata palsu penggantian maksimal Rp. 400.000,-, c. Pelayanan penunjang diagnostic canggih. pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life saving (obat yang benar-benar diperlukan untuk bertahan hidup) dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medis, d. Terapi hemodialisa diberikan maksimal sebanyak 6 (enam) kali untuk kasus baru. 4) Pelayanan yang tidak dijamin (Exclusion) yaitu sebagai berikut. a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika,
28
b. General check up yang meliputi pemeriksaan fisik dan lab lengkap dalam rangka screening bukan karena sakit c. Prothesis gigi tiruan, d. Operasi jantung, Pengobatan alternative (karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan), e. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi f. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, g. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan canggih (kedokteran nuklir, transplantasi organ, pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi, h. Ketergantungan obat-obatan, i. Obat di luar formularium obat program JKBM, j. Sirkumsisi (sunat), k. Anti Retro Viral (ARV), l. Cacat bawaan, m. Biaya Transportasi, n. Biaya Autopsi atau Biaya Visum, o. Chemoterapi, p. Kecelakaan lalu lintas q. Upaya percobaan bunuh diri. Mekanisme untuk mendapatkan pelayanan.
29
1) Puskesmas Untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas sebelum kartu kepesertaan JKBM terbit harus menunjukkan. a. KTP / KK (Provinsi Bali) dan menyerahkan foto copynya b. Surat keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan dari Kepala Desa/Lurah 2) Rumah Sakit a. Membawa surat rujukan dari puskesmas b. Menunjukkan KTP/ Kartu Keluarga Bali c. Menunjukkan surat keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan dari Kepala Desa/Lurah sebelum kartu kepesertaan JKBM diterbitkan. d. Apabila dalam keadaan gawat darurat, bisa langsung ke UGD Rumah Sakit Pemerintah terdekat dengan membawa KTP/KK Porivinsi Bali. 2.1.9
Sasaran dan Tujuan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Kesehatan adalah hak asasi sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu, dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, perlu dilandasi rasa keadilan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya disubsidi oleh pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini sangat diperlukan mengingat biaya kesehatan yang semakin mahal sehingga tidak terjangkau kebanyakan masyarakat. Terlebih lagi dengan sistem pembayaran yang ditanggung sendiri oleh masyarakat (Out Of Pocket), kebanyakan masyarakat
30
tidak sanggup membayar ketika mereka jatuh sakit, apalagi kalau penyakitnya berat dan perlu tindakan operasi, sehingga akan berpengaruh terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini IPM Provinsi Bali nomor urut 16 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam buku pedoman penyelenggaraan program JKBM, disebutkan tujuan diselenggarakan JKBM secara umum adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bali utamanya masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien serta yang menjadi sasaran program adalah penduduk Bali yang sudah terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali, memiliki Kartu Keluarga dan Surat Keterangan belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2.1.10 Kelompok Desa Miskin dan Desa Sangat Miskin Dengan cara membuat batasan ditengah-tengah berdasarkan nilai rata-rata dari banyaknya persentase jumlah RTM di setiap desa yang ada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten badung yakni dengan nilai rata-rata sebesar 7,41 maka adapun yang dimaksud desa kategori miskin dan desa sangat miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung adalah sebagai berikut. 1) Desa Kategori miskin adalah desa yang persentase jumlah rumah tangga miskinnya dibawah batas nilai rata-rata sebesar 7,41 dari banyaknya persentase jumlah RTM maka desa yang termasuk dalam kelompok miskin adalah desa Dauh Yeh Cani, Darmasaba, Sibang Gede, Mambal, Bongkasa Pertiwi, Sibang Kaja, Mekar Bhuwana, Blahkiuh, Sangeh, dan Bongkasa.
31
2) Desa Kategori sangat miskin adalah desa yang persentase jumlah rumah tangga miskinnya diatas batas nilai rata-rata sebesar 7,41 dari banyaknya persentase jumlah RTM maka desa yang masuk dalam kelompok sangat miskin adalah Desa Selat, Angantaka, Abiansemal, Punggul, Sedang, Ayunan, Taman, dan Jagapati.
2.2.
Penelitian Sebelumnya Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada peneliti sebelumnya
yang bertujuan memberi dasar yang kuat dalam penyajian materi, pemantapan variabel maupun konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Artana (2007) yang diteliti adalah mengenai “ Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Askeskin di Kabupaten Badung” dimana penelitian ini meggunakan dua metode analisis yaitu : pertama, adalah analisis efektifitas. Kedua, analisis statistik deskriptif yang didasarkan atas skoring setiap jawaban dari responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat miskin pengguna askeskin di Kabupaten Badung efektifitasnya cukup tinggi, terhadap kepuasan pasien pengguna askeskin di Puskesmas dan RSUD Badung menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan puas dan sangat puas serta persentasenya diatas indeks kepuasan yang telah ditetapkan yaitu 70 persen dan rata-rata masing-masing indikator variabel (tangibles, reliability, responsiveness, assurance) diatas rata-
32
rata minimal (puas=3) kecuali variabel emphaty rata-rata masing-masing indikatornya masih berada dibawah rata-rata minimal (kurang dari 3) Perbedaan dengan pemelitian ini adalah pada penelitian Artana (2007) yang diteliti adalah mengenai evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat miskin pengguna askeskin di Kabupaten Badung, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai Analisis kinerja program Jaminan Kesehatan Bali Mandara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan menggunakan statistik deskriptif, dan analisis diskriminan. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam meneliti program pelayanan kesehatan dan salah satu teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif. Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi (2011) yang diteliti adalah mengenai “ Efektifitas Program JKBM pada Rumah Tangga Miskin di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar” dimana penelitian ini meggunakan dua metode analisis yaitu : Analisis Efektifitas, dan Uji Statistik yaitu uji beda dua rata-rata pengamatan berpasangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan metode wawancara, kuesioner dengan menggunakan metode pengamatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) kepada rumah tangga miskin di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar berdasarkan perhitungan efektifitas adalah 97 persen yang artinya efektifitas pemberian program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sangat efektif dan program JKBM berdampak posistif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
33
rumah tangga miskin di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Dewi yang diteliti adalah mengenai efektifitas program JKBM pada rumah tangga miskin di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai Analisis kinerja program Jaminan Kesehatan Bali Mandara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
dengan menggunakan dengan menggunakan statistik
deskriptif, dan analisis diskriminan. Persamaan dengan penelitian kesamaan dalam meneliti program JKBM, kemudian
ini adalah
menggunakan Statistik
Deskriptif. Penelitian ketiga dilakukan oleh Naresuari (2011) yang diteliti adalah mengenai “ Efektifitas JKBM terhadap Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” dimana penelitian ini meggunakan dua metode analisis yaitu : Analisis Efektifitas, dan Uji Statistik yaitu uji beda dua rata-rata pengamatan berpasangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan metode wawancara, kuesioner dengan menggunakan metode pengamatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berdasarkan perhitungan efektifitas adalah 97 persen yang artinya efektifitas pemberian program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sangat efektif dan program JKBM berdampak posistif dan signifikan terhadap
34
peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin di Desa Penarungan, Desa Kapal, Desa Lukluk dan Desa Sobangan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Perbedaan
dengan
penelitian
ini
adalah
pada
penelitian
Naresuari yang diteliti adalah mengenai Efektifitas JKBM terhadap Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai Analisis kinerja program Jaminan Kesehatan Bali Mandara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan menggunakan statistik deskriptif, dan analisis diskriminan. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam meneliti program JKBM, kemudian menggunakan Statistik Deskriptif.
35
