BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH definisi pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak yang terkait dengan definisi tersebut yaitu : 1) Iuran dari rakyat kepada Negara Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) Berdasarkan Undang-undang Artinya pajak yang dipungut adalah berdasarkan undang-undang serta aturan tentang pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) Dalam pengenaan pajak tidak ada ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
6
Pengenaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.1.2
Fungsi Pajak
Ada 2 fungsi pajak yaitu : 1) Fungsi budgetair Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2.1.3
Sistem Pemungutan Pajak
Ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu : 1) Official Assesment System Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif.
7
2) Self Assesment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. c) Fiskus tidak ikut campur dan mengawasi.
3) With Holding System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 2.1.4
Pajak Penghasilan
Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang
8
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yaitu : 1) Orang Pribadi a) Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia. b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 2) Badan Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi : a) Perseroan Terbatas (PT) b) Perseroan Komanditer c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) d) Persekutuan (Maatschap) e) Firma
9
f) Perkumpulan Koperasi g) Yayasan h) Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak. 3) Bentuk Usaha Tetap Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Subjek Pajak dibedakan dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri (Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pajak Penghasilan). Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah : a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada (untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu Tahun Pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak; 10
d) Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.1.5
Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT : 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 3) Harta dan kewajiban; dan/atau
11
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.1.6
Jenis-jenis SPT Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT meliputi : 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2) SPT Masa Pajak Penghasilan terdiri dari : a) SPT Masa Pajak PPN b) SPT Masa Pajak PPN bagi Pemungut Pajak PPN SPT dapat berbentuk : 1) Formulir kertas (hardcopy) atau; 2) e-SPT
12
2.1.7
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tabel 2.1 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya
No Jenis SPT
Batas Waktu
Batas Waktu
Pembayaran
Pelaporan
1.
PPh Pasal 4 ayat (2)
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl 20 bulan berikutnya
2.
PPh Pasal 15
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl 20 bulan berikutnya
3.
PPh Pasal 21/26
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl 20 bulan berikutnya
4.
PPh Pasal 23/26
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl 20 bulan berikutnya
5.
PPh Pasal 25
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl 20 bulan berikutnya
1 hari setelah dipungut
Hari kerja terakhir
(angsuran pajak) untuk WP Orang Pribadi dan Badan 6.
PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh
minggu berikutnya
Bea Cukai
(melapor secara mingguan)
7.
PPh Pasal
Pada hari yang sama saat
13
Tgl. 14 bulan berikutnya
22(Bendahara
penyerahan barang
Pemerintah) 8.
9.
PPh Pasal 22
Sebelum delivery order
-
(Pertamina)
dibayar
PPh Pasal 22
Tgl 10 bulan berikutnya
Tgl. 20 bulan berikutnya
Akhir bulan berikutnya
Akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya Masa
setelah berakhirnya
Pajak dan sebelum SPT
masa pajak.
(Pemungut Tertentu) 10. PPN dan PPnBM (PKP)
Masa PPN disampaikan 11. PPN dan PPnBM
Tgl. 7 bulan berikutnya
Tgl. 14 bulan berikutnya
Tgl. 15 bulan berikutnya
Tgl. 14 bulan berikutnya
Sesuai batas waktu per
Tgl. 20 setelah
SPT Masa
berakhirnya Masa Pajak
(Bendaharawan Pemerintah) 12. PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan) 13. PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM
terakhir
untuk WP kriteria tertentu Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007
14
Tabel 2.2 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya No
1.
Jenis SPT
PPh Orang Pribadi
Batas Waktu
Batas Waktu
Pembayaran
Pelaporan
Sebelum SPT
Akhir bulan ketiga
Tahunan PPh
berakhirnya tahun
disampaikan
atau bagian tahun pajak
2.
PPh Badan
Sebelum SPT
Akhir bulan ketiga
Tahunan PPh
berakhirnya tahun
disampaikan
atau bagian tahun pajak
3.
PBB
6 bulan sejak tanggal
-
diterimanya SPPT Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 JO. 80/PMK.03/2010 Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh.
15
2.1.8
Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT
Apabila SPT tidak dilaporkan dalam jangka waktu telah ditentukan, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar : 1) Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2) Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya 3) Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan 4) Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Sanksi denda tersebut tidak akan dikenakan terhadap: a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia d) BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia e) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku f) Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan g) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
16
h) Wajib Pajak lain yang tidak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena kerusuhan masal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antarsuku, kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban penyampaikan SPT Tahunan PPh.
2.1.9
Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh
Berdasarkan UU KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER29/PJ/2014, SPT Tahunan PPh dapat dilaporkan melalui: a) Langsung: melalui TPT KPP mana saja, TPT KPP terdaftar, pojok pajak, mobil pajak,atau drop box yang disediakan oleh KPP b) Dikirim melalui Pos c) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi d) e-Filing 2.1.10
e-Fililng Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan cara mudah
untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang
17
Pribadi melalui internet. Fasilitas ini disebut sebagai e-Filing. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Tatacara Pelaporan ini mempunyai beberapa keunggulan: 1) Mudah, karena pengisian SPT Tahunan PPh dengan e-Filing akan dipandu step by step ketika memilih menggunakan fasilitas wizard. 2) Real time, dengan e-Filing tidak perlu menunggu dan antri di KPP, karena begitu submit, laporan SPT Tahunan PPh kita sudah masuk ke database Direktorat Jenderal Pajak. 3) Bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui e-Filing dapat mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh di rumah, di perjalanan, di kafe, di mall selama ada koneksi internet. Pelaporan dengan e-Filing mempunyai waktu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk mengisi dan melaporkan SPT, tidak terbatas di hari dan jam kerja saja Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Formulir SPT 1770S digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final. Dengan kata lain, yang bisa
18
menggunakan SPT Tahunan PPh OP 1770S adalah WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 atau bukti potong lain. Formulir SPT 1770SS digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi; jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000 setahun; dan memiliki formulir bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2.
2.1.11 Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Secara e-Filing Melalui Website DJP (www.pajak.go.id) 1) WP yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki eFIN. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 2) WP yang sudah mendapatkan e-FIN, harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN untuk terdaftar sebagai Wajib Pajak
e-Filing
melalui
website
Direktorat
Jenderal
Pajak
(www.pajak.go.id). Pendaftaran dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail address); dan nomor telepon genggam (handphone),
19
untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik. e-FIN yang sudah diperoleh tetapi WP yang sudah mendapatkan e-FIN tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sampai batas waktu yang ditentukan, e-FIN tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga WP harus mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh e-FIN yang baru. 3) WP yang telah terdaftar sebagai WP e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (http://efiling.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. WP yang telah mengisi e-SPT kemudian meminta kode verifikasi melalui website Direktorat Jenderal Pajak (https://efiling.pajak.go.id). Kode verifikasi tersebut berlaku sebagai tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Hasil pengisian aplikasi e-SPT dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi. 4) Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima
penyampaian SPT
Tahunan.
Bukti
Penerimaan
Elektronik
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elekronik (e-mail address). 5) WP mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
20
6) Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak perlu disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. 7) Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui website DJP dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Barat. Penjelasan di atas didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014.
21
