BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam Erly Suandy (2011:7). Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat.
2.1.1 Definisi Pajak Terdapat banyak definisi pajak yang dikemukan oleh para ahli. Namun definisi tersebut memiliki tujuan dan misi yang sama. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, seperti dikutip oleh Thomas Sumarsan (2013:3) yaitu: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, seperti dikutip oleh Thomas Sumarsan (2013:3) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kemudian pengertian tersebut dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut:
10
11
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu: 1. Dipungut berdasarkan undang-undang 2. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditujukan langsung 3. Untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan, dan 5. Fungsi mengisi kas negara/anggaran negara (Diana Sari,2013). 2.1.2 Fungsi Pajak Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:
12
Menurut mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa: “Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend)”. Sedangkan menurut siti resmi (2008) menyatakan bahwa: “Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend)”.
Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend). Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut : 1. Fungsi finansial (budgetair) dalam buku Erly Suandy (2011:12) Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini: a. Amandemen undang-undang perpajakan b. Modernisasi kantor pajak c. Ekstensifikasi dan intensifikasi d. Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak e. Pembangunan data base terintegrasi f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi
13
g. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur pajak.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa: “Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”. Sedangkan seperti yang ditulis oleh Thomas Sumarsan (2013) menyatakan bahwa: “Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin”. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. 2. Fungsi regulerend atau fungsi mengatur Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
14
Fungsi regulerend (mengatur) seperti yang ditulis mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa: “Pajak
sebagai
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi”. Sedangkan
menurut
Thomas
Sumarsan
(2013:5)
dalam
bukunya
menyatakan fungsi regulerend (mengatur) adalah:
“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan sktruktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial”. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Selain dari fungsi yang telah dijelaskan diatas, pajak juga memiliki fungsi lain menurut Diana Sari (2013) yaitu: a) fungsi stabilitas b) fungsi resditribusi pendapatan c) fungsi demokrasi Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
15
2.1.3 Karakteristik atau Ciri-Ciri Pajak Karakteristik atau ciri-ciri pajak menurut Siti Resmi (2009:2), diantaranya ialah: a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. 2.1.4 Sistem Perpajakan Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), Undang-Undang Perpajakan (Tax Law), dan Administrasi Perpajakan (Tax Administration). Ketiga unsur perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut (Diana,2013). Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Thomas Sumarsan (2013), sistem pemungutan pajak terdiri dari : Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:
16
a. Official Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. b. Self Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. c. With holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2.1.5 Pungutan lain selain pajak Menurut Siti Resmi (2009:3), disamping pajak ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara lain: a. Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. b. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tariff yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tariff yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
17
c. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. d. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. e. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan masyarakat. f. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 1. Stelsel Pajak Menurut Thomas Sumarsan (2013:13), Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel: a. Stelsel nyata (riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
18
tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. 2. Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7), Asas pemungutan pajak terdiri dari : a. Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
19
c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2.2 Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 1. menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2. menurut sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 3. menurut lembaga pemungutnya a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk menbiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
20
penghasilan, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: (1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. (2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan retribusi daerah. 2.3 Tarif Pajak Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimaksud dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Beberapa kota besar didunia bahkan menerapkan tarif yang sangat tinggi. Dengan mengikuti dasar hukum permintaan dalam teori ekonomi dapat diterapkan kebijakan tarif, dengan semakin tingginya tarif maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dasar penetapan retribusi
21
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir diluar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 9 dijelaskan bahwa: (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membayar Retribusi. (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tarifnya ditetapkan sebagai berikut : 1.
Kendaraan
bermuatan
truck
gandengan/trailer/container
sebesar
Rp.5.000,-sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.500,- ;
22
2. Kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp.5.000,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.2.500,- ; 3. Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up Rp. 2.000,sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp.1.000,- ; 4. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,- ; 5. Sepeda motor Rp. 500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.500,Tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 1. tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 2. tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran,
sosial
keagamaan,
lembaga
sosial
dan
keagamaan,
pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
23
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masingmasing sebagai berikut: (a) penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan (b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masingmasing sebagai berikut: (a) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan (b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujul puluh lima persen). 6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. 9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
24
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). 16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). 17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Mardiasmo (2011:13-15).
2.4 Pajak Parkir 2.4.1 Pengertian Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
25
bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Siahaan, 2013:469). Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan (Siahaan,2005)
2.4.2 Objek Pajak Parkir Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir menurut Siahaan (2013:472) adalah: a. Gedung parkir b. Pelataran parkir c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran d. Tempat penitipan kendaraan bermotor
26
2.4.3 Bukan Objek Pajak Parkir Menurut
Siahaan
(2013:472)
pada
Pajak
Parkir
tidak
semua
penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana dibawah ini. a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir. b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan. d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota. 2.4.4 Subjek dan Wajib Pajak Parkir Pada Pajak Parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh penguasa yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut
27
bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Dengan demikian, pada Pajak Parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) (Siahaan,2013:473).
2.4.5 Cara Pemungutan Pajak Parkir Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2013:478).
2.4.6 Tarif Pajak Parkir Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi maisngmasing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/ kabupaten
28
diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (Siahaan, 2013:475).
2.4.6.1 Perhitungan Pajak Parkir Menurut Siahaan (2013), Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara Tempat Parkir
2.5 Pengertian Pendapatan Daerah Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.
2.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
29
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan yang lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.6.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: -
Pajak Daerah
-
Hasil Retribusi daerah
-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
-
Lain-lain PAD yang sah
b. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
30
-
Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
-
Dana Alokasi Umum, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
-
Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu: -
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
-
Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
-
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
2.6.2 Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. (Siahaan,2013:4). Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
31
2.6.2.1 Retribusi Daerah Retibusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah (Siahaan,2013:5).
2.6.2.2 Pajak daerah Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
32
Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan). Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013:7-9). Sedangkan menurut Mardiasmo (2011): “Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oelh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah
dengan
peraturan
daerah
(Perda),
yang
wewenang
pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2.6.2.3 Perbedaan Pajak dengan Retribusi Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut menurut Siahaan (2013:10-11) adalah: 1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
33
2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum 3. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. 4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda. 5. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
2.7 Jenis-jenis Pajak Daerah Jenis-jenis yang terdapat dalam Pajak Daerah dibagi dua jenis, yaitu: 1. Pajak provinsi, terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua
34
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya dalam menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan
bermotor
adalah
semua
kendaraan
beroda
beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya dalam menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. pengenaan PBBKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah
35
provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat. e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: a. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. b. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jenis boga/catering. c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
36
d. Pajak Parkir, adalah pajak atas jasa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor. sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak nergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. e. Pajak Penerangan Jalan, pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan f. Pajak Reklame g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2.7.1 Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nasional Sesuai dengan penetapan Undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah terdiri dari : a. Pajak Provinsi, jenis Pajak Provinsi, yaitu : 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan; dan 5. Pajak Rokok b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, yaitu :
37
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.7.2 Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Daerah Kota Bandung Sesuai dengan penetapan Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, jenis Pajak Daerah yang ditetapkan terdiri dari : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Parkir 6. Pajak Reklame 7. Pajak BPHTB 8. Pajak Air Tanah.
38
2.8
Tarif Pajak Daerah Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya
pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu: a. Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5% b. Tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10% c. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5% d. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20% e. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% f. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% g. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% h. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% i. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% j. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi 20% k. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%. Siahaan (2013:84-85)
39
2.9 Ciri-ciri Pajak Daerah Ciri-ciri Pajak Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut : a. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya d. Hasil pungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
2.10
Hubungan Antara Pajak Parkir Dengan Pendapatan Asli Daerah Sejak berlakunya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi
dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber dana untuk biaya sarana dan prasarana perkotaan tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor perparkiran. Berdasarkan uraian tersebut, pajak yang ada di negara kita dapat dikelompokkan kedalam pajak negara dan pajak daerah, dimana pajak parkir
40
merupakan salah satu bagian dari pajak daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat berpengaruh, khususnya bagi kota Bandung. Pendapatan itu maka diperlukannya suatu penerimaan pajak yang telah dicapai oleh pemerintah daerah melalui dinas pendapatan daerah (DIPENDA). Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak parkir. Menurut Agus Sambodo (1999:82) mengemukakan bahwa penerimaan pajak adalah bertujuan untuk memasukan penerimaan uas kas Negara sebanyakbanyaknya yaitu untuk mengisi APBN yang sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang (balance budget). Dalam
konteks
keuangan,
pemerintah
daerah
menerima
aktiva,
penerimaan aktiva oleh pemerintah daerah pada umumnya berupa pendapatan. Contoh pendapatan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana penambangan. Oleh karena itu, pengertian pendapatan menurut Abdul Halim (2002:3) menyatakan bahwa : ”Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah. Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian yang telah dikemukakan bahwa terdapat hubungan antara penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh dinas pendapatan daerah.
41
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan yang dijalankan. Salah satu hal penting yaitu bagaiman kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak menjadi hal utama dalam melaksanakan sistem perpajakan (self assessment). Definisi menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012), kepatuhan Pajak adalah mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otorisasi pajak sebelumnya. Adanya undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dengan bertujuan untuk menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu : 1. Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan bahan bakar Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 2. Pajak Kota/Kabupaten terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
42
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Membayar pajak merupakan tindakan yang sederhana pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak karena kemungkinan pembayar pajak tidak mendapatkan kontra persepsi (imbalan) secara langsung bagi si pembayar pajak (Mardiasmo,2011): -
Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu di mungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (tax avoidance).
-
Wajib
Pajak
cenderung
untuk
menyelundupkan
pajak
yaitu
usaha
penghindaran pajak yang terutang secara illegal, sepajanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa dari kegiatan perbuatan itu kemungkinan besar mereka tidak dihukum serta yakin pula bahwa rekanrekannya melakukan hal yang sama (tax evasion).
