BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk Dan Variabel Penelitian
2.1.1
Pajak
2.1.1.1 Pengertian Pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Moch. Zain (2007) menjelaskan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum undang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9
10
2.1.1.2 Ciri Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur - unsur: 1. Iuran rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.” 2.1.1.3 Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak dalam buku Mardiasmo (2011:1), yaitu: 1. Fungsi budgetair. Pajak
sebagai
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 2.1.1.4 Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak seperti yang ditulis Mardiasmo (2011):
11
1. Menurut golongannya. a. Pajak langsung, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut sifatnya. a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut lembaga pemungutnya. a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari: 1. Official Assesment System.
12
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya: a.
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b.
Wajib Pajak bersifat pasif.
c.
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajb Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya: a.
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
b.
Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
c.
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
13
Ciri – cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 2.1.2
Reformasi Perpajakan Menurut Diana (2013:6), Reformasi Perpajakan adalah perubahan yang
mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi: a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak b. Kebijakan Perpajakan c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak. Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undangundang Perpajakan; dan c. 2.1.3
Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Modernisasi Perpajakan Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan
program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan.
14
Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi (Diana, 2013:14). Adapun tujuan modernisasi perpajakan menurut Diana (2013:18) adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Menurut Diana (2013:18), fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut: 1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Utuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. 2. Account Representative AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung. 3. Help Desk
15
Dengan
adanya
Help
Desk
diharapkam
mmapu
menghilangkan
kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah. 4. Complaint Center Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan wajib pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. 5. Call Center Fungsi call yang ditangani call center menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya). 6. Media Informasi Pajak Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis. 7. Website Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu: www.pajak.go.id. 8. E-system perpajakan Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu e-registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Payment.
16
2.1.4
E-SPT PPN
2.1.4.1
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2.1.4.1.1
Definisi PPN Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Pajak Pertambahan Nilai 1984. Menurut Waluyo (2005) menyatakan bahwa: “Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.” 2.1.4.1.2
Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Moch. Zain (2007:123) menyebutkan bahwa secara garis
besar terdapat lima fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu: a. b. c. d. 2.1.4.1.3
Penerimaan Negara Membantu Pengusaha Kecil Mendorong Ekspor Pemerataan Beban Pajak Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang UU PPN dan PPn
BM, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a.
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
17
b.
Impor Barang Kena Pajak;
c.
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; aatau
f.
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
g.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. 2.1.4.1.4
Ekspor Jasa Kena Pajakoleh Pengusaha Kena Pajak. Karakteristik PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan
Pajak
Penjualan (PPn) di Indonesia, karena PPN memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Pajak Objektif Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi ojektifnya, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak onjektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.
2.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan Pajak Tidak Langsung
18
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak)dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. 3.
Multi Stage Tax Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang
menjadi
objek
PPN
mulai
dari
tingkat
Pabrikan
(Manufacturer) kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam berbagai bentuk atau nama (Wholesaler) sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer dikenakan PPN. 4.
Mekanisme Pemungut PPN menggunakan Faktur Pajak Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.
5.
PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri. (Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu - IAI)
19
2.1.4.2
SPT Masa PPN
2.1.4.2.1
Pengertian SPT Masa PPN Pengertian SPT Masa PPN menurut PER - 160/PJ/2006 adalah:
1.
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Standar kurang dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk elektronik.
2.
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Standar lebih dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan dalam bentuk data elektronik.
3.
Bagi Pemungut PPN, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran SPT baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik.
2.1.4.2.2
Fungsi SPT Masa PPN Sesuai dengan Pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam
buku Aristanti (2013), SPT Masa PPN mempunyai fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang elah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
20
2.1.4.2.3
Bentuk dan Isi SPT Masa PPN SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam PER - 44/PJ/2010,
yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari : a.
Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
b.
Lampiran SPT Masa PPN 1111: 1.
Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
2.
Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
3.
Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
4.
Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
5.
Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan
atas
Perolehan
BKP/JKP
Dalam
Negeri
(D.1.2.32.11); dan 6.
Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)
2.1.4.2.4
Tata Cara Perolehan, Pengisian, dan Pencetakan SPT Masa PPN Menurut PER-11/PJ/2013 SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan
oleh PKP dengan cara:
21
a.
Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 beserta Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan Aplikasi Pengisian SPT (eSPT) dapat diperoleh dengan cara: 1) Diambil di KPP atau KP2KP; 2) Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP; 3) Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat http://www.pajak.go.id,
selanjutnya
dapat
dimanfaatkan/digandakan; atau 4) Disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (khusus e-SPT). b.
PKP dapat mengisi SPT Masa PPN 1111 dan Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dengan cara: 1) Ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung); atau 2) Diketik dengan menggunakan mesin ketik
c.
Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengisian data pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN tidak boleh melebihi baris dan/atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris. Contoh: Nama Penjual : PT. Cahaya Buana Terang Indonesia Jaya Perkasa, pada Lampiran SPT Masa PPN dapat ditulis PT Cahaya Buana TIJP agar
22
tertampung di dalam kolom/baris Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP. 2) Pengisian NPWP, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, nomor Dokumen Tertentu, dan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh singkat. Untuk pengisian SPT dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik, PKP diperbolehkan untuk mengisi data NPWP pada kolom atau baris tanpa menggunakan tanda baca, kecuali untuk identitas NPWP yang sudah disediakan formatnya pada formulir. Contoh: NPWP
dapat
ditulis
01.021.354.6-427.000
atau
010213546427000 d.
Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: a) Dicetak dengan menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal 70 gram. b) Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm). c)
Tidak menggunakan printer dotmatrix.
23
Di samping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme.pdf. 2) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN
1111
tersebut,
menandatanganinya
kemudian
menyampaikannya ke KPP atau KP2KP. 2.1.4.2.5
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN
No.
Jenis Pajak
1.
2.
Pembayaran/Penyetoran
PPN & Umum
Harus disetor paling lambat akhir bulan PPnBM berikutnya setelah Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
PPN & Impor
Harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan apabila PPnBM pembayaran Bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPN & PPnBM harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
3.
Harus disetor dalam PPN & PPnBM jangka waktu sehari Impor DJBC setelah pemungutan pajak dilakukan.
4.
Harus disetor paling PPN & PPnBM lambat tanggal 7 bulan Bendaharawan takwim berikutnya setelah
Pelaporan Diwajibkan menyampaikan Surat pemberitauan Masa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak.
Harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah
24
Masa Pajak berakhir.
5.
Masa Pajak berakhir. Harus menyampaikan PPN & PPnBM Harus disetor paling Pemungut PPN Surat pemberitahuan lambat tanggal 15 bulan selain Masa paling lambat 20 takwim berikutnya setelah Bendaharawan hari setelah Masa Pajak Masa Pajak berakhir. Pemerintah Berakhir .
Sumber: Diana (2013)
2.1.4.2.6
Tempat Pelaporan SPT Masa PPN Menurut PER-11/PJ/2013 tempat pelaporan SPT Masa PPN adalah
sebagai berikut: 1) KPP; 2) KP2KP; atau 3) Tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2.1.4.2.7
Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN Menurut PER-11/PJ/2013 Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT
Masa PPN adalah sebagai berikut: 1.
SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara: a. Manual, yaitu: 1.
Disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN 1111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
2.
Disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Bukti
25
pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap, atau b. Elektronik (e-Filing), yaitu melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat
Pemberitahuan
dan
Penyampaian
Pemberitahuan
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (eFiling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan perubahan/penggantinya. 2.
Pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN 1111 secara manual dapat dilakukan untuk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik.
3.
Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk media elektronik, Induk SPT Masa PPN 1111 harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), ditandatangani dan disampaikan secara manual.
4.
Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan secara e-Filing, Induk SPT Masa PPN 1111 tidak perlu disampaikan secara manual dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
2.1.4.2.8
Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan dengan SPT Dalam Undang-undang KUP Pasal 7 butir 1 menyatakan bahwa:
26
”Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.” 2.1.4.3
E-SPT
2.1.4.3.1
Pengertian e-SPT Menurut
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PAJAK
NOMOR 6/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK, e-SPT adalah: “Data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.” Menurut
www.pajak.com,
e-SPT
atau
penyampaian
Surat
Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah: “Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.” Sedangkan menurut www.pajak.go.id, Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah: “Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.”
27
2.1.4.3.2
Keunggulan e-SPT Keunggulan e-SPT yang dijabarkan oleh pemerintah pada situs
www.pajak.go.id, kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: 1.
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket;
2.
Data perpajakan terorganisir dengan baik;
3.
Sistem
aplikasi
e-SPT
mengorganisasikan
data
perpajakan
perusahaan dengan baik dan sistematis; 4.
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem computer;
5.
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak;
6.
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem computer;
7.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas; dan
8.
Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
2.1.4.3.3
Jenis-Jenis e-SPT Menurut www.pajak.go.id jenis e-SPT dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu
sebagai berikut: 1.
SPT Tahunan PPh Elektronik (e-SPT Masa PPh) E-SPT Masa PPh adalah SPT Tahunan PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara
28
data, generate data, dan mencetak SPT Tahunan PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 2.
SPT Masa PPh Elektronik (e-SPT Masa PPh) E-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.
3.
SPT PPN Elektronik (e-SPT PPN) E-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang
digunakan
untuk
merekam
SPT
beserta
lampirannya,
memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital
29
serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 2.1.4.3.4
Fasilitas e-SPT Fasilitas e-SPT terdiri dari fasilitas e-SPT untuk SPT Masa PPh dan
SPT Masa PPN. 1.
Fasilitas e-SPT Masa PPh. a.
Fasilitas Perekaman Data Secara Terintegrasi. Data perpajakan yang akan direkam adalah: 1.
Register Aplikasi, yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-install pertama kali software aplikasi SPT Masa PPh Elektronik.
2.
Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas: 1) Wajib Pajak Pemotong / Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong / Pungut, Nomor awal Bukti Potong / Pungut, Kode Kurs Mata Uang Yang Digunakan 2) Wajib Pajak Dipotong / Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat.
30
3) Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu: User ID, Nama User, Password. 3.
Bukti Potong / Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong / Pungut PPh yang dapat direkam yaitu: 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 21 (Final) 3) PPh Atas Impor (Oleh Bendaharawan DJBC) 4) PPh Pasal 22 (untuk Industri/ Eksportir Tertentu) 5) PPh Pasal 22 Oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final) 6) PPh Pasal 23 7) PPh Pasal 23 (Final) 8) PPh Pasal 26 9) PPh Hadiah Undian 10) PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, Jasa Giro (Final) 11) PPh
Penjualan
Saham
dan/atau
Obligasi
yang
Diperdagangkan di Bursa Efek 12) PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 13) PPh Jasa Konstruksi (Final) 14) PPh
Bunga
Dan
Diskonto
Obligasi
Yang
Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
31
15) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek 16) PPh Atas Imbalan Kepada Perusahaan Pelayaran DN (Final) 17) PPh Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan LN (Final) 18) PPh Atas Imbalan yang dibayarkan Kepada Perusahaan Penerbangan DN. 4.
Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu: 1) Jenis SPT Masa 2) Masa Pajak 3) Tahun Pajak 4) Tanggal Setor 5) Nomor NTPP 6) MAP / Kode Jenis Pajak 7) Kode Jenis Setoran 8) Jumlah Pembayaran
b. Fasilitas Melihat Hasil Perekaman Hasil Perekaman Data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:
32
1.
Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
2.
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.
3.
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
4.
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).
5.
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15.
6.
Surat Pemberitahuan. Dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.
c.
Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu: 1.
Bukti Potong/Pungut
2.
SPT
d. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet. 2.
Fasilitas e-SPT PPN 1.
Perekaman data SPT beserta Lampirannya
33
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan Lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data Lampiran dan SPT Induk. 2.
Perekaman data SPT Pembetulan beserta Lampirannya Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan.
3.
User Profiles Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya.
4.
Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data Wajib Pajak lawan transaksinya.
5.
Impor Data Lampiran Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.
6.
Generate Data Digital SPT
34
e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP. 7.
Cetak SPT Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT Induk baik SPT Induk PPN ataupun SPT Induk BM.
2.1.4.3.5
Cara Penyampaian, Prosedur Penyampaian, dan Pembetulan eSPT 1. Cara Penyampaian e-SPT Sesuai PER 06/PJ/2009 Pasal 3 butir 1 Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan: a.
Secara
langsung
ekspedisi/kurir
atau
dengan
melalui bukti
pos/perusahaan
pengiriman
surat
jasa dengan
membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b.
Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35
2. Prosedur Penyampaian e-SPT Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk Electronic adalah sebagai berikut: SPT
dalam
bentuk
Elektronik
(e-SPT)
beserta
lampiran-
lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Prosedur Penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut : 1.
Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2.
Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain: a.
Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan,
Kota,
Format
Nomor
Bukti
36
Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan; b.
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
c.
Faktur Pajak;
d.
Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
e.
Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
3.
Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi eSPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
4.
Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5.
Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6.
Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
37
7.
Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8.
Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara: a. secara
langsung
atau
melalui
pos/perusahaan
jasa
ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9.
a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
b.
Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.
3. Pembetulan e-SPT Pembetulan e-SPT menurut PER-6/PJ/2009 Pasal 4 adalah: 1.
Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik
(e-SPT),
elektronik (e-SPT).
wajib
disampaikan
dalam
bentuk
38
2.
Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk bentuk kertas (hardcopy).
2.1.4.3.6
e-Filing Menurut www.pajak.go.id, e-filing adalah suatu cara penyampaian
SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Saat ini aplikasi E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP). Aplikasi e-filing yang disediakan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Dirketorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : a.
http://www.pajakku.com
b.
http://www.laporpajak.com
c.
http://www.layananpajak.com
d.
http://www.spt.co.id Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing menurut
www.pajakku.com adalah :
39
1.
Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2.
Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
3.
Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai. Adapun
penyampaian
e-SPT
secara
e-Filing
menurut
www.pajakku.com adalah sebagai berikut: 1.
Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
2.
Setelah pengisian SPT lengkap maka WP dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui http://www.pajakku.com/.
40
2.1.4.4
Definisi e-SPT PPN Definisi Aplikasi e-SPT PPN 1111 menurut Direktorat Jendral Pajak
pada User Manual e-SPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa e-SPT PPN merupakan wujud modernisasi administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengisi dan melaporakan SPT PPNnya. 2.1.4.5
Fasilitas e-SPT PPN Dalam menerapkan sistem e-SPT PPN pemeritah memberikan
fasilitas-fasilitas khusus bagi para penggunananya adapun fasilitas-fasilitas tersebut menurut Liberty Pandiangan (2008:37) adalah: 1.
Perekaman data SPT berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan- perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.
2.
Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pemebetulan;
3.
User profiles, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;
4.
Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, yang memilki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.
41
5.
Impor data lampiran, yang memilki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasilekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya
6.
Generate data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara on line melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan
7.
Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN atau SPT induk PPnBM.
2.1.5
Kepatuhan Pelaporan SPT
2.1.5.1
Pengertian Kepatuhan Pengertian kepatuhan yang dikutip dari id.wikipedia.org: “Dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan (bahasa Inggris: compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.
2.1.5.2
Pelaporan SPT Pelaporan SPT menurut UU nomor 28 tahun 2007 yaitu: “Pelaporan/penyampaian SPT merupakan SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak dalam bentuk kertas maupun elektronik beserta lampiran-lampirannya dalam batas waktu yang sudah ditentukan”. Ketentuan tentang penyampaian SPT pada situs http://pajak.go.id
adalah:
42
a.
SPT disampaikan melalui sarana / tempat yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
b.
Batas waktu penyampaian SPT. SPT yang disampaikan langsung diberikan bukti penerimaan bahwa wajib pajak sudah membayar dan melaporkan kewajiban SPTnya.
c.
SPT yang disampaikan langsung diberikan bukti penerimaan bahwa wajib pajak sudah membayar dan melaporkan kewajiban SPTnya.
2.1.6
PKP (Pengusaha Kena Pajak)
2.1.6.1
Definisi PKP Menurut Mardiasmo (2011:280), Pengusaha Kena Pajak
adalah
pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. 2.2
Kerangka Pemikiran Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak merupakan penerimaan terbesar negara, oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah reformasi perpajakan.
43
Reformasi Perpajakan secara komprehensif dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yaitu salah satunya adalah bidang administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi (Diana, 2013:14). Fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi salah satunya adalah e-system. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu e-registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Payment. E-SPT yang disediakan oleh Dirjen Pajak salah satunya adalah e-SPT PPN. Definisi Aplikasi e-SPT PPN 1111 menurut Direktorat Jendral Pajak pada User Manual e-SPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E-SPT PPN disediakan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat laporan pajak, mengingat untuk melakukan pengisian SPT PPN tingkat kesulitannya cukup tinggi, terutama
44
apabila data transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai terbilang banyak maka tentunya dengan aplikasi e-SPT PPN ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak. Penelitian yang dilakukan Ita Salsalina Lingga dalam Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 Mei 2012 dengan Judul Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama “X” menyatakan bahwa penerapan eSPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT adalah sebesar 16,6%. Mengingat hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengisian SPT dipengaruhi oleh penerapan e-SPT PPN hanya sebesar 16,6%, oleh karena itu, peneliti memperluas variabel penelitian ditinjau dari aspek kepatuhan pelaporan SPT.
45
Pajak
Reformasi Perpajakan
Modernisasi Administrasi Perpajakan
e-System
e-Registration
e-Filing
e-SPT
e-SPT PPN
Mempermudah Pelaporan SPT
Kepatuhan Pelaporan SPT
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
e-Payment
46
2.3
Pengujian Hipotesis Bertitik tolak pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah di
bahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : H0:
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan e-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT.
H1 :
Terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan e-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT.
