Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas Pemungutan pajak, antara lain: 1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. -

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

-

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

-

Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

-

Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. -

Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

-

Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

-

Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com

-

Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

-

Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut. -

Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara

-

Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

-

Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

-

Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

-

Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

-

Asas Pengenaan Pajak Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak


penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: -

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

-

Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

-

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara mengga¬bungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.


Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk


membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia. Teori pemungutan Dari abad ke abad, selalu timbul pertanyaan di dalam hati sanubari orang-orang yang berpikir panjang apa dasar hukum pemungutan pajak, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain : atas dasar apakah Negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Dan apakah pemungutan pajak oleh suatu Negara berdasar pula atas dasar keadilan? Oleh sebab itu, semenjak abad ke-18 timbulah pelbagai teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (justification) kepada hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Teori-teori didengung-dengupara ngkan selalu oleh pencipta beserta penganutnya kepada khalayak ramai dengan maksud agar segala peraturan yang brhubungan dengan pajak dipahami dan ditaati. Semua teori tadi agar dapat dipahami oleh masyarakatnya, sudah tentu harus sesuai dengan pandangan hidup pada zaman-zaman itu. Sehingga masing-masing teori itu bersifat relatif yang dibela mati-matian. Untuk memberi uraian yang lebih jelas, berikut ini kami paparkan teori-teori pemungutan pajak.

1. Teori asuransi Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk


perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Ada beberapa kekurangan dalam teori ini. a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara. b. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat hubungan yang langsung. c. Negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Meskipun seperti itu, teori ini dipertahankan oleh para penganutnya sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan. Sehinga makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini.

2. Teori Kepentingan Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masingmasing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lainlain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Meskipun teori ini masih berlaku pada retribusi,sukar pula dipertahanakan sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tapi justru mereka tidak membayar pajak.


3. Teori Gaya Pikul Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kebutuhan ini diperlukan biayabiaya yang dipikul oleh segena orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang (asas keadilan). Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana hukum terkemuka dalam lapangan hukum pajak. Menurut Profesor W. J de langen, asas gaya pikul menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. Oleh karena itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan dan sisanya inilah yang disamakan dengan gaya pikul seseorang. Kelemahan teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan selalu berbeda dan berubah-ubah.

4. Teori Kewajiban Pajak atau teori bakti Berlawanan dengan ketiga teori lainnya, yang tidak mengutamakan kepentingankepentinagn Negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham Organische Staatsleer, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat Negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memngut pajak. Teori ini didasari paham organisasi yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada


hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah Negara bisa menjadi otoriter sehinggga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. 5.

Teori Asas Gaya Beli Teori ini modern; ia tidak mempersoalkan asal-mulanya Negara memungut pajak,

melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandangnya sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah hidup tertentu teori ini menitikberatkan ajarannnya pada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Menurut para penganutnya, termasuk juga professor Adriani, teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maup ekonomi terpimpin. Tidak demikian dengan teori sebelumnya yang hanya berlaku selama masa tertentu saja. Pada zaman modern ini, banyak terdapat aliran yang tidak menyetujui adanya teori-teori untuk memberi dasar keadilan kepada hak Negara untuk memungut pajak. Mereka menyandarkannya atas dasar pertimbangan praktis, seperti kita lihat pada asas teori gaya beli dan seharusnya tidak menyimpang dari asas keadilan. Hanya apabila sangat diperlukan, barulah mereka menunjuk kepada sejarah atau mencarikan dasar


keadilan untuk pemungutan suatu pajak Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akam menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 6.

Teori pembangunan Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah

pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. Teori Pembangunan, teori– teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah unutk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas. Selain teori-teori yang telah dikemukakan di atas, masih ada teori dalam perumusan atau nama lain yang memberi pembenaran secara filosofis terhadap pemungutan pajak yakni exchange atau contracti atau reciprocity theory dan organic theory. -

Exchange atau contract atau reciprocity theory mengajarkan bahwa pajak adalah semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan penduduk kepada pemerintah untuk mengganti jasa pemerintah yang bertugas antara lain melindungi penduduk.


-

Organic theory mengajarkan bahwa penduduk secara bersama-sama mempunyai kewajiban secara alamiah untuk menunjang negara dengan cara membayar pajak. Ajaran ini juga mengakui adanya timbal balik antara pemerintah dan penduduk, melainkan penduduk dalam arti bersama-sama.

Perbedaan Tarif Pajak

Indonesia Ditentukan dalam UU

Amerika Serikat Disesuaikan dengan keadaan pasar

perpajakan Tata Cara Pembayaran System Tax Return

Pajak Pertambahan Nilai

Melaporkan sendiri

Dilakukan oleh fiskus atau petugas

pajaknya ke petugas pajak

pajak

Pengembalian pajak secara Pengembalian pajak secara langsung tidak langsung seperti

dalam bentuk asuransi pendidikan

barang publik

kepada anak

Ditetapkan sebesar 10%

Berpengaruh kepada sistem pajak yang dilakukan di daerah itu

Kesimpulan

Indonesia lebih mengarah

Amerika lebih mengarah kepada teori

kepada teori

asuransi. Dimana dalam teori

pembangunan. Dimana

ini, negara mempunyai tugas untuk

pajak dipungut untuk

melindungi warganya dari segala

pembangunan. Dalam kata

kepentingannya baik keselamatan

pembangunan terkandung

jiwanya maupun keselamatan harta

pengertian tentang

bendanya. Untuk perlindungan

masyarakat yang adil,

tersebut diperlukan biaya seperti

makmur, sejahtera lahir

layaknya dalam

batin, yang jika dirinci

perjanjian asuransi deiperlukan

lebih lanjut akan meliputi

adanya pembayaran premi.


semua bidang dan aspek

Pembayaran pajak ini dianggap

kehidupan seperti

sebagai pembayaran premi kepada

ekonomi, hukum,

negara.

pendidikan sosial budaya. INDONESIA VS AMERIKA Pajak dimana-mana selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Selain karena pajak bukan suatu hal yang ‘diinginkan’ dan ‘menyenangkan’ bagi sebagian besar orang, penggunaan uang pajak selalu menjadi kontroversi, termasuk di Indonesia dan di Amerika. Baik di Indonesia maupun di Amerika, pajak ditarik dari berbagai aspek: honor, gaji, pembelian barang, hadiah, kepemilikan properti dan lain sebagainya. Besarannya beragam tergantung pada kebijakan pemerintah. Di negara bagian Iowa, misalnya, besaran pajak pembelian barang di luar makanan berbeda tiap kota. Di kota tempat saya tinggal, Iowa city, pajaknya 6%. Di kota tetangga, Coralville, pajaknya hanya 5%. Makanya, saya suka menyengajakan diri berbelanja ke kota tetangga karena jaraknya sangat dekat, agar kena pajak lebih rendah. Honor dan/atau gaji dikenai dua jenis pajak: federal (pemerintah pusat) dan state (negara bagian). Rekan saya yang jadi asisten dosen di kampus Iowa (AS) menyebutkan, gajinya sekitar $1600 per bulan, tapi karena ada potongan pajak dan asuransi kesehatan, yang bersih dia terima sekitar $1200-1300. Uniknya, jumlahnya fluktuatif per bulannya, tergantung besaran pajak yang dipungut. Di Indonesia, honor/gaji menjadi objek potongan pajak. Gaji saya per bulan dipotong pajak. Begitu pun, honorarium kegiatan. Sekecil apapun besarannya, pasti dikenai pajak. Anehnya, uang transportasi, kalau ada, tidak dikenai pajak. Makanya, dalam beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, untuk menyiasati agar peserta mendapat insentif lebih besar, penyelenggara kegiatan mengecilkan jumlah honor karena kena pajak dan menggembungkan


uang transport. Yang membedakan antara sistem pajak di tanah air dengan di AS adalah tax return. Di tanah air, sejauh ini, saya belum pernah mengisi berkas pajak untuk mendapatkan pengembalian pajak. Mendengarnya pun, belum pernah. Mungkin, bentuknya lain. Bukan dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk program semisal raskin, BOS untuk sekolah, dan sebagainya. Itupun tak lepas dari tangan-tangan jahil para koruptor yang menyunat dananya dengan puspa ragam cara. Bentuk lain bisa berupa perbaikan sarana prasarana umum semisal jalan, jembatan, gedung publik dan semacamnya. Entahlah kadang kita suka geram melihat banyak jalan bolong atau rusak karena genangan air tapi tampaknya tak digubris oleh instansi pemerintahan terkait. Seolah tidak ada alokasi dana untuk memperbaikinya. Di negara Obama ini, setiap orang berhak mendapatkan tax return dan tax credit, selama persyaratannya terpenuhi. Jenisnya, sejauh pengetahuan saya, cukup banyak. Ada tunjangan untuk pengasuhan anak dari pajak, ada yang namanya earned income credit, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak ragamnya. Sebagai mahasiswa asing pun, saya berhak mendapatkan tax return ini karena saya pun membayar pajak dari gaji yang saya terima sebagai asisten dosen. Besarannya beragam, amat bergantung pada banyak variabel. Salah satunya, misalnya, sumbangsih atau donasi. Kita bisa melaporkan sumbangan yang kita berikan untuk memperoleh keringanan pajak. Banyak lagi variabel lainnya. Selain itu, karena saya memiliki anak yang dilahirkan di sini, dia berhak mendapatkan asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah, yang tentunya dananya diambil dari uang pajak. Di tambah lagi tunjangan kesejahteraan lain seperti cek bulanan untuk membeli susu formula dan makanan bayinya dan tunjangan kredit per bulan untuk belanja sembako. Intinya, sebagai orang asing pun, saya mendapatkan perlakuan yang sama ikhwal pengembalian pajak. Pastinya, ada perlakukan yang beda antara non-residen dengan residen atau warga negara AS sendiri yang besaran tax return-nya tentunya lebih besar. Plus, mereka pun berhak memperoleh banyak tax credit. Satu hal yang orang asing tidak bisa dapatkan. Tapi, hal


semacam ini lumrah adanya. Sebagai orang Indonesia, saya hanya bisa berharap, semoga ke depan pengelolaan uang pajak di negara kita bisa meniru pengelolaan di sini. Ada tax return dan tax credit selain program lain untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pun, saya berdo’a, semoga para mafia pajak, semisal Gayus, diberikan hidayah oleh Allah agar mau bertobat dan bersedia mengembalikan semua uang yang pernah dicurinya. Dengan demikian, pemerintah tidak usah pusing memikirkan defisit pajak dengan berencana mencari sumber pungutan pajak lain dari rakyat kecil seperti pajak warteg.

PERPAJAKAN INDONESIA Sistem Perpajakan Indonesia, Berbicara masalah perpajakan, mengarahkan kita untuk kembali mengingat bahwa penerimaan terbesar Negara adalah dari pajak. Oleh sebab itu perlu di koreksi kembali apa yang menjadi kelemahan system perpajakan Indonesia dengan Negara maju. Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini menggunakan sistem pemungutan self assestment. Self assestment system ini adalah merupakan system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sendiri ke kantor pajak. Fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Di sini memiliki arti bahwa utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Di Indonesia, sistem ini diterapkan khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menyimpang dari sistem pemungutan self assestment yang diterapkan tersebut, untuk pajak-pajak tertentu diterapkan dua system pemungutan yang lain, yaitu:

1.

Official Assestment System


Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut system ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Pajak di Indonesia yang masih menerapkan system ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

2.

Withholding System Sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan

dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dll. Di Indonesia, system ini diterapkan pada Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemunguutan, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final. Kewajiban Membayar Pajak ( Utang Pajak ) Utang Pajak, pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Self Assestment System. Sehingga pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Timbulnya Utang Pajak, dalam system perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini , khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran Materiil, karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran Formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Penagihan Pajak Dalam self assestment system, Wajib Pajak membayar utang pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari fiskus. Berakhirnya Utang Pajak. Utang Pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut: -

Pembayaran / pelunasan


-

Kompensasi

-

Penghapusan Utang

-

Daluwarsa

-

Pembebasan

Jenis Pajak yang Ditangani

a.

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000. untuk tahun pajak 2009, berlaku Undang – Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Jenis Pajak Penghasilan adalah : a. Pajak masa, yaitu : PPh pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat (2), pasal 19, pasal 25 b.

Pajak tahunan

b.

Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM )

PPN dan PPnBM diatur dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang –undang nomor 18 tahun 2000. Pajak ini bersifat masa. a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif pajak adalah 10% dari dasr pengenaan pajak, keculi untuk ekspor barang kena pajak 0%. b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)


Tarif pajak paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. c. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) PBB ditur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. PBB dikenakan terhadap orang atau badan yang secar nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, mmenguasia, dan/.atu memperoleh manfat ats bangunan. Besarnya pajak adalah 0,5% dari nilai njual kena pajak. d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) BPHTB diatur dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya pajak adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. e. Bea Materai Bea Meterai diatur dengan Undang-Undang nomor 13 tahun1985. Bea Materai dikenakan terhadap dokumen tertentu. Besarnya adalah Rp 3000,00 atau Rp 6.000,00.

PERPAJAKAN AMERIKA SERIKAT Amerika Serikat adalah sebuah republik federal dengan pemerintah negara bagian dan lokal otonom. Pajak yang dikenakan di Amerika Serikat pada masing-masing tingkatan. Ini termasuk pajak atas penghasilan, gaji, properti, penjualan, impor, perkebunan dan hadiah, serta berbagai biaya.


Sistem Perpajakan Amerika Serikat Jenis Pajak yang Ditangani Amerika Serikat membebankan pajak progresif pada pajak pendapatan individu, kemitraan, perusahaan, percaya, perkebunan. Beberapa negara dan pemerintah kota juga mengenakan pajak pendapatan. Pajak penghasilan federal pertama diberlakukan dengan Artikerl 1 bagian 8 klausul 1 dari Undang_undang AS ketika perang sipil berlangsung. Lalu diperbaharui pada tahun 1890, dan diratifikasi tahun 1913. Pajak pengahasilan yang sekarang berlaku didassarkan pada konstitusi dari Internal Revenue Cose tahun 1986. Pajak Penghasilan Meskipun hukum yang berlaku di AS sangat kompleks, tapi hokum yang mengatur pajak mudah dipahami. Penghaislan dari semua seumber yang diterima oleh pembayar pajak aka dikurangi dengan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan oleh kongres. Pengecualian yang bisa dikurangkan dari pengahasilan kotor adalah item yang tidak perlu dicantumkan dalam penghasilan mereka seperti pembayaran asuransi kesehatan, aatu bunga untuk obligasi. Untuk orang pribadi, pendapatan kotor dikurangi pengurangan seperti di atas termasuk pengurangan dari aktivitas bisnis. Pengurangan ini juga dilakukan oatas pengecualaian dari penghasilan istri dan tanggungan yang mebeyar pajak secara bersama. Selanjutnya penghasilan kotor setelah dikurangi dengan item yang boleh dikurangka akan dikalikan dengan tariff pajak sebesar 35 %. Pajak yang terutan gkan dikurangi dengan kredit pajak seperti pajak penghasilan yang dipotong pihak lain, kredit pajak anak.


Jenis pendapatan Untuk keperluan pajak, pendapatan dapat dibagi dalam berbagai cara. Yang pertama adalah penghasilan antara penghasilan biasa dan penghasilan dari modal. Penghaislan biasa terdiri dari kompensasi untuk jasa perorangan, seperti gaji dan upah, keuntungan usaha, deviden dari saham, keuntungan dari iinvestasi property. Kongres telah memutuskan keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang akan dikenai tariff pajak yang lebih rendah dari tariff untuk penghasilan biasa. Investasi jangka pendek yang ditanamkanselama kurang dari setahun tidak mendapat perlauan khusus ini. Perbedaan lain yang penting adalah jenis pendapat dari aktivitas pasif yaitu menanamkan uang tapi tidak sebagai modal. Pajak property Pajak properti yang dikenakan oleh pemerintah lokal yang paling banyak dan otoritas tujuan khusus berdasarkan nilai pasar properti. Sekolah dan otoritas lainnya secara terpisah diatur, dan memberlakukan pajak yang terpisah. Pajak properti umumnya hanya dikenakan pada realty, meskipun beberapa yurisdiksi pajak beberapa bentuk bisnis properti. Aturan pajak properti dan harga bervariasi. Pajak penjualan Pajak penjualan yang dikenakan oleh sebagian besar negara dan beberapa daerah pada harga penjualan eceran berbagai barang dan beberapa layanan bervariasi. Tariff pajak penjualan bervariasi antara yurisdiksi, dari 0% sampai 16%, dan dapat bervariasi dalam yurisdiksi berdasarkan barang tertentu atau jasa yang dikenakan pajak. Pajak penjualan yang dikumpulkan oleh penjual pada saat penjualan, atau dikirimkan sebagai pajak digunakan oleh pembeli barang


kena pajak yang tidak membayar pajak penjualan. Pajak import Amerika Serikat mengenakan tarif atau bea masuk atas impor berbagai jenis barang dari banyak yurisdiksi.pajak ini atau cukai impor harus dibayar sebelum barang dapat diimpor secara legal. Tarif tugas bervariasi dari 0% menjadi lebih dari 20%, berdasarkan pada barang tertentu dan negara asal.


KESIMPULAN PERBEDAAN Perbedaan mendasar system perbedaan amerika serikat dengan Indonesia terletak di penetapan tarif yang selalu berubah oleh amerika serikat. Perubahan tariff itu di sesuaikan dengan keadaan pasar. Seperti yang kita ketahui system perekonomian Negara amerika serikat adalah liberal atau system pasar bebas. Jadi perekonomian di tentukan oleh pasar bebas. Sedangkan di Indonesia tariff pajak itu sudah di tentukan dalam UU perpajakan. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Untuk tata cara pembayaran perpajakan, di Indonesia melaporkan sendiri pajaknya ke petugas pajak. Berbeda dengan amerika yang tentang pajak semua di lakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Perbedaan lain terletak pada system tax return di amerika serikat, amerika memberikan pengembalian pajak secara langsung dalam bentuk asuransi pendidikan kepada anak. Sedangkan Indonesia lebih ke pengembalian tidak langsung sperti barang public. Begitu juga dengan pajak pertambahan nilai, di Indonesia ditetapkan sebesar 10%, sedangkan di amerika pajak pertambahan nilai tidak tetap tergantung harga pasar. Jadi jelaslah perbedaan system perekonomian berpengaruh kepada system pajak yang dilakukan di daerah itu.


Refrensi Wikipedia.com/pajak-asas-teori


Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Recommend Documents