BAB I PENDAHULUAN
Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, orang mengenal surat-surat atau aktaakta lain yang bernilai uang. Surat-surat semacam ini disebut surat perniagaan (handelspapieren), terdiri dari surat berharga (waardepapieren) dan surat yang berharga (papieren van waarde). Tiap-tiap negara diseluruh dunia termasuk Indonesia, mempunyai surat-surat perniagannya sendiri-sendiri, yang bentuk dan isinya tidak banyak berbeda. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta pula untuk mempersatukan bentuk dan isinya yang penting-penting, telah diadakan usaha-usaha dalam taraf internasional yang berbentuk konvensi-konvensi, misalnya : 1. konvensi mengenai surat wesel dan surat sanggup (aksep, promes), 1930, di Geneve. 2. konvensi mengenai surat cek (cheque), 1931 di Geneve. 3. konvensi mengenai akta carter kapal (charter – party), 1922 (the documentary council of the baltic and white sea conference – 1922) atau (uniform general charter). 4. konvensi mengenai konosemen (bill of lading), 1921 di Den Haag (the Hague rules – 1921), diperbaharui di London 1922, di Brussel 1924, 1968 dirubah lagi khususnya mengenai batas tanggung jawab pengangkut. Dalam undang-undang tidak ada definisi surat berharga ataupun surat yang berharga, tetapi yang ada adalah istilah surat yang berharga (papieren van waarde) dan surat yang bernilai uang, yaitu dalam : a. PK pasal 89 kalimat kedua b. PK pasal 99 (1) c. Pasal 449 RR (Reglemen op de Rechtsvordering). Sedang istilah surat berharga -------- pasal 469 KUHD. 1.
JENIS SURAT BERHARGA MENURUT PARA PENGARANG
Menurut pendapat para ahli : -
Molengraaff dalam bukunya Leidraad II
Hukum Surat Berharga – Erma Zahro Noor,SH.CN
1
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
surat berharga / surat yang berharga adalah akta atau surat bukti, yang menurut keputusan atau kehendak penerbit atau ketentuan UU adalah satu-satunya alat pengesahan, setidak-tidaknya diperlukan untuk penagihan. -
Zevenbergen dalam bukunya Leerboek Surat berharga ada tiga jenis : - surat kepada pengganti (aan order, to order) - surat kepada pembawa (aan toonder, to bearer) - surat rekta (rekta papieren).
-
Polak dalam bukunya wissel en chequerecht yang termasuk surat berharga adalah akta kepada pengganti dan kepada pembawa saja.
2.
DEFINISI DAN UNSUR SURAT BERHARGA
Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan. Unsur-unsurnya : 1. surat bukti tuntutan utang, surat yaitu surat yang ditanda tangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, sedangkan utang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penanda tangan akta, sebaliknya pemegang akta mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. 2. pembawa hak (drager van recht), hak ini melekat pada surat berharga, seolah-olah menjadi satu/ senyawa. 3. mudah dijual belikan :
3.
-
harus diberi bentuk kepada pengganti (aan order, to order),
-
bentuk kepada pembawa (aan toonder, to bearer).
DEFINISI DAN UNSUR SURAT YANG BERHARGA
Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar dijual belikan. Unsur-unsurnya: 1. surat bukti tuntutan utang.
Hukum Surat Berharga – Erma Zahro Noor,SH.CN
2
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
2. sukar diperjualbelikan --- sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuknya adalah : a. atas nama (op naam), nama pemilik akta ditulis dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa. b. tidak kepada pengganti (niet aan order), menimbulkan akibat hak yang terkandung dalam akta itu sukar diperalihkan kepada orang lain. c. bentuk lain, akta ini diterbitkan sekedar untuk memudahkan debitur mengenal krediturnya pada saat prestasi debitur dituntut oleh kreditur. 4.
JENIS-JENIS SURAT BERHARGA DAN SURAT YANG BERHARGA
Jenis-jenis surat yang berharga : 1. surat rekta 2. surat bukti diri 3. surat pengakuan/ perintah membayar utang atas nama. Jenis-jenis surat berharga : a. surat wesel
e. konosemen
h. volgbriefje
b. surat sanggup
f. delivery – order
i. surat saham
c. surat cek
g. ceel
j. surat obligasi
d. carter partai
k. sertifikat.
Bentuk surat berharga ditentukan oleh UU, bursa, kebiasaan perdagangan atau konvens internasional ---- peraturan yang bersifat memaksa ---- kalau tidak dilaksanakan ---- akta tidak berlaku sebagai surat berharga (pasal 101). Sedangkan bentuk surat yang berharga tidak ditetapkan, kecuali surat rekta.
Hukum Surat Berharga – Erma Zahro Noor,SH.CN
3
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
5.
PENERBITAN DAN PERALIHAN SURAT BERHARGA
Surat berharga dapat diterbitkan : 1. atas nama (op naam), bila nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa. 2. kepada pengganti (aan order, to order), bila nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pengganti.” 3. kepada pembawa (aan toonder, to bearer), bila nama kreditur tidak disebut dalam akta atau disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pembawa.” Cara peralihannya : 1. surat berharga atas nama, dengan cara endossement; 2. surat berharga kepada pengganti, dengan cara endossement; 3. surat berharga kepada pembawa, dengan cara penyerahan fisik (hand to hand) Ciri khas surat berharga adalah penyerahan kedudukan kreditur kepda orang lain dan akibat-akibat yang timbul terhadap kreditur baru dapat dilakukan tanpa bantuan debitur. 6.
PARA PIHAK DDALAM SURAT BERHARGA
Para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga : 1. penerbit 2. tersangkut ---- akseptan 3. penerima ---- endossant 4. pemegang ---- geendosseerde Peraturan khusus mengenai surat berharga, yang penandatangannya dalam keadaan tidak cakap berbuat tidak ada, pada umummnya orang berpendapat bahwa bantahan yang didasarkan atas ketidak cakapan berbuat si debitur atau penandatangan, termasuk bantahan mutlak yang dapat diajukan kepada setiap pemegangnya.
Hukum Surat Berharga – Erma Zahro Noor,SH.CN
4
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Jika surat berharga yangb telah beredar ternyata tanda tangannya palsu, maka si penerbit/ Debitur tidak harus bertanggung jawab dan diwajibkan membayar, karena hubungan hukum antara penerbit dengan penerima belum ada dan pasal 116 tidak dapat diberlakukan meskipun pemegang surat berharga adalah pihak ketiga yang jujur. Disamakan dengan ini adalah penandatangan yang dipaksa dan sipenandatangan sakit jiwa.
Hukum Surat Berharga – Erma Zahro Noor,SH.CN
5
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
