BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Teori
2.1.1 Pemeriksaan Pajak Pengertian Pemeriksaan pajak Menurut Suandy (2011: 101) adalah serangkaian
kegiatan
mencarai,
mengumpulkan,
mengolah
data
dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah
satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 angka 24 KUP yang dikutip oleh Siti (2007:7) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.Mardiasmo pemeriksaan
pajak
adalah
(2009:41)
sebagai
juga
serangkaian
mendefinisikan kegiatan
untuk
bahwa mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Pardiat dalam Sanjaya (2012) mengemukankan Pemeriksaan Pajak sebagai Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan
dan/atau
untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas perpajakan (sipil) guna mencari, mengumpulkan data atau semua keterangan tentang adanya pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti (2007:52) bahwa pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan pajak menurut Suandy (2011: 103) adalah sebagai berikut: 1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 2. Wajib pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objekyang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, Catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib pajak dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. 4. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (No.1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung scara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan 5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluaan pemeriksaan. 6. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban. Menurut Hardi (2003: 18) dalam Kuswarni (2009) berdasarkan ruang Lingkupnya, Jenis-jenis Pemeriksaan sebagaimana disebut di atas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Pemeriksaan Lapangan Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalandan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:
a) Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulandan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. b) Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukanterhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajaksecara terorganisasi antar seksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaaan pajak, dalam tahun berjalandan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang dipandang perlu menurut keadaan
dalam
rangka
mencapai
tujuan
pemeriksaan.
Pelaksanaannya
dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulandan dapat diperpanjangmenjadi paling lama 2 (dua) bulan. 2. Pemeriksaan Kantor Adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan berikut : a)
Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut di atas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksaan pajak.
b)
Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimagsudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penegihan pajak.
c)
Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
2.1.1.1Tujuan Pemeriksaan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Priantara (2009: 68) pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak: 1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian kelebihan pajak. 2. Menyatakan pemberitahuan yang menyatakan rugi. 3. Tidak
menyampaikan
atau
menyampaikan
surat
pemberitahuan
tetapi
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran 4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya. 5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang
tidak
perpajakan.
dipenuhi
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
Sedangkan menurut pasal 30 ayat 2 peraturan mentri keuangan nomor 199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal/keperluan untuk: 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak 4. Wajib pajak mengajukan keberatan 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan penghasilan neto 6. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan 7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil 8. Penentuan satu (Pemusatan) atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 10. Penentuan
saat
produksi
dimulai
atau
memperpanjang
jangka
waktu
kompensansi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan 11. Memenuhi permintaan Informasi dari Negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda 2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak Menurut Rahayu (2010:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah:
1. Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer Assisted Audit Technique (CAAT). 2. Jumlah sumber daya manusia Jumlah
sumber
daya
manusia
harus
sebanding
dengan
beban
kerja
pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas
pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi
informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan. 3. Kualitas sumber daya Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment. 4. Sarana dan prasarana pemeriksaan Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. Audit Command Languange (ACL), contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.
1.1.1.3 Tatacara Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau
lebih anggota. Dalam pelaksanaan PSK, seorang pemeriksa pajak dapat bertindak sebagai ketua tim sekaligus merangkap sebagai satu-satunya anggota. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan diluar jam/hari kerja. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan wajib pajak atau wakil atau kuasa wajib pajak tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak lain yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang menjadi kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sebagai upaya pengamanan, maka sebelum pemeriksaan ditunda pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yangdapat memberi petunjuk tetang keadaan usaha wajib pajak, (Suandy: 2011: 110). Sesuai degan pasal 7 Keputusan Mentri RI Nomor: 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 sebagaima yang di ungkapkan oleh Suandy (2011: 111), hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal pemeriksaan lapangan (PL) dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL),
wajib
pajak
berhak
meminta
kepada
pemeriksa
pajak
untuk
memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3). 2. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. 3. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dan surat pemberitahuan (SPT).
4. Dalam hal pemeriksaan sederhana kantor (PSK), wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 5. Dalam hal pemeriksaan lapangan (PL) dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL), wajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan wajib pajak apabila hasil pemeriksaannya disetujui. 6. Dalam hal pemeriksaan sederhana lapangan (PSL), wajib pajak wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. 7. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal permintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka jumlah pajak dapat dihitung secara jabatan. 8. Wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3). Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan melalui PL atau PSL, SP3-nya dilampiri dengan surat pemberitahuan pemriksaan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dinyatakan dimulai apabila surat pemberitahuan pemeriksaan pajak telah diterima oleh wajib pajak. Batas waktu penyampain surat surat pemberitahuan wajib pajak kepada wajib pajak. Pajak selama ini belum diatur,
namun di masa yang akan datang akan diatur batas waktu penyampaian tersebut yaitu selama satu bulan sejak tanggal penerbitan SP3. 2.1.1.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak Rahayu (2010: 286-304) sebagaimana dijelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut: 6. Tahap Persiapan Pemeriksaan Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan mempelajari berkas wajib pajak /berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam dan menyediakan sarana pemeriksaan. 7. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan
yang dilakukan
pemeriksa dan meliputi pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan melakukan sidang penutup (Closing Conference). 3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua
hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif. 2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan Bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikaptunduk wajib pajak terhadap peraturan perundang undangan perpajakan.Kepatuhan pajak menurut Norman D dalam Rahayu (2010:138) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajibanperpaakan, tercermin dalam situasi diman wajib Pajak paham atauberusaha
untuk memahami sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139)Adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalampenghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalmpembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah: 1. Kepatuhan Formal Kepatuhan
formal
adalah
suatu
keadaan
di
mana
wajib
pajak
memenuhikewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundangperpajakan. 2. Kepatuhan Material Kepatuhan
Material
adalah
memenuhisubstantive materialperpajakan,
atau yakni
suatu
keadaan
hakekatnya sesuai
dimana
memenuhi
isi
dan
wajib
semua
jiwa
pajak
ketentuan
undang-undang
perpajakankepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan MenteriKeuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam duatahun terakhir. 2. Tidak
mempunyai
tunggakan
pajak
untuk
semua
jenis
pajak,
kecuali
telahmemperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak
pernah
dijatuhi
hukuman
karena
melakukan
bidangperpajakan dalam j angka waktu 10 tahun terakhir.
tindak
pidana
di
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam halterhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi padapemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit olehakuntan
publik
dengan
pendapat
wajar
tanpa
pengecualian,
atau
pendapatdengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 2.1.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assement. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self assement sistem, perlu diikuti dengan tindakanpengawasan guna mewujudkan tercapainnya kebijakan sasaran perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapakan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan
pajak
adalah
meningkatkan
kepatuhan,
melalui
upaya-upaya
pengegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, (Suandy, 2010: 101). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan Pajak merupakan
fitur
kunci
dari
sistem
penilaian
diri
(Self
Assesment
System),Pemeriksan pajak menurut (undang-undang No.16 Tahun 2000) adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan dan
untuk tujuan lain dlam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Teori tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu diantaranya penelitian dari Yuningsih (2011) membuktikan bahwa bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Hal ini perlu dilakukan guna menekankan tingkat ketidakpatuhan dari wajib Pajak badan yang
sangat tinggi,
sehingga diharapkan untuk kemudian hari dengan pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut Noviani (2011) juga mrmbuktikan dalam penelitiannya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. 2.2
Penelitian Terdahulu Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2
berikut ini: Tabel 2: Penelitian Terdahulu PENELITI
JUDUL
VARIABEL
HASIL
Yuningsih (2011)
Pengaruh atas pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak badan Pada kantor pelayanan pajak pratama di Wilayah kota Bandung
pemeriksaan pajak, Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebesar 94,3%, sedangkan sisanya sebesar 5,67% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Noviani
Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi Perpajakan
pemeriksaan pajak, sanksi
Pemeriksaan berpengaruh
pajak signifikan
(2011)
terhadap kepatuhan wajib pajak Badan hukum pada kantor pelayanan pajak Pratama di wilayah kota Bandung
Perpajakan, kepatuhan wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Bandung. sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota bandung. sementara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersamasama mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Bandung.
Fauzain (2012)
Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan Dan pemeriksaan pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I)
sistem modernisasi administrasi perpajakan Dan pemeriksaan pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukan dengan nilai analisis koefisien determinasi, selain itu nilai analisis korelasi bertanda positif yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik sistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya yang ada pada tabel 1 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan penelitian ini dengan Yuningsih (2011), yaitu dalam penelitian yuningsih populasi/sampel atau responden difokuskan pada wajib pajak Badan pada kantor pelayanan pajak Pratam adi wilayah Kota Bandung sedangakan dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak pribadi yaitu pengusaha kena pajak Kota Gorontalo yang terdaftar pada KPP Pratam Gorontalo. 2. Perbedaan Penelitian ini dengan Noviani (2011), yaitu dalam penelitian Noviani menggunakan dua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya pemeriksaan pajak, selain itu penelitian Noviani difokuskan pada wajib pajak badan hukum pada KPP Pratama diwilayah Kota bandung sedangakan dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak pribadi yaitu pengusaha kena pajakKota Gorontalo yang terdaftar pada KPP Pratam Gorontalo. Penelitian Novita Menggunakan Regresi berganda dalam penelitiaannya sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana. 3. Perbedaan Penelitian ini dengan Fauzain (2012), yaitu dalam penelitian fauzain menggunakan sistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak yang menjadi variabel independen sedangkan pada penelitian ini hanya variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel indenden, berdasarkan perbedaan jumlah variabel yang digunakan tersebut maka otomatis alat analisis yang digunakan juga akan berbeda dimana penelitian Fauzain karena variabel Independenya melebihi dari satu maka alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda sedangan dalam penelitian ini karena variabel indenpendennya hanya satu maka menggunakan regresi sederhana. 2.3
Kerangka Pikir
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Self Assessment System dan With Holding System. Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan With Holding Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan aparat pajak maupun wajib pajak). Dalam Self Assesment System, wajib pajak yang aktif sedangkan aparat tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang wajib pajak, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Dengan sistem pemungutan perpajakan Self Assessment System maka memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penggelapan pajak oleh wajib pajak sehingga dituntut kesadaran sendiri dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (Noviani, 2011). Sebagaimana Badara (2012) mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa bahwapemeriksaan pajak dapat mengurangi masalahpenggelapan pajak, wajib pajakyangtidakbiasanyabekerja samadengan pajakmengauditpersonilselama latihan. semua
tingkatharus
untukefektivitas mengurangitingkat
dan
meningkatkanstandarpemeriksaan efisiensi,
peggelapan
memberikankebijakanyang
akan
pemeriksaan pajak
dengan
pajakdigunakan
pajakharus adanya
memungkinkanwajib
bertujuanuntuk
pemeriksaan pajakuntuk
pajak bekerja
samaselama periodepemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan tanpa adanya pemeriksaan dibidang perpajakan,
maka aparat akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan bukan sekedar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), apalagi demi kepentingan kas negara. Surat Ketetapan Pajak dan atau tambahan dapat timbul sebagai akibat pemeriksaan, bukan tujuan pemeriksaan. Produk dari pemeriksaan pajak adalah banyak tergantung dari temuan sampai dimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak (Suandy, 2011: 110). Suandy (2011: 101) bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan.
Sedangkan
yang
melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Diretorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksan pajak. Jadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yongzhi pajakterhadap
Niu
(2010)
kepatuhan.
Hasil
dalam
studinyamenelitidampakpemeriksaan
penelitiannya
tersebut
menunjukkanbahwa
setelahaudit, perusahaanakanmelaporkanlebih tinggitingkat pertumbuhan penjualan. PendekatanTSCSmenunjukkan
bahwapada
tahunaudit,
perusahaan
tipikalakanmelaporkantingkat pertumbuhanpenjualanyang2.63poin persentase lebih tinggidaripadaperusahaanyang
tidakdiaudit.
ItuPersentaseakanmenuruntingkat1/3setiap tahunsesudahnya.Knoblett, dkk, (2001)
juga mengungkapkan Tingkat audit dan tingkat penalti keduanya sangat efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Efektivitas kedua instrumen kebijakan tergantung pada tingkat individu pendapatan. Tampaknya semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin efektif instrumen ini. Secara umum, kepatuhan meningkat dengan tingkat pendapatan tetapi pada tingkat penurunan penerimaan pajak
sehingga itu
diperlukan tingkat audit terhadap wajib pajak tersebut. Berbagai teori dan penelitian terdahulu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaaan dilakukan guna untuk pemenuhan kewajiban wajib pajak, pemeriksaan memberikan dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak, dengan dilakukannya pemeriksaan wajib pajak akan dapat mengetahui kondisi sebenarnya wajib pajak, pemeriksaan jiga dilakukan untuk memastikan bahwa pajak yang dilaporkan pada SPT tersebut benar-sesuai dengan keadaan sebenarnya wajib pajak. Pemeriksaan sebenarnya merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang tela dijelaskan sebelumnya maka kerangak pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1: Kerangka Pikir Permasalahan: permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan yaitu apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo
Landasan Teori: Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self assement sistem, perlu diikuti dengan tindakanpengawasan guna mewujudkan tercapainnya kebijakan sasaran perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapakan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan, melalui upaya-upaya pengegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, (Suandy, 2010: 101).
Penelitian terdahulu: 1. Yuningsih (2011) berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung 2. Noviani (2011) hasil penelitian membuktikan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Bandung. 3. Fauzain (2012) hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo
Pemeriksaan Pajak (X)
2.4
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di KPP Pratama Gorontalo.
