BAB II LANDASAN TEORI
II. 1 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan Menurut Mardiasmo ( 2006 ) mendefinisikan, ” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan )dengan tiada mendapat jasa imbalan ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” ( h.1). Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah. Walaupun pajak ditetapkan melalui Undang-Undang yang mendapat persetujuan wakilwakil rakyat, tidak semua wajib pajak rela membayar pajak. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba ( profit ). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Prinsip efisiensi yang diterapkan pengusaha untuk mengurangi segala macam biaya juga berlaku untuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Karena pajak dianggap sama dengan biaya usaha lain,maka timbul upaya mencari jalan supaya pajak dapat dikurangi, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak pribadi maupun badan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan tax planning.
7
II. 2. 1 Definisi, Manfaat Dan Tujuan Perencanaan Pajak Perencanaan pajak ( tax planning ) adalah tahap awal dalam manajemen pajak. Lumbantoruan seperti dikutip oleh Suandy ( 1996 ), mendefinisikan sebagai berikut:”Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.” (h.6). Strategi manajemen pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak diatur. Secara umum perencanaan pajak bertujuan untuk
mengorganisasikan usaha
wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku... Sedangkan manfaat dari perencanaan pajak adalah: •
Penghematan kas keluar, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
•
Mengatur aliran kas ( cash flow ), dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.
II. 2. 2 Strategi Umum Perencanaan Pajak Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu antara lain:
8
•
Tax saving, merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
•
Tax avoidance, merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
•
Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan cara menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi pajak berupa sanksi administrasi ( denda, bunga, atau kenaikan ) dan sanksi pidana ( pidana atau kurungan )
•
Menunda pembayaran kewajiban pajak. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.
•
Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Contohnya: PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
•
Pergeseran pajak ( shifting ),ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
•
Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
•
Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
9
II. 3. 1 Formula Umum Pajak Penghasilan Mengacu pada Zain ( 2007 ), formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain tax planning dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu:
Jumlah seluruh penghasilan
aa
Penghasilan yang dikecualikan
bb –
Penghasilan bruto
cc
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan
dd –
Koreksi: biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan Penghasilan neto
ee
Kompensasi kerugian
ff –
Penghasilan kena pajak
gg
Tarif pajak
hh x
Pajak terutang
ii
Kredit pajak
jj –
Pajak yang lebih/kurang dibayar
kk
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang didasarkan pada formula umum diatas, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pengertian penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) 2. Penghasilan bukan objek pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (3)
10
3. Biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 11 dan pasal 11 A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud. 4. Koreksi fiskal diatur pasal 9 ayat(1) dan ayat (2). 5. Kompensasi kerugian diatur dalam pasal 6 ayat (2). 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 7. Tarif pajak diatur dalam pasal 17. 8. Kredit pajak diatur dalam pasal 21, 22, 23, 24 dan pasal 25. 9. PPh kurang bayar atau lebih bayar atau nihil diatur dalam pasal 28, 28A dan 29. ( h.79)
II. 3. 2 Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan Dalam melaksanakan perencanaan pajak wajib pajak berupaya untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Karena itu, perlu diketahui penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak.Penghasilan yang menjadi objek pajak ialah penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 36 tahun 2008, yaitu: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 11
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
12
Penghasilan yang dikenakan pajak final ialah penghasilan-penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU no 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang no 36 tahun 2008, yaitu:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; e. penghasilan tertentu lainnya,
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah penghasilan-penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 UU no 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 36 tahun 2008, yaitu:
a.
1) bantuan atau sumbangan, 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
13
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
14
g.
iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j.
penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor - sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan UndangUndang. Upaya-Upaya tax planning dalam evaluasi Laporan Keuangan Fiskal: •
Mengubah sumber penghasilan
15
Untuk perusahaan dalam suatu group, penghasilan tersebut dibukukan dalam perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan kata lain diharapkan dapat mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena pada Negara Indonesia berlaku bahwa pembagian dividen antar perusahaan tidak dikenakan pajak ( pasal 4 ayat 3 ) •
Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Jika diketahui bahwa PKP perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tertinggi, maka sebaiknya membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan.
•
Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya. Penghasilan yang diterima pada tahun ini di bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima di tahun berikutnya.
II. 3. 3 Memaksimalkan Beban – Beban Fiskal dan Meminimalkan Beban-Beban Yang Tidak Dapat Dikurangkan. Semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak yang terutang akan lebih besar. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja biaya yang dapat diakui maupun yang tidak dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan pajak. Biayabiaya yang dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan tercantum dalam UU no 17
16
tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1), yaitu:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
17
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
18
Sedangkan biaya-biaya yang tidak dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan tercantum dalam UU no 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1), yaitu:
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali 19
jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h. Pajak Penghasilan; i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
20
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan UndangUndang. Upaya-upaya tax planning dalam evaluasi Laporan Keuangan Fiskal: •
Mengubah jenis biaya. Biaya menurut UU Perpajakan tidak dapat dikurangkan diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan tanpa melanggar UU Perpajakan. Cthnya: pemberian sumbangan kepada karyawan diubah menjadi pemberian tunjangan dalam bentuk uang tunai.
•
Mengubah waktu pengakuan biaya. Bila pada saat periode yang bersangkutan diestimasikan dan laba yang diterima perusahaan besar maka biaya pada tahun berikutnya dibebankan sekarang. Contoh: menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang cukup besar. Untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat menambah biaya seperti perbaikan kantor, biaya penjualan atau pelatihan karyawan atau dengan mengganti natura menjadi tunjangan.
II. 4 Alternatif- Alternatif Dalam Mengefisiensikan Beban PPh Badan. Mengacu pada Suandy ( 2003 ), beberapa alternatif strategi yang biasa digunakan dalam mengefisiensikan beban PPh Badan adalah:
21
1) Pembukuan, cash basis atau accrual basis. Perbedaan antara basis accrual dan basis kas menurut versi perpajakan adalah terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas biaya tersebut dibebankan saat pembayaran. Maka dari sisi efisiensi pajak lebih menguntungkan memilih accrual basis.
2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan bergantung dari kondisi perusahaan, seperti: •
Pada perusahaan yang tax incomenya pada tarif tertinggi dan tidak final, seminimal mungkin memberikan natura dan kenikmatan ke karyawan karena tidak dibebankan sebagai biaya.
•
Pada perusahaan yang PPh badannya dikenakan final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh badan karena dihitung dari prosentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
•
Jika perusahaan rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Pemberian natura merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan maksimum.
22
3) Pemilihan metode penilaian persediaan. Untuk efisiensi pajak terutama dalam kondisi inflasi, maka metode rata-rata ( average method ) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga menjadi lebih kecil.
4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap. Untuk pengefisiensian pajak dalam hal pengadaan aktiva tetap dapat dilakukan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease/capital lease). Keuntungannya adalah jangka waktu nya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya ( lebih cepat dari pada dibiayakan melalui penyusutan jika dibeli langsung )
5) Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
Dua metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk efisiensi pajak , perlu untuk melihat kondisi perusahaan. Jika perusahaan dalam kondisi laba yang tinggi maka metode saldo menurun menguntungkan tetapi jika kondisi perusahan dalam keadaan rugi, maka lebih baik memilih metode garis lurus.
23
Tabel 2.1 Metode Penyusutan
Kelompok Harta Berwujud
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun
I. Bukan bangunan. Kelompok 1
4 tahun
25%
50%
Kelompok 2
8 tahun
12.5%
25%
Kelompok 3
16 tahun
6.25%
12.5%
Kelompok 4 II. Bangunan permanen
20 tahun 20 tahun
5% 5%
10%
Bangunan tidak permanen 10 tahun
10%
6) Transaksi yang berkaitan dengan witholding tax.
Dalam dunia usaha, seringkali terjadi transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga diman pihak ketiga tidak bersedia dipotong pajaknya. Maka jika diketahui oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax dimaksud ditambah denda keterlambatan penyetoran 2 % sebulan dari pokok pajak. Untuk itu, yang dapat dilakukan perusahaan: •
Perusahaan membayar withholding tax, tapi pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
•
Nilai transaksi di gross up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang dipungut. Atas jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali untuk PPh final dan dividen.
24
7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan atas PPh Badan adalah PPh pasal 25, PPh yang dibayar sendiri maupun yang dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final. Agar memenuhi kelengkapan formal, maka setiap kali dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain sebaiknya langsung diminta Bukti Pemotongan PPh-nya dan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun.
8) Pemohonan penurunan pembayaran lump-sump ( PPh pasal 25 bulanan )
Kenaikan pembayaran lump-sump PPh pasal 25 disebabkan adanya SKPKB ( Surat Ketetapan Kurang Bayar ) karena pemeriksaan untuk tahun lalu, dan karena adanya kenaikan laba di tahun lalu. Akan tetapi, dilain pihak bisa saja terjadi bahwa dalam tahun pajak yang bersangkutan terjadi penurunan laba. Apabila mengangsur PPh pasal 25 tetap seperti tahun lalu dikhawatirkan pada tahun berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun yang bersangkutan perusahaan dapat mengajukan permohonan penurunan lump-sump dengan disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.(h.128)
II. 5. Pajak Tangguhan ( Deferred Taxes ) Akibat terdapat perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya antara basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersial, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis
25
pada Penghasilan Kena Pajak yang dibayarkan ke pemerintah disebut sebagai PPh terutang. Sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan sebelum Pajak disebut sebagai beban Pajak Penghasilan. Perbedaan temporer antara PPh terutang dengan beban Pajak Penghasilan dicatat di laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan, bail asset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan.
Mengacu pada Zain ( 2007 ), aset pajak tangguhan dapat disamakan dengan lebih bayar pajak yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan dengan kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto asset pajak tangguhan akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan akan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan.(h. 188 )
II. 5. 1 Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan. Pada PSAK no 46, timbul adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan atas “future tax effects” dengan menggunakan pendekatan “ the asset and liability method”. Pendekatan ini berorientasi pada neraca, yaitu untuk mengetahui berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Karena itu, perlu diperhatikan semua efek pajak terhadap semua penghasilan, biaya, keuntungan maupun kerugian, dan hal-hal lain yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal. Dengan demikian, beban pajak yang dimaksud mencakup jumlah pajak terutang ditambah dampak pajak akibat perbedaan temporer.
26
Kewajiban Pajak Tangguhan terjadi jika Penghasilan Sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak juga akan lebih besar dari Pajak Terutang dan mengakibatkan Kewajiban Pajak Tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
Aktiva Pajak Tangguhan terjadi jika Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak juga akan lebih kecil dari Pajak Terutang dan mengakibatkan Aktiva Pajak Tangguhan. Aktiva Pajak Tangguhan sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan. Asset Pajak Tangguhan neto dicatat sebagai keuntungan pajak yang diperkirakan akan terealisasi di masa mendatang.
II. 5. 2 Penyajian Pajak Tangguhan di Neraca. Mengacu pada Zain ( 2007 ), Akun Pajak Tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklarifikasikan sebagai jumlah lancar neto dan jumlah tidak lancar neto berdasarkan keterkaitan klarifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporakn dalam laporan keuangan. Keterkaitan ini terjadi jika terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang kaan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan maupun sebaliknya. Jika Pajak Tangguhan tidak terkait dengan aset atau kewajiabn yang spesifik, maka klasifikasinya tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atsa perbedaaan temporer, yaitu:
1. apabila pemulihan diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar.
27
2. apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.( h. 215 )
II. 5. 3 Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Laba Rugi.
Mengacu pada Zain ( 2007 ), Beban atau keuntungan Pajak Penghasilan yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi harus dibagi menjadi 2 komponen, yaitu:
1. pajak kini ( Pajak Penghasilan terutang ) 2. bagian dari pajak tangguhan ( bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif )
Perhitungan beban Pajak Penghasilan didasarkan pada Penghasilan Sebelum Pajak dalam laporan keuangan komersial yang dikalikan dengan tarif orisinal, tidfak termasuk perbedaan tetap. Tapi perusahaan juga harus menyusun rekonsiliasi antara beban pajak yang berkenaan dengan operasi berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif yang juga terkait dengan operasi berkelanjutan.( h. 218 )
28
