BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Pajak Menurut Resmi (2013) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa pengertian pajak menurut undang-undang dan dari berbagai ahli dibidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama.
Menurut Undang- Undang pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dari Tatacara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak
8
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Definisi pajak yang dikemukakan dalam (Resmi : 2013) yang dikemukakan oleh Dr. N.I. Feldmann: “ pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengguna (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut. 1.
Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku Eassy in taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax compulsary contribution from the person, to the goverment to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”. Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
2.
Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The Economics of Public Finance memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan without reference dengan little reference.
3.
Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan:
9
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: a.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b.
Dalam
pembayarannya
pajak
tidak
dapat
ditunjukkan
adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah. c.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d.
Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e.
Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur
2.1.1 Fungsi Pajak Menurut Resmi (2013) Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan
10
negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain lain.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah : a. Pajak yang tinggi dikenakan dikenakan terhadap barang barang mePajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
11
c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para penguasa terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasiul industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena
dapat
mengganggu
lingkunga
atau
polusi
(membahayakan
kesehatan). e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. f. Pemberlakuan Tax Holiday : dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
2.1.2 Jenis Pajak Menurut Resmi (2013) dalam terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya pajak dikelompokan menjadi 2, yaitu a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihakpihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
12
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahab barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit ( dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). Menurut sifat a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak
13
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, Pajak Bumu dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari : -
Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
-
Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Resmi (2013) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: a. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). b. Self Assessment System
14
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedamg berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayara pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;dan 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)
2.1.4 Pengertian Penghasilan Menurut Resmi (2013) Definisi Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
15
2.1.5 Subjek Pajak Menurut Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 (Resmi 2013) PPh Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut: 1. Subjek Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 3. Subjek Pajak Badan Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap; dan
16
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melalakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a.
Tempat kedudukan manajemen;
b.
Cabang perusahaan;
c.
Kantor perwakilan;
d.
Gedung kantor;
e.
Pabrik;
c.
Bengkel;
d.
Gudang;
e.
Ruang untuk promosi dan penjualan;
f.
Pertambangan dan penggalian sumber alam;
g.
Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
h.
Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i.
Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j.
Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
k.
Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
17
l.
Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan
m. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis, yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
2.1.6 Tidak Termasuk Subjek Pajak Menurut Resmi (2013) dalam yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah: 1.
Kantor Perwakilan negara asing;
2.
Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka ynag bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: a.
Bukan Warga Negara Indonesia;
b.
Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
c. 3.
Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuanganan dengan syarat: a.
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
b.
Tidak menjalankan usaha; atau
18
c.
Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4.
Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: a.
Bukan Warga Negara Indonesia;dan
b.
Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2.1.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Menurut Resmi (2013) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum Tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan ( Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No 19 Drt. Th. 1951).
Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisai serta reformasi di berbagai bidang, maka perludilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang
19
ekonomi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Resmi (2013) pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Merupakan pajak dipungut oleh : 1. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 sebagai perubahan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
254/KMK.03/2001.
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku dan ditetapkan pada 02 Januari 2003.
2.2.1 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Resmi (2013) pasal 22 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan: 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
20
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan 3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, Pemungut PPh Pasal 22 adalah: 1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas Impor barang. 2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari anggaran belanja Negara atau belanja Daerah, kecuali badan-badan da butir 4. 4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Usaha Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. 5. Badan usaha yang bergerk di industri semen, industri roko, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
21
6. Pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas hasil penjualan produksinya. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.
2.2.2 Objek Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Resmi (2013) Yang merupakan Objek Pemungutan Pajak Pasal 22 adalah : 1. Impor Barang 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
22
4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. 5. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. 6. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA;
2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Resmi (2013) penerapan tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
1. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: a. Bahan Bakar Minyak sebesar: a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina; b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum bukan Pertamina;
23
c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada hruf a) dan huruf b). b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
2. Atas impor : a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. d. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
24
b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) e. Jenis obat = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final) 4. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 5. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. 6. Atas Penjualan a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 b. Kapal
pesiar
dan
sejenisnya
dengan
harga
jual
lebih
dari
Rp10.000.000.000,00 c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. d. Apartemen,
kondominium,dan
sejenisnya
dengan
harga
jual
atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2. e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00
25
(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. f. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.
2.2.4 Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 Menurut Resmi (2013) penetapan saat terutang dan pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur sebagai berikut : 1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran; 3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan; 4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order); 5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.
2.2.5 Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
26
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan; i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
27
j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; r. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
28
s. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. c. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); d. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; 6. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
29
2.3
Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan BBM untuk SPBU Setelah diketahui besarnya PPh Pasal 22 terutang, Wajib Pungut tersebut wajib untuk melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak. Dalam pemungutan PPh Pasal 22 untuk SPBU ini merupakan pemungutan yang bersifat final artinya bahwa pajak yang telah dibayar oleh oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT Tahunan PPh. Berdasarkan UU PPh, pemungutan PPh Pasal 22 PT Pertamina sebagai penyalur/agen atas penjualan BBM dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh Pasal 22 dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajakk yang dipungut. Dalam hal melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan pemungut diatur sebagai berikut: 1.
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM terutang dapat dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang ( Loading Order)
2.
Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM wajib disetor oleh pemungut ke kas ngara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
3.
Pemungut PPh Pasal 22 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu
30
a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (Pembeli BBM/SPBU) b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan c. Lembar
ketiga
sebagai
arsip
pemungut
pajak
yang
bersangkutan. d. Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 22 apabila Wajib Pajak yang dipungut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai konsekuensinya terhadap Wajib Pajak yang dipungut tersebut maka diterapkan tarif PPh Psal 22 yang lebih tinggi 100% dibanding tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan penerapan tarif yang lebih tinggi, diberlakukan untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pengenaannya tidak final.
