BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak
yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1). Pajak dikatakan sebagai pendapatan utama suatu negara, maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sudah diatur di dalam undang-undang, mulai dari ketentuan hukum, sanksi-sanksi perpajakan dan denda apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya tersebut. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu self assessment system dan withholding system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (John, 2003). Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan withholding system di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
1
23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 (Irawati, 2011). Dasar penghitungan besarnya pajak terutang adalah dari laba bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, dengan kata lain besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar. Tata cara yang dilakukan wajib pajak mulai dari menunda pendapatan sampai membiayakan semua jenis pengeluaran (biaya) walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengakuan biaya dalam undang-undang perpajakan. Semua Wajib Pajak pada dasarnya berpeluang sama untuk diperiksa. Sebelum Wajib Pajak menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan review atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak. Mills (2003) menyatakan, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, secara internal Wajib Pajak sebaiknya mengadakan review terhadap perhitungan dan laporan pajak beserta dengan pembukuannya untuk meminimalisir kesalahan. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usaha (Zheng, 2002). Fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak meskipun Wajib Pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Debora, 2013). Daniel & Hendra (2008) mengungkapkan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sebaiknya dilaksanakan tepat waktu agar terhindar dari pengenaan sanksi bunga atau denda. Menurut Elvia (2010), untuk mengurangi risiko terhadap sanksi
2
perpajakan, dibutuhkan pihak yang benar-benar mengerti tentang kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelaahan pajak dilakukan untuk meminimalkan berbagai kekeliruan yang mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak guna menghindari sanksi perpajakan. Tax review meliputi seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau
yang
menjadi
potensi
pajak,
seperti
PPh
Badan,
PPh
pemotongan/pemungutan (withholding tax system), PPN, dan PPnBM (Pauline, 2006). Tax review akan mengevaluasi kewajiban PPh badan terhadap berbagai aspek pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban PPh badan di akhir tahun. Penelaahan pajak atau tax review merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Simbolon, 2013). Elemen penting dalam tax review adalah laporan keuangan. Akun-akun dalam laporan keuangan tersebut untuk melakukan menghitung dan menyiapkan laporan rekonsiliasi fiskal. Transaksi-transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan dan menghitung potensi withholding tax yang terutang. Hal tersebut akan memengaruhi SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) perusahaan. Pemilik perusahaan dan konsultan pajak harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Reilly, 2011).
3
Sesuai dengan ketentuan perpajakan maka pada akhir tahun buku setiap perusahaan akan menghitung, menyetorkan dan melaporkan kekurangan pajak terutangnya. PT. ABC merupakan salah satu perusahaan dagang di Denpasar yang bergerak dibidang distributor produk ban motor, telah menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2013. Tax review pada perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi biaya yang boleh dan tidak boleh dibiayakan berdasarkan peraturan pajak, mengetahui dampak rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial, mengetahui apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong/pemungut pajak. Perkembangan PT. ABC menjadi suatu perusahaan dagang yang diperhitungkan tidak hanya didukung oleh profesionalisme dan inovasi, tetapi juga oleh komitmen kuat dari para anggotanya untuk menerapkan standar yang tinggi dalam melaksanakan budaya dan nilai-nilai perusahaan yang melekat di seluruh jajaran organisasi. Mempertahankan pangsa pasar yang sudah tercipta dan untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang serta meraih peluang yang ada baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, perusahaan terus melakukan inovasi dalam sistem pemasaran produk-produknya. Terbukti dengan peningkatan pendapatan yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 28.943.380.497,00 relatif pesat menjadi Rp. 31.833.511.961,00 pada tahun 2013. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas dan berbagai macam produk dagang sehingga mempunyai transaksi usaha yang relatif banyak. Peneliti tertarik untuk
4
melakukan review kondisi perusahaan dengan berbagai jenis transaksi dalam laporan keuangan. Pada tahun 2014, PT. ABC mendapat Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2013 dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikarenakan terdapat indikasi kekeliruan dan ketidakwajaran dalam penyusunan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2013. PT. ABC berinisiatif untuk melakukan review dan bilamana diperlukan, perusahaan akan melakukan pembetulan SPT sebagai kelanjutan dari surat himbauan tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti melakukan tax review untuk melihat apakah PT. ABC telah melaksanakan kewajiban perpajakannya khusus PPh Badan dan Withholding tax selama periode tahun pajak 2013. Aspek permasalahan yang akan diteliti meliputi review perhitungan dan pembebanan biaya pada SPT Tahunan Badan dan withholding tax PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) pada PT. ABC Tahun Pajak 2013. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimanakah penerapan tax review atas Pajak Penghasilan Badan dan withholding tax PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) pada PT. ABC terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang yang akan dibayarkan tahun pajak 2013?”. 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tax review atas Pajak Penghasilan
5
Badan dan withholding tax PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) pada PT. ABC tahun pajak 2013 terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang yang merupakan kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT. ABC khususnya tahun pajak 2013. 1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak
antara lain. 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan wawasan mengenai tax review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax. Memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh penerapan tax review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) pada PT. ABC tahun pajak 2013. 2) Kegunaan Praktis Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan tax review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) pada PT. ABC tahun pajak 2013. 1.5
Sistematika Penulisan Skripsi ini terbagi atas lima bab yang saling berhubungan satu sama lain dan
disusun secara terperinci. Sistematika penulisan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.
6
Bab I
Pendahuluan Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pengertian pajak, pengertian Pajak Penghasilan, pengertian Wajib Pajak Badan, fungsi pajak, sistem perpajakan, penelaahan pajak (tax review), laporan keuangan, PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2) dan Surat Pemberitahuan Pajak.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta dilakukan analisis terhadap data-data yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Hasil analisis inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemecahan masalah dan dasar simpulan pada penelitian ini.
7
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini berisikan simpulan dan hasil pembahasan yang telah dijelaskan serta memberikan masukan berupa saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8
