BAB II TINJAUAN PUSTAKA. digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu,

pemerintah mewajibkan kepada

setiap warga negaranya untuk membayar pajak secara jujur. Pengertian pajak menurut undang-undang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut peraturan ini, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bila berbicara tentang pajak, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pajak tapi inti dan tujuan tetap sama. Berikut ini defisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan yaitu: 1.

Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essay Taxation (New York,1925) menyatakan: “Tax is a compulsery contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interst of all, without reference to special benefit confered”.

9


digilib.uns.ac.id 10

2.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengemukakan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang

dapat

dipaksakan

dengan

tidak

mendapat

jasa

timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1). 3.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani, menyatakan: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2008 :10). Dari uraian definisi di atas, dapat pula disimpulkan ada beberapa unsur-

unsur yang melekat dalam pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011 : 1) yaitu: 1.

Iuran dari rakyat untuk negara Yang berhak memungut pajak hanyal negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2.

Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



4.

Digunakan

untuk

membiayai

rumah

tangga

negara,

yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Pengertian dan Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 2. Impor Barang Kena Pajak. 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Derah Pabean. 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 6. Ekspor barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Fungsi pajak pertambahan nilai yaitu: 1. Penerimaan negara. 2. Pemerataan beban pajak. 3. Mengatur pola konsumsi. 4. Mendorong ekspor. 5. Mendorong investasi.



6. Membantu pengusaha kecil. PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Rusjdi, 2007: 1-3).

C. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

D. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Subjek

pajak

PPN

dapat

dikelompokkan

menjadi

dua

menurut

Sumardiyanti (2003:4) antara lain adalah: 1. Pengusaha Kena Pajak a.

Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b.

Yang mengekspor BKP yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.



c.

Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d.

Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan atau JKP dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan di dalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan atau JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan dibayar sendiri oleh konsumen (self imposed Value Added Tax) tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undangundang ini.Selain itu, terdapat pula definisi pengusaha kena pajak menurut Rusjdi (2007:2-1), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusahayang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



Penyerahan barang atau jasa yang dikenakan atas PPN harus memenuhi tiga syarat, antara lain: 1. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 2. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengusaha yang melakukan: a.

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

b.

Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak, setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

MenurutResmi (2011:5) yang termasuk dalam pengusaha kena pajak antara lain: 1. Pabrikan atau produsen. 2. Importir dan indentor.



3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir. 4. Agen utama dan penyalur hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir. 5. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP. 6. Pedagang besar (distributor). 7. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang. 8. Pedagang eceran (peritel). Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan atau ekspor JKP oleh PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang terutang. Pengukuhan sebagai PKP mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan faktur pajak, penerapan tarif 0%, pengkreditan pajak masukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau PPnBM. Agar pemungutan PPN dan PPnBM terlaksana secara efektif dan lancar, sudah



sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menurut Rusjdi (2007:01-1). Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. Berikut tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP antara lain: 1. Wajib Pajak sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib

melaporkan

dikukuhkan

usahanya dan

sebagai

mengajukan

Pengusaha

permohonan

Kena

Pajak

untuk dengan

menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 2. Permohonan pengukuhan dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 3. Permohonan pengukuhan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 4. Wajib pajak yang telah menyampaikan formulir pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan



dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak . E. Pengusaha Kecil Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP sehingga tidak perlu meleporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka UU PPN berlaku sepenuhnya bagi PKP tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP san atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dijelaskan juga dalam Pasal 4 bahwa pengusaha wajib melporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delepan ratus juta rupiah).

F. Faktur Pajak Pengertian faktur pajak menurut Waluyo (2011:83) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP atau



penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut B.Ilyas (2010:273) undang-undang PPN mengatur:

1. Tatacara pengisian faktur pajak yang harus dibuat oleh PKP penjual. 2. Syarat-syarat faktur pajak agar dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. 3. Saat pembetulan faktur pajak yang memuat kapan faktur pajak tersebut dibuat atau paling lambat dibuat yang dihitung dari saat terutangnya PPN. Faktur pajak wajib diterbitkan oleh PKP pada saat penyerahan atau ekspor BKP dan JKP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2012 antara lain: 1. Penyerahan BKP yang terdapat pada PP No. 1 Tahun 2012 pasal 17 ayat 3 berisi antara lain: a.

Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: 1) BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. 2) BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsungkepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang satau sebaliknya dan penyerahan antar cabang. 3) BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.



4) Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. b.

Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli.

c.

Penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat: 1) Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 2) Kontrak

atau

perjanjian

ditandatangani,

atau

saat

mulai

tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya. d.

BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu diantara pada saat: 1) Ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris. 2) Berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.



3) Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan. 4) Diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atai berdasarkan data atau dokumen yang ada. e.

Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambialihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU PPN atau perubahan bentuk usaha , terjadi pada saat: 1) Disepakati

atau

ditetepkannya

penggabungan,

peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil RUPS yang tertuang dalam perjanjian penggabungan,peleburan,

pemekaran,

pemecahan,

pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha. 2) Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan

atau

pengambilalihan

usaha,

atau

perubahan bentuk usaha oleh Notaris. 2. Penyerahan JKP yang terdapat pada PP No. 1 Tahun 2012 pasal 17 ayat 5 berisi antara lain: a.

Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

b.

Kontrak atau perjanjian ditandatangani.



c.

Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan

untuk dipakai secara

nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cumacuma atau pemakaian sendiri JKP. Bahwa ekspor BKP terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean. Ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Dan ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atau jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan dan ini semua diatur dalam PP No. 1 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 8, Ayat 9 dan Ayat 10. Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan faktur pajak tidak berlaku untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif yang tidak dipungut PPN. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlukan sebagai faktur pajak dan apabila PKP yang menerbitkan faktur pajak dianggap tidak menerbitkan faktur pajak, dan pada akhirnya PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Menurut Sumardiyanti (2003:7) jenis faktur pajak antara lain adalah: 1. Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau pembeli yang tidak diketahui identitasnya atau PKP yang tidak memerlukan faktur pajak standar. 2. Faktur pajak Pajak Standar adalah faktur yang digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan PPN Masukan.



3. Faktur Pajak Gabungan adalah bukti pungutan PPN yang dibuat untuk menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu masa pajak yang sama. 4. Faktur Pajak Khusus adalah dokumen-dokumen tertentu yang dapat difungsikan sebagai faktur pajak standar, misalnya: PIUD, SPPB, Faktur PERTAMINA, kuitansi PT Telkom, Tiket Pesawat Udara, SSP BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean dan PEB. Menurut Gustian (2002:74) dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat: 1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP. 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. PPN yang dipungut. 5. PPnBM yang dipungut. 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak menurut Kharisma(2003:439) adalah orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP).



G. Penomoran Faktur Pajak Pengertian nomor seri faktur pajak menurut PER-24/PJ/2012 pasal 1 adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP. PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomer seri faktur pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam PER-24/PJ/2012. Nomor seri faktur pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam PER-24/PJ/2012 antara lain: 1. Telah dilakukan registrasi ulang PKP atau telah dilakukian verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. 2. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya apabila terjadi perubahan alamat. 3. Telah melakukan surat permohonan kode aktivasi dan password. Kode aktivasi adalah kode yang berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan DJP kepada PKP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi. Pengertian password ini adalah kode yang berupa karater yang bisa terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan DJP kepada PKP melalui email. 4. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP. 5. Telah menerima pemberitahuan password melalui email. 6. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak ke KPP.



7. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. 8. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun

Recommend Documents