BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). Fungsi anggaran yakni dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai semua pengeluaranpengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur (regulered) pajak digunakan untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi (Mardiasmo, 2013). Pajak berperan penting terhadap pemenuhan kebutuhan negara, sehingga setiap tahun dalam pembuatan rencana anggaran penerimaan negara prosentase di bidang perpajakan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada penerimaan negara 3 tahun terakhir yakni, pada tahun 2012 sebesar Rp 835,8 triliun, pada tahun 2013 sebesar Rp 921,4 triliun, dan pada tahun 2014 sebesar Rp 985,1 triliun. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama serta dukungan dari rakyat sehingga keberhasilan penerimaan negara di bidang perpajakan optimal. Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1984 yakni dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self 1
Assessment System, dimana wajib pajak (WP) diberikan keleluasaan serta tanggung jawab penuh dalam proses penghitungan, memperhitungkan, membayar serta melaporkan besarnya pajak yang terutang. Sebagai efek diberlakukannya sistem pemungutan Self Assessment System, pada akhir tahun baik WP orang pribadi maupun WP badan akan memperhitungkan kembali kewajiban perpajakannya yang telah dilakukan selama satu tahun pajak. Jika kewajiban pajak terutang lebih besar dari pajak yang telah disetor maka akan diperoleh pajak kurang bayar. Jika kewajiban pajak terutang sama dengan pajak yang telah disetor maka akan diperoleh pajak nihil. Namun, apabila kewajiban pajak yang terutang lebih kecil dari pajak yang telah disetor maka akan diperoleh pajak lebih bayar. SPT PPh orang pribadi maupun SPT PPh badan yang menyatakan lebih bayar selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, selain itu untuk meyakinkan bahwa WP tersebut benar-benar mengalami kelebihan pembayaran pajak dan negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Namun, ada hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hambatan tersebut berasal dari pelaksana pemeriksaan yang jumlah sumber daya manusianya masih terbatas, sedangkan jumlah pemeriksaan yang dilakukan terbilang cukup banyak. Selain itu, WP sendiri kerap kali menghindar bahkan menolak untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pada prakteknya, banyak WP yang sering tidak kooperatif dalam memberikan data-data terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. Bahkan ada beberapa WP yang berusaha 2
meringankan beban pajak dengan cara melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lapangan, sebelumnya telah ada penulisan oleh Nia Anggraini yang membahas mengenai “Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu”. Pelaksanaan pemeriksaan pajak telah dilakukan sesuai prosedur, selain itu sarana yang diberikan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu sudah cukup memadai. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, selama tahun 2014 telah diterbitkan 19 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terdiri dari pemeriksaan lebih bayar PPh Badan sebanyak 5 SP2, pemeriksaan lebih bayar PPh Orang Pribadi sebanyak 6 SP2, dan pemeriksaan PPN sebanyak 8 SP2. Dan per 30 April 2015, kurang lebih ada 77 WP yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan, dan sebagian WP tersebut merupakan WP Badan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atas SPT PPh Badan Lebih Bayar pada KPP Pratama Purwokerto”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai
berikut : 1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas SPT Tahunan PPh Badan sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP)? 3
2. Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pemeriksaan lapangan? 1.3
Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Lebih Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. 1.4
Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas SPT Tahunan PPh Badan. 2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada saat pemeriksaan lapangan.
1.5
Manfaat Penulisan Hasil penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberi beberapa
manfaat, diantaranya : 1.5.1 Manfaat Teoritis 1. Sebagai salah satu syarat sidang pada Program Studi Akuntansi Departemen Ekonomika dan Bisnis Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan logis yang sesuai dengan standar keilmuan seperti yang sudah penulis terima pada saat proses perkuliahan. 3. Hasil penulisan ini dapat dijadikan informasi yang bermanfaat serta referensi bagi penulis yang akan melakukan penulisan di masa mendatang. 4
1.5.2 Manfaat Praktis 1. Meningkatkan ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan pemeriksaan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengetahui berbagai macam hambatan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. 1.6
Kerangka Berpikir
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir
5
1.7
Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. BAB I : PENDAHULUAN Pada BAB I terdiri dari 4 poin penjelasan, yakni : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan, serta Kerangka Penulisan. 2. BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab II merupakan gambaran umum bagaimana proses Tugas Akhir ini dibuat. Bab ini terdiri dari 4 point penjelasan, yakni : Kondisi Umum mengenai sejarah KPP Pratama Purwokerto, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan di KPP Pratama Purwokerto secara umum. Landasan Teori yang menjelaskan mengenai ilmu-ilmu yang mendasari penelitian ini seperti pengertian prosedur dan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, jenis pemeriksaan, serta ruang lingkup pemeriksaan. Metodologi Penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian dilaksanakan, Sumber dan Jenis Data yang meliputi Jenis Data, Teknik Pengambilan Data dan Metode Analisis Data, serta Tinjauan Pustaka. 3. BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab III berisi tentang Analisis yang menjabarkan analisis penulis terhadap prosedur pelaksanaan pemeriksaan lapangan di KPP Pratama Purwokerto ,Pembahasan yang mencakup pembahasan dari analisis yang dihasilkan. 4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
6
Bab IV berisi tentang Kesimpulan penulis terhadap masalah yang menjadi pokok pemabahasan, Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis terhadap kesimpulan penulisan.
7
