BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo, 2011). Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, Self Assesment System, Official Assessment System, dan With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah Self Assesment System, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Tata cara pemungutan pajak dengan Self Assesment System akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri Self Assesment System adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitunganya, mudah
1
2
pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia, 2010). Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan
pajak
(Mardiasmo, 2011).
merupakan
penerimaan
dalam
negeri
yang
terbesar
Namun, Fenomena yang terjadi, menurut Kepala Seksi
Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Chandra Budi menyatakan bahwa Ditjen Pajak mencatat Wajib Pajak Orang Pribadi baru sekitar 25 juta saja dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar pajaknya, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta dalam
memahami administrasi perpajakan
(Pikiran Rakyat, 16 Juli 2013). Selain itu menurut Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rachmany bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2010 hanya mencapai 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta (Direktorat Jenderal Pajak, 2010). Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, buku-buku pajak, internet maupun dari seminar-seminar pajak serta pelatihan pajak. Namun, kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak ini tidak sering dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran
3
masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Supriyati dan Hidayati, 2008). Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan (Siti, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:
Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundangundangan perpajakan;
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan
4
Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assessment System. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara (Siti Kurnia, 2010). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melaui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007). Dalam
kaitannya
dengan
pajak,
pengetahuan
pajak
merupakan
pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menepuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica, 2009).
5
Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah itikad baik yang dimilki oleh Wajib Pajak untuk memahami maanfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Harahap, 2009). Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees).
6
1.2
Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang masalah dapat diambil pokok permasalahan
sebagai berikut: 1. Kepatuhan Wajib Pajak tergolong rendah. 2. Rendahnya Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dalam memahami administrasi perpajakan. 3. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. 1.3
Rumusan Masalah Sesuai identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
7
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhdap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. 1.5
Kegunaan Penelitian
1.5.1 Kegunaan Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kajian penelitian, yaitu mengenai pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat di eliminir dengan memperhatikan peningkatan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak yang lebih efektif. 1.5.2 Kegunaan akademis 1. Bagi Penulis Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh dari pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Bagi Instansi Diharapkan
penelitian
ini
dapat
dijadikan referensi
atau bahan
pertimbangan untuk untuk para instansi agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak.
8
3. Bagi Peneliti Lain Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti lain mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. 1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas
dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung sebagai tempat pengumpulan data yang berlokasi di Jl. Ibrahim Adjie No.372 Bandung. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan selesai.
